Tag: Amerika Serikat

Kesepakatan AS-Ukraina: Menjaga Laut Hitam Tetap Aman dan Bebas Konflik

Amerika Serikat dan Ukraina telah mencapai kesepakatan penting untuk memastikan keamanan navigasi di Laut Hitam. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada Selasa (25/3), kedua negara menegaskan komitmen mereka untuk mencegah penggunaan kekuatan serta memastikan kapal komersial tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Kesepakatan ini muncul setelah pertemuan delegasi dari kedua negara di Arab Saudi pada 23-25 Maret.

Sebagai bagian dari perjanjian ini, AS juga menegaskan dukungannya terhadap pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa. Kedua negara sepakat untuk terus berupaya mencapai perdamaian yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk mengembangkan langkah-langkah guna menerapkan kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terkait larangan serangan terhadap fasilitas energi kedua negara.

AS dan Ukraina juga menyambut baik peran negara ketiga dalam membantu implementasi perjanjian terkait energi dan keamanan maritim. Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menegaskan bahwa penghentian korban jiwa dalam konflik Rusia-Ukraina adalah prioritas utama, dan AS akan terus berupaya memfasilitasi negosiasi demi solusi damai sesuai kesepakatan di Riyadh.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa Ukraina akan menganggap pergerakan kapal militer Rusia di bagian timur Laut Hitam sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Jika terjadi pelanggaran, Kiev berhak untuk membela diri. Umerov juga menekankan perlunya konsultasi teknis tambahan untuk menyempurnakan detail perjanjian ini agar dapat diterapkan secara efektif.

Elon Musk Sebut Vandalisme terhadap Tesla sebagai Aksi Terorisme

Elon Musk, miliarder sekaligus pengusaha teknologi asal Amerika Serikat, mengecam serangkaian aksi vandalisme yang menargetkan perusahaan mobil listriknya, Tesla. Ia dengan tegas menyebut serangan tersebut sebagai tindakan terorisme. Melalui platform X, Musk mengungkapkan kekhawatirannya atas meningkatnya serangan terhadap perusahaannya, termasuk penembakan ke toko-toko Tesla serta pembakaran stasiun pengisian daya Supercharger. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus ditindak secara tegas.

Pada Senin (24/3), sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa pihak kepolisian menemukan beberapa perangkat pembakar yang sengaja ditinggalkan di sebuah dealer Tesla yang berlokasi di Austin, Texas. Beruntung, kepolisian berhasil mengamankan perangkat berbahaya tersebut sebelum sempat digunakan, sehingga tidak terjadi insiden yang lebih parah. Namun, kejadian ini menambah daftar panjang serangan terhadap Tesla, yang menurut laporan telah terjadi di sedikitnya 13 negara bagian dalam beberapa pekan terakhir. Banyak yang berspekulasi bahwa aksi vandalisme ini bukanlah serangan acak, melainkan bagian dari kampanye terorganisir yang bertujuan untuk merusak reputasi serta operasional Tesla.

Jaksa Agung Pamela Bondi memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, menyebutnya sebagai bentuk terorisme domestik yang harus ditindak tegas. Ia juga menegaskan bahwa Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas Tesla. Jika terbukti bersalah, para pelaku bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun. Bondi menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan atau perusakan yang dilakukan dengan motif politik maupun ekonomi.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan tanggapannya terkait gelombang serangan terhadap Tesla. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (21/3), Trump mengusulkan agar individu yang bertanggung jawab atas aksi vandalisme ini dikirim ke penjara di El Salvador, yang dikenal memiliki sistem penahanan yang sangat ketat. Usulan ini langsung memicu perdebatan di berbagai kalangan, mengingat El Salvador memiliki catatan hukum yang kontroversial dalam menangani narapidana.

Insiden ini semakin memperkeruh situasi industri mobil listrik di Amerika Serikat, di mana Tesla selama ini menjadi pemimpin pasar yang kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun persaingan bisnis. Beberapa pengamat menduga bahwa serangan ini bisa berkaitan dengan ketegangan politik dan ekonomi yang semakin meningkat di sektor energi terbarukan. Hingga kini, pihak Tesla belum memberikan tanggapan resmi selain pernyataan Musk di media sosial. Namun, banyak pihak mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran serangan semacam ini.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan keamanan fasilitas Tesla, sejumlah analis juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari insiden ini terhadap industri kendaraan listrik secara keseluruhan. Jika serangan terus berlanjut tanpa tindakan hukum yang jelas, hal ini bisa menghambat perkembangan teknologi ramah lingkungan yang sedang digalakkan di berbagai negara. Ke depannya, publik menunggu langkah yang akan diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, serta bagaimana Tesla merespons tantangan yang semakin kompleks di dunia otomotif modern.

