Australia Alami Kerugian Judi Terbesar Di Dunia

Australia telah lama dikenal sebagai negara dengan budaya judi yang kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini mengalami kerugian judi yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa masyarakat Australia menghabiskan lebih banyak uang untuk berjudi dibandingkan dengan negara lain di dunia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kebiasaan berjudi yang semakin meningkat.

Menurut laporan terbaru, Australia mencatat kerugian judi per kapita tertinggi di dunia. Rata-rata, setiap orang dewasa di Australia menghabiskan ribuan dolar setiap tahun untuk aktivitas judi. Angka ini mencakup berbagai bentuk perjudian, mulai dari kasino, taruhan olahraga, hingga mesin poker yang banyak tersebar di berbagai tempat. Dengan jumlah kerugian yang mencapai miliaran dolar, Australia menjadi sorotan global dalam hal pengeluaran judi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kerugian judi di Australia. Salah satunya adalah aksesibilitas yang mudah terhadap berbagai bentuk perjudian. Banyaknya kasino dan mesin slot yang tersebar di seluruh negeri membuat orang lebih mudah terjebak dalam kebiasaan judi. Selain itu, iklan judi yang agresif juga berkontribusi pada meningkatnya minat masyarakat untuk berjudi, terutama di kalangan generasi muda.

Iklan judi di Australia telah menjadi topik kontroversial. Meskipun industri judi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Iklan yang menargetkan anak muda dan promosi yang berlebihan dianggap tidak etis, mengingat risiko kecanduan judi yang tinggi. Banyak organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi iklan judi agar tidak merugikan masyarakat.

Pemerintah Australia merespons situasi ini dengan berbagai langkah. Beberapa negara bagian telah mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap iklan judi dan memperkenalkan program-program untuk membantu individu yang mengalami masalah kecanduan judi. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, dan diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Upaya pencegahan dan edukasi menjadi kunci untuk mengurangi kerugian judi di masa depan.

Uji Coba Jet Tempur Misterius di Liaoning, China Siap Saingi F-35 Amerika?

China baru-baru ini melakukan uji coba jet tempur rahasia dari kapal induk Liaoning. Jet tempur yang diduga merupakan varian J-35 ini diperkirakan menjadi pesaing utama jet tempur F-35 milik Amerika Serikat.

Uji coba tersebut ditayangkan dalam sebuah dokumenter yang disiarkan oleh CCTV, stasiun televisi milik pemerintah China. Dalam tayangan itu, jet tempur berbasis kapal induk yang tidak diidentifikasi diuji di atas Liaoning, kapal induk pertama milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAN).

Menurut laporan CCTV, uji coba tersebut berlangsung pada awal tahun ini, namun tanggal dan lokasi spesifiknya tidak diungkapkan. PLAN saat ini mengoperasikan satu jenis jet tempur berbasis kapal induk, yaitu J-15 “Flying Shark”.

Jet tersebut adalah pesawat generasi keempat yang dikembangkan dari Sukhoi Su-33 Rusia, yang diperoleh China dari Ukraina pada akhir 1990-an.

Meskipun siaran tersebut tidak menampilkan gambar jet tempur baru yang diuji, cuplikan J-15 saat lepas landas dari Liaoning ditayangkan dalam dokumenter tersebut.

Judul dokumenternya adalah “Quenching”, dan dalam salah satu segmennya, Zhang Naigang, seorang kru Liaoning, berbagi kisahnya tentang pengalamannya dalam uji terbang J-15 sekitar 12 tahun lalu.

“Jet tempur itu sangatlah luar biasa. Lihatlah! langit begitu cerah, mirip dengan hari penerbangan pertama J-15 dari kapal induk,” ujar Zhang.

Ia bertugas menyiapkan pesawat tempur di landasan lompat ski untuk lepas landas sebagai bagian dari tugasnya sebagai operator kontrol penerbangan.

Zhang juga menyampaikan kebanggaannya terhadap peran yang dimainkan dalam peluncuran J-15 pertama pada 23 November 2012 dari Liaoning. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini akan menjadi kenangan yang akan selalu ia banggakan sepanjang hidupnya.

