Tag: konflik

Ketegangan AS-Denmark Meningkat Setelah Trump Mengusulkan Penguasaan Greenland

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Denmark semakin meningkat setelah Presiden terpilih Donald Trump mengisyaratkan keinginannya untuk menguasai Greenland. Dalam sebuah konferensi pers, Trump tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut wilayah otonomi Denmark tersebut, yang dianggapnya penting untuk keamanan nasional AS.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Greenland sangat strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Ia menyebutkan bahwa penguasaan atas pulau tersebut adalah “keharusan” untuk menjaga keamanan global dan kebebasan. Pernyataan ini mengundang reaksi tajam dari pemerintah Denmark, yang dengan tegas menyatakan bahwa Greenland tidak tersedia untuk dijual. Ini menunjukkan bahwa retorika politik yang agresif dapat memicu ketegangan diplomatik antara negara-negara sekutu.

Pemerintah Denmark, melalui Perdana Menteri Mette Frederiksen, menanggapi usulan Trump dengan menyebutnya “absurd.” Frederiksen menekankan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh penduduk setempat, bukan oleh tekanan dari negara lain. Sikap ini mencerminkan pentingnya kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah otonom seperti Greenland.

Tindakan Trump ini berpotensi merusak hubungan transatlantik yang telah terjalin lama antara AS dan Eropa. Banyak pemimpin Eropa khawatir bahwa retorika Trump dapat melemahkan NATO dan menciptakan ketidakpastian di kawasan. Ini menunjukkan bahwa tindakan sepihak dalam kebijakan luar negeri dapat memiliki dampak luas terhadap stabilitas regional.

Ketertarikan Trump terhadap Greenland juga menarik perhatian Rusia, yang menyatakan akan memantau situasi ini dengan cermat. Kremlin melihat potensi upaya AS untuk menguasai Greenland sebagai sinyal ambisi ekspansionis yang lebih besar di kawasan Arktik. Ini menunjukkan bahwa ketegangan di satu wilayah dapat memicu reaksi berantai di tingkat internasional.

Penduduk Greenland sendiri merasa bingung dan cemas dengan pernyataan Trump. Pemimpin Greenland, Mute Egede, menegaskan bahwa pulau tersebut adalah milik rakyat Greenland dan tidak ingin terjebak dalam konflik politik antara AS dan Denmark. Ini mencerminkan keinginan masyarakat lokal untuk menjaga kedaulatan mereka tanpa campur tangan asing.

Dengan meningkatnya ketegangan antara AS dan Denmark terkait Greenland, semua pihak kini diajak untuk merenungkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik internasional. Retorika yang provokatif dapat memperburuk hubungan antarnegara dan memicu ketidakstabilan di kawasan. Keberhasilan dalam mengelola situasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dunia untuk berkomunikasi secara konstruktif dan menghormati kedaulatan negara lain.

Rusia Menghadapi Kehilangan Besar Di Kursk: Lebih Dari 38.000 Pasukan Tewas

Pada tanggal 2 Januari 2025, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Rusia mengalami kehilangan besar di wilayah Kursk, dengan lebih dari 38.000 pasukan tewas sejak dimulainya konflik dengan Ukraina. Data ini mencerminkan dampak signifikan dari pertempuran yang berkepanjangan dan intensitas serangan yang terjadi di kawasan tersebut.

Kursk telah menjadi salah satu titik pertempuran paling sengit dalam konflik Rusia-Ukraina. Sejak serangan balasan Ukraina pada Agustus 2024, wilayah ini telah menjadi medan tempur utama, dengan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sumber militer Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 59.000 tentara untuk mempertahankan posisi mereka di Kursk, tetapi kehilangan yang dialami sangat besar.

Kehilangan lebih dari 38.000 tentara menunjukkan tantangan besar bagi militer Rusia dalam mempertahankan kekuatan mereka di lapangan. Angka ini mencakup prajurit yang tewas dalam pertempuran langsung serta mereka yang mengalami cedera berat. Situasi ini dapat mempengaruhi moral pasukan dan kemampuan Rusia untuk melanjutkan operasi militer secara efektif.

