Pada tanggal 4 Januari 2025, pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk serangan berkelanjutan oleh Israel terhadap rumah sakit di Gaza. Dalam pernyataan tersebut, Malaysia menekankan bahwa serangan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.
Serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap fasilitas kesehatan di Gaza telah menyebabkan kerusakan parah pada sistem perawatan kesehatan yang sudah rapuh. Menurut laporan dari PBB, serangan tersebut telah menargetkan setidaknya 27 rumah sakit dan 12 fasilitas medis lainnya, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk pasien dan staf medis. Hal ini menunjukkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat konflik yang berkepanjangan.
Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, menyatakan bahwa serangan tersebut tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap nyawa manusia. Ia menegaskan bahwa Malaysia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap agresi Israel.
Serangan terhadap rumah sakit di Gaza telah menyebabkan banyak warga sipil kehilangan akses ke perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Pihak medis melaporkan bahwa banyak pasien yang tidak dapat menerima pengobatan karena fasilitas kesehatan yang rusak. Selain itu, serangan ini juga mengakibatkan peningkatan jumlah korban jiwa di kalangan warga sipil, yang sudah terjebak dalam situasi krisis.
Kecaman dari Malaysia mengikuti seruan serupa dari berbagai negara dan organisasi internasional yang meminta agar Israel menghentikan serangannya dan menghormati hak-hak warga Palestina. Banyak pihak menyerukan penyelidikan independen atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik ini. Namun, Israel tetap bersikukuh bahwa tindakan militernya diperlukan untuk melawan ancaman dari kelompok Hamas.
Dengan terus berlanjutnya serangan ke rumah sakit di Gaza, situasi kemanusiaan semakin kritis. Malaysia, bersama dengan negara-negara lain, berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan mendesak agar komunitas internasional mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan kekerasan. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik bagi upaya perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.