Tag: Ukraina

Kanselir Jerman Akan Bahas Penyelesaian Perang Ukraina Bersama Presiden Terpilih Donald Trump

Berlin — Kanselir Jerman, Olaf Scholz, dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian perang Ukraina. Pertemuan ini akan diadakan dalam waktu dekat dan dipandang sebagai kesempatan penting untuk mengatur kerjasama antara Eropa dan Amerika dalam menciptakan solusi damai yang dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi jalan menuju gencatan senjata yang langgeng.

Kanselir Scholz, yang telah lama menjadi pendukung utama Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia, menegaskan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Scholz berharap untuk mendapatkan dukungan lebih dari Trump yang diperkirakan akan membawa kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dengan latar belakang pengalaman Trump dalam menangani kebijakan internasional, Scholz berharap pertemuan ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih efektif dan cepat.

Presiden terpilih, Donald Trump, telah mengungkapkan keinginannya untuk mengubah pendekatan Amerika Serikat terhadap perang Ukraina. Trump yang dikenal dengan pendekatan diplomatik yang lebih langsung dan sering kontroversial, mengatakan bahwa ia akan lebih fokus pada upaya untuk mencapai perdamaian dengan melibatkan lebih banyak dialog langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Keberadaan Trump sebagai pemimpin yang akan datang diharapkan memberi dorongan bagi solusi baru yang lebih inklusif dan berbasis pada hasil nyata.

Peran Jerman dan Amerika Serikat dalam menangani perang Ukraina sangatlah krusial. Jerman, sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa, telah berperan dalam memberikan bantuan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina, sementara Amerika Serikat memberikan dukungan serupa. Melalui pembicaraan ini, kedua negara berharap dapat menciptakan sebuah kesepakatan yang akan menghentikan eskalasi lebih lanjut dari konflik ini, sekaligus mengurangi ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.

Pertemuan antara Kanselir Scholz dan Presiden terpilih Donald Trump pada bulan Desember 2024 memberikan harapan baru bagi penyelesaian perang Ukraina. Meskipun tantangan besar masih ada, kedua pemimpin ini diharapkan dapat menemukan titik temu yang membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Langkah ini juga menunjukkan komitmen kuat dari Jerman dan Amerika Serikat dalam mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan.

Rusia Pecat Komandan Pasukan Karena Beri Laporan Palsu Tentang Kemajuan Perang Di Ukraina

Pada 26 November 2024, Rusia mengumumkan pemecatan salah satu komandan pasukannya setelah ia terbukti memberikan laporan palsu mengenai kemajuan perang di Ukraina. Keputusan ini diambil oleh pihak militer Rusia setelah penyelidikan internal yang mengungkapkan bahwa komandan tersebut secara sengaja melaporkan kemajuan yang jauh lebih positif daripada realitas di lapangan. Pemecatan ini menambah ketegangan internal di tubuh militer Rusia yang semakin tertekan dengan pertempuran sengit di Ukraina.

Komandan yang dipecat tersebut, yang tidak disebutkan namanya, dilaporkan telah menyampaikan informasi yang salah mengenai keberhasilan pasukannya dalam beberapa operasi penting di wilayah Donbas dan wilayah timur Ukraina. Laporan palsu ini diyakini telah menyesatkan pimpinan tinggi militer dan pemerintah Rusia tentang situasi di medan perang, yang akhirnya berisiko merugikan strategi dan keputusan militer lebih lanjut. Beberapa analis menyatakan bahwa laporan yang tidak akurat ini berpotensi mengarah pada kesalahan taktis yang lebih besar.

Pemecatan ini menunjukkan ketidakpuasan tinggi di kalangan pimpinan militer Rusia terhadap kegagalan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pasukan di Ukraina. Pemberhentian ini juga berdampak pada moral pasukan yang semakin tertekan setelah berbulan-bulan pertempuran yang intens. Banyak pihak yang khawatir bahwa ketidakmampuan dalam memberikan laporan yang jujur dan akurat mencerminkan masalah lebih besar dalam kepemimpinan dan pengelolaan pasukan Rusia di medan perang.

Setelah pemecatan, militer Rusia mengumumkan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan apakah ada pejabat lain yang terlibat dalam penipuan laporan ini. Beberapa sumber dari dalam militer Rusia menyebutkan bahwa masalah seperti ini bukanlah hal baru, dengan dugaan adanya upaya untuk menutupi kekalahan dan kesulitan yang dihadapi pasukan di Ukraina. Sementara itu, reaksi internasional terhadap pemecatan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa perang di Ukraina tidak berjalan sesuai dengan harapan Rusia, dan situasi di lapangan semakin sulit.

