Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi bagi siapa pun yang berusaha menghambat tercapainya solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam wawancara dengan TVE pada Kamis, Albares menegaskan bahwa negaranya telah secara sepihak menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Yahudi di Tepi Barat dan membawa isu ini ke tingkat Uni Eropa (EU). Spanyol, bersama Irlandia, juga mendorong EU untuk meninjau kembali Kesepakatan Asosiasi dengan Israel karena dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut.
Albares menegaskan bahwa Spanyol menolak keras pengusiran warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, serta mengecam segala rencana yang berupaya merelokasi mereka, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Pernyataannya muncul setelah anggota parlemen Basque, Aitor Esteban, menyebut rencana Israel membentuk lembaga relokasi bagi warga Gaza sebagai tindakan genosida. Namun, Albares menegaskan bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai genosida adalah wewenang badan hukum internasional.
Ia menambahkan bahwa Spanyol turut serta dalam gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menentukan apakah tindakan Israel di Gaza termasuk genosida. Selain itu, Spanyol juga baru saja memberikan dana sebesar 5 juta euro (sekitar Rp89,3 miliar) kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna membantu penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang oleh Israel. Meski demikian, Albares menegaskan bahwa diplomasi dengan Israel tetap harus dipertahankan karena solusi dua negara membutuhkan keterlibatan penuh dari kedua pihak.