Inggris Tolak Isolasi Ekonomi China Demi Kesepakatan Tarif dengan AS

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan China hanya demi memperoleh kesepakatan pelonggaran tarif dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilaporkan oleh inews pada Rabu (16/4), mengutip pernyataan dari seorang sumber pemerintah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa AS berencana meminta komitmen dari mitra dagangnya untuk mengisolasi China secara ekonomi sebagai syarat dalam pembahasan tarif impor.

Namun, Inggris menganggap bahwa menyatukan pembicaraan mengenai tarif dan hubungan dengan China dalam satu forum tidaklah tepat. Pemerintah Inggris memilih untuk tetap menjalankan pendekatan yang bersifat pragmatis terhadap Beijing, tanpa mencampurkan tekanan dagang AS ke dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap China. Sumber resmi menyatakan bahwa posisi Inggris terhadap China tidak berubah, dan mereka tetap ingin menjaga hubungan yang stabil dengan negara Asia tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada awal April telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk berbagai produk impor. Tarif lebih tinggi dikenakan kepada 57 negara yang memiliki defisit dagang besar terhadap AS. Pada 9 April, tarif dasar tersebut mulai berlaku untuk lebih dari 75 negara selama 90 hari, dengan pengecualian terhadap China yang masih menjadi pusat ketegangan dagang.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu pun terus memanas. Saat ini, tarif AS terhadap produk asal China melonjak hingga 145 persen, sementara China membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika. Inggris, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan hubungan ekonomi tanpa terseret lebih dalam ke dalam konflik tersebut.

Korsel dan AS Cari Titik Temu Tarif Impor, Maryland Siap Dukung Kerja Sama

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, menyatakan bahwa Korea Selatan bersama Amerika Serikat tengah mencari solusi bersama terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS terhadap barang impor dari Korsel. Hal ini disampaikan Han dalam pertemuan sarapan dengan Gubernur Maryland, Wes Moore, yang sedang melakukan kunjungan dagang ke Korea Selatan bersama delegasinya.

Dalam pernyataan resmi dari kantor Han, disebutkan bahwa komunikasi dan negosiasi antara kedua negara berlangsung aktif, baik di tingkat menteri maupun pejabat lainnya. Han juga meminta perhatian dari Gubernur Moore terhadap pentingnya kerja sama ini bagi kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Moore menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi dan menegaskan komitmennya untuk mendukung hubungan bilateral antara Korsel dan AS.

Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama yang semakin berkembang antara Korea Selatan dan negara bagian Maryland, terutama dalam sektor kuantum, biofarmasi, dan teknologi antariksa. Han menyampaikan harapannya agar kedua pihak dapat terus menjadi pemimpin dalam pengembangan industri masa depan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, serta institusi penelitian.

Gubernur Moore pun menekankan pentingnya kontribusi komunitas dan perusahaan Korea Selatan di Maryland, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun inovasi teknologi. Ia berjanji untuk terus mendukung upaya mempererat kerja sama lintas sektor. Baik Han maupun Moore juga kembali menegaskan pentingnya aliansi Korsel-AS yang stabil dan saling menguntungkan demi keberlanjutan perkembangan kedua negara.

AS Siapkan Tarif Impor Baru, Ponsel dan Laptop Bakal Terkena Imbas Tarif Semikonduktor

Pemerintah Amerika Serikat tengah mempersiapkan kebijakan baru terkait tarif impor, yang akan berdampak pada sejumlah produk elektronik, termasuk ponsel pintar dan laptop. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengenaan tarif sektoral terhadap produk semikonduktor. Meskipun sebelumnya beberapa perangkat sempat dikecualikan dari tarif timbal balik era Trump, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak.

Sebelumnya, US Customs and Border Protection (CBP) mengumumkan daftar produk yang dikecualikan dari tarif tinggi, termasuk chip memori, komputer, dan komponen elektronik lainnya. Namun, menurut Lutnick, produk-produk tersebut akan diperlakukan secara berbeda dengan dimasukkan dalam kategori tersendiri yang dikenai tarif sektoral semikonduktor.

Kebijakan ini muncul setelah Presiden Trump membebaskan produk seperti ponsel pintar dan komputer dari tarif impor sebesar 145 persen yang diterapkan terhadap barang-barang dari Tiongkok. Bahkan, mereka juga dibebaskan dari tarif global sebesar 10 persen yang baru saja diberlakukan. Namun, dengan kebijakan baru ini, barang-barang tersebut akan tetap dikenai tarif dalam bentuk lain.

Pengecualian yang diumumkan CBP mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 12.01 EDT, mencakup juga perangkat seperti sel surya dan kartu memori. Pemerintah berharap, kebijakan ini bisa mendorong relokasi rantai pasok teknologi ke wilayah AS. Howard Lutnick menambahkan bahwa meskipun produk-produk itu tidak dimasukkan dalam tarif timbal balik, mereka tetap akan dikenai tarif semikonduktor dalam waktu dekat.