China Kembali Serukan Deeskalasi Konflik Ukraina

Pada 19 November 2024, China kembali menegaskan posisi diplomatiknya terkait perang Ukraina yang terus berlangsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengungkapkan bahwa Beijing tetap berharap ada langkah-langkah yang konkret untuk menurunkan ketegangan dan mencapai perdamaian melalui dialog. China, yang selama ini memainkan peran sebagai penengah dalam banyak konflik internasional, menekankan pentingnya deeskalasi dan penyelesaian politik sebagai jalan keluar terbaik dari konflik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini.

Dalam pernyataannya, China mengingatkan bahwa penyelesaian perang Ukraina harus melibatkan semua pihak yang terlibat, dengan menghormati integritas wilayah dan kedaulatan negara. Meskipun China tidak secara langsung mengkritik pihak mana pun dalam konflik ini, Beijing menekankan bahwa setiap tindakan yang memperburuk situasi hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina. China telah berulang kali menyerukan agar negara-negara besar mengedepankan diplomasi dan menghindari eskalasi lebih lanjut yang berpotensi membawa dampak global yang lebih luas.

Sebagai salah satu kekuatan besar dunia, China memiliki pengaruh yang signifikan dalam diplomasi internasional. Meskipun Beijing tidak terlibat langsung dalam konflik ini, China berperan aktif dalam menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak, baik dengan Rusia maupun negara-negara Barat. Posisi ini memungkinkan China untuk memainkan peran penting dalam upaya mediasi, meskipun tantangan besar tetap ada mengingat dinamika geopolitik yang terus berkembang.

China juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya-upaya internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Beijing berharap dapat berperan lebih aktif dalam meredakan ketegangan yang ada, dengan harapan bahwa dunia akan lebih mengedepankan diplomasi daripada kekerasan. Dalam jangka panjang, China berencana untuk terus memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan dan kedamaian dunia, sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang berfokus pada dialog dan kerjasama multilateral.

Kanselir Jerman Hubungi Putin Di Tengah Ketegangan Perang Ukraina

Pada 16 November 2024, Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk membahas perkembangan terbaru dalam konflik Rusia-Ukraina. Pembicaraan ini berlangsung di tengah ketegangan yang semakin memuncak, dengan Rusia terus melancarkan serangan besar di wilayah Ukraina. Scholz mengungkapkan bahwa tujuan utama dari telepon tersebut adalah untuk mendiskusikan kemungkinan penghentian permusuhan dan mencari solusi diplomatik untuk meredakan situasi yang semakin kompleks.

Namun, langkah Kanselir Scholz mendapat reaksi keras dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Zelensky menyatakan kekecewaannya karena merasa bahwa pembicaraan tersebut memberikan legitimasi bagi Rusia tanpa ada kemajuan nyata dalam menghentikan agresi militer terhadap Ukraina. Presiden Ukraina menganggap dialog langsung dengan Putin tanpa syarat hanya akan memperpanjang perang dan mengorbankan nyawa lebih banyak warga sipil. Ia juga menekankan bahwa Ukraina telah mengajukan tuntutan yang jelas terkait penghentian serangan, dan membangun dialog dengan Rusia dianggap tidak produktif jika Rusia tidak menunjukkan niat untuk berdamai.

Tindakan Jerman untuk mengadakan pembicaraan dengan Putin memunculkan ketegangan dalam diplomasi Eropa. Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Polandia dan negara-negara Baltik, mengkritik keputusan ini, menilai bahwa dialog dengan Rusia dapat memicu rasa frustasi di Ukraina yang tengah berjuang mempertahankan kedaulatannya. Sementara itu, sejumlah analis politik menganggap bahwa Scholz mencoba membuka peluang untuk mempercepat proses perdamaian, meski dengan risiko menambah ketegangan dengan sekutu Ukraina di Eropa.

Perang Menggila, Ukraina Siap Hadapi Pasukan Korea Utara Di Kursk Rusia

Pada 1 November 2024, ketegangan antara Ukraina dan sekutu-sekutunya dengan Korea Utara semakin meningkat setelah adanya laporan bahwa pasukan Korea Utara akan dikerahkan di wilayah Kursk, Rusia. Situasi ini menambah kompleksitas konflik yang sudah berlangsung lama di Ukraina.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Korea Utara ke garis depan di Kursk, yang berbatasan dengan Ukraina. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat posisi militer Rusia dalam menghadapi serangan dari Ukraina. Keputusan ini menimbulkan keprihatinan besar di kalangan analis internasional mengenai kemungkinan eskalasi konflik.

Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa mereka siap untuk menghadapi ancaman baru dari pasukan Korea Utara. Juru bicara militer Ukraina menegaskan bahwa mereka telah meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata untuk merespons setiap potensi serangan. Hal ini mencerminkan komitmen Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Pengembangan ini menarik perhatian luas dari komunitas internasional. Banyak negara khawatir bahwa keterlibatan Korea Utara dalam konflik ini dapat memperburuk situasi, dengan potensi dampak global yang lebih besar. Beberapa analis memperingatkan bahwa kombinasi strategi militer Rusia dan Korea Utara bisa menghasilkan skenario yang sangat berbahaya.

Menyusul peningkatan ketegangan ini, berbagai organisasi internasional dan negara-negara di kawasan telah menyerukan perlunya dialog dan diplomasi. Mereka menekankan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya cara untuk mencegah krisis lebih lanjut. Panggilan ini mencerminkan keinginan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar dan memulihkan stabilitas di wilayah tersebut.

Situasi ini menunjukkan betapa rentannya keadaan di Eropa Timur dan perlunya perhatian dunia untuk mencegah eskalasi konflik yang bisa berdampak luas. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mencari jalan keluar yang damai untuk menyelesaikan perbedaan.

Bos JP Morgan: Perang Dunia III Telah Dimulai!

CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, mengungkapkan pandangan yang cukup mengejutkan dengan menyatakan bahwa Perang Dunia III mungkin telah dimulai. Menurutnya, konflik yang berlangsung di beberapa wilayah seperti Ukraina dan Timur Tengah bukan lagi sekadar perselisihan regional, melainkan telah mencapai skala global.

“Perang Dunia III mungkin sudah berjalan, dengan pertempuran yang melibatkan beberapa negara secara terkoordinasi,” ujar Dimon saat berbicara kepada Institute of International Finance.

Dimon menambahkan bahwa ketegangan yang melibatkan negara-negara seperti Rusia, China, Iran, dan Korea Utara menunjukkan adanya “poros kekuatan” yang ingin menantang tatanan dunia yang kooperatif. Ia mengingatkan bahwa risiko eskalasi global perlu disadari oleh para pemimpin keuangan internasional.

“Negara-negara ini tidak menunggu lama untuk bertindak. Bahayanya sangat nyata jika melihat sejarah,” paparnya. Dimon juga menyoroti bahwa ancaman ini bahkan lebih besar daripada kekhawatiran tentang perekonomian global atau perubahan iklim.

Ketegangan Terus Meningkat di Berbagai Wilayah

Jenderal Charles Flynn dari Angkatan Darat AS juga menyuarakan keprihatinannya akan bahaya dari kolaborasi antara negara-negara otoriter yang dapat memicu ketegangan global. Ia memperingatkan bahwa beberapa konflik regional yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah dapat memiliki dampak besar jika merembet ke wilayah lain seperti Asia.

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menginstruksikan pasukan roket nuklirnya untuk meningkatkan persiapan perang, menambah ketegangan di kawasan Taiwan. Beijing telah melakukan serangkaian demonstrasi militer di sekitar pulau tersebut, yang diklaim sebagai bagian dari wilayahnya.

Di sisi lain, Rusia terus mengirimkan peringatan mengenai kesiapannya menggunakan senjata nuklir, khususnya terhadap serangan dari pihak Barat yang mendukung Ukraina.

Kerja Sama Otoriter untuk Menantang Dunia

Beberapa laporan menunjukkan bahwa hubungan antara Rusia, Iran, China, dan Korea Utara semakin erat dalam memberikan dukungan militer satu sama lain. Rusia, misalnya, telah menerima bantuan drone jarak jauh dari Iran dan bahkan tengah melakukan negosiasi untuk memperkuat sistem misilnya. Di sisi lain, Korea Utara telah menyuplai artileri untuk Rusia guna mendukung invasinya di Ukraina.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa “Poros Otoriter” tersebut semakin solid. Para analis dari Brookings Institution berpendapat bahwa dukungan Korea Utara terhadap Rusia berpotensi menginspirasi negara-negara lain untuk memperkuat aliansi militer mereka, terutama dalam menghadapi ancaman dari negara-negara Barat.

