Trump Dikabarkan Pertimbangkan Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Begini Respons Kemlu RI

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump, dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana untuk sementara waktu memindahkan sebagian dari sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia. Wacana ini masih dalam tahap pembahasan oleh berbagai pihak terkait.

Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh salah satu anggota tim transisi Trump dalam sebuah wawancara dengan NBC News. Menurut laporan tersebut, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, berencana mengunjungi Jalur Gaza guna membantu menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Selain itu, Witkoff juga dikatakan akan secara aktif berada di kawasan tersebut dalam beberapa minggu hingga bulan ke depan guna menangani berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Tim Trump menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan kesepakatan gencatan senjata serta menghambat upaya pembebasan sandera.

“Seseorang harus tetap mengawasi situasi dan siap merespons jika terjadi permasalahan,” ujar pejabat tersebut, dikutip dari NBC News pada Senin (20/1/2025).

NBC News juga melaporkan bahwa selain mengelola tahap kesepakatan yang sedang berjalan, Trump dan timnya tengah mencari solusi jangka panjang bagi permasalahan di Gaza.

“Jika kita tidak membantu warga Gaza dan tidak memberikan mereka kehidupan yang lebih baik serta harapan, maka kemungkinan besar akan terjadi pemberontakan,” ungkap pejabat tim transisi itu.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah relokasi sementara warga Gaza ke negara lain. NBC News menyebut bahwa tim transisi Trump saat ini tengah mendiskusikan kemungkinan pemindahan sekitar 2 juta warga Palestina ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

“Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih terus didiskusikan, begitu pula dengan kemungkinan relokasi sementara sekitar 2 juta warga Palestina. Salah satu negara yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan ini adalah Indonesia,” kata pejabat tersebut dalam laporan NBC News.

Namun, NBC News juga menyoroti bahwa belum ada kejelasan apakah warga Gaza bersedia untuk direlokasi atau tidak. Selain itu, ide pemindahan ini dianggap kontroversial, terutama di kalangan warga Palestina dan negara-negara Arab lainnya.

Kabar ini juga telah diberitakan oleh media Israel. The Times of Israel bahkan mempublikasikan laporan berjudul “Tim Trump Mempertimbangkan Relokasi Warga Gaza Selama Pembangunan Pasca-Perang,” yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menampung warga Gaza sementara waktu.

Menanggapi kabar ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum pernah menerima informasi terkait rencana tersebut.

“Pemerintah RI tidak memiliki informasi apa pun mengenai hal ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, kepada wartawan.

Ukraina Sepakat Serahkan Tanah Jarang ke Amerika Serikat

Ukraina akhirnya menyetujui permintaan Amerika Serikat terkait pemberian akses terhadap tanah jarangnya ke Washington.

Dua sumber yang mengetahui kesepakatan ini mengungkapkan pada Selasa (25/2) bahwa kedua negara telah mencapai perjanjian mengenai mineral langka, yang sebelumnya sempat disinggung oleh Trump.

Salah satu sumber yang memahami isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak mencakup jaminan keamanan dari AS maupun bantuan persenjataan secara berkelanjutan. Sebaliknya, perjanjian tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin Ukraina tetap menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan aman.

Dalam beberapa waktu terakhir, Trump dan pemerintahannya terus menyoroti kepentingan AS terhadap tanah jarang yang dimiliki Ukraina.

Trump berpendapat bahwa Ukraina seharusnya menyerahkan sumber daya mineral tersebut, yang nilainya diperkirakan mencapai US$500 miliar (sekitar Rp8.108 triliun), sebagai bentuk balas budi atas dukungan yang diberikan Washington dalam konflik melawan Rusia.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, awalnya menolak permintaan ini karena dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional negaranya. Kyiv juga menegaskan bahwa bantuan dari AS yang diterima selama ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan komitmen yang dijanjikan di atas kertas.

Namun, setelah penolakan tersebut, Trump melontarkan komentar tajam yang menyindir Zelensky. Ia bahkan menyalahkan Presiden Ukraina atas invasi Rusia dan menyebutnya sebagai seorang diktator.

Pada Minggu (23/2), Zelensky akhirnya mengisyaratkan bahwa ia bersedia menerima kesepakatan dengan AS untuk memberikan akses terhadap sumber daya mineral Ukraina.

Meskipun demikian, ia menetapkan syarat bahwa AS harus memberikan jaminan keamanan sebagai imbalan atas kerja sama ini.