Stok Makanan di Gaza Hanya Cukup untuk Dua Pekan, Warga Terancam Kelaparan

Masyarakat Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan yang semakin mendesak. Program Pangan Dunia (WFP) yang dikelola oleh PBB mengungkapkan bahwa persediaan makanan yang ada di Gaza hanya cukup untuk bertahan selama dua pekan ke depan.

Menurut WFP, mereka memiliki sekitar 5.700 ton bahan pangan yang tersisa di Gaza, yang diperkirakan akan mendukung operasi mereka selama maksimal dua minggu.

Sejak pekan lalu, serangan Israel di wilayah Palestina kembali meningkat. PBB melaporkan bahwa 142 ribu orang telah mengungsi dalam tujuh hari terakhir.

WFP menyatakan kesulitan dalam membawa pasokan makanan baru ke Gaza karena jalur perbatasan yang digunakan untuk pengiriman bantuan telah ditutup oleh pasukan Israel.

WFP juga menambahkan bahwa ratusan ribu warga Gaza terancam kelaparan dan kekurangan gizi, dengan semakin menipisnya stok makanan kemanusiaan, sementara akses untuk bantuan masih terhambat. Selain itu, meningkatnya aktivitas militer di Gaza telah mengganggu distribusi bantuan pangan dan membahayakan nyawa pekerja kemanusiaan.

Meski demikian, WFP berkomitmen untuk terus berusaha mengirimkan bantuan pangan kepada warga Gaza dan menargetkan untuk mendistribusikan paket makanan kepada setengah juta orang, yang masing-masing paket diharapkan bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga selama sekitar seminggu.

Pejabat Israel juga melaporkan bahwa operasi militer baru bertujuan untuk menekan Hamas dalam upaya membebaskan para sandera yang masih berada di Gaza, setelah pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata gagal.

Spanyol Dorong Sanksi bagi Penghalang Solusi Dua Negara di Konflik Israel-Palestina

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi bagi siapa pun yang berusaha menghambat tercapainya solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam wawancara dengan TVE pada Kamis, Albares menegaskan bahwa negaranya telah secara sepihak menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Yahudi di Tepi Barat dan membawa isu ini ke tingkat Uni Eropa (EU). Spanyol, bersama Irlandia, juga mendorong EU untuk meninjau kembali Kesepakatan Asosiasi dengan Israel karena dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut.

Albares menegaskan bahwa Spanyol menolak keras pengusiran warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, serta mengecam segala rencana yang berupaya merelokasi mereka, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Pernyataannya muncul setelah anggota parlemen Basque, Aitor Esteban, menyebut rencana Israel membentuk lembaga relokasi bagi warga Gaza sebagai tindakan genosida. Namun, Albares menegaskan bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai genosida adalah wewenang badan hukum internasional.

Ia menambahkan bahwa Spanyol turut serta dalam gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menentukan apakah tindakan Israel di Gaza termasuk genosida. Selain itu, Spanyol juga baru saja memberikan dana sebesar 5 juta euro (sekitar Rp89,3 miliar) kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna membantu penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang oleh Israel. Meski demikian, Albares menegaskan bahwa diplomasi dengan Israel tetap harus dipertahankan karena solusi dua negara membutuhkan keterlibatan penuh dari kedua pihak.

Tragedi di Laut Merah: Kapal Selam Wisata Tenggelam, Enam Wisatawan Rusia Tewas

Sebuah insiden tragis terjadi di lepas pantai Hurghada, Laut Merah, Mesir, ketika sebuah kapal selam wisata mengalami kecelakaan fatal pada Kamis. Dalam peristiwa tersebut, enam wisatawan asal Rusia dilaporkan tewas, sementara 39 penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Gubernur Laut Merah, Amr Hanafi, memastikan bahwa tidak ada korban hilang dalam kejadian tersebut dan menegaskan bahwa kapal selam tersebut memiliki izin resmi serta diawaki oleh kru bersertifikat.

Pemerintah kegubernuran Laut Merah mengonfirmasi bahwa seluruh korban tewas merupakan warga negara Rusia. Sementara itu, kapal selam naas tersebut membawa total 50 orang, termasuk 45 wisatawan asing yang berasal dari Rusia, India, Norwegia, dan Swedia. Kapal selam itu sendiri dikendalikan oleh lima awak asal Mesir. Upaya koordinasi dengan berbagai kedutaan dan otoritas terkait terus dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan administratif dan medis bagi para korban terpenuhi. Pihak berwenang juga sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, apakah disebabkan oleh faktor teknis, cuaca, atau kesalahan manusia.

