Category: Home

AS Ancaman Mundur dari Upaya Damai Ukraina, Rubio: “Ini Bukan Perang Kami”

Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan mundur dari perannya dalam menengahi perdamaian di Ukraina jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat, 18 April 2025, usai pertemuannya dengan para mitra Eropa di Paris sehari sebelumnya. Rubio menegaskan bahwa Washington tidak akan terus terlibat dalam konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. “Ini bukan konflik yang kami mulai. Kami tidak memulainya. AS telah memberikan dukungan selama tiga tahun dan sekarang kami ingin melihat akhirnya,” ujar Rubio kepada awak media.

Rubio juga menekankan bahwa meskipun Presiden Donald Trump tetap berkomitmen pada jalur perdamaian, pemerintah AS perlu mengevaluasi ulang keterlibatan mereka. Menurutnya, Trump telah menghabiskan 87 hari secara aktif mengupayakan penyelesaian konflik ini di level tertinggi pemerintahan. Namun, batas kesabaran Washington mulai diuji karena ketidakjelasan hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dalam kunjungan ke Paris, Rubio didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Keith Kellogg dan Utusan Timur Tengah Steve Witkoff. Ketiganya bertemu dengan sejumlah pejabat senior Eropa dan Ukraina untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Namun hingga kini, tidak ada kepastian apakah pembicaraan tersebut akan membuahkan hasil yang positif. Pemerintah AS menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit dan keputusan penting akan segera diambil.

PBB Optimis atas Perundingan Tidak Langsung AS-Iran: Mencapai Perdamaian di Timur Tengah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pandangan positif terhadap putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir pekan ini. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, berharap perundingan ini dapat membawa hasil yang konstruktif, meredakan ketegangan yang ada di kawasan Teluk dan Timur Tengah, serta memperbaiki hubungan antara kedua negara tersebut. Dujarric menilai bahwa langkah menuju perundingan ini merupakan tanda yang baik, dan PBB akan memantau perkembangan pertemuan tersebut dengan cermat.

Putaran kedua dari perundingan pun tidak langsung antara AS dan Iran dijadwalkan akan digelar di Roma pada hari Sabtu, 19 April. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa isu utama yang akan dibahas meliputi program nuklir Iran dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Washington. Sebelumnya, pada Maret, Presiden AS Donald Trump mengirimkan surat kepada pemimpin Iran yang mengusulkan perundingan terkait program nuklir, yang kemudian disetujui oleh Iran untuk dilaksanakan.

Perundingan pertama antara kedua negara berlangsung pada pekan lalu di Muscat, Oman. Menurut Gedung Putih, pertemuan tersebut berlangsung sangat positif dan konstruktif. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut juga bersifat membangun dan menjanjikan. Kedua belah pihak tampaknya sepakat untuk melanjutkan dialog untuk mencari solusi damai dalam isu nuklir yang telah lama menjadi sumber ketegangan internasional.

Inggris Tolak Isolasi Ekonomi China Demi Kesepakatan Tarif dengan AS

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan China hanya demi memperoleh kesepakatan pelonggaran tarif dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilaporkan oleh inews pada Rabu (16/4), mengutip pernyataan dari seorang sumber pemerintah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa AS berencana meminta komitmen dari mitra dagangnya untuk mengisolasi China secara ekonomi sebagai syarat dalam pembahasan tarif impor.

Namun, Inggris menganggap bahwa menyatukan pembicaraan mengenai tarif dan hubungan dengan China dalam satu forum tidaklah tepat. Pemerintah Inggris memilih untuk tetap menjalankan pendekatan yang bersifat pragmatis terhadap Beijing, tanpa mencampurkan tekanan dagang AS ke dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap China. Sumber resmi menyatakan bahwa posisi Inggris terhadap China tidak berubah, dan mereka tetap ingin menjaga hubungan yang stabil dengan negara Asia tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada awal April telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk berbagai produk impor. Tarif lebih tinggi dikenakan kepada 57 negara yang memiliki defisit dagang besar terhadap AS. Pada 9 April, tarif dasar tersebut mulai berlaku untuk lebih dari 75 negara selama 90 hari, dengan pengecualian terhadap China yang masih menjadi pusat ketegangan dagang.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu pun terus memanas. Saat ini, tarif AS terhadap produk asal China melonjak hingga 145 persen, sementara China membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika. Inggris, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan hubungan ekonomi tanpa terseret lebih dalam ke dalam konflik tersebut.