Meskipun tidak banyak informasi yang diungkapkan terkait jet tempur generasi terbaru ini, laporan dari EurAsian Times menyebut bahwa China saat ini sedang mengembangkan dan menguji pesawat tempur siluman generasi baru.

Pakar militer China yang diwawancarai oleh Global Times pada 14 September 2024 mengonfirmasi bahwa uji coba ini menandai peningkatan signifikan dalam kapabilitas kapal induk China.

Jet tempur terbaru ini tidak hanya akan digunakan di kapal induk ketiga China, Fujian, yang dilengkapi dengan teknologi ketapel elektromagnetik, tetapi juga dapat dioperasikan dari dua kapal induk sebelumnya, Liaoning dan Shandong, meskipun kedua kapal tersebut menggunakan landasan tradisional.

Spekulasi tentang jet tempur siluman ini terus berkembang. Banyak yang percaya bahwa pesawat yang diuji adalah J-35, varian lanjutan dari J-31, yang pertama kali terbang pada tahun 2012.

Pesawat ini diduga akan dioperasikan dalam formasi campuran dengan J-15 yang saat ini sudah digunakan oleh PLAN.

Menjelang penayangan dokumenter tersebut, terlihat model tiruan skala penuh dari J-35 yang diuji di dek Liaoning pada Februari tahun ini. Model tersebut dilapisi bahan tahan air untuk menguji kemampuannya di lingkungan maritim.

Selain itu, gambar-gambar tambahan yang beredar di internet menunjukkan Liaoning berlayar dengan membawa tiruan J-35 dan J-15.

Laporan sebelumnya kami kutip dari EurAsian Times juga menyebut bahwa keberadaan tiruan J-35 di atas Liaoning merupakan pertanda kuat bahwa jet tempur siluman tersebut akan dikerahkan pada dua kapal induk pertama China, yang tidak dilengkapi dengan teknologi ketapel.

Jika spekulasi ini benar, China akan memiliki kemampuan udara yang semakin canggih, siap bersaing dengan teknologi jet tempur negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

6 Momen Aneh dari Debat Trump-Harris: Dari Makan Hewan Peliharaan hingga Transgender Di Penjara

WASHINGTON – Debat presiden AS antara Donald Trump dan Kamala Harris pada Selasa malam menarik perhatian tidak hanya karena topik serius seperti ekonomi dan kebijakan luar negeri, tetapi juga karena sejumlah pernyataan dan klaim aneh yang mencuri perhatian. Dalam debat yang dianggap sebagai “wawancara kerja” untuk jabatan tertinggi negara ini, beberapa momen unik dan kontroversial muncul. Berikut adalah enam momen aneh yang mewarnai perdebatan tersebut:

1. Trump Klaim Migran Haiti Memakan Hewan Peliharaan di Ohio

Salah satu klaim paling mengejutkan datang dari Donald Trump, yang mengatakan bahwa migran di Springfield, Ohio, telah memakan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Klaim ini, yang berakar pada rumor lokal, telah dibantah oleh pejabat kota Springfield yang menyatakan tidak ada laporan kredibel mengenai kejadian tersebut. Trump’s statement also followed similar accusations from his running mate JD Vance, but evidence supporting such claims remains unverified.

2. Trump Mengklaim Operasi Transgender pada Imigran di Penjara

Trump juga mengangkat isu yang kontroversial dengan mengatakan bahwa Kamala Harris ingin menyediakan operasi transgender untuk imigran yang berada di penjara. Klaim ini merujuk pada dukungan Harris untuk perawatan kesehatan trans di penjara yang telah dibahas sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye Harris belum mengonfirmasi apakah kebijakan tersebut masih berlaku.

3. Misteri ‘Abdul’ dalam Diskusi dengan Taliban

Dalam debat, Trump menyebut nama “Abdul” dalam konteks ancaman terhadap Taliban, mengklaim bahwa ia memberi tahu Abdul, yang diidentifikasinya sebagai pemimpin Taliban, untuk menghentikan serangan terhadap tentara AS. Sementara itu, Abdul Ghani Baradar, yang kemungkinan dirujuk Trump, adalah komandan senior Taliban dan bukan pemimpin tertinggi seperti yang dinyatakan Trump.

