Tag: Serangan Gaza

Israel Mobilisasi Ribuan Tentara Cadangan untuk Perluas Serangan ke Gaza

Tentara cadangan Israel akan dimobilisasi dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari rencana untuk memperluas serangan mereka di Gaza, di tengah situasi perundingan gencatan senjata yang terhambat. Informasi ini diperoleh dari laporan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang disampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, pada hari Jumat. Tujuan dari mobilisasi ini adalah untuk menambah intensitas serangan terhadap Hamas.

Sumber berita melaporkan bahwa militer Israel telah mulai mengeluarkan perintah bagi tentara cadangan untuk menggantikan pasukan aktif dan wajib militer di Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, agar mereka bisa kembali dikerahkan ke Gaza.

Meskipun juru bicara militer tidak mengonfirmasi atau membantah laporan ini, beberapa individu yang memiliki hubungan dengan jurnalis AFP mengungkapkan bahwa mereka telah menerima perintah mobilisasi.

Sementara itu, penyiar publik Israel, Kan 11, melaporkan bahwa rencana Zamir mencakup evakuasi warga sipil Palestina dari bagian utara dan tengah Gaza sebagai persiapan untuk memperluas operasi militer di sana. Taktik ini mirip dengan yang diterapkan sebelumnya di Rafah, Gaza selatan.

Kabinet keamanan Israel dijadwalkan untuk bertemu guna membahas perluasan serangan militer di Gaza. Perkembangan ini meningkatkan kecemasan di kalangan keluarga 59 sandera Israel yang masih berada di tangan Hamas, sebagian besar dari mereka diculik selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu serangkaian serangan udara Israel yang telah menewaskan lebih dari 50.000 orang di Gaza.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengeluarkan peringatan bahwa setiap eskalasi dalam konflik dapat membahayakan para sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Mereka juga menekankan bahwa pengembalian para sandera merupakan prioritas moral utama bagi masyarakat Israel.

Negosiasi untuk pembebasan sandera telah terhenti beberapa minggu, meskipun upaya gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar gagal tercapai. Hamas menuntut gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, sementara Israel menuduh Hamas menolak tawaran yang mereka anggap wajar.

Dalam perkembangan lain, Netanyahu menuduh mediator Qatar berperan ganda dalam negosiasi dan meminta negara Teluk tersebut untuk memilih pihak mana yang mereka dukung, apakah peradaban atau kebiadaban Hamas. Tuduhan ini datang setelah laporan bahwa Qatar mendesak Hamas untuk menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Mesir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai distorsi dari upaya diplomatik mereka, dan menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik, terutama mengingat blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza yang telah berlangsung sejak 2 Maret 2025.

Francesca Albanese Peringatkan Dunia Soal Ancaman Nyata terhadap Palestina

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk urusan Palestina, menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi yang terus memburuk di Palestina akibat agresi Israel yang tiada henti. Dalam sebuah acara dua hari di Pantin, Paris, ia menegaskan bahwa waktu untuk menyelamatkan rakyat Palestina semakin menipis jika tidak ada tindakan nyata dari komunitas internasional. Menurutnya, sejak dimulainya gencatan senjata pada Januari, Israel tak pernah sungguh-sungguh menghormati kesepakatan tersebut dan terus melanjutkan aksi militernya.

Albanese menyebut bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memiliki kepentingan pribadi dalam memperpanjang perang, mengingat tekanan hukum yang ia hadapi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyoroti momen di mana Netanyahu justru meluncurkan serangan ke Gaza sehari sebelum dijadwalkan hadir di pengadilan, yang memunculkan dugaan adanya motif politik di balik keputusan militer tersebut. Ia pun pesimistis terhadap peluang keadilan dari sistem hukum, baik dari Israel sendiri maupun pengadilan internasional.

Lebih jauh, Albanese menyoroti ambisi kelompok ideologis di pemerintahan Israel yang ingin mencaplok Gaza dan Tepi Barat, memanfaatkan lemahnya posisi Eropa dan agresi Amerika Serikat. Ia menilai bahwa tindakan Israel saat ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk memperluas wilayah hingga ke Timur Tengah. Tak hanya itu, ia juga menanggapi upaya kelompok pro-Israel yang mencoba menghentikan mandatnya sebagai pelapor PBB, yang menurutnya hanyalah bagian dari agenda yang sudah terstruktur.

Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa solusi dapat ditemukan melalui penerapan hukum internasional yang secara tegas mengharuskan penghentian pendudukan, genosida, dan apartheid. Namun, ia mengkritik minimnya kemauan politik dari negara-negara dunia untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Menurutnya, penderitaan rakyat Palestina hari ini adalah akibat dari sejarah panjang penindasan, termasuk dampak dari antisemitisme Eropa di masa lalu.

Situasi semakin tragis setelah serangan besar yang kembali dilancarkan Israel pada 18 Maret lalu, menewaskan hampir 1.400 warga Gaza dan melukai ribuan lainnya. Serangan tersebut menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Netanyahu bahkan berjanji akan meningkatkan intensitas serangan, sejalan dengan rencana pengusiran warga Palestina dari wilayah tersebut. Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.700 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban serangan brutal di Gaza. Saat ini, Israel sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu telah diterbitkan oleh Mahkamah Pidana Internasional.