Tag: PBB

Netanyahu Jadi Buronan ICC, PBB Putuskan Larangan Hubungan Resmi

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memberikan dukungannya terhadap langkah Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa Antonio Guterres menghormati keputusan independen yang diambil oleh ICC. Menurutnya, semua negara anggota ICC memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan tersebut.

“Sekretaris Jenderal sangat menghormati independensi dan peran Mahkamah Kriminal Internasional,” kata Dujarric, seperti dilansir dari Middle East Monitor (MEMO).

Kewajiban Negara Anggota untuk Mematuhi Putusan ICC

Dujarric menambahkan bahwa negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan ICC wajib mematuhi ketetapan hukum internasional. Hal ini termasuk pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

“Semua negara anggota ICC terikat oleh perjanjian internasional untuk melaksanakan keputusan pengadilan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional, termasuk piagam dan kesepakatan dengan ICC, harus memenuhi kewajiban tersebut tanpa pengecualian.

Pertanyaan Mengenai Kehadiran Netanyahu di PBB

Dalam wawancara dengan media, Dujarric ditanya mengenai kemungkinan Perdana Menteri Netanyahu menghadiri pertemuan di PBB. Ia menegaskan bahwa pejabat PBB tidak akan melakukan hubungan formal dengan individu yang menjadi buronan ICC, termasuk Netanyahu.

“Setiap pertemuan dengan seseorang yang menjadi target ICC harus melibatkan persetujuan dari negara tempat kantor pusat PBB berada. Pejabat PBB tidak diperbolehkan melakukan kontak resmi dengan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan,” jelas Dujarric.

Namun, ia menambahkan bahwa dalam keadaan darurat, pejabat senior PBB dapat melakukan hubungan dengan buronan ICC, jika diperlukan untuk alasan khusus.

Respons PBB terhadap Agresi Israel di Gaza

Dujarric juga menyoroti agresi Israel di Gaza, meskipun ia tidak secara langsung menyebut tindakan tersebut sebagai genosida. Ia menyampaikan bahwa pejabat PBB sangat prihatin dengan pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi.

“Pejabat PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, telah dengan jelas menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran serius hukum internasional yang telah terjadi,” ungkap Dujarric.

Latar Belakang Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Mahkamah Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant pada Rabu (20/11). Keputusan ini didasarkan pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024.

“[Pengadilan] telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang,” demikian pernyataan resmi ICC.

Surat perintah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional atas tindakan Israel di Gaza, yang terus memicu kritik global.

Kesimpulan

Dukungan Sekjen PBB terhadap keputusan ICC menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan internasional harus ditegakkan tanpa memandang siapa pun yang terlibat.

Menteri Israel Kecam Pasukan Perdamaian PBB Di Tengah Konflik Dengan Hizbullah

Jakarta — Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik pasukan perdamaian PBB di Lebanon, di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Pernyataan ini mencerminkan frustrasi Israel terhadap apa yang dianggapnya sebagai kurangnya efektivitas pasukan PBB dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Gallant menilai bahwa pasukan perdamaian PBB, yang dikenal sebagai UNIFIL, gagal dalam tugas mereka untuk menjaga stabilitas di perbatasan Israel-Lebanon. “UNIFIL seharusnya menjadi pelindung perdamaian, tetapi kenyataannya mereka tidak mampu mencegah serangan dari Hizbullah,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan situasi ini terus berlanjut dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Kritikan tersebut muncul setelah serangkaian serangan roket oleh Hizbullah yang menyasar wilayah Israel. Serangan ini dianggap sebagai provokasi yang serius dan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah rentan. “Hizbullah terus menerus mengancam keamanan kami, dan PBB seharusnya bertindak lebih tegas untuk menghentikan tindakan tersebut,” tambah Gallant.

Sementara itu, PBB menyatakan bahwa mereka terus memantau situasi dan berkomitmen untuk melaksanakan mandat mereka. Juru bicara UNIFIL menegaskan pentingnya dialog untuk meredakan ketegangan. “Kami meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut,” ungkapnya. Komunitas internasional juga menyerukan penyelesaian damai untuk menghindari konflik yang lebih besar.

Ketegangan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di perbatasan. Banyak warga yang merasa terancam dan khawatir akan keselamatan mereka. “Kami hanya ingin hidup dalam kedamaian, tetapi situasi ini membuat kami sangat cemas,” kata seorang warga desa di dekat perbatasan. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, kebutuhan akan perlindungan dan bantuan kemanusiaan semakin mendesak.

Dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah, serta kritik terhadap peran pasukan perdamaian PBB, situasi di kawasan tersebut semakin kompleks. Keduanya harus menemukan cara untuk mengurangi ketegangan dan bekerja sama demi keamanan regional. Dalam konteks ini, penting untuk menegakkan dialog dan diplomasi agar konflik yang lebih besar dapat dihindari.

PBB: Serangan Penyerang Di Lebanon Melanggar Hukum Internasional

Pada 21 September 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi serangkaian serangan yang terjadi di Lebanon baru-baru ini. PBB mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, menggarisbawahi bahwa tindakan agresi yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum internasional.

Konteks Serangan yang Terjadi

Serangan tersebut dilaporkan melibatkan penggunaan senjata berat di beberapa wilayah di Lebanon, termasuk daerah padat penduduk. Banyak warga sipil yang terjebak dalam konflik ini, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. PBB menekankan pentingnya perlindungan bagi warga sipil selama konflik bersenjata dan menyerukan agar semua pihak terlibat menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

Seruan untuk Penyelidikan Internasional

Dalam pernyataan tersebut, PBB juga meminta penyelidikan independen dan transparan terkait serangan ini. Mereka menekankan bahwa akuntabilitas bagi pelaku kejahatan internasional sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. PBB menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Dukungan untuk Masyarakat Lebanon

PBB mengungkapkan solidaritasnya dengan rakyat Lebanon yang tengah berjuang dalam situasi yang sulit ini. Pihaknya berjanji untuk terus mendukung upaya kemanusiaan di wilayah tersebut dan memperkuat kerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak oleh kekerasan. PBB berharap untuk melihat segera langkah-langkah diplomatik yang dapat mengurangi ketegangan dan mendorong dialog konstruktif antara semua pihak yang terlibat.

Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen PBB dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, serta perlindungan bagi warga sipil dalam situasi konflik.