4. Trump Menyalahkan Demokrat atas Upaya Pembunuhan

Trump mengaitkan upaya pembunuhan terhadap dirinya dengan retorika Demokrat, menuduh mereka memicu ancaman tersebut. Ia menyebutkan bahwa ancaman tersebut mungkin berasal dari protes terhadap kebijakan dan visinya. FBI menyelidiki motif di balik upaya pembunuhan tersebut, tetapi analisis ideologi tersangka masih belum menunjukkan kecenderungan definitif.

5. Harris Menyebut Trump Berbicara tentang Kincir Angin dan Hannibal Lecter

Kamala Harris mengejek Trump dengan menyebut bahwa dia berbicara tentang topik-topik fiksi seperti Hannibal Lecter dan kincir angin yang menyebabkan kanker. Trump menanggapi klaim tersebut dengan menyebut bahwa orang-orang yang pergi lebih awal dari rapat umum Harris disebabkan oleh pengangkutan dan pembayaran untuk kehadiran.

6. Trump Mengklaim Imigran Tidak Berdokumen Memberikan Suara dalam Pemilihan

Trump mengulangi tuduhan bahwa imigran tidak berdokumen memberikan suara dalam pemilihan presiden. Klaim ini didasarkan pada teori konspirasi yang telah dibantah secara hukum. Menurut Undang-Undang Reformasi Imigrasi Ilegal tahun 1996, imigran tidak berdokumen tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan federal, sebuah fakta yang ditekankan oleh Harris dalam tanggapannya.

5 Fakta Menarik tentang Militer Suriah di Tengah Konflik dan Kudeta

DAMASKUS – Suriah, negara yang terkenal dengan ketegangan dan ketidakstabilan, menyimpan berbagai fakta menarik tentang militernya. Terjebak dalam konflik internal dan eksternal selama beberapa dekade, militer Suriah telah memainkan peran kunci dalam sejarah negara tersebut. Berikut adalah lima fakta menarik mengenai militer Suriah yang patut diketahui:

1. Kekuatan Militer Suriah

Meskipun Suriah tidak menempati posisi teratas dalam hal kekuatan militer di Timur Tengah, militer negara ini memiliki kapabilitas yang signifikan. Menurut survei Global Fire Power, Suriah berada di posisi 60 dari 145 negara. Dengan sekitar 57 pesawat tempur, 27 helikopter serang, ribuan tank, dan belasan ribu kendaraan lapis baja, Suriah memiliki kekuatan militer yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan tersebut.

2. Permusuhan Abadi dengan Israel

Konflik Suriah dan Israel telah berlangsung sejak 1948, dan ketegangan antara keduanya masih berlanjut hingga hari ini. Salah satu momen penting dalam sejarah permusuhan ini adalah Perang Enam Hari pada 1967, di mana Israel berhasil merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Permusuhan ini belum sepenuhnya mereda, dengan serangan terbaru oleh Israel pada 8 September 2024, yang menewaskan 18 orang dan melukai puluhan lainnya.

3. Kudeta Militer yang Sering Terjadi

Suriah memiliki sejarah panjang kudeta militer yang dimulai pada tahun 1949 dengan pengangkatan Jenderal Husni al-Za’im sebagai presiden. Kudeta ini berlanjut dengan pemerintahan Jenderal Adib Shishakli dan beberapa kudeta militer lainnya pada 1963. Kudeta terbaru terjadi selama Perang Saudara Suriah pada 2011, di mana militer Suriah mengatasi protes terhadap Presiden Bashar al-Assad dengan kekuatan besar.

4. Perang Melawan ISIS

Kemunculan ISIS di Suriah pada 2013 membawa perubahan besar dalam dinamika konflik di negara ini. Dengan dukungan dari Rusia dan Iran, pemerintah Suriah berhasil merebut kembali wilayah dari ISIS, termasuk benteng Aleppo pada 2016. Namun, meskipun ISIS telah kehilangan banyak wilayah, pertempuran melawan kelompok ekstremis dan serangan militer masih berlanjut hingga Agustus 2023.