Kejadian ini menjadi pukulan bagi industri wisata bawah laut di Mesir, yang terkenal dengan keindahan Laut Merah sebagai destinasi favorit para penyelam dan wisatawan. Insiden ini menambah kekhawatiran terkait standar keselamatan bagi wisatawan yang mengikuti tur bawah laut. Meskipun pihak berwenang telah memastikan bahwa kapal selam tersebut beroperasi sesuai dengan regulasi, insiden ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai aspek keselamatan dalam wisata bawah laut. Dengan tragedi ini, diharapkan evaluasi lebih lanjut dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang, termasuk peningkatan pengawasan terhadap operasional kapal selam wisata serta peningkatan pelatihan keselamatan bagi awak dan penumpang.

Keletihan Warga Gaza Terhadap Konflik, Ratusan Orang Turun ke Jalan

Pada Selasa malam, 25 Maret 2025, terjadi aksi protes besar di Gaza Utara, Palestina, tepatnya di Beit Lahia, dekat Rumah Sakit Indonesia. Para demonstran, yang tidak dikenal identitasnya, mengangkat suara menentang Hamas dan menyerukan agar perang dengan Israel segera dihentikan. Beberapa rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan para peserta meneriakkan kata-kata seperti “Hamas keluar” dan “Hamas teroris.”

Protes ini terjadi setelah serangan udara Israel yang intensif, yang berlangsung hampir dua bulan setelah gencatan senjata sebelumnya. Para demonstran membawa spanduk yang bertuliskan “Hentikan perang” dan “Kami ingin hidup damai.”

Dilaporkan oleh BBC, meskipun gencatan senjata sempat berlangsung, Israel kembali melanjutkan operasi militernya, dan Hamas menuduh Israel mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Sejak dimulainya operasi militer Israel, banyak warga Palestina yang kehilangan nyawa, dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi.

Sebagian besar seruan demonstrasi ini disebarkan melalui aplikasi Telegram. Salah seorang peserta aksi mengatakan, “Saya tidak tahu siapa yang mengorganisir protes ini. Saya ikut serta untuk menyampaikan pesan dari rakyat: Cukup sudah dengan perang ini.” Ada juga laporan bahwa anggota keamanan Hamas yang menyamar dengan pakaian sipil mencoba membubarkan aksi protes tersebut.

Sejumlah warga Gaza, termasuk seorang pria bernama Majdi, mengungkapkan kelelahan mereka terhadap konflik yang terus berlarut-larut, dengan bertanya, “Jika meninggalkan kekuasaan di Gaza adalah solusi, mengapa Hamas tidak menyerahkannya demi melindungi rakyat?”

Protes juga meletus di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Barat, dengan demonstran membakar ban dan menginginkan berakhirnya perang. Banyak warga Gaza percaya bahwa protes ini akan menyebar lebih luas karena keletihan masyarakat akibat penderitaan yang tak kunjung berakhir.

Tragedi Latihan Militer: Empat Tentara AS Ditemukan Tewas di Lithuania

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengonfirmasi bahwa empat tentara Amerika Serikat yang sebelumnya dilaporkan hilang saat latihan militer di Lithuania telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan Rutte saat berbicara di Warsawa, Polandia, pada Rabu. Ia menyebut bahwa detail lengkap mengenai insiden tersebut masih belum diketahui, tetapi mengungkapkan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat para korban.

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Lithuania menerima laporan tentang hilangnya empat tentara AS beserta satu kendaraan pelacak dalam latihan yang berlangsung di wilayah timur negara itu. Merespons laporan tersebut, pasukan Lithuania bersama dengan beberapa negara lain segera mengerahkan tim pencarian, termasuk penggunaan helikopter, untuk menemukan mereka. Setelah pencarian intensif, para tentara akhirnya ditemukan, namun sayangnya dalam keadaan tidak bernyawa.

Insiden ini menambah daftar tragedi dalam latihan militer internasional yang sering kali menghadapi risiko tinggi. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan bahaya yang dihadapi para personel militer dalam menjalankan tugas mereka. Latihan militer yang dilakukan di berbagai negara bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan memperkuat kerja sama antarnegara, tetapi peristiwa ini menunjukkan bahwa faktor keamanan tetap menjadi tantangan utama.