Ukraina terus melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah yang hilang, dan laporan menunjukkan bahwa mereka berhasil menangkis banyak serangan dari pasukan Rusia. Dengan strategi yang terfokus pada penggangguan alur pasokan dan serangan balik yang terencana, militer Ukraina berusaha memanfaatkan kelemahan lawan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami kerugian, Ukraina tetap berkomitmen untuk mempertahankan wilayahnya.

Kehilangan besar-besaran di Kursk menarik perhatian komunitas internasional, dengan banyak negara mengecam tindakan agresi Rusia terhadap Ukraina. Para pemimpin dunia menyerukan penyelesaian damai dan mendesak agar semua pihak menghormati hak asasi manusia serta perlindungan warga sipil selama konflik berlangsung. Ini menunjukkan bahwa situasi di Kursk tidak hanya berdampak pada kedua negara tetapi juga memiliki implikasi global.

Dengan lebih dari 38.000 pasukan Rusia tewas di Kursk, semua pihak kini diharapkan untuk merenungkan dampak dari konflik berkepanjangan ini. Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi kedua negara untuk mencari solusi damai dan mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat sipil. Kehilangan besar ini juga menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung terlalu lama, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Ukraina dan Rusia.

Keterlibatan Tentara Korut di Perang Rusia-Ukraina Berujung Kematian

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa sejumlah tentara Korea Utara yang dikirim untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina meninggal setelah ditangkap oleh pasukan Ukraina. Dalam pidatonya, Zelensky menuding Rusia memberikan perlindungan yang sangat minim terhadap para tentara dari Korea Utara tersebut.

Tentara Korut Tewas Akibat Cedera Parah

“Hari ini, kami menerima laporan bahwa beberapa tentara dari Korea Utara telah ditangkap oleh pasukan kami. Sayangnya, mereka mengalami luka yang sangat parah dan tidak dapat diselamatkan,” ujar Zelensky dalam pidato malamnya yang diunggah di media sosial, dikutip oleh AFP, Sabtu (28/12/2024).

Zelensky tidak menjelaskan secara rinci jumlah tentara Korea Utara yang tewas setelah ditangkap. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan Korea Utara mengirimkan tentara untuk mendukung Rusia adalah langkah yang merugikan negara tersebut.

“Kehadiran mereka (tentara Korea Utara) di medan perang membawa kerugian besar. Kami juga melihat bahwa Rusia dan pengawas dari Korea Utara tidak memberikan perhatian pada keselamatan para tentara ini,” tambah Zelensky.

Tuduhan Minimnya Perlindungan bagi Tentara Korut

Menurut Zelensky, Rusia mengerahkan tentara Korea Utara untuk operasi penyerangan dengan perlindungan yang sangat minim. Hal ini, katanya, menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kelangsungan hidup mereka di medan perang.

“Rusia hanya memanfaatkan mereka untuk menyerang tanpa memberikan perlindungan memadai,” katanya.

Seruan Zelensky kepada China

Dalam pidatonya, Zelensky juga mendesak China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Pyongyang. Ia menyebut bahwa hubungan erat antara China, Korea Utara, dan Rusia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghentikan eskalasi perang lebih lanjut.

“Jika China benar-benar tulus dalam pernyataan mereka bahwa perang tidak boleh meluas, maka mereka perlu memengaruhi Pyongyang dengan serius,” tegasnya.

Informasi dari Badan Intelijen Korea Selatan

Sebelumnya, badan intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa salah satu tentara Korea Utara yang ditangkap Ukraina meninggal akibat luka-lukanya. Korea Utara diketahui telah mengirim ribuan tentara untuk membantu Rusia dalam perang, terutama di wilayah perbatasan Kursk barat.