5. Dukungan Senjata dari Iran

Iran memainkan peran penting dalam mendukung militer Suriah, sering mengirimkan senjata dan peralatan militer. Pada pertengahan 2023, Iran memanfaatkan misi bantuan gempa bumi untuk mengirimkan senjata ke Suriah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Suriah terhadap Israel dan mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam menghadapi berbagai tantangan di negara tersebut.

Khawatir Ledakan Skala Besar: Israel Cemas Terhadap Ancaman di Tepi Barat

TEL AVIV – Kegelisahan semakin meningkat di kalangan pejabat keamanan Israel terkait situasi memanas di Tepi Barat. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, bersama kepala badan keamanan lainnya, telah memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang kemungkinan “ledakan skala besar” yang bisa mengakibatkan kematian ratusan warga Israel.

Laporan Channel 13 mengungkapkan bahwa peringatan ini disampaikan selama rapat kabinet politik dan keamanan terbaru. Gallant, Kepala Shin Bet Ronen Bar, dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai akumulasi senjata di Tepi Barat yang mencapai angka tertinggi dalam sejarah wilayah tersebut. Mereka menyebutkan, pelanggaran keamanan di perbatasan timur dan pencurian senjata dari pangkalan militer Israel sebagai faktor utama penyebabnya.

Kekhawatiran Terhadap Kegagalan Keamanan dan Dampaknya

Menurut pejabat keamanan, jika situasi ini tidak segera ditangani, kemungkinan terjadinya operasi pengeboman skala besar yang meluas ke wilayah Israel sangat tinggi. Untuk meredakan ketegangan, mereka merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk mengizinkan pekerja Palestina masuk ke Israel dan mentransfer dana yang saat ini ditahan kepada Otoritas Palestina. Langkah ini, sayangnya, belum disetujui oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Selain itu, mereka menekankan perlunya mempertahankan “status quo” di Masjid Al-Aqsa, di tengah provokasi oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Meskipun Netanyahu telah mengumumkan perlunya koordinasi sebelum mengambil tindakan di Masjid Al-Aqsa, belum ada kesepakatan definitif mengenai rekomendasi keamanan lainnya.

Tantangan di Garis Depan dan Permintaan Menambah Tujuan Perang

Kondisi ini semakin rumit karena tantangan dalam memperkuat pasukan di Tepi Barat, yang harus bersaing dengan kebutuhan di garis depan lainnya, termasuk Gaza dan perbatasan dengan Lebanon. Menteri Keamanan Nasional Ben- Gvir bahkan mengirimkan surat kepada Netanyahu, mendesak agar “kekalahan Hamas dan organisasi di Tepi Barat” ditambahkan sebagai tujuan perang saat ini.

Kekhawatiran ini datang di tengah konflik yang telah menyebabkan kematian lebih dari 40.000 warga Palestina di Jalur Gaza, dengan sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Ketegangan yang meningkat di Tepi Barat dan kebutuhan untuk mengelola situasi di Gaza menambah kompleksitas strategi keamanan Israel, meningkatkan kemungkinan terjadinya eskalasi yang lebih besar.

Inggris Teguh Pertahankan Pasokan Komponen Jet Tempur F-35 ke Israel Meski Digunakan di Gaza

LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menghadapi tekanan internasional setelah menolak untuk menghentikan pasokan komponen jet tempur F-35 ke Israel, meskipun jet tempur tersebut telah digunakan dalam serangan terhadap Gaza. Keputusan ini menimbulkan kontroversi di tengah seruan untuk menghentikan dukungan militer Inggris kepada Israel.

Dalam sesi Parlemen pada hari Rabu, Brendan O’Hara, anggota Parlemen dari Partai Nasional Skotlandia, mengkritik keputusan pemerintah Inggris. O’Hara menekankan bahwa penggunaan jet tempur F-35, yang disuplai oleh Inggris, untuk menjatuhkan bom berat di daerah padat penduduk adalah pelanggaran hukum internasional. “Menjatuhkan bom seberat 2.000 pon di area sipil adalah tindakan kejahatan. Israel jelas menggunakan F-35 dalam operasi tersebut,” katanya.

