Hussein al-Sheikh Ditunjuk Sebagai Wakil Presiden Palestina, Memicu Protes dari Faksi Hamas

Pada hari Sabtu, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyetujui pengangkatan Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal komite PLO, sebagai Wakil Presiden Palestina. Keputusan ini diambil berdasarkan usulan dari Presiden Mahmoud Abbas, yang diajukan pada sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang digelar pada 24 April. Abbas menyatakan komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, melibatkan berbagai faksi Palestina guna mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Hussein al-Sheikh juga mengirimkan surat terima kasih kepada Presiden Abbas atas pencalonannya. Selain itu, Komite Eksekutif PLO dijadwalkan untuk bertemu kembali pada minggu depan untuk memilih sekretaris jenderal yang baru. Abbas, dalam pengarahan kepada komite, juga menekankan pentingnya upaya politik yang akan datang untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Ia menyuarakan kebutuhan untuk mempercepat bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza, serta memperjuangkan penarikan Israel secara menyeluruh.

Keputusan pengangkatan Hussein al-Sheikh ini diputuskan dalam sebuah pemungutan suara yang dilakukan oleh 170 anggota Dewan Pusat Palestina, dengan satu anggota menentang dan satu lainnya abstain. Meskipun demikian, pertemuan Dewan Pusat ini mendapat kritik tajam dari faksi-faksi besar dalam organisasi, termasuk Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, yang memboikot pertemuan tersebut. Hamas juga mengkritik hasil pertemuan itu, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan upaya persatuan nasional dan menyerukan reformasi politik dalam tubuh PLO.

Abbas Desak Hamas Serahkan Kendali Gaza dan Bebaskan Sandera Israel

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyerukan agar Hamas menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina serta menyerahkan senjata mereka. Abbas juga menuntut agar Hamas membebaskan sandera Israel yang ada di Gaza dan mengubah kelompok ini menjadi sebuah partai politik.

Dalam pidatonya pada Rabu (23/4), Abbas mengungkapkan bahwa tindakan Hamas telah memberikan alasan bagi penjajah Israel untuk melakukan kejahatan di Gaza, dengan menahan para sandera sebagai salah satu contohnya. “Saya dan rakyat kami yang menanggung konsekuensinya, bukan Israel. Serahkan saja mereka,” tegas Abbas.

Pidato ini disampaikan dalam pertemuan di Ramallah, Tepi Barat, di mana Abbas diharapkan akan menunjuk penggantinya untuk merespons keraguan internasional terhadap keberlangsungan Otoritas Palestina di tengah situasi yang genting.

Abbas juga mengecam serangan yang dipimpin oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menurutnya memberi Israel alasan untuk menghancurkan Gaza. Serangan tersebut memicu kampanye militer Israel terhadap Hamas.

Hamas yang menentang upaya damai Abbas dengan Israel, mengkritik tindakan keras yang diambil terhadap faksi-faksi militan di Tepi Barat yang diduduki Israel. Belum ada tanggapan resmi dari Hamas terkait pernyataan Abbas.

Selain itu, Abbas mendesak negara-negara di dunia untuk menekan Israel agar segera mengakhiri perang di Gaza, menarik pasukannya, dan menghentikan pembangunan permukiman Yahudi. Menurutnya, perdamaian hanya bisa terwujud jika Palestina memiliki negara dengan perbatasan yang berlaku sebelum perang Timur Tengah 1967.