Author: DL - Biandra

Peluang Baru Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Belanda

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, melakukan diskusi dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, pada Selasa (29/4) di Jakarta. Mereka membahas peluang penempatan pekerja migran Indonesia di sektor-sektor penting seperti kesehatan, hospitality, otomotif, dan konstruksi di Belanda. Christina menekankan bahwa Indonesia memiliki sekolah vokasi yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar Belanda.

Christina berharap bahwa lulusan vokasi, khususnya di sektor kesehatan, dapat memenuhi sekitar 10 hingga 20 persen dari kebutuhan tenaga kerja kesehatan di Belanda yang diperkirakan akan membutuhkan hingga 266.000 pekerja pada 2035. Saat ini, penempatan pekerja migran Indonesia di sektor kesehatan Belanda masih terbatas dan lebih banyak terjadi melalui skema private-to-private.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperbanyak penempatan pekerja migran Indonesia di Eropa, termasuk di Belanda. Meski pemerintah Belanda belum aktif mencari pekerja migran secara resmi, mereka menghadapi kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor. Marc Gerritsen menambahkan bahwa Belanda dapat memperluas peluang melalui skema business-to-business atau private-to-private yang dikelola oleh Kementerian P2MI.

Selain itu, Belanda juga sedang mengembangkan industri semi konduktor yang membutuhkan tenaga kerja di bidang engineering dan IT. Industri ini aktif mencari talenta dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk pelatihan atau belajar, yang membuka peluang besar bagi pekerja Indonesia.

Korea Utara Akui Kirimkan Tentara untuk Bantu Rusia Hadapi Ukraina

Untuk pertama kalinya, Korea Utara mengonfirmasi telah mengirimkan tentara mereka untuk mendukung Rusia dalam konflik melawan Ukraina. Pyongyang menyatakan bahwa pengiriman pasukannya berdasarkan perjanjian kerja sama pertahanan bilateral antara kedua negara. Dalam laporan yang disampaikan oleh Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin, pasukan Korut turut berperan dalam operasi pembebasan wilayah Kursk, yang dilakukan atas instruksi langsung dari Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

KCNA juga menyebutkan bahwa pasukan Korut berkontribusi besar dalam menghancurkan pasukan Ukraina yang mereka sebut sebagai “kuasa neo-Nazi,” dengan menunjukkan keberanian luar biasa dan semangat pengorbanan yang tinggi. Laporan ini disampaikan setelah Rusia secara resmi mengakui keterlibatan tentara Korut dalam perang tersebut.

Dalam pertemuan telekonferensi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 26 April, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, mengonfirmasi bahwa Moskow berhasil merebut kembali sebagian wilayah Kursk yang sempat dikuasai Ukraina. Keberhasilan tersebut diakui sebagai simbol kuatnya hubungan persahabatan militer antara Korea Utara dan Rusia.

Perjanjian Kerja Sama Strategis Komprehensif yang ditandatangani Kim Jong Un dan Vladimir Putin pada Juni 2024 mencakup komitmen saling mendukung jika salah satu negara diserang. Pyongyang juga menekankan bahwa keterlibatan militer mereka sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Kim Jong Un menegaskan bahwa mereka yang berjuang demi keadilan adalah pahlawan sejati. Sebagai penghormatan, sebuah monumen untuk menghargai keberanian tentara Korut yang terlibat dalam perang tersebut akan segera dibangun di Pyongyang. Meskipun demikian, jumlah tentara Korut yang dikerahkan tidak diungkapkan.

Hussein al-Sheikh Ditunjuk Sebagai Wakil Presiden Palestina, Memicu Protes dari Faksi Hamas

Pada hari Sabtu, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyetujui pengangkatan Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal komite PLO, sebagai Wakil Presiden Palestina. Keputusan ini diambil berdasarkan usulan dari Presiden Mahmoud Abbas, yang diajukan pada sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang digelar pada 24 April. Abbas menyatakan komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, melibatkan berbagai faksi Palestina guna mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Hussein al-Sheikh juga mengirimkan surat terima kasih kepada Presiden Abbas atas pencalonannya. Selain itu, Komite Eksekutif PLO dijadwalkan untuk bertemu kembali pada minggu depan untuk memilih sekretaris jenderal yang baru. Abbas, dalam pengarahan kepada komite, juga menekankan pentingnya upaya politik yang akan datang untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Ia menyuarakan kebutuhan untuk mempercepat bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza, serta memperjuangkan penarikan Israel secara menyeluruh.