Von der Leyen Sambut Langkah Trump, EU Siap Perkuat Stabilitas Ekonomi Global

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menunda pemberlakuan tarif besar-besaran selama 90 hari. Ia menyebut langkah ini sebagai sinyal positif menuju kestabilan ekonomi dunia. Dalam pernyataan resminya pada Kamis, von der Leyen menegaskan pentingnya menciptakan situasi perdagangan yang dapat diprediksi agar rantai pasokan internasional tetap berjalan lancar. Menurutnya, tarif hanya menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha dan konsumen, sehingga ia kembali menyerukan kesepakatan “tarif nol-untuk-nol” antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Von der Leyen juga menekankan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan AS, demi menciptakan sistem perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Ia menyoroti upaya EU dalam memperluas kerja sama dagang dengan mitra global yang mencakup hampir 87 persen aktivitas perdagangan dunia. Di tengah dari tantangan ekonomi global, Eropa juga disebut tengah memperkuat pasar tunggal internalnya, yang dinilainya sebagai pilar utama ketahanan dan stabilitas ekonomi regional.

Meskipun Trump memberikan jeda penerapan tarif, China tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Bahkan, tarif terhadap negara tersebut justru dinaikkan hingga 125 persen. Menutup pernyataannya, von der Leyen memastikan bahwa Komisi Eropa akan terus bekerja keras demi melindungi kepentingan warga Eropa dan membawa benua tersebut keluar dari krisis dengan lebih kuat.

Eropa dan China Bahas Ketegangan Dagang Imbas Kebijakan Tarif AS

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyampaikan keprihatinannya kepada Perdana Menteri China, Li Qiang, dalam percakapan telepon terbaru mereka. Ia memperingatkan agar kedua belah pihak berhati-hati dan tidak terjebak dalam eskalasi lebih lanjut terkait ketegangan perdagangan akibat tarif impor Amerika Serikat. Von der Leyen menekankan bahwa solusi yang dinegosiasikan adalah satu-satunya jalan untuk menjaga stabilitas sistem perdagangan global yang adil, setara, dan berdasarkan aturan yang jelas.

Dalam pernyataan resmi Komisi Eropa, Ursula juga mengingatkan pentingnya stabilitas dan prediktabilitas dalam menjaga keseimbangan ekonomi dunia. Ia menyoroti peran strategis China dalam mencegah terjadinya pengalihan perdagangan yang dapat mengganggu pasar global. Bersama Perdana Menteri Li Qiang, mereka pun sepakat untuk membentuk mekanisme pemantauan atas potensi pengalihan perdagangan serta menyusun langkah respons yang tepat terhadap situasi tersebut.

Von der Leyen juga menekankan perlunya solusi struktural untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan bilateral. Ia mendesak China untuk memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk, layanan, dan bisnis asal Eropa. Dalam percakapan itu, Presiden Komisi Eropa kembali menegaskan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina, menekankan bahwa jalan menuju perdamaian harus ditentukan oleh Kyiv sendiri. Ia juga mendorong China untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendorong tercapainya proses perdamaian tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen, di luar tarif 20 persen sebelumnya, dan mengancam akan menaikkan hingga 50 persen jika China tidak menghentikan aksi balas dendam. Untuk produk dari Uni Eropa, Trump juga telah menetapkan tarif impor sebesar 20 persen.

Uni Eropa Siapkan Langkah Balasan atas Tarif Trump yang Mengancam Ekonomi Global

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan langkah balasan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif 20 persen pada produk-produk asal Eropa. Von der Leyen menyatakan bahwa blok Eropa siap merespons langkah ini dan sedang menyiapkan paket pertama yang akan ditujukan untuk merespons tarif baja yang dikenakan oleh AS. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Samarkand, ia juga menambahkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingan serta bisnis mereka apabila negosiasi dengan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, dilaporkan terus berkomunikasi dengan mitra-mitra Amerika guna mencari solusi terbaik. Pada hari Rabu, Trump mengumumkan kebijakan baru yang menerapkan tarif timbal balik pada barang-barang impor dari berbagai negara. Tarif dasar yang dikenakan adalah 10 persen, namun Trump menyatakan bahwa tarif tersebut akan lebih tinggi bagi negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat. Gedung Putih juga mengumumkan bahwa tarif 10 persen untuk semua impor asing akan mulai diterapkan pada 5 April 2025, sementara tarif yang lebih tinggi untuk negara dengan defisit perdagangan besar akan berlaku mulai 9 April 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya Trump untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan perdagangan dan memperkuat industri domestik Amerika Serikat.