Wilayah Kursk, yang menjadi salah satu lokasi utama serangan Ukraina pada Agustus lalu, kini menjadi bagian penting dari eskalasi konflik. Zelensky menyebut pengiriman tentara dari Korea Utara sebagai eskalasi besar dalam perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

Kesimpulan

Keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina menjadi sorotan dunia. Dengan minimnya perlindungan yang diberikan Rusia dan tekanan internasional terhadap Pyongyang, konflik ini terus memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut.

Runtuhnya Rezim Al Assad: Kronologi Pemberontakan Milisi Suriah

Pada Minggu (8/12), rezim otoriter Presiden Bashar Al Assad resmi terguling setelah serangan kilat yang dilancarkan oleh kelompok milisi berhasil menguasai sebagian besar wilayah Suriah, termasuk ibu kota Damaskus. Militer Suriah menyatakan kepada para perwiranya bahwa pemerintahan Assad telah berakhir setelah kehilangan kendali atas wilayah strategis.

Kronologi Jatuhnya Rezim Bashar Al Assad

Runtuhnya pemerintahan Presiden Bashar Al Assad dimulai dengan pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada akhir November. Serangan pertama mereka menargetkan kota Aleppo, yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah Suriah sejak perang saudara berakhir pada tahun 2011.

HTS berhasil merebut Aleppo, mendorong Presiden Assad berjanji akan merebut kembali kota tersebut dengan bantuan milisi sekutu dari Irak, seperti Badr dan Nujaba, yang didukung oleh Iran.

Pada awal November, sekitar 300 anggota milisi Badr dan Nujaba dilaporkan bergerak menuju Suriah melalui jalur terpencil untuk menghindari serangan udara milisi pemberontak. Namun, upaya ini tidak cukup untuk membendung serangan berlanjut dari HTS.

Pada 5 November, HTS kembali melancarkan serangan terhadap kota Hama, yang memiliki posisi strategis di antara Aleppo dan Damaskus. Mereka bahkan berhasil merebut penjara utama di Hama dan membebaskan para tahanan. Kekalahan ini semakin melemahkan posisi militer Suriah.

Rezim Assad Akhirnya Tumbang

Pada 8 November, milisi pemberontak berhasil memasuki Damaskus dan menggulingkan rezim Bashar Al Assad. Penaklukan ibu kota ini menjadi puncak keberhasilan pemberontak setelah bertahun-tahun konflik berkepanjangan.

Bersamaan dengan runtuhnya rezim Assad, sejumlah warga lokal menyerbu kediamannya di Damaskus. Barang-barang berharga, termasuk lukisan mewah, senjata, uang tunai, hingga mobil mewah seperti Porsche, Ferrari, dan Mercedes-Benz, dilaporkan dijarah oleh massa.

Pelarian dan Permintaan Suaka Politik Assad

Setelah kehilangan kendali atas negaranya, Bashar Al Assad melarikan diri ke Rusia untuk mencari perlindungan politik. Pada hari yang sama ketika Damaskus jatuh, ia dilaporkan tiba di Moskow dan menerima suaka dari pemerintah Rusia.

Pemberian suaka ini menegaskan hubungan erat antara Rusia dan Suriah, yang telah berlangsung sejak awal 2000-an. Assad juga telah menyerukan transisi pemerintahan di Suriah untuk mengakhiri konflik yang melanda negara tersebut.

Pemimpin Sementara Ditunjuk

Sebagai langkah awal transisi, milisi Suriah menunjuk Mohammed Ghazi Al Jalali, mantan Perdana Menteri, sebagai pemimpin sementara. Pemimpin HTS, Abu Mohammed Al Julani, menyatakan bahwa Al Jalali akan mengisi posisi tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk secara resmi.

Dengan berakhirnya rezim Bashar Al Assad, Suriah kini memasuki babak baru yang penuh tantangan untuk membangun kembali stabilitas politik dan sosial.

Kanselir Jerman Akan Bahas Penyelesaian Perang Ukraina Bersama Presiden Terpilih Donald Trump

Berlin — Kanselir Jerman, Olaf Scholz, dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian perang Ukraina. Pertemuan ini akan diadakan dalam waktu dekat dan dipandang sebagai kesempatan penting untuk mengatur kerjasama antara Eropa dan Amerika dalam menciptakan solusi damai yang dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi jalan menuju gencatan senjata yang langgeng.

