Tag: Amerika Serikat

Tarik Ulur Tarif: Korea Selatan dan AS Bersiap Negosiasi Dagang di Washington

Korea Selatan dan Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Washington pekan ini untuk membahas kebijakan tarif antar kedua negara. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa negosiasi ini diprakarsai oleh pihak Washington dan akan melibatkan para pejabat penting dari kedua negara. Delegasi dari Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Perdagangan Ahn Duk-geun. Sementara itu, Amerika Serikat akan mengirimkan Menteri Keuangan Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang Jamieson Greer sebagai wakil resmi.

Agenda negosiasi ini muncul setelah keputusan kontroversial dari Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk tarif sebesar 25 persen atas berbagai produk asal Korea Selatan. Meskipun tarif tersebut sudah diumumkan, pemerintahan Trump juga memutuskan untuk menangguhkan penerapannya selama 90 hari guna memberikan ruang bagi proses negosiasi dan perumusan solusi bersama.

Sebelum pengumuman tarif resiprokal ini, Amerika Serikat sudah lebih dulu menerapkan bea masuk tinggi terhadap impor baja, aluminium, dan kendaraan bermotor, yang memicu kekhawatiran dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Seoul dan Washington telah rutin membahas isu-isu perdagangan seperti hambatan non-tarif, kerja sama energi, hingga pengembangan industri galangan kapal. Pertemuan kali ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dagang dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

AS Ancaman Mundur dari Upaya Damai Ukraina, Rubio: “Ini Bukan Perang Kami”

Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan mundur dari perannya dalam menengahi perdamaian di Ukraina jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat, 18 April 2025, usai pertemuannya dengan para mitra Eropa di Paris sehari sebelumnya. Rubio menegaskan bahwa Washington tidak akan terus terlibat dalam konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. “Ini bukan konflik yang kami mulai. Kami tidak memulainya. AS telah memberikan dukungan selama tiga tahun dan sekarang kami ingin melihat akhirnya,” ujar Rubio kepada awak media.

Rubio juga menekankan bahwa meskipun Presiden Donald Trump tetap berkomitmen pada jalur perdamaian, pemerintah AS perlu mengevaluasi ulang keterlibatan mereka. Menurutnya, Trump telah menghabiskan 87 hari secara aktif mengupayakan penyelesaian konflik ini di level tertinggi pemerintahan. Namun, batas kesabaran Washington mulai diuji karena ketidakjelasan hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dalam kunjungan ke Paris, Rubio didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Keith Kellogg dan Utusan Timur Tengah Steve Witkoff. Ketiganya bertemu dengan sejumlah pejabat senior Eropa dan Ukraina untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Namun hingga kini, tidak ada kepastian apakah pembicaraan tersebut akan membuahkan hasil yang positif. Pemerintah AS menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit dan keputusan penting akan segera diambil.

Inggris Tolak Isolasi Ekonomi China Demi Kesepakatan Tarif dengan AS

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan China hanya demi memperoleh kesepakatan pelonggaran tarif dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilaporkan oleh inews pada Rabu (16/4), mengutip pernyataan dari seorang sumber pemerintah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa AS berencana meminta komitmen dari mitra dagangnya untuk mengisolasi China secara ekonomi sebagai syarat dalam pembahasan tarif impor.

Namun, Inggris menganggap bahwa menyatukan pembicaraan mengenai tarif dan hubungan dengan China dalam satu forum tidaklah tepat. Pemerintah Inggris memilih untuk tetap menjalankan pendekatan yang bersifat pragmatis terhadap Beijing, tanpa mencampurkan tekanan dagang AS ke dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap China. Sumber resmi menyatakan bahwa posisi Inggris terhadap China tidak berubah, dan mereka tetap ingin menjaga hubungan yang stabil dengan negara Asia tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada awal April telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk berbagai produk impor. Tarif lebih tinggi dikenakan kepada 57 negara yang memiliki defisit dagang besar terhadap AS. Pada 9 April, tarif dasar tersebut mulai berlaku untuk lebih dari 75 negara selama 90 hari, dengan pengecualian terhadap China yang masih menjadi pusat ketegangan dagang.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu pun terus memanas. Saat ini, tarif AS terhadap produk asal China melonjak hingga 145 persen, sementara China membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika. Inggris, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan hubungan ekonomi tanpa terseret lebih dalam ke dalam konflik tersebut.