Keputusan pengangkatan Hussein al-Sheikh ini diputuskan dalam sebuah pemungutan suara yang dilakukan oleh 170 anggota Dewan Pusat Palestina, dengan satu anggota menentang dan satu lainnya abstain. Meskipun demikian, pertemuan Dewan Pusat ini mendapat kritik tajam dari faksi-faksi besar dalam organisasi, termasuk Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, yang memboikot pertemuan tersebut. Hamas juga mengkritik hasil pertemuan itu, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan upaya persatuan nasional dan menyerukan reformasi politik dalam tubuh PLO.

Berkibar di Antara Bangsa-Bangsa: Momen Bersejarah Bendera Revolusioner Suriah di PBB

Bendera baru Suriah resmi berkibar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Jumat pagi, berdampingan dengan bendera negara-negara anggota lainnya. Upacara bersejarah ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir O. Pedersen, serta sejumlah perwakilan tetap PBB dan masyarakat sipil Suriah yang bermukim di Amerika Serikat. Momen tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah dan sorak sorai, memperlihatkan semangat baru rakyat Suriah dalam menatap masa depan.

Dalam pernyataannya kepada media, al-Shaibani menegaskan bahwa pengibaran bendera revolusioner ini adalah simbol dari kemenangan kehendak rakyat. Ia menekankan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kemenangan bangsa Suriah, melainkan juga sebuah pesan harapan bagi seluruh umat manusia yang mencintai kebebasan dan keadilan. “Kehendak rakyat telah menang,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, di luar gedung PBB, komunitas warga Suriah di Amerika Serikat turut merayakan momen tersebut. Mereka mengibarkan bendera baru dan meneriakkan yel-yel dukungan, menambah semarak acara bersejarah ini. Asaad al-Shaibani bahkan turun langsung menemui para warga, menyapa dan berbincang hangat dengan mereka.

Bendera revolusioner Suriah ini sebelumnya digunakan oleh kelompok oposisi selama perang saudara. Kini, setelah jatuhnya rezim Baath yang telah berkuasa selama 61 tahun, bendera tersebut resmi diadopsi sebagai lambang baru negara Suriah yang berdaulat.

Shenzhou-20 Berhasil Lakukan Penambatan ke Stasiun Luar Angkasa China

Pada Kamis malam (24/4), wahana antariksa berawak Shenzhou-20 berhasil melakukan penambatan ke stasiun luar angkasa China. Proses docking berlangsung pada pukul 23.49 waktu Beijing (22.49 WIB), dengan porta radial modul inti Tianhe menjadi titik tujuan. Penambatan dilakukan secara otomatis dan efisien, memakan waktu sekitar 6,5 jam. Badan Antariksa Berawak China (CMSA) mengonfirmasi bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar, menandai pencapaian besar bagi program luar angkasa China.

Tiga astronot yang berada di dalam suatu wahana Shenzhou-20 kini bersiap untuk memasuki bagian modul Tianhe, di mana mereka akan disambut oleh awak dari misi Shenzhou-19 yang telah lebih dulu berada di stasiun luar angkasa tersebut. Keberhasilan penambatan ini semakin memperkuat upaya China dalam mengembangkan stasiun luar angkasa mereka dan mendekatkan negara itu pada ambisi besar dalam eksplorasi antariksa.

Shenzhou-20 lepas landas dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di barat laut China pada pukul 17.17 waktu Beijing (16.17 WIB), menggunakan roket Long March-2F. Misi ini menjadi langkah besar dalam memperluas keterlibatan China di luar angkasa dan meningkatkan kehadiran mereka di orbit.

Penambatan yang sukses ini juga menandai tonggak penting dalam pembangunan stasiun luar angkasa China, yang diharapkan dapat mendukung berbagai misi antariksa di masa depan, termasuk penelitian ilmiah dan eksperimen luar angkasa yang lebih lanjut.