Perdebatan Hukum Internasional dan Kebijakan Pemerintah

O’Hara menyoroti bahwa pemerintah Inggris telah memilih untuk mengecualikan komponen F-35 dari penangguhan lisensi senjata yang diberlakukan pada 2 September. Penangguhan tersebut mencakup 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, namun tidak termasuk komponen jet tempur F-35. “Pemerintah seharusnya mengatakan bahwa Israel tidak dapat menjadi pengguna akhir komponen buatan Inggris,” tegasnya.

Menanggapi kritik ini, Perdana Menteri Starmer menegaskan bahwa keputusan pemerintah masih mematuhi hukum internasional. “Kami telah mengemukakan alasan kami dengan jelas, dan saya yakin semua anggota Parlemen yang berpikiran adil akan memahami keputusan ini,” ujar Starmer. Ia menambahkan bahwa prioritas saat ini adalah mendukung gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza.

Diskusi dengan AS dan Upaya Humaniter

Starmer juga menyebutkan bahwa ia akan membahas isu ini dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Jumat mendatang. Starmer berkomitmen untuk terus bekerja menuju solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. “Kami berupaya keras agar sandera di Gaza dapat dibebaskan dan bantuan kemanusiaan dapat diterima,” tambahnya.

Keputusan pemerintah Inggris untuk tidak menangguhkan ekspor komponen F-35 menjadi sorotan publik dan internasional. Beberapa pihak merasa bahwa keputusan ini mencerminkan dilema antara menjaga hubungan militer strategis dengan Israel dan tanggung jawab moral serta hukum internasional.

KPU Siapkan Aturan Pilkada Ulang 2025: Langkah Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sedang mempersiapkan aturan baru untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang yang akan dilaksanakan pada 2025, sebagai langkah antisipasi jika hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kemenangan kotak kosong.

Proses Penyusunan Aturan Pilkada Ulang

Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa saat ini KPU tengah menyusun peraturan terkait pilkada ulang setelah adanya kesepakatan dengan pemerintah dan DPR. Proses ini mencakup penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada 2024.

“Kami saat ini fokus pada penyelesaian rancangan peraturan mengenai rekapitulasi hasil pilkada, yang rencananya akan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah pada akhir September 2024,” jelas Idham saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (11/9/2024).

Menurut Idham, aturan mengenai pilkada ulang jika kotak kosong menang diatur dalam Pasal 54D Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan dasar hukum ini, KPU akan merencanakan jadwal dan calon yang kemungkinan akan mengikuti pilkada ulang pada tahun 2025.

Kesepakatan Tentang Pilkada Ulang

Pada Selasa (10/9/2024), dalam rapat dengar pendapat yang melibatkan Komisi II DPR RI, KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), disepakati bahwa jika hasil Pilkada menunjukkan kemenangan kotak kosong, pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan, “Kami menyetujui bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan diselenggarakan kembali pada tahun 2025 jika kotak kosong memenangkan pilkada di suatu daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”

Langkah Selanjutnya

KPU, bersama dengan pihak terkait lainnya, akan terus membahas dan merinci mekanisme pilkada ulang dalam rapat kerja mendatang. Aturan dan jadwal final akan disusun untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada ulang jika diperlukan.

Dengan langkah ini, KPU berharap dapat memberikan kepastian hukum dan administrasi yang jelas, serta memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Topan Yagi Hantam Vietnam: 63 Tewas dan 40 Hilang, Banjir Besar Landa Wilayah Utara

Jakarta – Topan Yagi menerjang wilayah utara Vietnam, menyebabkan bencana yang sangat mematikan. Sebanyak 63 orang tewas, sementara 40 orang lainnya hilang akibat dampak dari badai ini. Bencana tersebut memicu banjir besar dan tanah longsor di berbagai daerah.

Laporan dari Kementerian Pertanian Vietnam mengungkapkan bahwa lebih dari 750 orang terluka karena bencana alam yang dipicu oleh badai ini. Infrastruktur dan bangunan rusak parah, meninggalkan kehancuran di sejumlah wilayah.

