Rusia Tuntut Jaminan Keamanan Kuat dalam Pembicaraan Damai Ukraina

Rusia menegaskan bahwa mereka menginginkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perundingan penyelesaian konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko, dalam sebuah wawancara dengan harian Izvestia. Menurutnya, jaminan tersebut penting untuk memastikan perdamaian jangka panjang di Ukraina serta memperkuat stabilitas kawasan.

Salah satu syarat utama yang diajukan Rusia adalah status netral Ukraina serta penolakan NATO untuk menerima Kiev sebagai anggota. Grushko menuduh aliansi tersebut semakin agresif melalui tindakan militernya dan menolak keras gagasan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina. Ia menilai kehadiran NATO dalam misi tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip perdamaian.

Ia juga menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang pasukan penjaga perdamaian sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik di Prancis. Selain itu, Rusia juga bersikap skeptis terhadap keterlibatan OSCE dalam misi penjaga perdamaian, meskipun mereka membuka kemungkinan bagi kehadiran pengamat sipil tak bersenjata untuk mengawasi implementasi kesepakatan.

Sementara itu, Grushko tidak menutup kemungkinan adanya dialog baru antara Rusia dan Uni Eropa, meskipun belum jelas bagaimana peran Eropa dalam proses perdamaian. Sebelumnya, delegasi AS dan Ukraina bertemu di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas kemungkinan kesepakatan damai. Kiev menyatakan kesiapan menerima gencatan senjata selama 30 hari sesuai usulan Washington, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Moskow hanya akan menyetujui perjanjian yang dapat menjamin perdamaian jangka panjang dan mengatasi akar permasalahan konflik.

Mengapa Israel Terus Serang Gaza Meski Gencatan Senjata Telah Disepakati?

Puluhan warga Gaza kehilangan nyawa akibat serangan Israel hanya beberapa jam setelah diumumkannya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Jumlah korban terus meningkat.

Menurut laporan dari sumber medis yang dikutip oleh kantor berita WAFA, jumlah korban tewas di Jalur Gaza sejak Kamis pagi (16 Januari 2025) telah mencapai 50 orang. Beberapa warga sipil Palestina tewas dan terluka akibat serangan udara Israel yang menargetkan kamp pengungsian di Zeitoun, Gaza Selatan, pada Kamis sore.

Serangan juga terjadi di Jabalia, Gaza Utara, di mana jet tempur Israel membombardir sebuah rumah di dekat bundaran an-Nazleh, menewaskan lima warga sipil, termasuk dua anak dan dua wanita. Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan di kawasan Shuja’iyya, sebelah timur Kota Gaza.

Sejak Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata pada Rabu (15 Januari 2025), yang dijadwalkan berlaku pada Minggu (19 Januari 2025), Israel telah melancarkan delapan serangan di Gaza dalam 24 jam terakhir. Akibatnya, 81 orang tewas dan 188 lainnya mengalami luka-luka.

Otoritas kesehatan setempat melaporkan bahwa sejak 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 46.788 jiwa, sementara 110.453 orang lainnya terluka. Mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak.

Sementara itu, Israel menunda pemungutan suara terkait kesepakatan gencatan senjata karena adanya “krisis menit terakhir” dengan Hamas. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Hamas melanggar sebagian perjanjian untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Di sisi lain, perwakilan senior Hamas, Izzat al-Rishq, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada perjanjian yang telah disepakati melalui mediasi.

Netanyahu mendapat tekanan dari dalam negeri untuk memulangkan para sandera. Namun, mitra koalisinya dari sayap kanan mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika terlalu banyak konsesi yang diberikan.

Hamas menyatakan tidak akan membebaskan sandera yang tersisa tanpa adanya gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel bersumpah akan terus berperang hingga Hamas dibubarkan dan mempertahankan kendali keamanan di wilayah tersebut.

Serangan Israel di Gaza: Gencatan Senjata Buntu, 12 Warga Palestina Meninggal Dunia

Israel Menggempur Gaza di Tengah Mandeknya Gencatan Senjata, 12 Warga Palestina Tewas

Serangan yang dilancarkan Israel di wilayah Gaza kembali menelan korban jiwa. Sedikitnya 12 orang meninggal dunia dalam serangan yang terjadi pada Sabtu (15/3/2025), seperti dilaporkan oleh Al-Jazeera.

Sembilan korban tewas akibat serangan drone Israel di utara Beit Lahiya, yang sebagian besar merupakan relawan kemanusiaan. Seorang anak Palestina juga menjadi korban dalam insiden tersebut.