Implikasi Ekonomi dari Konflik yang Meningkat

Dampak dari konflik-konflik ini tidak hanya mengancam stabilitas politik tetapi juga akan menghantam ekonomi global. Laporan dari Bloomberg Economics memperingatkan bahwa jika konflik global meluas, kerugian terhadap perekonomian dunia dapat mencapai sekitar USD10 triliun, atau setara dengan 10 persen dari PDB global.

Dalam era yang semakin saling terhubung, setiap negara berpotensi merasakan dampaknya. Oleh karena itu, para pemimpin dunia perlu mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menjaga stabilitas global dan menghindari bencana yang lebih besar di masa depan.

Rusia Janji Hancurkan Pabrik Senjata Jerman Di Ukraina

Pada tanggal 27 Oktober 2024, Rusia mengeluarkan pernyataan tegas mengenai rencananya untuk menghancurkan pabrik senjata Jerman yang beroperasi di Ukraina. Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan dalam konflik yang telah berlangsung sejak 2014, dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Rusia menuduh pabrik senjata tersebut berkontribusi pada upaya militer Ukraina, yang mereka anggap sebagai ancaman langsung. Menurut pejabat militer Rusia, keberadaan pabrik tersebut tidak hanya melayani kebutuhan pertahanan Ukraina, tetapi juga memperpanjang konflik yang telah menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa Rusia berfokus pada target yang dianggap krusial untuk menghentikan dukungan militer Barat kepada Ukraina.

Pernyataan Rusia mendapat reaksi cepat dari pemerintah Jerman. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan bahwa ancaman tersebut tidak dapat diterima dan menekankan komitmen mereka untuk mendukung Ukraina. Jerman, yang telah memberikan bantuan militer signifikan kepada Ukraina, menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung integritas teritorial negara tersebut, menunjukkan ketegangan diplomatik yang terus meningkat.

Langkah Rusia ini berpotensi memicu reaksi dari negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa, yang mungkin merasa terancam oleh aksi militer Rusia. Para analis memprediksi bahwa jika Rusia melaksanakan rencana ini, konflik dapat semakin meluas, yang bisa menyebabkan dampak global, termasuk peningkatan krisis pengungsi dan gangguan ekonomi di Eropa.

Dengan meningkatnya ancaman dan ketegangan di kawasan tersebut, masa depan Ukraina dan hubungan internasional di Eropa semakin tidak pasti. Komunitas internasional akan terus memantau situasi ini, berharap untuk solusi damai yang dapat mengakhiri konflik dan mengurangi risiko eskalasi lebih lanjut. Keputusan yang diambil oleh Rusia dalam beberapa minggu mendatang akan menjadi kunci bagi arah konflik ini.

Vladimir Putin Sebut Rusia Tak Akan Buat Konsesi Untuk Akhiri Perang Ukraina

Pada 26 Oktober 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan membuat konsesi dalam upaya untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas pemerintah Rusia terhadap tuntutan internasional dan menegaskan komitmen Moskow untuk mempertahankan posisinya. Dengan pernyataan ini, Putin memberikan sinyal bahwa negosiasi damai masih jauh dari kata sepakat.

Putin menjelaskan bahwa Rusia akan terus mempertahankan kepentingan nasionalnya dan menolak setiap bentuk tekanan dari pihak luar. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa negara-negara barat tidak memahami situasi di Ukraina dan berusaha memaksakan pandangan mereka. Hal ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Rusia dan negara-negara barat yang mendukung Ukraina, serta menunjukkan betapa sulitnya jalan menuju perdamaian.

Selain itu, Putin menekankan pentingnya stabilitas di kawasan dan mengklaim bahwa upaya untuk mendorong Rusia mundur hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik. Ia percaya bahwa konsesi dari pihak Rusia akan menandakan kelemahan, yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawannya. Sikap ini dapat meningkatkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga dan memunculkan potensi eskalasi ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut.

Pernyataan Putin juga diiringi dengan penegasan bahwa Rusia akan terus meningkatkan kapasitas militernya dan berinvestasi dalam pertahanan. Ini mencerminkan strategi jangka panjang Rusia untuk memperkuat posisi militernya, meskipun situasi di medan perang terus berubah. Keputusan ini dapat berimplikasi pada kebijakan keamanan di Eropa dan global, dengan potensi dampak yang lebih luas bagi stabilitas internasional.