Rusia Berharap Mencapai Kemajuan dalam Pembicaraan dengan AS di Arab Saudi

Negosiator Rusia mengungkapkan bahwa Moskow berharap dapat mencapai kemajuan dalam setidaknya satu masalah utama selama pembicaraan dengan Amerika Serikat yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang di Arab Saudi. Dalam wawancara dengan saluran TV Zvezda Rusia, Grigory Karasin, anggota parlemen senior, mengatakan bahwa mengingat kompleksitas dan banyaknya isu yang harus dibahas, sulit untuk menyelesaikan semua masalah sekaligus. Meskipun demikian, Karasin menyatakan bahwa Rusia datang dengan tekad untuk berusaha mencapai solusi pada salah satu masalah yang menjadi fokus utama. Ia menekankan bahwa meskipun tidak mengharapkan kemajuan dalam seluruh agenda, mereka tetap berharap dapat membuat terobosan dalam satu isu penting, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi hubungan kedua negara.

Selain itu, Karasin juga menjelaskan bahwa meskipun banyak masalah yang harus dibicarakan, Rusia berharap agar Amerika Serikat dapat menunjukkan kemauan untuk menemukan jalan keluar dari beberapa ketegangan yang ada. “Kami berkomitmen untuk mencari solusi meskipun tantangan yang ada sangat besar,” tambahnya, menunjukkan niat Rusia untuk menjaga saluran komunikasi terbuka meski situasi yang dihadapi cukup rumit.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memberikan peringatan keras bahwa Rusia mungkin akan mencabut moratorium serangan terhadap fasilitas energi jika Ukraina terus melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Zakharova menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap fasilitas energi di wilayah Kursk dan Krasnodar, yang menurutnya jelas melanggar kesepakatan yang telah dicapai setelah proposal dari Presiden AS Donald Trump untuk menahan diri dari serangan terhadap fasilitas tersebut. Dalam pernyataan yang tegas, Zakharova menegaskan bahwa jika Ukraina terus melanjutkan tindakan destruktif tersebut, Rusia akan merespons dengan langkah balasan yang setara. Peringatan ini memperlihatkan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara, yang berpotensi mengarah pada eskalasi konflik yang lebih besar jika serangan semacam itu terus berlangsung.

Houthi Klaim Serang Bandara Ben Gurion dengan Rudal Hipersonik, Ketegangan Memanas

Gerakan Ansarullah (Houthi) yang menguasai wilayah utara Yaman mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan serangan ke Bandar Udara Ben Gurion di Tel Aviv menggunakan rudal balistik hipersonik Palestine-2. Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Houthi memperingatkan seluruh maskapai penerbangan bahwa bandara tersebut tidak lagi aman untuk lalu lintas udara dan serangan akan terus berlanjut. Kelompok itu menegaskan bahwa serangan mereka adalah bentuk dukungan terhadap Palestina serta respons terhadap kebijakan Israel di Gaza dan wilayah lainnya.

Selain menargetkan bandara, Houthi juga mengklaim telah melancarkan operasi udara terhadap sejumlah kapal perang yang berafiliasi dengan kapal induk Amerika Serikat, USS Harry Truman. Serangan ini menandakan semakin meningkatnya ketegangan di kawasan, dengan Houthi memperluas serangannya dari sasaran di Laut Merah hingga ke infrastruktur strategis di Israel. Langkah ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut dalam konflik, di mana Houthi semakin agresif dalam menargetkan aset militer dan ekonomi yang dianggap sebagai musuh mereka.

Di pihak lain, pasukan pertahanan Israel (IDF) melaporkan bahwa sirene peringatan serangan udara berbunyi di berbagai permukiman dan kota di wilayah tengah Israel. IDF mengonfirmasi bahwa sebuah roket yang ditembakkan oleh Houthi berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah udara Israel, meskipun belum ada informasi lebih lanjut mengenai potensi dampak dari serangan tersebut. Sementara itu, otoritas penerbangan Israel dikabarkan sedang mengevaluasi situasi keamanan di Bandara Ben Gurion guna memastikan keselamatan penerbangan sipil.