Korsel dan AS Cari Titik Temu Tarif Impor, Maryland Siap Dukung Kerja Sama

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, menyatakan bahwa Korea Selatan bersama Amerika Serikat tengah mencari solusi bersama terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS terhadap barang impor dari Korsel. Hal ini disampaikan Han dalam pertemuan sarapan dengan Gubernur Maryland, Wes Moore, yang sedang melakukan kunjungan dagang ke Korea Selatan bersama delegasinya.

Dalam pernyataan resmi dari kantor Han, disebutkan bahwa komunikasi dan negosiasi antara kedua negara berlangsung aktif, baik di tingkat menteri maupun pejabat lainnya. Han juga meminta perhatian dari Gubernur Moore terhadap pentingnya kerja sama ini bagi kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Moore menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi dan menegaskan komitmennya untuk mendukung hubungan bilateral antara Korsel dan AS.

Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama yang semakin berkembang antara Korea Selatan dan negara bagian Maryland, terutama dalam sektor kuantum, biofarmasi, dan teknologi antariksa. Han menyampaikan harapannya agar kedua pihak dapat terus menjadi pemimpin dalam pengembangan industri masa depan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, serta institusi penelitian.

Gubernur Moore pun menekankan pentingnya kontribusi komunitas dan perusahaan Korea Selatan di Maryland, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun inovasi teknologi. Ia berjanji untuk terus mendukung upaya mempererat kerja sama lintas sektor. Baik Han maupun Moore juga kembali menegaskan pentingnya aliansi Korsel-AS yang stabil dan saling menguntungkan demi keberlanjutan perkembangan kedua negara.

75 Tahun Persahabatan Indonesia-China: Dari Sejarah Panjang hingga Kerja Sama Strategis

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok baru saja memasuki usia ke-75 tahun pada 13 April lalu, dan peringatan ini menjadi momentum penting di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa kerja sama strategis antara kedua negara semakin relevan dalam menghadapi tantangan global. Ia menyebut Indonesia dan China sebagai dua negara berkembang utama yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan “Global South”.

Sejak menjalin hubungan resmi pada tahun 1950, Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara pertama yang mengakui China secara diplomatis. Kedekatan ini sempat mengalami pasang surut, khususnya setelah peristiwa 1965 yang membuat hubungan kedua negara sempat dibekukan hingga tahun 1990. Namun, setelah masa reformasi, hubungan ini kembali menguat, ditandai dengan pengesahan Kemitraan Strategis pada 2005, dan ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.

Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini juga bertukar ucapan selamat dan sepakat untuk mempererat kerja sama demi pembangunan dan modernisasi negara masing-masing. Proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol konkret dari kolaborasi kedua negara.

Tercatat, nilai perdagangan bilateral Indonesia-China pada tahun 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Investasi langsung dari China pun terus meningkat, menjadikannya investor terbesar ketiga setelah Singapura dan Hong Kong. Dengan latar belakang sejarah panjang dan kepentingan strategis yang terus bertumbuh, kemitraan ini diperkirakan akan semakin kuat di masa mendatang.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi Meninggal Dunia

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, meninggal dunia pada Senin, 14 April 2025, pukul 19.10 waktu setempat di Institut Jantung Negara (IJN), Kuala Lumpur. Abdullah yang merupakan PM ke-5 Malaysia, menggantikan Mahathir Mohamad dan menjabat dari Oktober 2003 hingga April 2009. Kepergiannya diungkapkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim melalui media sosialnya, yang turut mengungkapkan rasa kehilangan mendalam. Anwar menyebutkan bahwa meski mereka pernah berada di medan politik yang berbeda, Abdullah selalu menunjukkan sikap damai dan bijaksana, serta memberikan pengaruh yang menenangkan dalam dunia politik yang penuh ketegangan.