Korsel dan AS Cari Titik Temu Tarif Impor, Maryland Siap Dukung Kerja Sama

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, menyatakan bahwa Korea Selatan bersama Amerika Serikat tengah mencari solusi bersama terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS terhadap barang impor dari Korsel. Hal ini disampaikan Han dalam pertemuan sarapan dengan Gubernur Maryland, Wes Moore, yang sedang melakukan kunjungan dagang ke Korea Selatan bersama delegasinya.

Dalam pernyataan resmi dari kantor Han, disebutkan bahwa komunikasi dan negosiasi antara kedua negara berlangsung aktif, baik di tingkat menteri maupun pejabat lainnya. Han juga meminta perhatian dari Gubernur Moore terhadap pentingnya kerja sama ini bagi kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Moore menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi dan menegaskan komitmennya untuk mendukung hubungan bilateral antara Korsel dan AS.

Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama yang semakin berkembang antara Korea Selatan dan negara bagian Maryland, terutama dalam sektor kuantum, biofarmasi, dan teknologi antariksa. Han menyampaikan harapannya agar kedua pihak dapat terus menjadi pemimpin dalam pengembangan industri masa depan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, serta institusi penelitian.

Gubernur Moore pun menekankan pentingnya kontribusi komunitas dan perusahaan Korea Selatan di Maryland, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun inovasi teknologi. Ia berjanji untuk terus mendukung upaya mempererat kerja sama lintas sektor. Baik Han maupun Moore juga kembali menegaskan pentingnya aliansi Korsel-AS yang stabil dan saling menguntungkan demi keberlanjutan perkembangan kedua negara.

Serangan Udara AS Tewaskan 16 Orang di Yaman, Ketegangan Meningkat di Tengah Krisis Regional

Kelompok Houthi di Yaman mengungkapkan bahwa sedikitnya 16 orang meninggal dunia dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat pada Rabu, 9 April 2025. Menurut laporan dari Al-Masirah, saluran televisi yang dikelola oleh Houthi, serangan tersebut mengincar beberapa wilayah strategis di Yaman, termasuk kota pelabuhan Hodeida dan ibu kota Sanaa. Serangan paling mematikan terjadi di distrik al-Hawak, Hodeida, yang menyebabkan 13 orang tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, di wilayah Sanaa, serangan terjadi di distrik Rajam, Bani Hushaysh, serta al-Nahdayn di distrik Al-Sabeen. Tiga orang dilaporkan menjadi korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan kelompok Houthi, terutama setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan melancarkan tindakan militer “tegas dan kuat”, bahkan mengancam untuk “menghancurkan mereka sepenuhnya”.

Kelompok Houthi telah aktif menyerang kapal-kapal yang melintasi wilayah perairan strategis seperti Laut Merah, Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November 2023. Aksi ini mereka klaim sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza yang telah mengalami puluhan ribu korban jiwa akibat serangan Israel. Meskipun sempat menghentikan serangan setelah gencatan senjata diumumkan pada Januari, Houthi kembali melancarkan serangan menyusul pemboman lanjutan oleh Israel terhadap Gaza bulan lalu.

Von der Leyen Sambut Langkah Trump, EU Siap Perkuat Stabilitas Ekonomi Global

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menunda pemberlakuan tarif besar-besaran selama 90 hari. Ia menyebut langkah ini sebagai sinyal positif menuju kestabilan ekonomi dunia. Dalam pernyataan resminya pada Kamis, von der Leyen menegaskan pentingnya menciptakan situasi perdagangan yang dapat diprediksi agar rantai pasokan internasional tetap berjalan lancar. Menurutnya, tarif hanya menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha dan konsumen, sehingga ia kembali menyerukan kesepakatan “tarif nol-untuk-nol” antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Von der Leyen juga menekankan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan AS, demi menciptakan sistem perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Ia menyoroti upaya EU dalam memperluas kerja sama dagang dengan mitra global yang mencakup hampir 87 persen aktivitas perdagangan dunia. Di tengah dari tantangan ekonomi global, Eropa juga disebut tengah memperkuat pasar tunggal internalnya, yang dinilainya sebagai pilar utama ketahanan dan stabilitas ekonomi regional.

