Pendukung mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menggelar aksi protes di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul setelah pengadilan memutuskan untuk memperpanjang masa penahanannya. Keputusan ini diambil menyusul tuduhan serius terkait pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan atas deklarasi darurat militer yang diumumkan pada Desember lalu.
Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditahan saat masih menjabat setelah Majelis Nasional mencabut jabatannya pada 14 Desember 2024. Ia diduga mengeluarkan perintah darurat militer untuk menghentikan langkah legislatif yang dilakukan oleh anggota parlemen, sebuah tindakan yang dinilai melanggar konstitusi. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan politik di negara tersebut, dengan hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif mencapai titik kritis.
Setelah keputusan pengadilan diumumkan, ribuan pendukung Yoon berkumpul di depan gedung pengadilan sambil membawa bendera dan plakat bertuliskan “Bebaskan Presiden.” Aksi ini merupakan wujud dukungan mereka terhadap Yoon sekaligus bentuk protes atas proses hukum yang dinilai tidak adil. Peristiwa ini menjadi bukti bagaimana loyalitas politik dapat memicu mobilisasi massa di tengah situasi krisis.
Namun, protes tersebut diwarnai kericuhan akibat bentrokan antara pendukung Yoon dan aparat kepolisian yang berusaha menjaga ketertiban di sekitar gedung pengadilan. Kepolisian membentuk barikade untuk mencegah demonstran mendekati pintu masuk. Insiden ini menunjukkan potensi eskalasi ketegangan antara pendukung Yoon dan pihak berwenang di tengah dinamika politik yang sensitif.
Perpanjangan masa penahanan Yoon hingga 20 hari memberi waktu tambahan bagi jaksa untuk mempersiapkan dakwaan lebih lanjut. Jika dinyatakan bersalah, Yoon berpotensi menghadapi hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup. Kasus ini memiliki dampak besar terhadap masa depan politik Korea Selatan serta stabilitas pemerintahan di negara tersebut.
Di tengah situasi yang semakin panas, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan. Semua pihak berharap ketegangan politik ini tidak akan mengganggu stabilitas sosial di Korea Selatan. Penanganan kasus Yoon Suk Yeol akan menjadi tolok ukur penting bagi masa depan demokrasi dan supremasi hukum di negara ini.