Abdullah dikenal dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjembatani kemajuan dengan nilai-nilai moral. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia menyaksikan berbagai reformasi penting, termasuk di bidang kehakiman, transparansi administrasi, dan pemberdayaan institusi. Bahkan, kebijakan pembukaan ruang media dan penyertaan awam menjadi salah satu pencapaian besar dalam masa pemerintahannya. Selain itu, Rancangan Malaysia Kesembilan yang digagasnya turut memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat di pedesaan dan pembangunan sektor-sektor strategis.

Abdullah lahir pada 26 November 1939 di Penang, Malaysia, dan dikenal sebagai sosok yang penuh ketenangan dan wibawa. Ia memulai karier politiknya setelah mendapatkan pendidikan di Universiti Malaya dan menjadi pemimpin aktif dalam organisasi pelajar. Keuletan dan dedikasinya pada negara membawanya ke posisi tertinggi dalam pemerintahan Malaysia. Meskipun masa jabatannya berakhir setelah Barisan Nasional kalah telak dalam pemilu 2008, Abdullah tetap dikenang sebagai pemimpin yang berbudi pekerti luhur dan selalu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Hingga akhir hayatnya, Abdullah dihormati sebagai tokoh negara yang mengedepankan perdamaian, ketenangan, dan kesejahteraan rakyat.

AS Siapkan Tarif Impor Baru, Ponsel dan Laptop Bakal Terkena Imbas Tarif Semikonduktor

Pemerintah Amerika Serikat tengah mempersiapkan kebijakan baru terkait tarif impor, yang akan berdampak pada sejumlah produk elektronik, termasuk ponsel pintar dan laptop. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengenaan tarif sektoral terhadap produk semikonduktor. Meskipun sebelumnya beberapa perangkat sempat dikecualikan dari tarif timbal balik era Trump, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak.

Sebelumnya, US Customs and Border Protection (CBP) mengumumkan daftar produk yang dikecualikan dari tarif tinggi, termasuk chip memori, komputer, dan komponen elektronik lainnya. Namun, menurut Lutnick, produk-produk tersebut akan diperlakukan secara berbeda dengan dimasukkan dalam kategori tersendiri yang dikenai tarif sektoral semikonduktor.

Kebijakan ini muncul setelah Presiden Trump membebaskan produk seperti ponsel pintar dan komputer dari tarif impor sebesar 145 persen yang diterapkan terhadap barang-barang dari Tiongkok. Bahkan, mereka juga dibebaskan dari tarif global sebesar 10 persen yang baru saja diberlakukan. Namun, dengan kebijakan baru ini, barang-barang tersebut akan tetap dikenai tarif dalam bentuk lain.

Pengecualian yang diumumkan CBP mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 12.01 EDT, mencakup juga perangkat seperti sel surya dan kartu memori. Pemerintah berharap, kebijakan ini bisa mendorong relokasi rantai pasok teknologi ke wilayah AS. Howard Lutnick menambahkan bahwa meskipun produk-produk itu tidak dimasukkan dalam tarif timbal balik, mereka tetap akan dikenai tarif semikonduktor dalam waktu dekat.

Reformasi Multilateral: Peluang di Tengah Gejolak Global

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyebut dinamika dan ketegangan dalam sistem multilateralisme global yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai peluang untuk mendorong reformasi dalam sistem tersebut. Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Wamenlu Arrmanatha menjelaskan bahwa meskipun Trump sering dianggap sebagai tantangan, ia melihatnya sebagai blessing in disguise atau berkah tersembunyi yang mempercepat kerusakan sistem multilateralisme yang ada. Menurutnya, hal ini memaksa lebih dari seratus negara untuk segera melakukan perubahan.