Dampak Topan Yagi yang Meluas

Topan Yagi adalah salah satu badai terkuat yang melanda Vietnam dalam beberapa dekade terakhir, dengan kecepatan angin mencapai 149 kilometer per jam. Badai ini merusak jembatan, bangunan, dan infrastruktur lainnya, serta menyebabkan banjir besar di wilayah-wilayah utara.

Beberapa area yang terdampak paling parah, seperti Thai Nguyen dan Yen Bai, mengalami banjir besar hingga merendam rumah-rumah penduduk. Banyak warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri, sementara mereka menunggu datangnya bantuan.

Di Hanoi, wilayah di sekitar Sungai Merah mengalami peningkatan volume air yang menyebabkan banjir besar. Warga yang tinggal di area tersebut terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan, dengan banyak rumah dan lahan pertanian yang terendam air.

Kisah Warga yang Kehilangan Harta Benda

Seorang warga yang tinggal di dekat Sungai Merah, Phan Thi Yuyet, bercerita tentang situasi dramatis yang dihadapinya. Dia dan keluarganya harus segera pergi untuk menghindari banjir yang cepat naik, tanpa sempat menyelamatkan barang-barang mereka.

“Kami kehilangan semuanya. Air datang begitu cepat dan kami hanya punya waktu untuk menyelamatkan diri. Semua perabotan di rumah kami tenggelam,” ujar Yuyet penuh haru.

Upaya Tanggap Darurat

Pemerintah Vietnam kini sedang berusaha keras untuk menangani bencana ini dengan mengirimkan tim penyelamat ke berbagai wilayah yang terkena dampak. Para petugas bekerja keras untuk membantu korban yang masih terjebak serta mencari warga yang hilang.

Meskipun bantuan telah dikerahkan, banjir di beberapa daerah masih terus berlangsung, membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit. Ribuan warga kini mengungsi di tempat penampungan darurat hingga kondisi kembali aman.

Larangan Jilbab Paskibraka Jadi Sorotan, DPR Cecar BPIP, Begini Tanggapan Mereka

JAKARTA – Polemik terkait larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka dalam upacara 17 Agustus 2024 menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Selasa (10/9/2024). Anggota Komisi II DPR dari berbagai fraksi mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, terkait aturan yang dianggap membatasi kebebasan beragama bagi anggota Paskibraka.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meminta penjelasan dari Yudian mengenai asal mula aturan tersebut. Menurut Mardani, informasi yang diterimanya menyebut bahwa Yudian bukan pembuat aturan yang melarang penggunaan jilbab tersebut.

“Saya mendapat informasi bahwa bukan Bapak yang mengeluarkan larangan penggunaan jilbab. Mohon dijelaskan bagaimana kronologinya, karena masyarakat banyak yang mempertanyakan soal ini,“ ujar Mardani dalam rapat kerja tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus. Ia menyinggung surat edaran yang menjadi dasar larangan tersebut dan mempertanyakan tindak lanjut pencabutan surat tersebut.

“Surat edaran itu apakah sudah dicabut atau masih berlaku? Kami butuh kejelasan statusnya,“ tegas Guspardi.

Selain itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Rezka Oktoberia, turut menyuarakan kekecewaannya. Ia menyoroti insiden di mana beberapa anggota Paskibraka yang berjilbab saat latihan, namun saat pengukuhan justru tidak mengenakannya. Kejadian ini, menurut Rezka, menimbulkan kekecewaan dari keluarga anggota Paskibraka, termasuk keluarga perwakilan dari Sumatera Barat.

“Keluarga mereka kecewa. Mengapa anggota Paskibraka yang awalnya mengenakan jilbab justru tidak mengenakannya saat pengukuhan?” tanya Rezka dengan nada prihatin.

Penjelasan Kepala BPIP Yudian Wahyudi

Merespons berbagai pertanyaan tersebut, Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang anggota Paskibraka menggunakan jilbab. Dalam surat edaran BPIP, kata Yudian, tidak ada ketentuan yang mengharuskan anggota Paskibraka melepas jilbab saat bertugas. Ia menegaskan bahwa BPIP menghormati kebebasan beragama dan keyakinan setiap individu.

