Berkibar di Antara Bangsa-Bangsa: Momen Bersejarah Bendera Revolusioner Suriah di PBB

Bendera baru Suriah resmi berkibar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Jumat pagi, berdampingan dengan bendera negara-negara anggota lainnya. Upacara bersejarah ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir O. Pedersen, serta sejumlah perwakilan tetap PBB dan masyarakat sipil Suriah yang bermukim di Amerika Serikat. Momen tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah dan sorak sorai, memperlihatkan semangat baru rakyat Suriah dalam menatap masa depan.

Dalam pernyataannya kepada media, al-Shaibani menegaskan bahwa pengibaran bendera revolusioner ini adalah simbol dari kemenangan kehendak rakyat. Ia menekankan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kemenangan bangsa Suriah, melainkan juga sebuah pesan harapan bagi seluruh umat manusia yang mencintai kebebasan dan keadilan. “Kehendak rakyat telah menang,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, di luar gedung PBB, komunitas warga Suriah di Amerika Serikat turut merayakan momen tersebut. Mereka mengibarkan bendera baru dan meneriakkan yel-yel dukungan, menambah semarak acara bersejarah ini. Asaad al-Shaibani bahkan turun langsung menemui para warga, menyapa dan berbincang hangat dengan mereka.

Bendera revolusioner Suriah ini sebelumnya digunakan oleh kelompok oposisi selama perang saudara. Kini, setelah jatuhnya rezim Baath yang telah berkuasa selama 61 tahun, bendera tersebut resmi diadopsi sebagai lambang baru negara Suriah yang berdaulat.

Eropa Pertimbangkan ‘Lepas Ketergantungan’ dari AS Akibat Kebijakan Trump

Sejumlah negara di Uni Eropa kini tengah mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, khususnya dalam hal pembelian persenjataan dan kerja sama ekonomi. Keputusan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebijakan ekonomi agresif yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk penerapan tarif timbal balik terhadap puluhan negara. Langkah-langkah yang tengah dikaji mencakup pencarian alternatif pemasok alat tempur, peningkatan tarif balasan terhadap produk Amerika, hingga pelonggaran perlindungan hak kekayaan intelektual yang selama ini dinikmati perusahaan-perusahaan asal AS.

Kekhawatiran juga muncul di kalangan negara-negara Eropa terkait kemungkinan digunakannya teknologi pertahanan oleh Washington sebagai alat tekanan dalam konflik Ukraina. Para pemimpin Eropa menyadari bahwa memenuhi permintaan AS untuk meningkatkan belanja militer bukan perkara mudah, sehingga alternatif yang lebih mandiri perlu dikembangkan. Situasi ini turut mengguncang kepercayaan terhadap AS, sebagaimana diungkapkan oleh penasihat pemerintah Polandia untuk Ukraina, Pawel Kowal, yang menyebut bahwa kepercayaan terhadap Washington telah menurun drastis.

Komisi Eropa bahkan sempat membahas penerapan Instrumen Anti-Paksaan, yaitu serangkaian tindakan progresif untuk melindungi kepentingan ekonomi blok tersebut. Instrumen ini memungkinkan Uni Eropa merespons tekanan ekonomi dengan negosiasi, pembatasan perdagangan, serta pengecualian perusahaan asing dari pengadaan publik. Sementara itu, Trump sendiri baru-baru ini mengesahkan tarif dasar 10 persen atas impor dari sejumlah negara, dengan ancaman kenaikan tarif terhadap negara-negara yang tidak menunjukkan sikap kooperatif.

AS Ancaman Mundur dari Upaya Damai Ukraina, Rubio: “Ini Bukan Perang Kami”

Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan mundur dari perannya dalam menengahi perdamaian di Ukraina jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat, 18 April 2025, usai pertemuannya dengan para mitra Eropa di Paris sehari sebelumnya. Rubio menegaskan bahwa Washington tidak akan terus terlibat dalam konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. “Ini bukan konflik yang kami mulai. Kami tidak memulainya. AS telah memberikan dukungan selama tiga tahun dan sekarang kami ingin melihat akhirnya,” ujar Rubio kepada awak media.

Rubio juga menekankan bahwa meskipun Presiden Donald Trump tetap berkomitmen pada jalur perdamaian, pemerintah AS perlu mengevaluasi ulang keterlibatan mereka. Menurutnya, Trump telah menghabiskan 87 hari secara aktif mengupayakan penyelesaian konflik ini di level tertinggi pemerintahan. Namun, batas kesabaran Washington mulai diuji karena ketidakjelasan hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dalam kunjungan ke Paris, Rubio didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Keith Kellogg dan Utusan Timur Tengah Steve Witkoff. Ketiganya bertemu dengan sejumlah pejabat senior Eropa dan Ukraina untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Namun hingga kini, tidak ada kepastian apakah pembicaraan tersebut akan membuahkan hasil yang positif. Pemerintah AS menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit dan keputusan penting akan segera diambil.

Memperkuat Kemitraan: Optimisme China dalam Kerja Sama dengan Jepang dan Korea Selatan

China menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam pertemuan trilateral di Tokyo pada Jumat (21/3). Wang, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China, menegaskan bahwa hubungan antara ketiga negara telah berkembang sejak lama, menghasilkan banyak pencapaian, serta memiliki potensi besar untuk semakin ditingkatkan. Ia menyoroti bahwa kemitraan ini berperan penting dalam memperkuat pemahaman bersama dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wang mengutip pepatah yang berbunyi “tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh,” yang mencerminkan nilai-nilai kerja sama dan saling mendukung di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa hubungan yang lebih erat antara China, Jepang, dan Korea Selatan akan memperkuat perdamaian dan stabilitas regional, sekaligus meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, Wang juga menyinggung peringatan 80 tahun kemenangan China dalam Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang serta Perang Dunia II, dengan menekankan bahwa pemahaman yang benar terhadap sejarah menjadi kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Ia menegaskan kesiapan China untuk terus bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan dalam menjunjung tinggi prinsip multilateralisme, memperkuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mendorong kerja sama yang bermanfaat bagi stabilitas kawasan dan dunia.