Astana – Pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Kremlin semakin intensif dalam membungkam kritik terhadap perang yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya di negara-negara Asia Tengah. Langkah ini menciptakan kekhawatiran di kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil di kawasan tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, banyak aktivis anti perang di negara-negara seperti Kazakhstan dan Kirgistan ditangkap dan diancam dengan tuntutan hukum. Pemerintah Rusia dianggap memberikan dukungan moral dan politik kepada pemerintah lokal untuk menindak tegas setiap bentuk ketidakpuasan. “Kami melihat peningkatan dalam pengawasan dan penangkapan aktivis yang berbicara menentang perang,” ungkap seorang aktivis lokal.
Masyarakat sipil di Asia Tengah menunjukkan resistensi terhadap tindakan represif ini. Banyak kelompok mulai menyuarakan protes meskipun menghadapi risiko penangkapan. “Kami tidak bisa tinggal diam ketika suara kami dibungkam. Kami akan terus melawan dan berjuang untuk hak kami,” kata seorang juru bicara organisasi non-pemerintah di Kazakhstan.
Tindakan Kremlin untuk membungkam kritik ini juga berpotensi merusak hubungan Rusia dengan negara-negara di Asia Tengah. Beberapa pemimpin negara tersebut mulai mempertimbangkan posisi mereka terhadap Rusia, terutama mengingat sentimen publik yang semakin menentang perang. “Ini adalah tantangan besar bagi Kremlin untuk menjaga pengaruhnya di kawasan ini,” ujar seorang analis politik.
Para pengamat internasional menyerukan perlunya perlindungan kebebasan berpendapat di negara-negara Asia Tengah. Mereka menekankan bahwa tanpa adanya ruang untuk berdialog dan menyuarakan ketidakpuasan, stabilitas politik di kawasan ini akan terancam. “Kami berharap negara-negara ini dapat menemukan jalan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara,” tutup seorang pejabat PBB.