Serangan ini menjadi bagian dari dinamika konflik di Timur Tengah yang semakin kompleks, dengan Houthi terus menunjukkan kemampuan militernya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar. Sejumlah analis menilai bahwa serangan ke Israel dapat memicu respons lebih keras dari Amerika Serikat dan sekutunya, terutama mengingat keterlibatan Houthi dalam berbagai serangan terhadap kepentingan Barat di kawasan. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional kini tengah memantau dengan cermat langkah-langkah berikutnya dari semua pihak yang terlibat dalam ketegangan ini.

AS Hengkang dari Investigasi Kejahatan Perang Ukraina, Kebijakan Berubah Drastis

Departemen Kehakiman AS secara diam-diam telah memberi tahu pejabat Eropa bahwa Amerika Serikat menarik diri dari koalisi internasional yang bertugas menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perang di Ukraina. Keputusan ini, yang mencakup penyelidikan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, menandai perubahan signifikan dari kebijakan pemerintahan Biden yang sebelumnya berkomitmen menuntut pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan perang.

Amerika Serikat akan resmi keluar dari International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, sebuah inisiatif yang diikuti oleh pemerintahan Biden sejak 2023. Langkah ini mencerminkan pergeseran kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump, yang dianggap semakin condong ke arah Rusia. Koalisi tersebut sebelumnya dibentuk untuk mengadili kepemimpinan Rusia, serta sekutunya seperti Belarus, Korea Utara, dan Iran, atas kejahatan agresi yang melanggar kedaulatan suatu negara tanpa alasan pertahanan diri.

Menurut sumber terpercaya, keputusan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui email kepada Eurojust, organisasi induk kelompok investigasi ini. AS adalah satu-satunya negara non-Eropa yang bekerja sama dengan kelompok tersebut dengan menempatkan seorang jaksa senior di Den Haag, Belanda. Selain menarik diri dari penyelidikan, pemerintahan Trump juga memangkas peran War Crimes Accountability Team, tim yang dibentuk pada 2022 untuk mengawasi upaya AS dalam menuntut Rusia atas dugaan kekejaman perang.

Pada masa pemerintahan Biden, tim ini telah memberikan dukungan logistik, pelatihan, serta bantuan hukum bagi penegak hukum Ukraina. Bahkan, pada Desember 2023, AS menggunakan undang-undang kejahatan perang untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade guna mendakwa empat tentara Rusia atas dugaan penyiksaan terhadap seorang warga Amerika di Kherson, Ukraina.

Dalam beberapa kesempatan, Trump menunjukkan kedekatan dengan Putin dan menilai bahwa Ukraina turut memprovokasi perang dengan Rusia. Di media sosial, ia bahkan menyebut Presiden Volodymyr Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu” serta mengkritik kepemimpinannya. Pemerintahan Trump tidak memberikan alasan resmi atas penarikan ini, namun sumber dalam menyebut bahwa langkah tersebut diambil untuk mengalihkan sumber daya ke sektor lain. Sejak Trump berkuasa, Departemen Kehakiman AS juga telah membubarkan unit yang menangani dugaan campur tangan asing dalam pemilu serta sanksi terhadap Rusia, yang semakin memperkuat indikasi perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Ukraina.

AS-Israel Diduga Rencanakan Relokasi Warga Gaza ke Afrika

Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan sedang berupaya memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke wilayah Afrika. Menurut sumber anonim dari AS dan Israel yang berbicara kepada Associated Press, Washington dan Tel Aviv telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk membahas kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat relokasi warga Gaza.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa pejabat dari Sudan, Somalia, dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri telah diajak berdiskusi mengenai rencana ini. Namun, Sudan dilaporkan menolak usulan tersebut, sementara Somalia dan Somaliland membantah adanya komunikasi terkait dengan AS dan Israel mengenai hal ini.

Hingga saat ini, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini.

Sementara itu, awal bulan ini, para pemimpin negara-negara Arab telah menyetujui rencana rekonstruksi Jalur Gaza senilai 53 miliar dolar AS yang disusun oleh Mesir, yang bertujuan untuk menghindari penggusuran massal warga Palestina dari wilayah tersebut.

