Inggris Teguh Pertahankan Pasokan Komponen Jet Tempur F-35 ke Israel Meski Digunakan di Gaza

LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menghadapi tekanan internasional setelah menolak untuk menghentikan pasokan komponen jet tempur F-35 ke Israel, meskipun jet tempur tersebut telah digunakan dalam serangan terhadap Gaza. Keputusan ini menimbulkan kontroversi di tengah seruan untuk menghentikan dukungan militer Inggris kepada Israel.

Dalam sesi Parlemen pada hari Rabu, Brendan O’Hara, anggota Parlemen dari Partai Nasional Skotlandia, mengkritik keputusan pemerintah Inggris. O’Hara menekankan bahwa penggunaan jet tempur F-35, yang disuplai oleh Inggris, untuk menjatuhkan bom berat di daerah padat penduduk adalah pelanggaran hukum internasional. “Menjatuhkan bom seberat 2.000 pon di area sipil adalah tindakan kejahatan. Israel jelas menggunakan F-35 dalam operasi tersebut,” katanya.

Perdebatan Hukum Internasional dan Kebijakan Pemerintah

O’Hara menyoroti bahwa pemerintah Inggris telah memilih untuk mengecualikan komponen F-35 dari penangguhan lisensi senjata yang diberlakukan pada 2 September. Penangguhan tersebut mencakup 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, namun tidak termasuk komponen jet tempur F-35. “Pemerintah seharusnya mengatakan bahwa Israel tidak dapat menjadi pengguna akhir komponen buatan Inggris,” tegasnya.

Menanggapi kritik ini, Perdana Menteri Starmer menegaskan bahwa keputusan pemerintah masih mematuhi hukum internasional. “Kami telah mengemukakan alasan kami dengan jelas, dan saya yakin semua anggota Parlemen yang berpikiran adil akan memahami keputusan ini,” ujar Starmer. Ia menambahkan bahwa prioritas saat ini adalah mendukung gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza.

Diskusi dengan AS dan Upaya Humaniter

Starmer juga menyebutkan bahwa ia akan membahas isu ini dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Jumat mendatang. Starmer berkomitmen untuk terus bekerja menuju solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. “Kami berupaya keras agar sandera di Gaza dapat dibebaskan dan bantuan kemanusiaan dapat diterima,” tambahnya.

Keputusan pemerintah Inggris untuk tidak menangguhkan ekspor komponen F-35 menjadi sorotan publik dan internasional. Beberapa pihak merasa bahwa keputusan ini mencerminkan dilema antara menjaga hubungan militer strategis dengan Israel dan tanggung jawab moral serta hukum internasional.

Mesir Perketat Perbatasan Gaza, Langkah Berani dari Panglima Militer

Gaza – Letnan Jenderal Ahmed Fathy Khalifa, Panglima Militer Mesir, baru-baru ini melakukan kunjungan mendalam yang tidak terduga ke perbatasan Mesir dengan Gaza. Kunjungan ini, yang melibatkan peninjauan langsung ke zona penyangga yang memisahkan kedua wilayah, menimbulkan spekulasi tentang tujuannya yang mungkin terkait dengan tekanan terhadap Israel.

Kunjungan Strategis dan Pengecekan Keamanan

Kunjungan Khalifa ke perbatasan, yang membentang sepanjang 12 kilometer dengan Gaza dan dibagi oleh zona penyangga selebar 100 meter yang dikenal sebagai Koridor Philadelphia, bertujuan untuk memeriksa langkah-langkah keamanan di area tersebut. Menurut laporan dari Al Ahram, kunjungan ini termasuk tur inspeksi terhadap pasukan Mesir yang bertugas di penyeberangan perbatasan Rafah, yang merupakan salah satu titik kritis dalam pengawasan keamanan regional.

Selama inspeksi, Khalifa menekankan pentingnya tugas Angkatan Bersenjata Mesir dalam menjaga perbatasan negara dengan efektif dan profesional. “Angkatan bersenjata kami memiliki kemampuan untuk mempertahankan perbatasan tanah air, dari generasi ke generasi,” ujarnya dengan tegas. Kunjungan ini menyoroti komitmen Mesir untuk memastikan keamanan dan stabilitas di area yang penuh ketegangan ini.

Dialog dan Evaluasi Kondisi Personel

Selama kunjungannya, Khalifa juga terlibat dalam dialog langsung dengan personel militer, mendengarkan pendapat dan pertanyaan mereka terkait berbagai aspek operasional. Selain itu, ia memeriksa kondisi kehidupan dan administrasi personel militer, serta sistem keamanan di sepanjang garis perbatasan timur laut. Evaluasi ini juga melibatkan penjelasan terperinci mengenai pekerjaan dan koordinasi antara berbagai unit untuk memastikan kendali penuh atas perbatasan internasional.

Kontroversi dan Konteks Politik

Kunjungan Panglima Militer Mesir ini datang pada saat ketegangan tinggi terkait kehadiran Israel di sepanjang Koridor Philadelphia. Israel telah lama mempertahankan kehadirannya di wilayah ini, yang menurut Mesir dan beberapa pihak lain, melanggar Perjanjian Camp David. Konflik ini juga menjadi isu utama dalam negosiasi gencatan senjata antara berbagai pihak.

Hamas, yang menguasai Gaza, juga menentang kontrol keamanan Israel atas koridor tersebut, menjadikannya sebagai titik kritis dalam upaya diplomasi dan penyelesaian konflik. Kunjungan Khalifa bisa jadi merupakan langkah simbolis untuk menunjukkan keteguhan Mesir dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan nasional.

Implikasi Strategis dan Masa Depan

Langkah Letnan Jenderal Khalifa ini menandai dorongan kuat Mesir dalam mengamankan perbatasan dan menunjukkan komitmen negara tersebut dalam menghadapi tantangan regional. Dengan situasi di Gaza yang terus berkembang dan ketegangan dengan Israel, kunjungan ini dapat mempengaruhi dinamika diplomatik dan strategi keamanan di masa depan.

Kunjungan ini juga menggambarkan bagaimana Mesir, dengan posisi geografis dan strategisnya, berperan sebagai pemain kunci dalam stabilitas kawasan Timur Tengah. Seiring dengan perkembangan situasi di Gaza dan perbatasan, perhatian internasional akan tetap tertuju pada bagaimana negara-negara di kawasan ini menanggapi tantangan dan konflik yang ada.