Arrmanatha mengungkapkan bahwa tindakan Presiden Trump menggambarkan berkurangnya semangat multilateralisme dan peningkatan rivalitas serta unilateralisme yang lebih menguntungkan beberapa pihak besar. Hal ini juga mencerminkan melemahnya komitmen negara-negara besar terhadap sistem dan institusi multilateral yang mereka bentuk setelah Perang Dunia II. Negara-negara besar kini cenderung menggunakan norma, kesepakatan, dan hukum internasional hanya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Namun, ia menekankan bahwa meskipun terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan China, multilateralisme tetap penting bagi 193 negara lainnya agar suara mereka tetap terdengar di kancah global. Arrmanatha juga menambahkan bahwa negara-negara Eropa kini mulai mendukung reformasi multilateral setelah menyadari bahwa posisi mereka semakin berseberangan dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya mereka enggan mendukung ide tersebut.

Untuk itu, Wamenlu menyarankan agar inisiatif reformasi multilateral dilakukan melalui dialog di tingkat global dan organisasi regional yang kuat. Ia juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan pada Majelis Umum PBB 2024 sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan besar terhadap sistem multilateral.

Pemuda AS Ditangkap Karena Pembunuhan Orang Tua dan Rencana Pembunuhan Terhadap Presiden Trump

Seorang pemuda berusia 17 tahun asal Wisconsin, Nikita Casap, ditangkap pada bulan Maret setelah diduga membunuh kedua orang tuanya. Pembunuhan ini diduga dilakukan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam rencananya untuk membunuh Presiden Donald Trump dan menggulingkan pemerintahan AS. Laporan dari ABC mengungkapkan bahwa Casap menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk pembunuhan, penyembunyian mayat, dan pelanggaran hukum lainnya.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Casap diduga terlibat dalam sebuah konspirasi besar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan menggunakan senjata pemusnah massal. Di ponselnya, penyelidik menemukan materi yang berkaitan dengan ideologi Nazi serta dokumen yang menunjukkan bahwa dia merencanakan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Penegak hukum juga meyakini bahwa Casap tidak bertindak sendirian, meskipun hingga saat ini belum ditemukan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam rencana tersebut.

Kasus ini memperburuk ketegangan politik yang semakin memuncak di AS, terutama yang melibatkan banyak ancaman terhadap pejabat tinggi negara. Investigasi terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap lebih banyak rincian mengenai motif pembunuhan orang tua Casap serta konspirasi yang lebih besar terhadap pemerintahan. Kasus ini menarik perhatian publik, mengingat ancaman serius yang ditimbulkan terhadap stabilitas politik dan keamanan negara. Penyidik berharap agar dapat menggali lebih dalam mengenai pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam perencanaan berbahaya ini.

Jejak Bukti Elektronik dan Motor di Rumah Ridwan Kamil, KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan langkah tegas dalam upaya pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin, 10 Maret 2025. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk perangkat elektronik dan sebuah sepeda motor.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa barang bukti elektronik saat ini sedang dianalisis di laboratorium milik KPK guna mengekstraksi informasi penting yang bisa mendukung proses penyidikan. Namun, ketika ditanya lebih lanjut soal jenis sepeda motor yang turut disita, Asep mengaku tidak mengingat mereknya dan hanya menyebutkan bahwa kendaraan tersebut memang diamankan sebagai barang bukti.

KPK berencana memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan barang-barang yang telah disita. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengembangan perkara yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah itu.

Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, serta beberapa pihak dari agensi dan pengadaan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK memperkirakan bahwa dugaan korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp222 miliar, jumlah yang tentu saja mengundang perhatian publik terhadap penegakan hukum dan transparansi di sektor keuangan daerah.