Rencana Mesir ini bertentangan dengan gagasan mantan Presiden AS Donald Trump yang membayangkan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah” setelah pertempuran sengit selama 17 bulan antara Israel dan Hamas yang menyebabkan kehancuran besar dan banyak korban jiwa.

Usulan Trump untuk relokasi permanen warga Gaza mendapat penolakan luas dari masyarakat internasional, karena meningkatkan ketakutan warga Palestina akan pengusiran paksa dari tanah mereka.

Moskow dan Washington Gelar Pembicaraan, Rusia Tegaskan Sikap soal Ukraina

Delegasi Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pertemuan dengan perwakilan Rusia di Moskow untuk membahas perkembangan terbaru konflik Ukraina. Juru Bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa proses penerimaan informasi dari AS sedang berlangsung terkait hasil negosiasi yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa lalu. Rusia akan menentukan langkah selanjutnya setelah pembicaraan bilateral ini.

Peskov menyebut bahwa sebelumnya sudah ada kontak antara penasihat kedua negara, yaitu Mike Waltz dari AS dan Yury Ushakov dari Rusia. Keduanya telah melakukan percakapan untuk bertukar informasi. Di sisi lain, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di Moskow dan dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Saat ditanya tentang posisi Rusia dalam negosiasi, Peskov menegaskan bahwa Rusia tidak akan mengorbankan kepentingan teritorialnya. Ia menegaskan bahwa wilayah Krimea, Sevastopol, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk telah menjadi bagian dari Federasi Rusia berdasarkan konstitusi, dan hal ini tidak dapat diubah.

Moskow juga membantah adanya laporan bahwa mereka telah memberikan daftar tuntutan kepada Washington terkait Ukraina. Peskov menyebut banyak informasi di media yang tidak akurat. Sementara itu, Ukraina dikabarkan telah menerima usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari, dengan keputusan akhir berada di tangan Rusia.

Menanggapi potensi sanksi tambahan dari AS untuk menekan Rusia, Peskov menyatakan bahwa negaranya telah terbiasa dengan berbagai pembatasan dan tetap berpendapat bahwa semua sanksi tersebut ilegal serta harus dicabut. Dalam kesempatan lain, Yury Ushakov mengungkapkan bahwa ia telah menegaskan pentingnya penyelesaian konflik jangka panjang dalam diskusinya dengan Waltz.

Menurut Ushakov, gencatan senjata hanya akan menjadi jeda sementara bagi Ukraina dan bukan solusi permanen. Rusia tetap menekankan bahwa resolusi damai yang berkelanjutan adalah tujuan utama. Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Putin dan Witkoff, Ushakov menegaskan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menjaga kerahasiaan kontak yang dilakukan.

Trump Tegaskan Tidak Akan Ada Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu (12/3), menegaskan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa keluar dari Jalur Gaza, meskipun ia tetap melanjutkan rencananya untuk mengambil kendali atas wilayah tersebut. Saat menjamu Perdana Menteri Irlandia, Michael Martin, di Ruang Oval, Trump menegaskan bahwa rakyat Palestina akan tetap berada di Gaza, membantah laporan yang menyebut adanya rencana pengusiran massal.

Pernyataan ini muncul setelah Menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengungkapkan bahwa pemerintah Israel sedang membentuk kantor ‘Otoritas Emigrasi’ di bawah Kementerian Pertahanan. Kantor ini bertujuan untuk mengatur pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, sebuah langkah yang disebutnya mendapat dukungan dari pemerintahan Trump. Smotrich bahkan mengklaim bahwa pejabat AS mengatakan mereka tidak ingin “2 juta Nazi tinggal di luar pagar,” merujuk pada warga Palestina yang bermukim di Gaza.

Smotrich juga menyatakan bahwa gagasan mengenai pemindahan warga Gaza, yang dulu dianggap tabu, kini mulai dipandang sebagai solusi yang realistis. Ia menegaskan bahwa pemerintah Israel sedang bekerja sama dengan AS untuk menentukan negara yang bersedia menerima para pengungsi dari Gaza. Rencana kontroversial ini semakin memicu kecaman internasional, terutama setelah pada Februari lalu, Trump mengusulkan untuk mengambil alih Gaza, mengusir penduduk aslinya, dan memindahkan mereka ke wilayah lain.