Di wilayah Juhor ad-Dik, dua orang dilaporkan tewas akibat serangan drone. Sementara itu, seorang wanita kehilangan nyawa di area yang sama.

Serangan lain terjadi di barat laut Rafah, di mana drone quadcopter Israel menjatuhkan bom di tenda milik keluarga Al-Qan di daerah Al-Shakoush, melukai delapan orang. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari, 150 warga Palestina telah menjadi korban jiwa akibat serangan Israel.

Selain itu, tank-tank Israel juga menembaki wilayah timur Abasan al-Kabira dan al-Jadidah, serta sepanjang Jalan Salah al-Din di Khan Younis.

Zelenskyy Sambut Gencatan Senjata Trump, Tantang Rusia Tunjukkan Itikad Baik

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi awal menuju perdamaian dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Zelenskyy menegaskan bahwa Ukraina siap mendukung upaya tersebut, tetapi menekankan bahwa Rusia harus menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengakhiri perang atau menghadapi tekanan internasional yang semakin besar.

Jika Rusia benar-benar ingin menghentikan perang, mereka harus membuktikan niatnya dengan menerima gencatan senjata, kata Zelenskyy. Ia menambahkan bahwa seluruh dunia menantikan langkah konkret dari Moskow. Berbicara kepada wartawan di Kiev, ia menyebut bahwa pertemuan diplomatik di Jeddah telah memperkuat posisi Ukraina serta menegaskan kembali dukungan dari negara-negara sekutu. Ia juga menilai bahwa penolakan Rusia terhadap usulan ini akan memperlihatkan bukan hanya penentangan terhadap Ukraina, tetapi juga terhadap Trump sendiri.

Zelenskyy membantah klaim Rusia mengenai kepungan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, menyebutnya sebagai propaganda yang diciptakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menjelaskan bahwa justru pasukan Rusia yang tengah berusaha mengepung pasukan Ukraina di dalam wilayah Ukraina, namun militer Ukraina sepenuhnya memahami situasi tersebut. Selain itu, ia menyoroti pentingnya jaminan keamanan tertulis bagi Ukraina serta rencana rekonstruksi pascaperang yang didukung oleh Jerman dan Turki.

Mengenai keanggotaan Ukraina di NATO, Zelenskyy menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki hak veto dalam urusan aliansi pertahanan negaranya. Ia menolak segala bentuk pengaruh Rusia dalam keputusan strategis tersebut. Menurutnya, militer Ukraina yang kuat bukan hanya penting bagi pertahanan nasional, tetapi juga bagi stabilitas dan keamanan Eropa secara keseluruhan. Ia pun mendesak sekutu-sekutunya untuk terus berkomitmen dan memberikan dukungan nyata bagi kekuatan militer Ukraina.

Moskow dan Washington Gelar Pembicaraan, Rusia Tegaskan Sikap soal Ukraina

Delegasi Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pertemuan dengan perwakilan Rusia di Moskow untuk membahas perkembangan terbaru konflik Ukraina. Juru Bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa proses penerimaan informasi dari AS sedang berlangsung terkait hasil negosiasi yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa lalu. Rusia akan menentukan langkah selanjutnya setelah pembicaraan bilateral ini.

Peskov menyebut bahwa sebelumnya sudah ada kontak antara penasihat kedua negara, yaitu Mike Waltz dari AS dan Yury Ushakov dari Rusia. Keduanya telah melakukan percakapan untuk bertukar informasi. Di sisi lain, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di Moskow dan dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Saat ditanya tentang posisi Rusia dalam negosiasi, Peskov menegaskan bahwa Rusia tidak akan mengorbankan kepentingan teritorialnya. Ia menegaskan bahwa wilayah Krimea, Sevastopol, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk telah menjadi bagian dari Federasi Rusia berdasarkan konstitusi, dan hal ini tidak dapat diubah.

Moskow juga membantah adanya laporan bahwa mereka telah memberikan daftar tuntutan kepada Washington terkait Ukraina. Peskov menyebut banyak informasi di media yang tidak akurat. Sementara itu, Ukraina dikabarkan telah menerima usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari, dengan keputusan akhir berada di tangan Rusia.

Menanggapi potensi sanksi tambahan dari AS untuk menekan Rusia, Peskov menyatakan bahwa negaranya telah terbiasa dengan berbagai pembatasan dan tetap berpendapat bahwa semua sanksi tersebut ilegal serta harus dicabut. Dalam kesempatan lain, Yury Ushakov mengungkapkan bahwa ia telah menegaskan pentingnya penyelesaian konflik jangka panjang dalam diskusinya dengan Waltz.