Sebagai penutup, penegasan Putin tentang ketidakbersediaan Rusia untuk membuat konsesi menciptakan tantangan baru bagi upaya diplomasi. Masyarakat internasional diharapkan untuk terus memantau perkembangan ini, mengingat konsekuensi yang mungkin timbul dari ketegangan yang berkepanjangan. Pencarian solusi damai menjadi semakin mendesak, namun jalan menuju kesepakatan tampaknya masih panjang dan penuh rintangan.

Korsel Klaim 3.000 Tentara Korut Ke Rusia Untuk Perang Lawan Ukraina

Seoul – Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan bahwa sekitar 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia untuk berpartisipasi dalam konflik yang berlangsung di Ukraina. Pernyataan ini menambah kekhawatiran akan eskalasi ketegangan di kawasan tersebut dan dampaknya terhadap keamanan regional.

Pihak intelijen Korea Selatan mencatat bahwa pengiriman tentara tersebut terjadi dalam konteks meningkatnya dukungan militer antara Rusia dan Korea Utara. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat posisi Rusia di medan perang, sementara Korea Utara berusaha mendapatkan dukungan materiil dan logistik dalam menghadapi sanksi internasional.

Keterlibatan tentara Korea Utara di Ukraina dikhawatirkan akan mengubah dinamika konflik yang sudah rumit ini. Para analis memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing dapat memicu reaksi balasan dari negara-negara Barat dan meningkatkan risiko konfrontasi yang lebih luas. “Situasi ini sangat berpotensi memperburuk ketegangan yang sudah ada,” ungkap seorang analis pertahanan.

Korea Selatan juga menyuarakan keprihatinan tentang dampak dari pengiriman tentara ini terhadap stabilitas keamanan di Asia. Jika konflik di Ukraina semakin meluas, maka bisa saja memicu perubahan dalam strategi pertahanan di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini bisa mempengaruhi hubungan antara negara-negara di kawasan, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.

Pemerintah Korea Selatan mengajak komunitas internasional untuk meningkatkan upaya diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut. “Kami perlu memastikan bahwa semua pihak berkomitmen untuk dialog dan penyelesaian damai terhadap konflik ini,” kata juru bicara pemerintah.

Pernyataan tentang pengiriman 3.000 tentara Korea Utara ke Rusia menyoroti risiko baru dalam konflik Ukraina yang sedang berlangsung. Dengan semakin banyaknya keterlibatan pihak ketiga, penting bagi negara-negara terkait untuk melakukan langkah-langkah preventif guna menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan.

Kekhawatiran AS Terhadap Penggunaan Rudal Jarak Jauh Ukraina

Badan intelijen Amerika Serikat (AS) mengekspresikan keprihatinan terkait kemungkinan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok oleh Washington untuk menyerang dalam wilayah Rusia. Mereka khawatir bahwa langkah ini dapat memicu serangan balasan dari Rusia terhadap pangkalan militer AS di berbagai belahan dunia. Dalam penilaian yang dirilis oleh New York Times pada Kamis (27/9/2024), meskipun Ukraina diberi izin untuk menggunakan rudal tersebut, dampaknya terhadap perang mungkin tidak signifikan mengingat jumlahnya yang terbatas.

Lebih jauh lagi, setelah serangan awal Ukraina menggunakan misil jarak jauh, Rusia diperkirakan akan memindahkan fungsi militer yang penting ke lokasi yang lebih aman, menyulitkan Ukraina untuk mencapai tujuan militer mereka. Penilaian intelijen AS menyatakan bahwa keputusan ini berisiko tinggi, karena dapat memicu “serangan berbahaya dari Moskow terhadap aset militer AS di seluruh dunia.” Respons Rusia yang mungkin terjadi bisa berkisar dari aksi sabotase di fasilitas Eropa hingga serangan langsung terhadap pangkalan militer AS dan Eropa.

Para pejabat AS percaya bahwa jika Rusia memutuskan untuk membalas, mereka kemungkinan akan melakukannya secara “diam-diam,” menghindari serangan terbuka demi meminimalkan risiko konflik yang lebih luas. Aliansi internasional telah menyuplai Ukraina dengan tiga tipe sistem rudal jarak jauh: ATACMS yang diproduksi di negeri Paman Sam, Storm Shadows buatan Inggris, dan rudal SCALP asal Prancis. Kyiv telah berulang kali memanfaatkan sistem ini untuk menyerang infrastruktur dan menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil di Crimea serta wilayah-wilayah lain yang dikuasai Rusia.