Usulan tersebut menuai kritik tajam dari berbagai negara yang menilainya sebagai bentuk pembersihan etnis. Banyak pihak menegaskan bahwa langkah semacam ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga berpotensi memperburuk ketegangan di Timur Tengah.

Tanpa Bantuan Intelijen AS, Pertahanan Ukraina Dikabarkan Melemah

Senator Mark Kelly dari Partai Demokrat mengkritik keputusan pemerintahan Donald Trump yang menghentikan pertukaran informasi intelijen dengan Ukraina. Menurutnya, kebijakan tersebut telah melemahkan kemampuan pertahanan Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.

Kelly, yang baru saja kembali dari lawatan ke Ukraina, menanggapi tuduhan dari Elon Musk, penasihat Trump, yang menyebutnya sebagai “pengkhianat”. Ia menyatakan tidak menganggap serius tuduhan tersebut.

“Seratus persen,” ujar Kelly pada Senin (10/3/2025) ketika ditanya apakah situasi di medan perang bisa berbeda jika Ukraina tetap menerima intelijen dari AS. “Jika ada informasi yang mereka butuhkan tetapi tidak mereka dapatkan, tentu itu akan berdampak pada kemampuan mereka dalam mempertahankan diri.”

Kelly juga menyebut bahwa serangan besar Rusia terjadi pada Jumat dan Sabtu saat ia berada di sana, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait laporan tersebut.

Rusia Intensifkan Serangan ke Infrastruktur Ukraina

Serangan Rusia terhadap Ukraina terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sejak Kamis lalu, militer Rusia meluncurkan serangan udara, rudal, dan drone yang menargetkan infrastruktur energi dan gas Ukraina.

Laporan dari otoritas setempat menyebutkan bahwa setidaknya 14 orang tewas dan 37 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Pada Senin malam, ibu kota Ukraina, Kyiv, kembali menjadi sasaran serangan udara besar-besaran.

Sebagai anggota Komite Dinas Bersenjata Senat, Kelly mengunjungi Ukraina dari Sabtu hingga Minggu guna menunjukkan dukungan kepada rakyat negara tersebut serta menilai situasi terkini di lapangan.

Trump Tekan Zelensky dengan Hentikan Intelijen dan Bantuan Militer

Langkah pemerintahan Trump menghentikan pertukaran informasi intelijen ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky agar bersedia berunding dengan Rusia.

Selain itu, Washington juga menghentikan bantuan militer ke Kyiv, semakin memperlemah posisi Ukraina di medan perang. Keputusan ini diambil setelah konfrontasi panas antara Trump dan Zelensky dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih.

Wakil Presiden AS JD Vance, yang selama ini menolak kebijakan bantuan untuk Ukraina, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Saat ini, Zelensky berada di Arab Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelum dijadwalkan bertemu dengan pejabat AS pada Selasa mendatang. Washington berharap pertemuan ini dapat membuka jalan bagi solusi diplomatik guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

Dukungan AS terhadap Ukraina Terpecah

Sikap AS terhadap Ukraina semakin terpecah sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden pada 20 Januari 2025.

Sebelumnya, dukungan terhadap Ukraina mendapat persetujuan dari kedua partai di Kongres. Namun, kini Partai Republik mulai menunjukkan sikap yang lebih skeptis.

Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, bahkan menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk mengajukan rancangan undang-undang bantuan baru bagi Ukraina.

Sebagai bentuk ketegangan politik yang semakin meruncing, Elon Musk menyerang Kelly dengan menyebutnya sebagai “pengkhianat” di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Tuduhan ini muncul setelah Kelly mengunggah pengalamannya selama kunjungan ke Ukraina dan menuding Trump berusaha melemahkan posisi negara tersebut menjelang perundingan damai.

Menanggapi serangan tersebut, Kelly, yang merupakan mantan astronot dan pilot tempur Angkatan Laut AS, memberikan jawaban tegas:

“Jelas, dia bukan orang yang bisa dianggap serius.”

Di media sosial X, Kelly juga membalas Musk dengan pernyataan tajam:

“Pengkhianat? Elon, jika kamu tidak memahami bahwa membela kebebasan adalah prinsip utama yang menjadikan Amerika kuat dan aman, lebih baik serahkan urusan ini kepada kami yang benar-benar mengerti.”

