Pemerintah China kembali menegaskan posisinya terkait Taiwan dengan meminta Amerika Serikat untuk memperbaiki pernyataan yang muncul di situs web Departemen Luar Negeri AS, yang menyatakan bahwa Amerika tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Beijing pada Senin (17/2).
Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China sangat mendesak AS untuk segera melakukan koreksi terhadap pernyataan tersebut, dengan menegaskan pentingnya mematuhi prinsip ‘satu China’, serta menghormati tiga komunike bersama yang telah disepakati antara China dan AS. “Kami meminta AS untuk berhati-hati dalam menangani masalah Taiwan, mengingat sensitivitasnya,” ujar Guo Jiakun.
Sebelumnya, pada Kamis (13/2), Kementerian Luar Negeri AS menghapus sebuah kalimat yang berbunyi “kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan” dari bagian ‘lembar fakta’ di situs web mereka. Selain itu, situs tersebut juga mengubah beberapa bagian terkait status Taiwan dalam organisasi internasional. Misalnya, referensi tentang Taiwan yang bisa ikut serta dalam organisasi internasional tanpa status kenegaraan dihapus, dan ditambahkan bahwa penyelesaian perselisihan Taiwan dengan China harus dilakukan secara damai, tanpa paksaan, dan diterima oleh kedua pihak.
Tak hanya itu, halaman tersebut juga mencatat adanya kerja sama antara Pentagon AS dan Dewan Sains dan Teknologi Nasional Taiwan.
Menanggapi pembaruan ini, Guo Jiakun menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan harus segera dihentikan, termasuk dukungan terhadap apa yang disebut sebagai “kemerdekaan Taiwan.” China mengingatkan AS untuk menghentikan upayanya memperkuat hubungan dengan Taiwan serta mendukung perluasan ruang internasional bagi Taiwan. “Jika hal ini berlanjut, dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap hubungan China-AS serta stabilitas dan perdamaian di Selat Taiwan,” tegas Guo Jiakun.
Guo juga menekankan bahwa hanya ada satu China yang sah di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari China. Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan yang sah yang mewakili seluruh wilayah China. Pernyataan ini menegaskan konsensus internasional yang telah lama diakui, yaitu prinsip ‘Satu China’, serta komitmen yang telah dibuat oleh AS dalam tiga komunike bersama antara China dan AS.
Lebih lanjut, Guo Jiakun menyebut perubahan yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS pada situs web mereka jelas bertentangan dengan prinsip ‘Satu China’ dan komunike bersama tersebut, serta bertentangan dengan hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional. “Tindakan ini mengirimkan sinyal yang salah kepada kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan Taiwan,” ujarnya.
Pembaruan kalimat ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita resmi Taiwan pada Minggu (16/2). Sebelumnya, pada tahun 2022, kalimat yang menyatakan ketidaksukaan AS terhadap kemerdekaan Taiwan juga sempat dihapus, namun kemudian dipulihkan kembali dalam waktu singkat.
Pemerintah Taiwan sendiri menolak klaim kedaulatan Beijing atas wilayahnya, dengan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka. Saat ini, Taiwan mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan 12 negara, termasuk Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, dan Vatikan.
Sementara itu, meskipun Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 mewajibkan Washington untuk membantu Taiwan dalam mempertahankan diri, undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa AS akan melakukan intervensi militer jika terjadi invasi atau blokade dari China. Tentu saja, perkembangan ini semakin memanas dengan ketegangan antara kedua negara besar tersebut mengenai status Taiwan.