Eropa Pertimbangkan ‘Lepas Ketergantungan’ dari AS Akibat Kebijakan Trump

Sejumlah negara di Uni Eropa kini tengah mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, khususnya dalam hal pembelian persenjataan dan kerja sama ekonomi. Keputusan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebijakan ekonomi agresif yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk penerapan tarif timbal balik terhadap puluhan negara. Langkah-langkah yang tengah dikaji mencakup pencarian alternatif pemasok alat tempur, peningkatan tarif balasan terhadap produk Amerika, hingga pelonggaran perlindungan hak kekayaan intelektual yang selama ini dinikmati perusahaan-perusahaan asal AS.

Kekhawatiran juga muncul di kalangan negara-negara Eropa terkait kemungkinan digunakannya teknologi pertahanan oleh Washington sebagai alat tekanan dalam konflik Ukraina. Para pemimpin Eropa menyadari bahwa memenuhi permintaan AS untuk meningkatkan belanja militer bukan perkara mudah, sehingga alternatif yang lebih mandiri perlu dikembangkan. Situasi ini turut mengguncang kepercayaan terhadap AS, sebagaimana diungkapkan oleh penasihat pemerintah Polandia untuk Ukraina, Pawel Kowal, yang menyebut bahwa kepercayaan terhadap Washington telah menurun drastis.

Komisi Eropa bahkan sempat membahas penerapan Instrumen Anti-Paksaan, yaitu serangkaian tindakan progresif untuk melindungi kepentingan ekonomi blok tersebut. Instrumen ini memungkinkan Uni Eropa merespons tekanan ekonomi dengan negosiasi, pembatasan perdagangan, serta pengecualian perusahaan asing dari pengadaan publik. Sementara itu, Trump sendiri baru-baru ini mengesahkan tarif dasar 10 persen atas impor dari sejumlah negara, dengan ancaman kenaikan tarif terhadap negara-negara yang tidak menunjukkan sikap kooperatif.

Trump Kirim Utusan Khusus ke Rusia, Bahas Peluang Akhiri Perang Ukraina

Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff, dijadwalkan melakukan kunjungan penting ke Rusia pada akhir pekan ini untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin terkait upaya menghentikan konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, kepada awak media pada Selasa waktu setempat. Leavitt menyampaikan bahwa pemerintahan Trump melihat adanya harapan positif dan momentum menuju penyelesaian damai, sehingga pembicaraan akan kembali digelar secara langsung di Moskow.

Presiden Donald Trump sendiri pada awal pekan menyatakan optimisme tinggi terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina dalam waktu dekat. Ia menyebut kemungkinan tercapainya kesepakatan sebagai “peluang yang sangat bagus”, mengindikasikan harapannya untuk mengakhiri pertikaian bersenjata yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Saat ditanya mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio tentang potensi penarikan diri Amerika Serikat dari perundingan jika tidak ada perkembangan berarti, Leavitt enggan memberikan komentar lebih lanjut dan menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Leavitt menegaskan bahwa Presiden Trump sangat berkomitmen terhadap terciptanya perdamaian. Ia menyatakan bahwa Trump secara konsisten menunjukkan keinginannya untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengakhiri konflik, bahkan menyatakan rasa frustrasinya terhadap kedua pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Hal ini memperlihatkan tekanan diplomatik yang semakin meningkat dari AS untuk mendorong penyelesaian damai melalui jalur perundingan langsung.

Kemitraan Nuklir Damai: China dan GCC Bangun Masa Depan Energi Bersih

China dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) sepakat untuk memperkuat kolaborasi di bidang teknologi nuklir sipil dalam forum perdana yang digelar di Chengdu, Tiongkok. Acara ini diprakarsai oleh Otoritas Energi Atom China (China Atomic Energy Authority/CAEA) dan mempertemukan para pejabat serta pakar nuklir dari negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman.