Kanselir Scholz, yang telah lama menjadi pendukung utama Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia, menegaskan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Scholz berharap untuk mendapatkan dukungan lebih dari Trump yang diperkirakan akan membawa kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dengan latar belakang pengalaman Trump dalam menangani kebijakan internasional, Scholz berharap pertemuan ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih efektif dan cepat.

Presiden terpilih, Donald Trump, telah mengungkapkan keinginannya untuk mengubah pendekatan Amerika Serikat terhadap perang Ukraina. Trump yang dikenal dengan pendekatan diplomatik yang lebih langsung dan sering kontroversial, mengatakan bahwa ia akan lebih fokus pada upaya untuk mencapai perdamaian dengan melibatkan lebih banyak dialog langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Keberadaan Trump sebagai pemimpin yang akan datang diharapkan memberi dorongan bagi solusi baru yang lebih inklusif dan berbasis pada hasil nyata.

Peran Jerman dan Amerika Serikat dalam menangani perang Ukraina sangatlah krusial. Jerman, sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa, telah berperan dalam memberikan bantuan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina, sementara Amerika Serikat memberikan dukungan serupa. Melalui pembicaraan ini, kedua negara berharap dapat menciptakan sebuah kesepakatan yang akan menghentikan eskalasi lebih lanjut dari konflik ini, sekaligus mengurangi ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.

Pertemuan antara Kanselir Scholz dan Presiden terpilih Donald Trump pada bulan Desember 2024 memberikan harapan baru bagi penyelesaian perang Ukraina. Meskipun tantangan besar masih ada, kedua pemimpin ini diharapkan dapat menemukan titik temu yang membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Langkah ini juga menunjukkan komitmen kuat dari Jerman dan Amerika Serikat dalam mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan.

Pasukan Tentara Putin Kian Ngeri, Rusia Rebut Wilayah Ukraina Seluas Negara Singapura

Kiev — Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran di wilayah timur Ukraina, berhasil merebut sebuah area yang memiliki luas hampir setara dengan negara Singapura. Keberhasilan ini menambah panjang daftar wilayah yang dikuasai oleh Rusia sejak invasi dimulai, dan semakin mempertegas dominasi pasukan Kremlin di beberapa daerah strategis di Ukraina. Kondisi ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan, dengan ancaman bagi stabilitas Ukraina dan Eropa.

Menurut laporan dari pemerintah Ukraina, serangan Rusia terbaru ini berhasil merebut wilayah seluas lebih dari 700 kilometer persegi di Donetsk dan Luhansk, yang kini berada di bawah kendali penuh pasukan Rusia. Area yang direbut ini setara dengan luas negara Singapura, menandakan intensitas serangan yang semakin mengkhawatirkan. Selain itu, wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi strategis, yang menjadikannya target penting dalam strategi militer Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Ukraina.

Pakar militer menyebutkan bahwa pasukan Rusia kini menggunakan taktik yang lebih agresif dan terkoordinasi untuk mengambil alih wilayah-wilayah Ukraina. Mereka menggunakan serangan udara, artileri jarak jauh, serta pasukan darat yang lebih terlatih untuk mendominasi pertahanan Ukraina di beberapa titik vital. Taktik ini berfokus pada penghancuran infrastruktur penting dan mengisolasi pasukan Ukraina, yang semakin kesulitan untuk mempertahankan posisi mereka.

Reaksi internasional terhadap peningkatan eskalasi ini semakin meningkat, dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa mengutuk keras langkah Rusia yang semakin agresif. Mereka kembali menegaskan dukungan kepada Ukraina dalam bentuk sanksi ekonomi yang lebih berat serta pengiriman senjata canggih untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Namun, banyak analis mengingatkan bahwa ketegangan ini bisa berlanjut lama jika tidak ada resolusi damai yang signifikan.