“BPIP tidak pernah melarang atau memaksa anggota Paskibraka untuk melepas jilbab. Surat edaran tersebut mengatur tentang penampilan dan sikap disiplin Paskibraka, namun tidak ada larangan terkait jilbab,” tegas Yudian.

Yudian juga menambahkan bahwa semua aturan yang dikeluarkan BPIP telah melalui proses harmonisasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dia mengakui adanya misinterpretasi terkait aturan tersebut dan berjanji untuk melakukan evaluasi internal guna menghindari kebingungan serupa di masa mendatang.

Penjelasan Latar Belakang Pendidikan Yudian

Dalam penjelasannya, Yudian juga menyampaikan latar belakang pendidikan dan pengalamannya, untuk memperkuat klaim bahwa dirinya sangat menghormati agama dan keyakinan individu. Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta memiliki gelar Master dan Doktor dari universitas ternama di luar negeri, termasuk Harvard Law School.

“Saya juga lulusan pesantren dan telah mengajar sejak usia muda. Saya menegaskan bahwa saya sangat menghormati nilai-nilai agama, termasuk penggunaan jilbab. BPIP tidak pernah memaksakan atau melarang sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan individu,” tegas Yudian.

Namun, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta Yudian untuk fokus memberikan penjelasan terkait polemik larangan jilbab Paskibraka. Doli mengingatkan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah apakah ada larangan jilbab dalam pelaksanaan tugas Paskibraka atau tidak.

“Yang perlu dijelaskan adalah soal jilbab ini. Apakah benar ada larangan, atau ini hanya kesalahpahaman?” kata Doli.

Penegasan Akhir: Tidak Ada Larangan Penggunaan Jilbab

Menanggapi pertanyaan tersebut, Yudian kembali menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi anggota Paskibraka untuk menggunakan jilbab. Ia juga memastikan bahwa BPIP akan mengevaluasi aturan dan menyelesaikan misinterpretasi yang terjadi di lapangan.

“Sekali lagi, tidak ada larangan jilbab untuk anggota Paskibraka. BPIP tidak pernah memaksakan hal tersebut. Jika ada yang salah dalam implementasi di lapangan, kami akan evaluasi lebih lanjut,” tutup Yudian.

Yudian juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dan menghormati hak asasi manusia. Evaluasi internal akan dilakukan untuk memperbaiki mekanisme dan prosedur agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan.

ICC Menghentikan Proses Hukumnya Kepada Ismail Haniyeh

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengadili individu atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ICC telah menarik perhatian dunia dengan berbagai kasus yang ditanganinya, termasuk yang melibatkan pemimpin-pemimpin negara dan kelompok bersenjata.

Salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian adalah proses hukum terhadap Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas.

Baru-baru ini, ICC mengumumkan keputusan untuk menghentikan proses hukum terhadap Ismail Haniyeh.

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat latar belakang konflik yang melibatkan Hamas dan Israel.

ICC menyatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Haniyeh, yang sebelumnya dituduh terlibat dalam berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang.

Ismail Haniyeh adalah tokoh penting dalam politik Palestina dan dikenal sebagai salah satu pemimpin Hamas.

Di bawah kepemimpinannya, Hamas telah terlibat dalam berbagai konflik dengan Israel, yang sering kali mengakibatkan banyak korban jiwa, baik dari pihak Palestina maupun Israel.

Haniyeh telah menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang Palestina, tetapi juga menjadi sasaran kritik karena metode yang digunakan oleh kelompoknya dalam menghadapi Israel.

Keputusan ICC untuk menghentikan proses hukum ini menimbulkan berbagai spekulasi.

Beberapa analis berpendapat bahwa kurangnya bukti yang cukup kuat menjadi alasan utama, sementara yang lain beranggapan bahwa faktor politik internasional berperan dalam keputusan ini.

Dalam konteks geopolitik yang kompleks, keputusan ICC sering kali dipengaruhi oleh hubungan antarnegara dan dinamika politik yang lebih luas.

Dengan dihentikannya proses hukum terhadap Ismail Haniyeh, banyak pihak berharap ini dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif antara Israel dan Palestina.