Pada 5 Januari 2025, pemerintah Malaysia mengonfirmasi pengusiran dua kapal yang membawa sekitar 300 migran tanpa dokumen dari Myanmar. Kapal-kapal tersebut terdeteksi berada di perairan Malaysia dekat Langkawi, dan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal.
Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) melaporkan bahwa kedua kapal ditemukan pada Jumat malam, 3 Januari 2025, sekitar dua mil laut dari kawasan resor Langkawi. Sebelum memulangkan kapal-kapal tersebut ke batas perairan nasional, MMEA memberikan bantuan awal berupa makanan dan air bersih kepada para migran. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Malaysia yang menerapkan tindakan tegas terhadap imigrasi ilegal.
Meski tindakan pengusiran dilakukan, MMEA tetap menunjukkan sisi kemanusiaan dengan memberikan kebutuhan dasar kepada para migran. Direktur Jenderal MMEA, Mohd Rosli Abdullah, menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan awal para migran sebelum mengambil langkah hukum. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kebijakan ketat dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagian besar migran yang terlibat dalam insiden ini diyakini berasal dari etnis Rohingya, yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengungsi Rohingya mencoba memasuki Malaysia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, perjalanan mereka sering kali menghadapi bahaya dan tantangan besar, termasuk risiko ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang.
Tindakan pengusiran ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh pemerintah Malaysia dalam menangani imigrasi ilegal. Sebelumnya, pada 3 Januari 2025, hampir 200 pengungsi Rohingya ditangkap setelah kapal mereka terdampar di Langkawi. Pemerintah Malaysia juga memperketat patroli laut untuk mencegah masuknya migran ilegal dan menjaga keamanan nasional.
Pengusiran dua kapal migran asal Myanmar ini menjadi salah satu tantangan awal yang dihadapi Malaysia pada tahun 2025 dalam upaya mengelola isu imigrasi ilegal. Meskipun kebijakan tegas diperlukan untuk menjaga keamanan, aspek kemanusiaan juga harus menjadi pertimbangan penting dalam situasi ini. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap masalah migrasi di kawasan tersebut.