Dengan wilayah yang semakin luas jatuh ke tangan Rusia, tantangan bagi pasukan Ukraina untuk mempertahankan diri semakin besar. Meskipun tentara Ukraina telah menerima bantuan militer yang signifikan dari negara-negara Barat, mereka masih menghadapi kesulitan dalam menghadapi serangan yang datang dari pasukan Rusia yang lebih besar dan lebih terorganisir. Di sisi lain, kemenangan bagi Rusia ini memberikan Vladimir Putin keuntungan strategis dalam memperkuat klaimnya atas wilayah-wilayah yang telah dikuasai dan semakin menjauhkan kemungkinan penyelesaian diplomatik.

Meski Ada Gencatan Senjata, Pengungsi Israel Masih Enggan Pulang

Meski kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah diberlakukan sejak Rabu (27/11), ribuan warga Israel yang mengungsi akibat konflik masih menolak untuk kembali ke rumah mereka. Situasi yang masih dinilai tidak sepenuhnya aman membuat banyak dari mereka enggan mengambil risiko.

Rakhel Revach, salah seorang pengungsi, mengungkapkan bahwa ia belum merasa cukup aman untuk kembali. Dalam kunjungannya singkat ke Israel untuk mengambil barang-barang pribadi, ia menegaskan bahwa jaminan keamanan menjadi syarat utama baginya untuk pulang.

“Saya tidak akan kembali tinggal di sana jika keamanan belum sepenuhnya terjamin. Selama masih ada ledakan dan keberadaan tentara, saya tidak mau pulang,” ujar Revach, seperti dilaporkan oleh France 24 pada Minggu (1/12).

Ribuan Warga Tetap Mengungsi

Revach adalah satu dari lebih dari 60 ribu warga Israel yang memilih tetap mengungsi meskipun konflik telah mereda. Sebaliknya, hampir 900 ribu warga sipil Lebanon yang sebelumnya mengungsi telah mulai kembali ke rumah mereka setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai.

Warga berusia 57 tahun itu tinggal di Kiryat Shmona, sebuah kota di Israel utara yang terkena dampak besar akibat konflik dengan Hizbullah. Serangan yang terjadi selama konflik menyebabkan kerusakan parah, termasuk jendela pecah, tembok runtuh, dan kendaraan terbakar.

Zona Militer Tertutup

Juru bicara pemerintah Kiryat Shmona, Doron Shnaper, menyebutkan bahwa banyak penduduk daerah tersebut enggan kembali ke rumah mereka. Kota itu sebelumnya telah dinyatakan sebagai zona militer tertutup, membuatnya tidak aman untuk dihuni oleh warga sipil.

“Mereka tidak akan kembali sampai perang benar-benar dinyatakan berakhir,” ujar Shnaper.

Gencatan Senjata dan Upaya Stabilitas

Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dimediasi oleh Amerika Serikat dan Prancis. Perjanjian ini mengatur bahwa tentara Lebanon akan dikerahkan di sepanjang perbatasan selatan, dibantu oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Sebagai bagian dari kesepakatan, pasukan Israel juga akan secara bertahap menarik diri dari Lebanon selatan dalam kurun waktu 60 hari.

Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan tentara Lebanon untuk memastikan perjanjian gencatan senjata berjalan lancar.

“Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Lebanon dan mencegah musuh (Israel) memanfaatkan kelemahan kami,” ujar Qassem dalam pidato publiknya, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera.

Harapan Perdamaian

Meskipun gencatan senjata telah disepakati, ketegangan yang masih tersisa membuat warga kedua negara tetap waspada. Baik Israel maupun Hizbullah diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Palestina Kritik Pembela Penjahat Perang Israel Sebagai Cerminan Rasisme Ekstrem

