Tag: Presiden Yoon

Presiden Yoon Dimakzulkan, Siapa yang Akan Memimpin Korea Selatan Sementara?

Setelah Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan memutuskan untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih jabatan presiden sementara. Han diperkirakan akan menjabat selama maksimal enam bulan hingga keputusan akhir diumumkan.

Menurut Pasal 71 Konstitusi Korea Selatan, jika presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, perdana menteri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan dan tugas kepresidenan.

Han Duck-soo Ambil Alih Kendali Negara

Masa jabatan Han sebagai presiden sementara akan dimulai segera setelah dokumen resmi pemakzulan disampaikan kepada Presiden Yoon. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga jam setelah pengesahan.

Sebagai penjabat presiden, Han Duck-soo akan memiliki wewenang penuh yang dimiliki Presiden Yoon, termasuk peran sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, pemberi amnesti, pengambil keputusan dalam situasi darurat, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik.

Sejarah mencatat bahwa penjabat presiden juga memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang (RUU). Sebagai contoh, Goh Kun, yang menjabat sebagai penjabat presiden pada 2004 menggantikan Roh Moo-hyun, pernah menggunakan kekuasaannya untuk memveto revisi Undang-Undang Amnesti.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol dan Tantangan PM Han Duck-soo

Pemakzulan Yoon Suk Yeol merupakan peristiwa besar yang mengguncang politik Korea Selatan. Terdapat enam RUU yang menunggu keputusan presiden sementara, termasuk revisi Undang-Undang Pengelolaan Gandum dan penyelidikan khusus terhadap dugaan pemberontakan yang melibatkan Yoon serta tuduhan korupsi terhadap istrinya, Kim Keon Hee.

Namun, posisi Han sebagai presiden sementara juga menghadapi tantangan. Ia sendiri dituduh terlibat dalam kasus pemberontakan setelah Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. Oposisi utama, Partai Demokrat Korea, bahkan mempertimbangkan pemakzulan Han, meskipun wacana tersebut memicu perdebatan internal di dalam partai.

Garis Suksesi Jika PM Han Duck-soo Juga Dimakzulkan

Jika Han Duck-soo turut diberhentikan, tanggung jawabnya akan dialihkan kepada pejabat berikutnya sesuai garis suksesi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Organisasi Pemerintah, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi serta Keuangan, Choi Sang-mok, berada di urutan pertama sebagai pengganti.

Setelah Choi, garis suksesi meliputi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Lee Ju-ho, diikuti oleh Menteri Sains dan TIK Yoo Sang-im, Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, serta Menteri Unifikasi Kim Yung-ho.

Kesimpulan

Dengan pemakzulan Yoon Suk Yeol, Korea Selatan memasuki fase baru dalam politik nasionalnya. Han Duck-soo menghadapi tanggung jawab besar sebagai presiden sementara, termasuk menyelesaikan berbagai isu hukum dan politik yang kompleks. Namun, jika ia juga diberhentikan, garis suksesi presiden akan diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Darurat Militer di Korea Selatan: Kronologi hingga Presiden Yoon Didesak Mundur

Korea Selatan tengah menghadapi gejolak politik besar setelah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Keputusan ini memicu kecaman publik, gelombang protes, hingga desakan pemakzulan terhadap sang presiden.

Deklarasi Darurat Militer dan Alasan Yoon

Melalui pidato yang disiarkan langsung di televisi nasional, Yoon menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mengatasi krisis yang ia klaim disebabkan oleh Majelis Nasional. Ia menuduh parlemen, yang didominasi oposisi, telah menghambat agenda pemerintah, termasuk pemakzulan pejabat dan pemangkasan anggaran.

“Saya menetapkan darurat militer untuk melindungi Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan menghentikan upaya pihak-pihak anti-negara yang berbahaya,” ujar Yoon, seperti dikutip dari Korea Herald.

Ia juga menuding parlemen telah merusak sistem demokrasi dan keuangan negara dengan tindakan mereka. “Majelis Nasional telah menjadi sarang penjahat yang mencoba menggulingkan demokrasi,” tambahnya.

Penolakan dan Gelombang Protes

Deklarasi ini langsung mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Demokratik, Lee Jae Myung, yang menyebut tindakan Yoon ilegal. Lee menyerukan warga untuk turun ke jalan dan memprotes keputusan tersebut.

“Darurat militer ini tidak sah dan melanggar konstitusi. Saya mengajak warga untuk berkumpul di Majelis Nasional sekarang,” tegas Lee, seperti dilaporkan AFP.

Ratusan warga segera memadati area di depan Majelis Nasional, sementara anggota parlemen berkumpul untuk membahas status darurat militer tersebut. Dalam sidang pleno, mayoritas legislator menolak darurat militer dan menyebutnya inkonstitusional.

Yoon Mencabut Darurat Militer

Setelah hanya bertahan selama enam jam, Yoon akhirnya mencabut status darurat militer pada Rabu pagi melalui rapat kabinet. Namun, langkah ini tidak meredakan kemarahan publik. Protes tetap berlanjut, dengan banyak warga menyerukan agar Yoon mundur dari jabatannya.

Oposisi juga semakin gencar mendorong pemakzulan presiden. Mereka menilai Yoon telah melanggar hukum dengan mendeklarasikan darurat militer secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemen.

Pemakzulan Mulai Dibahas

Pada Kamis (5/12) dini hari, Majelis Nasional resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Partai Demokratik, yang menguasai 176 kursi parlemen, hanya membutuhkan tambahan sembilan suara untuk mencapai kuorum dua pertiga, atau sekitar 200 suara, agar pemakzulan disetujui.

Namun, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) yang merupakan pendukung Yoon, menolak mosi pemakzulan tersebut. Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyatakan bahwa partainya akan berusaha keras menggagalkan pemakzulan demi mencegah ketidakstabilan nasional.

“Pemakzulan ini dapat memicu kekacauan dan membahayakan masyarakat. Namun, kami juga menolak status darurat militer yang ditetapkan presiden,” ujar Han dalam rapat partai.

Han bahkan meminta Yoon untuk mundur dari partai, menegaskan bahwa PPP tidak mendukung tindakan presiden yang dianggap melanggar konstitusi.

Seruan untuk Yoon Mundur Semakin Kuat

Gejolak politik di Korea Selatan masih berlanjut, dengan tekanan terhadap Yoon untuk mundur semakin meningkat. Protes publik dan perdebatan politik diperkirakan akan terus memanas dalam beberapa hari mendatang, seiring Majelis Nasional bersiap menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib presiden.

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah politik Korea Selatan. Keputusan tersebut tidak hanya menimbulkan gelombang protes besar, tetapi juga mengancam stabilitas politik negara. Proses pemakzulan yang sedang berlangsung akan menjadi penentu masa depan kepemimpinan Yoon dan arah politik Korea Selatan ke depan.