Forum tersebut menjadi wadah untuk mendiskusikan potensi kerja sama, hambatan yang mungkin dihadapi, serta langkah kolaboratif untuk pengembangan energi dan teknologi nuklir yang aman dan damai. China mengungkapkan bahwa hubungan nuklir dengan negara-negara Teluk telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah perjanjian antar pemerintah antara China dan Uni Emirat Arab yang meliputi pengoperasian reaktor, pelatihan teknisi, serta pasokan bahan bakar nuklir. Sementara itu, kerja sama dengan Arab Saudi difokuskan pada eksplorasi uranium-torium dan aspek keselamatan.

China juga telah mengekspor peralatan deteksi radiasi ke Qatar, UEA, dan Arab Saudi, yang digunakan dalam berbagai acara berskala internasional seperti Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Dubai Expo. Di sisi lain, institusi akademik China menjalin kemitraan dengan Kuwait dan Bahrain dalam penelitian dasar serta pengembangan kedokteran nuklir.

Penandatanganan nota kesepahaman antara CAEA dan regulator nuklir Arab Saudi menjadi langkah penting dalam membangun sistem keselamatan dan keamanan nuklir yang solid. Direktur CAEA, Shan Zhongde, menyatakan komitmen Tiongkok untuk terus mendorong kolaborasi global melalui pertukaran teknologi dan pembangunan platform bersama, demi masa depan umat manusia yang lebih baik. Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, juga berharap forum ini menjadi pintu bagi pertukaran ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kerja Sama Pendidikan Keagamaan Indonesia-Malaysia Semakin Erat

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia akan menjalin kerja sama strategis dalam bidang kurikulum pendidikan keagamaan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (21/4).

Nasaruddin menjelaskan bahwa kedua negara memiliki kesamaan sebagai negara mayoritas Muslim yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mayoritas umat bermazhab Syafi’i. Kesamaan ini diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk mempererat hubungan serta meningkatkan kerja sama pendidikan keagamaan antara Indonesia dan Malaysia.

Pentingnya membangun sistem pendidikan agama yang inklusif dan mencerahkan juga disoroti oleh Nasaruddin. Ia menegaskan bahwa moderasi beragama adalah prinsip yang dipegang, yang berarti posisi yang seimbang antara ekstrem kiri (liberal) dan kanan (radikal), sehingga menjadi kekuatan penyeimbang dalam masyarakat. Kedua negara akan bekerja sama untuk menyusun kurikulum pendidikan agama yang relevan dan saling menguatkan, guna memenuhi kebutuhan umat Muslim di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama melalui program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (TVET). Malaysia juga berencana mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di berbagai universitas dan institut teknologi di Indonesia.

Kondisi Rumah Sakit Anak di Gaza Kritis, UNICEF Serukan Gencatan Senjata dan Akses Bantuan

Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi rumah sakit yang merawat anak-anak di Jalur Gaza, yang kini disebut berada dalam situasi sangat memprihatinkan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (19/4), UNICEF menegaskan bahwa fasilitas kesehatan di Gaza menghadapi kekurangan alat medis yang sangat serius di tengah terus berlanjutnya serangan dari Israel hingga memasuki bulan ke-19 konflik. Lewat unggahan di akun X resminya, UNICEF menyoroti bahwa kelangsungan hidup anak-anak di wilayah tersebut sangat tergantung pada gencatan senjata dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan.

Kondisi rumah sakit, khususnya yang menangani bayi dan anak-anak, digambarkan berada di ambang kehancuran. Kekurangan peralatan vital, minimnya tenaga medis, serta kelelahan staf akibat tekanan berkepanjangan, diperparah oleh lingkungan yang tidak aman karena serangan udara yang terus berulang. Dalam situasi seperti ini, UNICEF kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera membuka jalur bantuan kemanusiaan menuju Gaza, guna menyelamatkan sistem layanan kesehatan yang hampir runtuh.

Bersamaan dengan itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga menyampaikan peringatan serupa. Menurut UNRWA, pengepungan terbaru oleh pasukan Israel dinilai lebih brutal dibandingkan pekan-pekan awal usai serangan 7 Oktober 2023. Sejak 18 Maret 2025, tercatat lebih dari 420.000 warga Gaza kembali mengungsi akibat meningkatnya intensitas serangan di berbagai wilayah.