Pemerintah Palestina baru-baru ini mengecam pernyataan beberapa pihak yang membela tindakan tentara Israel dalam konfrontasi terbaru dengan Palestina. Palestina menilai pembelaan tersebut sebagai cerminan dari fenomena rasial ekstrem yang merugikan dan memperburuk ketegangan yang sudah ada di kawasan tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan, mereka menegaskan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh beberapa individu Israel dalam konflik yang berlangsung dapat digolongkan sebagai kejahatan perang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa pembelaan terhadap individu-individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia memperburuk kondisi perdamaian yang sudah sangat rapuh di Timur Tengah. Menurut Palestina, tindakan tersebut semakin memperjelas adanya sikap rasis dan ekstrem yang berkembang di dalam negara Israel, yang turut memicu ketegangan yang berkepanjangan. Pembelaan terhadap tentara yang terlibat dalam pelanggaran ini, kata mereka, tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga memperburuk potensi perdamaian di masa depan.

Isu rasial dalam konflik Israel-Palestina memang telah lama menjadi topik yang sangat sensitif. Palestina berpendapat bahwa ada kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak mereka sebagai bangsa yang dijajah, sementara pihak-pihak tertentu di Israel seringkali melakukan pembenaran atas kekerasan yang terjadi terhadap warga Palestina. Dalam banyak kasus, pengadilan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak Israel sering dianggap tidak adil dan tidak transparan. Keadaan ini memperburuk ketidakpercayaan dan meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak.

Pemerintah Palestina mendesak Israel untuk segera mengusut dan mengambil tindakan tegas terhadap individu-individu yang terbukti melakukan kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia selama konflik. Mereka meminta komunitas internasional untuk tidak lagi membiarkan pembelaan terhadap penjahat perang yang dapat merusak upaya perdamaian. Palestina juga menginginkan adanya pengakuan internasional yang lebih besar terhadap hak mereka untuk hidup dalam kedamaian dan tanpa penindasan.

Pernyataan Palestina mengenai pembelaan terhadap penjahat perang Israel mencerminkan keprihatinan besar terhadap situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka menganggap bahwa rasime dan pembelaan terhadap kekerasan ini hanya akan memperburuk ketegangan yang sudah ada dan menghambat upaya-upaya perdamaian di masa depan. Diharapkan dengan desakan tersebut, lebih banyak pihak akan terlibat dalam mendesak penyelesaian damai yang lebih adil di Timur Tengah.

Tragedi Gaza: Banjir dan Musim Dingin Perparah Derita di Tengah Agresi Israel

Hujan deras yang melanda Jalur Gaza telah memperparah penderitaan warga Palestina yang mengungsi akibat agresi militer Israel. Banjir dan badai besar menghancurkan ribuan tenda di berbagai kamp pengungsian, menambah kesulitan warga yang sudah menghadapi krisis kemanusiaan.

Dilaporkan oleh Al Jazeera, warga Gaza kini menghadapi tantangan baru dengan datangnya musim dingin. Setelah selamat dari pengeboman dan pengepungan, mereka kini harus berjuang melawan hujan lebat dan suhu dingin yang menusuk.

Suara dari Kamp Pengungsian

“Kami meninggalkan wilayah utara untuk menyelamatkan diri dari pengeboman. Namun sekarang, hujan dan dingin membuat kami semakin menderita. Saya sudah jatuh sakit selama tiga hari,” ujar Ahmad, pengungsi dari Jabalia, Gaza utara, yang kini tinggal di kamp pengungsian Stadion Yarmouk, Gaza City.

Dalam laporan tersebut, warga terlihat menggunakan ember untuk menampung air hujan yang bocor ke dalam tenda mereka. Sebagian lainnya menggali parit sederhana untuk mengalirkan air keluar dari area tempat tinggal mereka.

“Kami tidak memiliki apa-apa untuk melindungi diri. Anak-anak kami basah kuyup, pakaian kami basah, dan tenda ini tidak cukup untuk melindungi kami,” ungkap Um Mohammad Marouf, pengungsi asal Beit Lahiya.

