Pada Jumat, 14 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan dukungan penasihatnya Elon Musk, melanjutkan reformasi besar-besaran dalam birokrasi federal. Langkah drastis ini mencakup pemecatan lebih dari 9.500 pegawai negeri dari berbagai instansi pemerintah, seperti Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, hingga Kesehatan dan Layanan Masyarakat. Pemutusan hubungan kerja tersebut kebanyakan menyasar pegawai yang masih dalam masa percobaan, atau di tahun pertama karir mereka.
Langkah pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang sudah diterapkan sejak periode kedua kepemimpinan Trump. Sebelumnya, sekitar 75.000 pegawai federal diberi tawaran pesangon untuk mengundurkan diri secara sukarela. Dengan demikian, total pegawai yang terkena dampak pemecatan ini diperkirakan mencapai 3% dari 2,3 juta pegawai negeri sipil AS. Menurut Trump, pemangkasan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan mengurangi pemborosan anggaran negara. “Pemerintah federal terlalu besar, dan terlalu banyak uang yang terbuang sia-sia,” ujar Trump, mengingat tingginya utang negara yang saat ini mencapai 36 triliun dolar AS.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik, khususnya dari Partai Demokrat yang menilai tindakan pemecatan massal tersebut melanggar kewenangan legislatif dalam pengelolaan anggaran. Meskipun Partai Republik mendominasi Senat dan DPR, keputusan Trump dan Musk ini tetap memicu perdebatan internal, termasuk di lingkaran Gedung Putih. Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles, mengungkapkan ketidakpuasan atas eksekusi kebijakan yang kurang terkoordinasi.
Selain pemecatan, kebijakan ini juga meliputi penghapusan perlindungan hukum bagi pegawai negeri karier, pembekuan bantuan luar negeri, serta pengurangan operasional beberapa lembaga penting, termasuk USAID dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB). Langkah-langkah ini berpotensi mengganggu beberapa layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, hingga penanggulangan kebakaran hutan. Dinas Kehutanan AS terpaksa memberhentikan ribuan pegawai baru, sementara Dinas Taman Nasional kehilangan lebih dari 1.000 pegawai, yang tentunya berisiko terhadap pengelolaan taman nasional dan pelestarian alam.
Peran Elon Musk dalam kebijakan ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Sebagai penasihat utama dalam kebijakan reformasi ini, Musk yang dikenal dengan peranannya dalam industri teknologi, mengarahkan kelompok insinyur muda untuk menerapkan audit dan efisiensi di berbagai lembaga pemerintahan. Meskipun beberapa mendukung langkah ini sebagai bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini lebih berbasis ideologi ketimbang efisiensi yang didasarkan pada data yang objektif.
Dengan ketegangan politik yang terus meningkat, kebijakan ini tetap menjadi topik perdebatan. Apakah kebijakan pemecatan ini akan benar-benar membawa efisiensi atau justru menambah masalah baru bagi pemerintahan dan kesejahteraan publik? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut.