Tag: Berita International

Krisis Gaza: Warga Bertahan di Tengah Badai Musim Dingin Tanpa Air dan Makanan

Bertelanjang kaki dengan wadah kosong di tangan, Alaa Al-Shawish berdiri di atas tanah berlumpur, mengantre untuk mendapatkan air bersih. Di tengah musim dingin yang menusuk, ia merasa tak berdaya memikirkan nasib keluarganya yang tinggal di tenda darurat di Gaza.

Alaa, bersama keluarganya, mengungsi ke Deir Al-Balah setelah rumah mereka di Kota Gaza hancur akibat serangan masif tentara Israel. Namun, tempat pengungsian darurat ini jauh dari kata layak dan justru membawa penderitaan baru bagi mereka.

“Kami kedinginan dan sekarat. Ini bukan kehidupan. Setiap hari saya berdoa agar semuanya segera berakhir,” ungkap Alaa sambil menahan tangis.

Cuaca Dingin Mematikan di Gaza

Bencana cuaca dingin di Gaza telah merenggut nyawa sejumlah warga Palestina, termasuk bayi-bayi yang tak mampu bertahan melawan dinginnya suhu. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa kondisi ini dapat memakan lebih banyak korban jiwa dalam beberapa hari mendatang.

Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa beberapa bayi di bawah usia satu tahun meninggal karena hipotermia, termasuk seorang anak berusia dua tahun. Yahya Al-Batran, seorang ayah, harus menggendong sendiri jenazah bayinya yang berusia 20 hari ke rumah sakit setelah anaknya meninggal akibat kedinginan.

“Kami tidak punya cara lain untuk menghangatkan diri. Anak saya meninggal di depan mata saya,” ujar Yahya dengan suara bergetar.

Banjir dan Kerusakan di Kamp Pengungsian

Musim dingin di Gaza tidak hanya membawa suhu rendah, tetapi juga hujan deras yang menyebabkan banjir di kamp-kamp pengungsian. Pertahanan Sipil Gaza melaporkan lebih dari 1.500 tenda pengungsi terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter. Banyak tenda rusak parah dan tak lagi bisa digunakan, membuat para pengungsi kehilangan tempat berlindung.

Genangan air yang membanjiri kamp pengungsian di Deir Al-Balah, Rafah, dan Khan Younis menambah beban penderitaan warga. Barang-barang seperti kasur, karpet, dan pakaian basah kuyup, sementara anak-anak dan orang dewasa harus berjibaku dengan lumpur untuk membersihkan sisa-sisa banjir.

Bantuan yang Tidak Mencukupi

UNRWA menyatakan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan mendesak, termasuk selimut, pakaian hangat, dan tenda yang lebih layak. Namun, upaya distribusi bantuan terganggu oleh minimnya truk yang diizinkan masuk ke Gaza.

Menurut COGAT, badan Israel yang bertanggung jawab atas pemberian izin bantuan ke Gaza, hanya 1.290 truk bantuan yang diizinkan masuk pekan lalu. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata sebelum perang, yakni 3.500 truk per minggu.

“Kami membutuhkan bantuan yang lebih konsisten dan dalam jumlah yang jauh lebih besar,” kata UNRWA.

Perjuangan Warga untuk Bertahan Hidup

Salem Abu Amra, salah satu pengungsi di Deir Al-Balah, menceritakan kesulitan yang dialaminya bersama keluarganya. “Kami terjebak di tenda darurat yang tidak mampu melindungi kami dari hujan dan angin dingin,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tiga anaknya kedinginan sepanjang malam di tengah badai. “Kami butuh pakaian hangat, tenda yang layak, dan perlindungan agar bisa bertahan di cuaca seperti ini,” kata Salem.

Musim dingin di Gaza telah menjadi simbol nyata penderitaan rakyat Palestina yang tidak hanya harus menghadapi dampak perang, tetapi juga bencana alam yang memperburuk situasi mereka.

Pejabat AS Menyebutkan Tanah Ukraina Akan Jadi Milik Rusia Dalam Hitungan Bulan

Pada tanggal 30 Desember 2024, seorang pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Ukraina dapat beralih menjadi milik Rusia dalam waktu dekat. Pernyataan ini menambah ketegangan yang sudah ada akibat konflik yang berkepanjangan antara kedua negara sejak invasi Rusia dimulai pada tahun 2022.

Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi yang semakin memburuk di Ukraina, di mana pasukan Rusia terus melanjutkan serangan mereka di berbagai wilayah. Sumber dari pemerintah AS menunjukkan bahwa dengan strategi militer yang diterapkan oleh Rusia, serta dukungan logistik dan persenjataan yang terus mengalir, kemungkinan besar Rusia akan berhasil menguasai lebih banyak wilayah Ukraina dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya berlanjut tetapi juga berpotensi memasuki fase baru yang lebih agresif.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat Ukraina. Banyak warga sipil yang telah menderita akibat perang, kehilangan rumah, dan anggota keluarga. Ketidakpastian mengenai masa depan wilayah mereka membuat banyak orang merasa tertekan dan putus asa. Dengan ancaman kehilangan lebih banyak tanah, banyak yang khawatir akan dampak jangka panjang terhadap identitas dan kedaulatan negara mereka.

Pernyataan pejabat AS ini juga memicu reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Beberapa negara sekutu Ukraina, termasuk negara-negara Eropa, mendesak untuk meningkatkan dukungan militer dan kemanusiaan bagi Ukraina agar dapat mempertahankan diri dari agresi Rusia. Peningkatan bantuan ini dianggap penting untuk memperkuat pertahanan Ukraina dan mencegah kehilangan lebih banyak wilayah.

Meskipun situasi semakin tegang, beberapa analis politik masih berharap akan adanya peluang diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini. Mereka menekankan pentingnya dialog antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri penderitaan rakyat. Namun, dengan pernyataan terbaru dari pejabat AS, harapan untuk penyelesaian damai tampak semakin redup.

Dengan pernyataan bahwa tanah Ukraina bisa menjadi milik Rusia dalam hitungan bulan, masa depan negara tersebut terlihat semakin tidak pasti. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencari solusi yang dapat menghentikan konflik dan melindungi hak-hak serta keamanan warga Ukraina. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah berikutnya dari kedua belah pihak dan bagaimana dunia akan merespons perkembangan ini.

Keterlibatan Tentara Korut di Perang Rusia-Ukraina Berujung Kematian

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa sejumlah tentara Korea Utara yang dikirim untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina meninggal setelah ditangkap oleh pasukan Ukraina. Dalam pidatonya, Zelensky menuding Rusia memberikan perlindungan yang sangat minim terhadap para tentara dari Korea Utara tersebut.

Tentara Korut Tewas Akibat Cedera Parah

“Hari ini, kami menerima laporan bahwa beberapa tentara dari Korea Utara telah ditangkap oleh pasukan kami. Sayangnya, mereka mengalami luka yang sangat parah dan tidak dapat diselamatkan,” ujar Zelensky dalam pidato malamnya yang diunggah di media sosial, dikutip oleh AFP, Sabtu (28/12/2024).

Zelensky tidak menjelaskan secara rinci jumlah tentara Korea Utara yang tewas setelah ditangkap. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan Korea Utara mengirimkan tentara untuk mendukung Rusia adalah langkah yang merugikan negara tersebut.

“Kehadiran mereka (tentara Korea Utara) di medan perang membawa kerugian besar. Kami juga melihat bahwa Rusia dan pengawas dari Korea Utara tidak memberikan perhatian pada keselamatan para tentara ini,” tambah Zelensky.

Tuduhan Minimnya Perlindungan bagi Tentara Korut

Menurut Zelensky, Rusia mengerahkan tentara Korea Utara untuk operasi penyerangan dengan perlindungan yang sangat minim. Hal ini, katanya, menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kelangsungan hidup mereka di medan perang.

“Rusia hanya memanfaatkan mereka untuk menyerang tanpa memberikan perlindungan memadai,” katanya.

Seruan Zelensky kepada China

Dalam pidatonya, Zelensky juga mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Pyongyang. Ia menyebut bahwa hubungan erat antara China, Korea Utara, dan Rusia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghentikan eskalasi perang lebih lanjut.

“Jika China benar-benar tulus dalam pernyataan mereka bahwa perang tidak boleh meluas, maka mereka perlu memengaruhi Pyongyang dengan serius,” tegasnya.

Informasi dari Badan Intelijen Korea Selatan

Sebelumnya, badan intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa salah satu tentara Korea Utara yang ditangkap Ukraina meninggal akibat luka-lukanya. Korea Utara diketahui telah mengirim ribuan tentara untuk membantu Rusia dalam perang, terutama di wilayah perbatasan Kursk barat.

Wilayah Kursk, yang menjadi salah satu lokasi utama serangan Ukraina pada Agustus lalu, kini menjadi bagian penting dari eskalasi konflik. Zelensky menyebut pengiriman tentara dari Korea Utara sebagai eskalasi besar dalam perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

Kesimpulan

Keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina menjadi sorotan dunia. Dengan minimnya perlindungan yang diberikan Rusia dan tekanan internasional terhadap Pyongyang, konflik ini terus memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut.

Angka Bunuh Diri Di Jepang Akibat Terjebak Utang Melonjak

Pada tanggal 24 Desember 2024, data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan dalam angka bunuh diri di Jepang, yang sebagian besar terkait dengan masalah finansial, terutama akibat terjerat utang. Dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Jepang, tercatat lebih dari 30.000 kematian akibat bunuh diri pada tahun 2024, dengan lebih dari 20% di antaranya disebabkan oleh tekanan finansial, termasuk utang pribadi yang tidak terbayarkan. Lonjakan ini menjadi perhatian serius, mengingat Jepang telah lama menghadapi isu kesehatan mental yang meluas di tengah kesulitan ekonomi.

Peningkatan bunuh diri terkait utang di Jepang sebagian besar disebabkan oleh penurunan daya beli yang drastis akibat inflasi dan meningkatnya biaya hidup. Banyak individu terperangkap dalam lingkaran utang karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti pinjaman pribadi, kartu kredit, dan pembayaran utang lainnya. Selain itu, sistem sosial yang kurang memadai dalam memberikan dukungan kepada individu yang terlibat utang menjadi faktor penyebab utama mengapa mereka merasa terisolasi dan tertekan.

Dalam budaya Jepang, terdapat norma sosial yang kuat mengenai harga diri dan citra sosial. Rasa malu yang dalam terhadap kegagalan finansial sering kali mendorong individu untuk memilih jalan pintas, yakni bunuh diri. Keterbatasan dalam berbicara terbuka mengenai masalah keuangan atau mental juga memperburuk situasi. Banyak orang merasa enggan mencari bantuan, baik dari keluarga, teman, atau lembaga profesional, karena khawatir akan dihakimi atau dianggap lemah.

Pemerintah Jepang mulai meningkatkan upaya untuk menangani masalah ini dengan memberikan bantuan lebih besar kepada individu yang terjebak utang. Program-program konseling dan pemberian informasi terkait manajemen utang diperkenalkan untuk mencegah lebih banyak nyawa hilang. Selain itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jepang juga mulai memperkenalkan kampanye kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan dukungan sosial, dengan tujuan mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami tekanan finansial dan emosional.

Tragedi Helikopter Tabrak Rumah Sakit Di Turki Dan 4 Orang Tewas

Pada tanggal 23 Desember 2024, sebuah helikopter militer jatuh dan menabrak gedung rumah sakit di kota Izmir, Turki. Insiden tragis ini menyebabkan empat orang tewas, termasuk tiga orang di dalam helikopter dan satu orang yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Kejadian ini langsung mengundang perhatian publik dan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Helikopter tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan untuk misi rutin ketika mengalami kecelakaan.

Pihak otoritas Turki segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dugaan sementara adalah adanya masalah teknis pada helikopter yang menyebabkan pesawat tersebut kehilangan kendali. Saksi mata melaporkan bahwa helikopter itu mulai berputar-putar sebelum akhirnya menghantam bangunan rumah sakit yang terletak di pusat kota. Tim penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan medis.

Menurut laporan awal, empat orang yang tewas terdiri dari tiga kru helikopter dan satu orang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Selain itu, beberapa orang lainnya mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Para petugas penyelamat dan tim medis bekerja keras untuk menangani situasi darurat ini dan memastikan keselamatan warga sekitar.

Pemerintah Turki melalui Kementerian Kesehatan dan Pertahanan menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban dan memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan dengan transparansi penuh. Pemerintah juga berjanji akan memberikan bantuan kepada keluarga korban yang terdampak insiden ini. Kejadian ini telah mengguncang masyarakat Turki dan menambah daftar panjang kecelakaan udara yang memerlukan perhatian serius terkait keselamatan penerbangan.

Filipina Sambut Kepulangan Mary Jane, Jenderal Rusia Tewas Jadi Sorotan

Berbagai peristiwa menarik perhatian dunia pada Rabu (18/12), mulai dari pemulangan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina hingga tewasnya seorang komandan nuklir Rusia akibat bom. Berikut rangkuman beritanya:

Mary Jane Veloso Resmi Dipulangkan ke Filipina

Pemerintah Indonesia telah memulangkan Mary Jane Veloso, seorang terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba, kembali ke Filipina secara resmi. Kepulangan Mary Jane disambut baik oleh Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan semua pihak yang telah mendukung kesejahteraan Mary Jane Veloso,” ujar Marcos dalam pernyataan resminya yang diunggah di Instagram pada Rabu (18/12).

Mary Jane dipulangkan setelah perwakilan kedua negara menandatangani dokumen perjanjian di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa malam (17/12). Pemulangan ini menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Filipina dan Indonesia.

Iran Hentikan Pembahasan RUU Wajib Hijab

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, Dewan Keamanan Nasional Iran memutuskan untuk menghentikan sementara rancangan undang-undang wajib hijab bagi perempuan.

Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Presiden Iran untuk Urusan Parlemen, Shahram Dabiri, pada Senin (16/12). “Setelah melalui berbagai diskusi, diputuskan bahwa undang-undang ini tidak akan diteruskan untuk saat ini,” kata Dabiri dalam wawancara dengan media lokal, seperti dikutip BBC.

Langkah ini menunjukkan adanya pertimbangan ulang terkait kebijakan kontroversial yang menuai protes di berbagai wilayah Iran.

Komandan Nuklir Rusia Tewas, AS Tegaskan Tidak Terlibat

Letnan Jenderal Igor Kirillov, kepala Pasukan Pertahanan Nuklir Rusia, dilaporkan tewas dalam sebuah operasi yang diklaim oleh Ukraina. Namun, Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut.

“Kami tidak mengetahui rencana tersebut sebelumnya, apalagi terlibat,” kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Selasa (17/12).

Kirillov adalah tokoh militer senior Rusia yang sebelumnya dituduh menggunakan agen pengendali kerusuhan di medan perang, melanggar Konvensi Senjata Kimia.

Prabowo Subianto Bertemu Presiden Mesir di Kairo

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir dan bertemu dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo, Rabu (18/12).

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda resmi Prabowo selama kunjungannya ke Mesir. Saat tiba di istana, Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan yang berlangsung khidmat.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir, khususnya di bidang perdagangan dan kerja sama strategis lainnya.

Kesimpulan

Sorotan berita internasional hari ini mencakup berbagai peristiwa penting dari berbagai negara, mulai dari diplomasi, keamanan, hingga kebijakan dalam negeri. Perkembangan-perkembangan ini mencerminkan dinamika global yang terus bergerak cepat dan menjadi perhatian utama dunia.

Kanselir Olaf Scholz Kalah Di Parlemen, Jerman Bersiap Langsungkan Pemilu Februari 2025

Jerman kini memasuki babak baru dalam politiknya setelah Kanselir Olaf Scholz mengalami kekalahan signifikan di parlemen pada 16 Desember 2024. Kekalahan ini memaksa pemerintahannya untuk mengumumkan rencana pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2025. Ketegangan politik yang meningkat di Jerman selama beberapa bulan terakhir, ditambah dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Scholz, telah menciptakan situasi politik yang semakin tidak stabil.

Kekalahan Kanselir Scholz di parlemen terjadi ketika partainya, Partai Sosial Demokrat (SPD), gagal memperoleh dukungan yang cukup untuk meloloskan agenda kebijakan utama, termasuk anggaran negara dan reformasi sosial. Beberapa fraksi di koalisi pemerintahan Scholz, yang terdiri dari SPD, Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP), terpecah dalam mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Ketidaksetujuan internal ini memperburuk posisi Scholz yang sudah menghadapi kritik tajam terkait kebijakan ekonomi dan luar negeri.

Reaksi publik terhadap kekalahan ini cukup besar. Banyak warga Jerman mulai meragukan kemampuan Scholz untuk memimpin negara, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat pasca pandemi dan krisis energi akibat perang di Ukraina. Sementara itu, oposisi, yang dipimpin oleh Partai Kristen Demokrat (CDU), melihat ini sebagai kesempatan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan mengklaim dukungan lebih besar dalam pemilu yang akan datang. “Kami siap untuk mengambil alih dan membawa perubahan yang diperlukan untuk Jerman,” kata ketua CDU, Friedrich Merz.

Kekalahan Scholz di parlemen menandai awal dari proses politik yang lebih panjang, dengan Jerman bersiap melangsungkan pemilu pada Februari 2025. Pemilu ini dianggap sebagai kesempatan bagi warga Jerman untuk menentukan arah politik negara pasca kekalahan pemerintahan Scholz. Para analis politik memperkirakan bahwa pemilu ini akan menjadi sangat kompetitif, dengan partai-partai besar saling bersaing untuk memperoleh mayoritas di Bundestag.

Di tengah persiapan pemilu, Scholz dan koalisinya berusaha untuk mengkonsolidasikan dukungan dari sektor-sektor tertentu, termasuk mengatasi krisis energi yang mempengaruhi perekonomian Jerman. Beberapa langkah pemulihan sedang dipertimbangkan, seperti peningkatan investasi dalam energi terbarukan dan reformasi kebijakan fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan politik yang dihadapi Scholz saat ini membuat masa depan pemerintahannya semakin tidak pasti. Pemilu Februari mendatang akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah politik Jerman ke depan.

Presiden Yoon Dimakzulkan, Siapa yang Akan Memimpin Korea Selatan Sementara?

Setelah Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan memutuskan untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih jabatan presiden sementara. Han diperkirakan akan menjabat selama maksimal enam bulan hingga keputusan akhir diumumkan.

Menurut Pasal 71 Konstitusi Korea Selatan, jika presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, perdana menteri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan dan tugas kepresidenan.

Han Duck-soo Ambil Alih Kendali Negara

Masa jabatan Han sebagai presiden sementara akan dimulai segera setelah dokumen resmi pemakzulan disampaikan kepada Presiden Yoon. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga jam setelah pengesahan.

Sebagai penjabat presiden, Han Duck-soo akan memiliki wewenang penuh yang dimiliki Presiden Yoon, termasuk peran sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, pemberi amnesti, pengambil keputusan dalam situasi darurat, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik.

Sejarah mencatat bahwa penjabat presiden juga memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang (RUU). Sebagai contoh, Goh Kun, yang menjabat sebagai penjabat presiden pada 2004 menggantikan Roh Moo-hyun, pernah menggunakan kekuasaannya untuk memveto revisi Undang-Undang Amnesti.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol dan Tantangan PM Han Duck-soo

Pemakzulan Yoon Suk Yeol merupakan peristiwa besar yang mengguncang politik Korea Selatan. Terdapat enam RUU yang menunggu keputusan presiden sementara, termasuk revisi Undang-Undang Pengelolaan Gandum dan penyelidikan khusus terhadap dugaan pemberontakan yang melibatkan Yoon serta tuduhan korupsi terhadap istrinya, Kim Keon Hee.

Namun, posisi Han sebagai presiden sementara juga menghadapi tantangan. Ia sendiri dituduh terlibat dalam kasus pemberontakan setelah Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. Oposisi utama, Partai Demokrat Korea, bahkan mempertimbangkan pemakzulan Han, meskipun wacana tersebut memicu perdebatan internal di dalam partai.

Garis Suksesi Jika PM Han Duck-soo Juga Dimakzulkan

Jika Han Duck-soo turut diberhentikan, tanggung jawabnya akan dialihkan kepada pejabat berikutnya sesuai garis suksesi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Organisasi Pemerintah, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi serta Keuangan, Choi Sang-mok, berada di urutan pertama sebagai pengganti.

Setelah Choi, garis suksesi meliputi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Lee Ju-ho, diikuti oleh Menteri Sains dan TIK Yoo Sang-im, Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, serta Menteri Unifikasi Kim Yung-ho.

Kesimpulan

Dengan pemakzulan Yoon Suk Yeol, Korea Selatan memasuki fase baru dalam politik nasionalnya. Han Duck-soo menghadapi tanggung jawab besar sebagai presiden sementara, termasuk menyelesaikan berbagai isu hukum dan politik yang kompleks. Namun, jika ia juga diberhentikan, garis suksesi presiden akan diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Runtuhnya Rezim Al Assad: Kronologi Pemberontakan Milisi Suriah

Pada Minggu (8/12), rezim otoriter Presiden Bashar Al Assad resmi terguling setelah serangan kilat yang dilancarkan oleh kelompok milisi berhasil menguasai sebagian besar wilayah Suriah, termasuk ibu kota Damaskus. Militer Suriah menyatakan kepada para perwiranya bahwa pemerintahan Assad telah berakhir setelah kehilangan kendali atas wilayah strategis.

Kronologi Jatuhnya Rezim Bashar Al Assad

Runtuhnya pemerintahan Presiden Bashar Al Assad dimulai dengan pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada akhir November. Serangan pertama mereka menargetkan kota Aleppo, yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah Suriah sejak perang saudara berakhir pada tahun 2011.

HTS berhasil merebut Aleppo, mendorong Presiden Assad berjanji akan merebut kembali kota tersebut dengan bantuan milisi sekutu dari Irak, seperti Badr dan Nujaba, yang didukung oleh Iran.

Pada awal November, sekitar 300 anggota milisi Badr dan Nujaba dilaporkan bergerak menuju Suriah melalui jalur terpencil untuk menghindari serangan udara milisi pemberontak. Namun, upaya ini tidak cukup untuk membendung serangan berlanjut dari HTS.

Pada 5 November, HTS kembali melancarkan serangan terhadap kota Hama, yang memiliki posisi strategis di antara Aleppo dan Damaskus. Mereka bahkan berhasil merebut penjara utama di Hama dan membebaskan para tahanan. Kekalahan ini semakin melemahkan posisi militer Suriah.

Rezim Assad Akhirnya Tumbang

Pada 8 November, milisi pemberontak berhasil memasuki Damaskus dan menggulingkan rezim Bashar Al Assad. Penaklukan ibu kota ini menjadi puncak keberhasilan pemberontak setelah bertahun-tahun konflik berkepanjangan.

Bersamaan dengan runtuhnya rezim Assad, sejumlah warga lokal menyerbu kediamannya di Damaskus. Barang-barang berharga, termasuk lukisan mewah, senjata, uang tunai, hingga mobil mewah seperti Porsche, Ferrari, dan Mercedes-Benz, dilaporkan dijarah oleh massa.

Pelarian dan Permintaan Suaka Politik Assad

Setelah kehilangan kendali atas negaranya, Bashar Al Assad melarikan diri ke Rusia untuk mencari perlindungan politik. Pada hari yang sama ketika Damaskus jatuh, ia dilaporkan tiba di Moskow dan menerima suaka dari pemerintah Rusia.

Pemberian suaka ini menegaskan hubungan erat antara Rusia dan Suriah, yang telah berlangsung sejak awal 2000-an. Assad juga telah menyerukan transisi pemerintahan di Suriah untuk mengakhiri konflik yang melanda negara tersebut.

Pemimpin Sementara Ditunjuk

Sebagai langkah awal transisi, milisi Suriah menunjuk Mohammed Ghazi Al Jalali, mantan Perdana Menteri, sebagai pemimpin sementara. Pemimpin HTS, Abu Mohammed Al Julani, menyatakan bahwa Al Jalali akan mengisi posisi tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk secara resmi.

Dengan berakhirnya rezim Bashar Al Assad, Suriah kini memasuki babak baru yang penuh tantangan untuk membangun kembali stabilitas politik dan sosial.

Darurat Militer di Korea Selatan: Kronologi hingga Presiden Yoon Didesak Mundur

Korea Selatan tengah menghadapi gejolak politik besar setelah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Keputusan ini memicu kecaman publik, gelombang protes, hingga desakan pemakzulan terhadap sang presiden.

Deklarasi Darurat Militer dan Alasan Yoon

Melalui pidato yang disiarkan langsung di televisi nasional, Yoon menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mengatasi krisis yang ia klaim disebabkan oleh Majelis Nasional. Ia menuduh parlemen, yang didominasi oposisi, telah menghambat agenda pemerintah, termasuk pemakzulan pejabat dan pemangkasan anggaran.

“Saya menetapkan darurat militer untuk melindungi Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan menghentikan upaya pihak-pihak anti-negara yang berbahaya,” ujar Yoon, seperti dikutip dari Korea Herald.

Ia juga menuding parlemen telah merusak sistem demokrasi dan keuangan negara dengan tindakan mereka. “Majelis Nasional telah menjadi sarang penjahat yang mencoba menggulingkan demokrasi,” tambahnya.

Penolakan dan Gelombang Protes

Deklarasi ini langsung mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Demokratik, Lee Jae Myung, yang menyebut tindakan Yoon ilegal. Lee menyerukan warga untuk turun ke jalan dan memprotes keputusan tersebut.

“Darurat militer ini tidak sah dan melanggar konstitusi. Saya mengajak warga untuk berkumpul di Majelis Nasional sekarang,” tegas Lee, seperti dilaporkan AFP.

Ratusan warga segera memadati area di depan Majelis Nasional, sementara anggota parlemen berkumpul untuk membahas status darurat militer tersebut. Dalam sidang pleno, mayoritas legislator menolak darurat militer dan menyebutnya inkonstitusional.

Yoon Mencabut Darurat Militer

Setelah hanya bertahan selama enam jam, Yoon akhirnya mencabut status darurat militer pada Rabu pagi melalui rapat kabinet. Namun, langkah ini tidak meredakan kemarahan publik. Protes tetap berlanjut, dengan banyak warga menyerukan agar Yoon mundur dari jabatannya.

Oposisi juga semakin gencar mendorong pemakzulan presiden. Mereka menilai Yoon telah melanggar hukum dengan mendeklarasikan darurat militer secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemen.

Pemakzulan Mulai Dibahas

Pada Kamis (5/12) dini hari, Majelis Nasional resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Partai Demokratik, yang menguasai 176 kursi parlemen, hanya membutuhkan tambahan sembilan suara untuk mencapai kuorum dua pertiga, atau sekitar 200 suara, agar pemakzulan disetujui.

Namun, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) yang merupakan pendukung Yoon, menolak mosi pemakzulan tersebut. Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyatakan bahwa partainya akan berusaha keras menggagalkan pemakzulan demi mencegah ketidakstabilan nasional.

“Pemakzulan ini dapat memicu kekacauan dan membahayakan masyarakat. Namun, kami juga menolak status darurat militer yang ditetapkan presiden,” ujar Han dalam rapat partai.

Han bahkan meminta Yoon untuk mundur dari partai, menegaskan bahwa PPP tidak mendukung tindakan presiden yang dianggap melanggar konstitusi.

Seruan untuk Yoon Mundur Semakin Kuat

Gejolak politik di Korea Selatan masih berlanjut, dengan tekanan terhadap Yoon untuk mundur semakin meningkat. Protes publik dan perdebatan politik diperkirakan akan terus memanas dalam beberapa hari mendatang, seiring Majelis Nasional bersiap menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib presiden.

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah politik Korea Selatan. Keputusan tersebut tidak hanya menimbulkan gelombang protes besar, tetapi juga mengancam stabilitas politik negara. Proses pemakzulan yang sedang berlangsung akan menjadi penentu masa depan kepemimpinan Yoon dan arah politik Korea Selatan ke depan.