Meskipun Trump memberikan jeda penerapan tarif, China tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Bahkan, tarif terhadap negara tersebut justru dinaikkan hingga 125 persen. Menutup pernyataannya, von der Leyen memastikan bahwa Komisi Eropa akan terus bekerja keras demi melindungi kepentingan warga Eropa dan membawa benua tersebut keluar dari krisis dengan lebih kuat.

Serangan Udara AS Hantam Kota Pelabuhan Yaman, 8 Tewas

Kelompok Houthi yang berbasis di Yaman mengungkapkan bahwa serangan udara di kota pelabuhan Hodeidah menewaskan sedikitnya delapan orang. Mereka menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut.

Menurut laporan AFP yang diterbitkan pada Rabu (9/4/2025), serangan udara yang dilakukan oleh AS tersebut menghantam Hodeidah pada Selasa (8/4) waktu setempat. Hodeidah, yang merupakan pelabuhan penting di Laut Merah, dikuasai oleh kelompok Houthi yang mendapat dukungan dari Iran.

Al-Masirah TV, saluran yang dikelola oleh Houthi, mengutip pernyataan dari Kementerian Kesehatan Houthi, yang menyebutkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan tersebut telah mencapai delapan orang, dengan 16 lainnya terluka. Operasi pencarian korban dan pembersihan puing-puing masih terus dilakukan.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Anis al-Asbahi, sebelumnya mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menewaskan empat anak-anak dan dua wanita.

Media yang terkait dengan Houthi melaporkan bahwa serangan udara itu menghantam area pemukiman di Hodeidah. Seorang jurnalis AFP yang berada di lokasi pada malam hari setelah serangan itu melaporkan bahwa ia mendengar tiga ledakan berturut-turut.

Sejak AS mulai melakukan serangan udara terhadap Houthi pada 15 Maret lalu, wilayah yang dikuasai kelompok tersebut telah menjadi sasaran serangan hampir setiap hari. Tujuan serangan AS adalah untuk menghentikan ancaman terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran utama.

Houthi, sebagai balasan, juga melancarkan serangan terhadap kapal-kapal militer AS dan Israel, dengan alasan bahwa serangan mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Kelompok Houthi mulai menargetkan kapal-kapal yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden, serta wilayah Israel, setelah terjadinya eskalasi perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Meski sempat menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata di Gaza pada Januari, ancaman Houthi untuk melanjutkan serangan kembali muncul setelah Israel menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan melanjutkan serangan di wilayah tersebut pada Maret.

Latihan Militer China di Dekat Taiwan: Peringatan Serius bagi Separatis

Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa latihan militer yang dilakukan Komando Palagan Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di sekitar Taiwan merupakan peringatan keras terhadap pihak yang mendukung pemisahan diri pulau tersebut. Dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa latihan ini adalah langkah sah dan diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta persatuan nasional, mengingat Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.

PLA memulai latihan gabungan pada Selasa (1/4) dengan mengerahkan pasukan darat, laut, udara, serta roket untuk mengepung Taiwan dari berbagai sisi. Latihan ini berfokus pada patroli kesiapan tempur, perebutan supremasi udara dan maritim, serangan presisi terhadap target strategis, serta blokade jalur perairan utama. Juru bicara Komando Palagan Timur, Kolonel Senior Shi Yi, menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk menguji kemampuan operasi gabungan PLA dalam menghadapi ancaman potensial.

Media pemerintah China melaporkan bahwa latihan tersebut melibatkan formasi kapal perang dan pesawat yang berkoordinasi dengan pasukan rudal serta sistem peluncur roket jarak jauh. Mereka mensimulasikan penyergapan udara, serangan terhadap kapal dan sasaran darat, serta blokade di perairan utara, selatan, dan timur Taiwan. Berbeda dari latihan sebelumnya yang diberi kode “Joint Sword-2024A” dan “Joint Sword-2024B”, kali ini tidak ada nama sandi resmi yang diumumkan.

Latihan militer ini berlangsung setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan komitmen Washington untuk menjaga “penggentaran yang kredibel” di Selat Taiwan dalam kunjungannya ke Jepang. Guo Jiakun mengecam kerja sama militer AS dan Jepang, dengan menyebutnya sebagai upaya yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Ia mendesak AS untuk menghormati prinsip “Satu China” dan tidak lagi menggunakan Taiwan sebagai alat untuk menekan Beijing.

