Kejaksaan Malaysia resmi mencabut beberapa dakwaan korupsi yang sebelumnya dikenakan kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak terkait dengan kasus skandal keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Keputusan ini mengejutkan publik, mengingat besarnya skala skandal 1MDB yang telah mengguncang dunia keuangan global selama beberapa tahun terakhir.
Pencabutan dakwaan ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung Malaysia setelah dilakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah bukti dan prosedur hukum dalam kasus tersebut. Keputusan ini mencakup beberapa tuduhan yang mengaitkan Najib dengan penyelewengan dana negara melalui 1MDB. Pihak Kejaksaan mengungkapkan bahwa meskipun dakwaan utama telah dicabut, mereka tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap aspek-aspek lain yang masih relevan.
Skandal 1MDB pertama kali terungkap pada tahun 2015 dan segera menarik perhatian internasional. 1MDB, yang didirikan untuk mengelola dana investasi negara Malaysia, dilaporkan telah mengalami penyelewengan dana sebesar miliaran dolar AS. Najib Razak sebagai perdana menteri saat itu diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan politis. Kasus ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Malaysia dan memicu protes besar di dalam negeri.
Pencabutan dakwaan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari kelompok oposisi dan aktivis yang menuntut keadilan. Banyak yang menganggap keputusan ini sebagai langkah mundur dalam upaya untuk menuntut pertanggungjawaban atas salah kelola keuangan negara. Meskipun demikian, para pengacara Najib Razak menyambut baik keputusan ini sebagai kemenangan hukum, meski mereka tetap berjanji untuk mematuhi proses hukum yang ada.
Keputusan ini diperkirakan akan memengaruhi stabilitas politik di Malaysia. Skandal 1MDB telah menjadi isu utama dalam pemilihan umum sebelumnya, dan pencabutan dakwaan ini bisa mempengaruhi pandangan publik terhadap pemerintahan yang sekarang. Bagi pemerintah Malaysia, keputusan ini akan menjadi ujian bagi kredibilitasnya dalam menangani kasus korupsi besar dan memastikan sistem hukum yang adil.
