Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah ditunjuk oleh PDI Perjuangan untuk menyampaikan komunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai retreat kepala daerah. Hasto menjelaskan, “Pak Pramono mengelola komunikasi intens antara pemerintah dan penyelenggara, sehingga kedua belah pihak sudah terwakili secara menyeluruh,” ungkapnya di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Hasto, Pramono di satu sisi mewakili para kepala daerah kader PDI-P yang telah siap mengikuti retreat di Akademi Militer, dan di sisi lain, ia juga bertugas menyampaikan kebijakan partai kepada pihak pemerintah serta penyelenggara retreat. Hasto menambahkan, “Beliau mengemukakan kesiapan semua pihak yang ada di sini serta mewakili keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh DPP dan disampaikan ke pemerintah pusat dan penyelenggara, yakni Kementerian Dalam Negeri.”
Hasto juga menyebutkan bahwa terdapat 53 kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat. Puluhan kepala daerah tersebut akan tetap berada di Magelang dalam kondisi siaga dan siap bergabung apabila diminta. “Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Pram, kita semua siap untuk mengikuti retreat, dan waktu keberangkatannya akan ditentukan kemudian,” ujarnya.
Meski begitu, Hasto enggan memastikan apakah perintah siaga tersebut berarti instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P sudah tidak berlaku lagi. “Untuk hal itu, Mas Pram yang akan mempertegas dan mendiskusikannya lebih lanjut dengan DPP,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan agar para kepala daerah kader PDI-P menunda keikutsertaan dalam retreat di Akmil Magelang. Instruksi tersebut, dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025, diterbitkan pada malam 20 Februari 2025 sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah yang sudah berangkat agar menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut terkait retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.