Di sisi lain, Taiwan melaporkan bahwa China telah mengerahkan 21 kapal perang, termasuk kelompok kapal induk Shandong, 71 pesawat militer, serta empat kapal penjaga pantai di sekitar perairannya. Pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, bersama Partai Progresif Demokratik, tetap bersikukuh menolak klaim China dan mempertahankan posisi politik yang berbeda dari Beijing.

Kiev Tinjau Ulang Kesepakatan Mineral dengan AS Demi Kedaulatan Ekonomi

Pemerintah Kiev berupaya menegosiasikan ulang kesepakatan mineral dengan Washington demi meningkatkan investasi dari Amerika Serikat. Menurut laporan Bloomberg, Ukraina khawatir bahwa perjanjian ini akan memberikan kendali penuh kepada AS atas proyek pertambangan mineral kritis di negara tersebut. Kiev menilai bahwa ketentuan dalam kesepakatan tersebut dapat menghambat aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan berpotensi mewajibkan negara itu untuk mengganti seluruh bantuan militer dan ekonomi yang telah diterima sejak awal konflik.

Pada akhir Maret, pejabat Ukraina mengadakan pertemuan virtual dengan mitra mereka di Washington untuk meminta klarifikasi terkait beberapa klausul dalam rancangan perjanjian yang terdiri dari 60 halaman. Sumber yang dikutip Bloomberg menyatakan bahwa pihak AS tidak menolak keberatan yang diajukan Kiev, yang mengindikasikan adanya peluang untuk merevisi beberapa ketentuan. Namun, penyusunan proposal akhir untuk amandemen kesepakatan ini masih memerlukan banyak pekerjaan dari pihak Ukraina.

Media Ukraina melaporkan bahwa dokumen perjanjian ini melanggar sebagian besar kesepakatan sebelumnya antara Kiev dan Washington, yang berpotensi mengurangi kedaulatan negara tersebut serta bertentangan dengan rencana keanggotaannya di Uni Eropa. Selain itu, pada akhir Februari, Presiden AS Donald Trump menyatakan harapannya agar Kiev segera menyetujui mekanisme pengembalian dana bantuan yang diperkirakan mencapai 400-500 miliar dolar AS. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa bantuan dari AS diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang harus dikembalikan.

AS Capai Kesepakatan Strategis dengan Rusia dan Ukraina untuk Stabilitas di Laut Hitam

Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina untuk memastikan keamanan pelayaran di Laut Hitam, mencegah penggunaan kekuatan, serta melarang pemanfaatan kapal komersial untuk kepentingan militer. Pernyataan ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Selasa (25/3), setelah serangkaian pembicaraan tingkat teknis yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 23-25 Maret. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko konflik di wilayah perairan strategis tersebut, yang selama ini menjadi titik ketegangan akibat perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam negosiasi terpisah antara AS dengan masing-masing pihak, Washington menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi dialog demi mencapai solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Kesepakatan yang tercapai juga mencakup larangan serangan terhadap fasilitas energi kedua negara, sebagai langkah untuk mengurangi eskalasi konflik yang telah menyebabkan dampak besar terhadap pasokan energi global. AS juga berkomitmen untuk terus berperan sebagai mediator dalam memastikan bahwa kesepakatan ini dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam perundingan antara AS dan Rusia, disepakati bahwa AS akan membantu Rusia mendapatkan kembali akses ke pasar ekspor pertanian dan pupuk global, menurunkan biaya asuransi maritim, serta meningkatkan akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi serupa. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan ekonomi yang muncul akibat sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Moskow. Sementara itu, dalam diskusi AS-Ukraina, Washington kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang telah dipindahkan secara paksa akibat konflik yang berkepanjangan.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas regional dan menunjukkan upaya diplomasi AS dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan ketegangan di Laut Hitam dapat berkurang dan jalur perdagangan utama tetap beroperasi dengan aman. Namun, efektivitas kesepakatan ini masih akan diuji oleh dinamika politik dan militer di lapangan, serta komitmen masing-masing pihak dalam menjalankan poin-poin yang telah disepakati.