Kunjungan ini merupakan yang ketiga bagi Kelly ke Ukraina sejak 2023, sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung negara tersebut melawan agresi Rusia.

Langkah Besar! Korea Utara Luncurkan Kapal Selam Nuklir Pertama

Korea Utara untuk pertama kalinya mengungkap pembangunan kapal selam bertenaga nuklir melalui serangkaian foto yang dirilis oleh kantor berita negara, KCNA. Langkah ini semakin memperkuat ambisi Pyongyang dalam memperluas kapabilitas militernya, terutama di bidang persenjataan bawah laut.

Kim Jong Un Tinjau Pembangunan Kapal Selam Nuklir

Dalam laporan yang dipublikasikan pada Sabtu (8/3), KCNA membagikan sejumlah foto yang menunjukkan kunjungan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, ke sebuah galangan kapal. Dalam kunjungan tersebut, Kim tampak meninjau langsung proyek pembangunan kapal selam yang disebut sebagai “kapal selam berpemandu rudal strategis bertenaga nuklir”.

Meskipun KCNA tidak mengungkap detail spesifikasi kapal selam tersebut, para analis militer mulai berspekulasi mengenai kemampuan kapal ini.

Menurut Moon Keun Sik, seorang pakar kapal selam dari Universitas Hanyang, Seoul, kapal perang ini diperkirakan memiliki bobot antara 6.000 hingga 7.000 ton dan mampu membawa sekitar 10 rudal. Ia juga menyoroti penggunaan istilah “rudal berpemandu strategis”, yang mengindikasikan bahwa kapal ini kemungkinan dapat membawa senjata nuklir.

“Kapal ini benar-benar akan menjadi ancaman bagi kami [Korea Selatan] dan Amerika Serikat,” ujar Moon.

Reaksi AS dan Kemungkinan Keterlibatan Rusia

Menanggapi laporan ini, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, mengonfirmasi bahwa Washington telah mengetahui proyek pembangunan kapal selam tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki informasi lebih lanjut.

“AS tetap berkomitmen untuk mencapai denuklirisasi penuh di Korea Utara,” ujar Hughes kepada The Korea Times.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana Korea Utara, yang dikenal sebagai negara dengan keterbatasan sumber daya akibat sanksi internasional, dapat mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir.

Moon Keun Sik menduga bahwa Pyongyang mungkin mendapatkan bantuan teknologi dari Rusia sebagai imbalan atas pasokan senjata dan tenaga militer yang diberikan kepada Moskow dalam perang melawan Ukraina.

Langkah Besar dalam Ambisi Militer Korea Utara

Kapal selam nuklir telah lama menjadi salah satu impian terbesar Kim Jong Un. Pada tahun 2021, ia menegaskan bahwa Korea Utara membutuhkan kapal selam bertenaga nuklir untuk menghadapi ancaman militer dari Amerika Serikat. Selain itu, Kim juga menekankan perlunya pengembangan persenjataan lain, termasuk:

  • Rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat
  • Senjata hipersonik
  • Satelit mata-mata
  • Rudal multihulu ledak

Sejak pernyataan tersebut, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba untuk merealisasikan ambisi militernya.

Sementara itu, kemampuan Korea Utara dalam meluncurkan rudal dari bawah air telah menjadi kekhawatiran serius bagi Korea Selatan. Sistem pertahanan Seoul akan lebih sulit mendeteksi serangan semacam itu dibandingkan dengan rudal yang diluncurkan dari darat.

Misteri Kapal Selam Nuklir Korea Utara

Meski Korea Utara telah mengklaim pada 2023 bahwa mereka telah meluncurkan “kapal selam nuklir taktis” pertama, banyak ahli pertahanan global yang meragukan klaim tersebut. Beberapa pihak menduga kapal yang dimaksud masih menggunakan tenaga diesel.

Saat ini, Korea Utara diperkirakan memiliki sekitar 70 hingga 90 kapal selam bertenaga diesel, menjadikannya salah satu armada kapal selam terbesar di dunia. Namun, sebagian besar kapal tersebut sudah usang dan hanya mampu meluncurkan torpedo serta ranjau, bukan rudal balistik.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi mengenai apakah Korea Utara benar-benar telah mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Namun, jika proyek ini berhasil, maka akan menjadi perubahan signifikan dalam kekuatan militer negara tersebut serta meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.