Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, resmi didakwa pada Selasa, 20 Februari 2025. Ia dituduh merancang upaya kudeta serta berupaya melemahkan sistem demokrasi di Brasil.
Bolsonaro disebut sebagai dalang di balik aksi kerusuhan yang terjadi di Brasilia pada 2023, yang berkaitan dengan penolakan hasil pemilu. Dakwaan ini semakin memperkecil peluangnya untuk kembali ke dunia politik setelah mengalami kekalahan dari Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilu 2022.
Kasus Hukum Bolsonaro
Mengutip laporan dari Reuters, dakwaan terhadap Bolsonaro merupakan hasil investigasi menyeluruh selama dua tahun. Penyelidikan ini berfokus pada gerakan penolakan hasil pemilu yang dipimpin oleh Bolsonaro dan pendukungnya, yang berujung pada aksi kekerasan di Brasilia pada 2023. Insiden tersebut terjadi tepat seminggu setelah Luiz Inacio Lula da Silva dilantik sebagai Presiden Brasil.
Jaksa Agung Brasil, Paulo Gonet, menuntut Bolsonaro dan Walter Braga Netto dengan tuduhan merancang upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Selain itu, sebanyak 34 individu lainnya juga didakwa dalam kasus ini, termasuk beberapa perwira militer yang memiliki hubungan dekat dengan Bolsonaro.
Di antara mereka, terdapat mantan penasihat keamanan nasional Bolsonaro, Jenderal Augusto Heleno, serta mantan Panglima Angkatan Laut Almir Garnier Santos. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok Bolsonaro diduga telah menyusun strategi rinci untuk mengambil alih kontrol atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, mereka diduga telah mendirikan pusat operasi yang berfungsi sebagai markas koordinasi dalam upaya menggulingkan pemerintahan.
Pada akhir 2023, aparat keamanan Brasil menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam rencana serangan terhadap Lula sebelum pelantikannya. Investigasi juga mengungkap bahwa kelompok Bolsonaro membagi peran dengan sistematis, di mana beberapa anggota bertugas menyebarkan informasi palsu guna merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Sementara itu, kelompok lainnya berusaha menghasut pihak militer untuk mendukung kudeta, serta menjalankan operasi intelijen dan aksi kekerasan.
Bolsonaro sendiri membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam pernyataan yang dirilis oleh tim kuasa hukumnya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendukung tindakan yang bertujuan merusak hukum dan demokrasi Brasil. Bolsonaro bahkan menuding dakwaan ini sebagai bagian dari upaya politik untuk menjegalnya dalam pemilu mendatang.
Langkah Hukum yang Ditempuh
Jika Mahkamah Agung Brasil menerima dakwaan ini, Bolsonaro kemungkinan akan menghadapi persidangan yang disiarkan secara nasional. Persidangan ini berpotensi menjadi salah satu kasus politik terbesar dalam sejarah Brasil. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman minimal 12 tahun penjara, yang semakin memperkecil peluangnya untuk kembali bertarung dalam pemilu.
Saat ini, tim kuasa hukum Bolsonaro memiliki waktu dua pekan untuk mengajukan tanggapan resmi atas dakwaan tersebut sebelum Mahkamah Agung memutuskan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke persidangan. Keputusan dari Mahkamah Agung diperkirakan akan menjadi titik krusial yang menentukan masa depan politik Bolsonaro serta stabilitas demokrasi di Brasil.