Tenda Usang dan Krisis Bantuan

Sebagian besar tenda yang digunakan warga sejak awal konflik sudah rusak parah dan tidak mampu memberikan perlindungan memadai. Harga tenda baru dan terpal plastik yang melonjak tinggi semakin memperburuk situasi, membuat banyak pengungsi tak mampu mengganti tempat tinggal darurat mereka.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, sekitar 10.000 tenda telah hanyut atau rusak akibat badai, dengan 81 persen di antaranya tidak lagi layak digunakan. Dari total 135.000 tenda di Gaza, sekitar 110.000 membutuhkan penggantian segera.

Lembaga tersebut mendesak komunitas internasional untuk segera memberikan bantuan berupa tenda baru agar pengungsi dapat bertahan dari hujan dan dingin.

Risiko Banjir dan Agresi Israel yang Berlanjut

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa setengah juta warga Gaza berada dalam risiko terkena dampak banjir.

“Setiap hujan, setiap bom, dan setiap serangan hanya akan memperburuk kondisi,” demikian pernyataan UNRWA melalui platform X.

Di tengah kondisi cuaca yang buruk, serangan militer Israel terus menghantam berbagai wilayah Gaza. Di Rafah, serangan udara menewaskan sedikitnya empat orang, sementara serangan di Jabalia merenggut tujuh nyawa. Selebaran peringatan juga terus dijatuhkan di Beit Lahiya, mendesak warga untuk mengungsi ke wilayah selatan.

Angka Korban yang Mengkhawatirkan

Sejak konflik kembali memanas pada Oktober 2023, agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 44.235 orang, mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, lebih dari 104.638 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Netanyahu Jadi Buronan ICC, PBB Putuskan Larangan Hubungan Resmi

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memberikan dukungannya terhadap langkah Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa Antonio Guterres menghormati keputusan independen yang diambil oleh ICC. Menurutnya, semua negara anggota ICC memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan tersebut.

“Sekretaris Jenderal sangat menghormati independensi dan peran Mahkamah Kriminal Internasional,” kata Dujarric, seperti dilansir dari Middle East Monitor (MEMO).

Kewajiban Negara Anggota untuk Mematuhi Putusan ICC

Dujarric menambahkan bahwa negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan ICC wajib mematuhi ketetapan hukum internasional. Hal ini termasuk pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

“Semua negara anggota ICC terikat oleh perjanjian internasional untuk melaksanakan keputusan pengadilan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional, termasuk piagam dan kesepakatan dengan ICC, harus memenuhi kewajiban tersebut tanpa pengecualian.

Pertanyaan Mengenai Kehadiran Netanyahu di PBB

Dalam wawancara dengan media, Dujarric ditanya mengenai kemungkinan Perdana Menteri Netanyahu menghadiri pertemuan di PBB. Ia menegaskan bahwa pejabat PBB tidak akan melakukan hubungan formal dengan individu yang menjadi buronan ICC, termasuk Netanyahu.

“Setiap pertemuan dengan seseorang yang menjadi target ICC harus melibatkan persetujuan dari negara tempat kantor pusat PBB berada. Pejabat PBB tidak diperbolehkan melakukan kontak resmi dengan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan,” jelas Dujarric.

Namun, ia menambahkan bahwa dalam keadaan darurat, pejabat senior PBB dapat melakukan hubungan dengan buronan ICC, jika diperlukan untuk alasan khusus.

Respons PBB terhadap Agresi Israel di Gaza

Dujarric juga menyoroti agresi Israel di Gaza, meskipun ia tidak secara langsung menyebut tindakan tersebut sebagai genosida. Ia menyampaikan bahwa pejabat PBB sangat prihatin dengan pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi.

“Pejabat PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, telah dengan jelas menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran serius hukum internasional yang telah terjadi,” ungkap Dujarric.

Latar Belakang Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Mahkamah Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant pada Rabu (20/11). Keputusan ini didasarkan pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024.

“[Pengadilan] telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang,” demikian pernyataan resmi ICC.

Surat perintah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional atas tindakan Israel di Gaza, yang terus memicu kritik global.

Kesimpulan

Dukungan Sekjen PBB terhadap keputusan ICC menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan internasional harus ditegakkan tanpa memandang siapa pun yang terlibat.