Menurut Ushakov, gencatan senjata hanya akan menjadi jeda sementara bagi Ukraina dan bukan solusi permanen. Rusia tetap menekankan bahwa resolusi damai yang berkelanjutan adalah tujuan utama. Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Putin dan Witkoff, Ushakov menegaskan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menjaga kerahasiaan kontak yang dilakukan.

Reaksi Negara-Negara Timur Tengah Atas Gencatan Senjata Israel-Hamas

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mendapatkan respons beragam dari negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA). Kesepakatan ini diharapkan dapat menghentikan konflik berkepanjangan yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi warga Gaza.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik gencatan senjata ini dan menekankan pentingnya mematuhi perjanjian tersebut. Mereka menyerukan penghentian agresi Israel di Gaza serta penarikan penuh pasukan pendudukan dari semua wilayah Palestina. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Saudi untuk mendukung perjuangan Palestina dan mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut.

Turki juga memberikan dukungan terhadap gencatan senjata ini. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa langkah ini merupakan kesempatan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza. Turki berjanji akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza dan mendukung upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Sementara itu, UEA menyatakan bahwa mereka mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan memulihkan stabilitas di kawasan. Mereka menekankan pentingnya dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi damai yang adil bagi semua pihak. UEA juga mengingatkan bahwa bantuan kemanusiaan harus segera disalurkan ke Gaza untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Gencatan senjata ini tidak hanya menjadi harapan bagi warga Gaza, tetapi juga menjadi momentum bagi negara-negara Arab untuk bersatu dalam mendukung Palestina. Dengan adanya dukungan dari negara-negara besar seperti Saudi, Turki, dan UEA, diharapkan proses perdamaian dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Dengan berbagai reaksi positif dari negara-negara Timur Tengah, gencatan senjata ini memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina setelah bertahun-tahun konflik. Namun, tantangan besar masih ada dalam implementasi kesepakatan ini. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa gencatan senjata ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen di kawasan yang telah lama dilanda konflik.

Meski Ada Gencatan Senjata, Pengungsi Israel Masih Enggan Pulang

Meski kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah diberlakukan sejak Rabu (27/11), ribuan warga Israel yang mengungsi akibat konflik masih menolak untuk kembali ke rumah mereka. Situasi yang masih dinilai tidak sepenuhnya aman membuat banyak dari mereka enggan mengambil risiko.

Rakhel Revach, salah seorang pengungsi, mengungkapkan bahwa ia belum merasa cukup aman untuk kembali. Dalam kunjungannya singkat ke Israel untuk mengambil barang-barang pribadi, ia menegaskan bahwa jaminan keamanan menjadi syarat utama baginya untuk pulang.

“Saya tidak akan kembali tinggal di sana jika keamanan belum sepenuhnya terjamin. Selama masih ada ledakan dan keberadaan tentara, saya tidak mau pulang,” ujar Revach, seperti dilaporkan oleh France 24 pada Minggu (1/12).

Ribuan Warga Tetap Mengungsi

Revach adalah satu dari lebih dari 60 ribu warga Israel yang memilih tetap mengungsi meskipun konflik telah mereda. Sebaliknya, hampir 900 ribu warga sipil Lebanon yang sebelumnya mengungsi telah mulai kembali ke rumah mereka setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai.

Warga berusia 57 tahun itu tinggal di Kiryat Shmona, sebuah kota di Israel utara yang terkena dampak besar akibat konflik dengan Hizbullah. Serangan yang terjadi selama konflik menyebabkan kerusakan parah, termasuk jendela pecah, tembok runtuh, dan kendaraan terbakar.

Zona Militer Tertutup

Juru bicara pemerintah Kiryat Shmona, Doron Shnaper, menyebutkan bahwa banyak penduduk daerah tersebut enggan kembali ke rumah mereka. Kota itu sebelumnya telah dinyatakan sebagai zona militer tertutup, membuatnya tidak aman untuk dihuni oleh warga sipil.

“Mereka tidak akan kembali sampai perang benar-benar dinyatakan berakhir,” ujar Shnaper.

Gencatan Senjata dan Upaya Stabilitas

Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dimediasi oleh Amerika Serikat dan Prancis. Perjanjian ini mengatur bahwa tentara Lebanon akan dikerahkan di sepanjang perbatasan selatan, dibantu oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Sebagai bagian dari kesepakatan, pasukan Israel juga akan secara bertahap menarik diri dari Lebanon selatan dalam kurun waktu 60 hari.

Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan tentara Lebanon untuk memastikan perjanjian gencatan senjata berjalan lancar.

“Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Lebanon dan mencegah musuh (Israel) memanfaatkan kelemahan kami,” ujar Qassem dalam pidato publiknya, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera.

Harapan Perdamaian

Meskipun gencatan senjata telah disepakati, ketegangan yang masih tersisa membuat warga kedua negara tetap waspada. Baik Israel maupun Hizbullah diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Hizbullah Tegaskan Gencatan Senjata Gaza Kunci Akhiri Konflik

Beirut, 17 Oktober 2024 – Pemimpin Hizbullah menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza merupakan langkah kunci untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara Israel dan kelompok Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai media internasional.

Dalam pernyataannya, pemimpin Hizbullah menekankan bahwa tanpa gencatan senjata yang nyata, akan sulit untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. “Gencatan senjata bukan hanya soal menghentikan tembakan, tetapi juga langkah awal menuju dialog dan rekonsiliasi,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam proses negosiasi.

Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi warga sipil di Gaza. Data terbaru menunjukkan ribuan korban jiwa dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal akibat serangan militer. “Kami tidak bisa lagi menunggu; masyarakat sipil yang menjadi korban utama harus dilindungi,” tambahnya.

Hizbullah juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung gencatan senjata dan mendorong proses perdamaian. “Kami membutuhkan dukungan dari negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan bahwa suara rakyat Gaza didengar dan diakui,” ungkap pemimpin Hizbullah.

Sementara itu, pemerintah Israel menanggapi dengan skeptis, menyatakan bahwa keamanan mereka tetap menjadi prioritas utama. “Kami akan mempertimbangkan setiap tawaran untuk gencatan senjata, tetapi tidak akan mengorbankan keamanan warga negara kami,” ujar seorang pejabat tinggi Israel.

Pernyataan Hizbullah menyoroti kompleksitas situasi di Timur Tengah, di mana gencatan senjata menjadi langkah awal menuju perdamaian. Dengan meningkatnya tekanan untuk menghentikan konflik, harapan akan adanya solusi yang berkelanjutan semakin mendesak. Dunia kini menantikan langkah konkret dari semua pihak yang terlibat.

Paus Fransiskus Kembali Serukan Gencatan Senjata Di Semua Konflik Timur Tengah

Vatican City — Paus Fransiskus kembali mengeluarkan seruan mendesak untuk gencatan senjata di semua konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, Paus menekankan pentingnya perdamaian dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan kehidupan masyarakat.

Seruan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketegangan dan konflik di berbagai negara di Timur Tengah, termasuk Palestina, Suriah, dan Yaman. Paus menyebutkan bahwa konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari warga sipil, termasuk anak-anak yang tidak bersalah.

Dalam pidatonya, Paus mengajak semua pihak yang terlibat untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi damai. Ia menekankan bahwa perdamaian harus menjadi prioritas utama, mengingat banyaknya nyawa yang hilang dan penderitaan yang dialami masyarakat akibat konflik yang berkepanjangan.

Seruan Paus ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai pemimpin dunia dan organisasi internasional. Banyak yang menyatakan dukungannya terhadap upaya gencatan senjata dan menyarankan pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan konflik. Para pengamat berharap bahwa pernyataan ini dapat mendorong tindakan nyata dari pihak-pihak yang berkonflik.

Paus Fransiskus juga menyampaikan harapannya agar komunitas internasional bersatu dalam upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Ia mengingatkan bahwa kehadiran kekerasan hanya akan menambah luka dan perpecahan, sementara dialog dan kerjasama dapat membawa harapan baru bagi masa depan yang lebih baik.

Sebagai penutup, Paus menegaskan pentingnya tindakan konkret untuk mewujudkan perdamaian. Ia menyerukan negara-negara dan organisasi global untuk berkolaborasi dalam mengatasi akar penyebab konflik, serta membantu membangun kembali daerah yang terdampak konflik dengan dukungan kemanusiaan yang memadai.

Seruan Paus untuk gencatan senjata di Timur Tengah adalah pengingat akan perlunya perdamaian di kawasan yang telah lama dilanda konflik. Dengan harapan dan upaya bersama, diharapkan konflik yang telah berlangsung dapat segera diakhiri dan masyarakat dapat kembali hidup dalam damai.