Hingga saat ini, penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Beberapa pihak menduga adanya faktor cuaca ekstrem atau kesalahan teknis yang mungkin berkontribusi dalam insiden ini. NATO dan pemerintah AS dikabarkan akan bekerja sama dengan pihak berwenang Lithuania untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Houthi Klaim Serang Kapal Induk AS Dan Target Militer Di Tel Aviv

Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melancarkan serangan terbaru terhadap kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah serta sejumlah target militer di Tel Aviv, Israel, pada Rabu (26/3) pagi waktu setempat. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, menyatakan bahwa serangan rudal dan drone yang dilakukan dalam beberapa jam terakhir menyasar kapal perang AS, termasuk USS Harry S. Truman, yang mereka tuduh sebagai pusat serangan terhadap wilayah mereka.

Menurut Sarea, konfrontasi dengan militer AS berlangsung selama berjam-jam, dan pihaknya bertekad untuk terus melawan serangan udara Amerika di wilayah Yaman utara yang dikuasai Houthi. Hingga saat ini, pihak militer AS belum memberikan tanggapan terkait klaim tersebut. Selain menargetkan kapal perang AS, Houthi juga mengaku telah meluncurkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer di Tel Aviv menggunakan beberapa drone. Sarea menegaskan bahwa serangan ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza serta bagian dari kampanye mereka menekan Israel hingga konflik di wilayah tersebut berakhir.

Sementara itu, pada Selasa malam, al-Masirah TV melaporkan bahwa pasukan AS melancarkan tujuh serangan udara di Provinsi Saada, yang merupakan basis utama kelompok Houthi di Yaman utara. Namun, belum ada informasi mengenai korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan udara ini merupakan bagian dari operasi militer AS yang mulai dilaksanakan sejak pertengahan Maret untuk menghadapi ancaman Houthi di kawasan tersebut.

Kelompok Houthi sebelumnya telah berjanji akan terus menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel serta infrastruktur militernya sebagai bentuk pembalasan terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Amerika dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Dengan eskalasi ketegangan yang semakin meningkat, situasi di Laut Merah dan Timur Tengah masih terus menjadi perhatian dunia internasional.

AS Capai Kesepakatan Strategis dengan Rusia dan Ukraina untuk Stabilitas di Laut Hitam

Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina untuk memastikan keamanan pelayaran di Laut Hitam, mencegah penggunaan kekuatan, serta melarang pemanfaatan kapal komersial untuk kepentingan militer. Pernyataan ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Selasa (25/3), setelah serangkaian pembicaraan tingkat teknis yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 23-25 Maret. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko konflik di wilayah perairan strategis tersebut, yang selama ini menjadi titik ketegangan akibat perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam negosiasi terpisah antara AS dengan masing-masing pihak, Washington menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi dialog demi mencapai solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Kesepakatan yang tercapai juga mencakup larangan serangan terhadap fasilitas energi kedua negara, sebagai langkah untuk mengurangi eskalasi konflik yang telah menyebabkan dampak besar terhadap pasokan energi global. AS juga berkomitmen untuk terus berperan sebagai mediator dalam memastikan bahwa kesepakatan ini dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam perundingan antara AS dan Rusia, disepakati bahwa AS akan membantu Rusia mendapatkan kembali akses ke pasar ekspor pertanian dan pupuk global, menurunkan biaya asuransi maritim, serta meningkatkan akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi serupa. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan ekonomi yang muncul akibat sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Moskow. Sementara itu, dalam diskusi AS-Ukraina, Washington kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang telah dipindahkan secara paksa akibat konflik yang berkepanjangan.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas regional dan menunjukkan upaya diplomasi AS dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan ketegangan di Laut Hitam dapat berkurang dan jalur perdagangan utama tetap beroperasi dengan aman. Namun, efektivitas kesepakatan ini masih akan diuji oleh dinamika politik dan militer di lapangan, serta komitmen masing-masing pihak dalam menjalankan poin-poin yang telah disepakati.

Kesepakatan AS-Ukraina: Menjaga Laut Hitam Tetap Aman dan Bebas Konflik

Amerika Serikat dan Ukraina telah mencapai kesepakatan penting untuk memastikan keamanan navigasi di Laut Hitam. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada Selasa (25/3), kedua negara menegaskan komitmen mereka untuk mencegah penggunaan kekuatan serta memastikan kapal komersial tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Kesepakatan ini muncul setelah pertemuan delegasi dari kedua negara di Arab Saudi pada 23-25 Maret.

Sebagai bagian dari perjanjian ini, AS juga menegaskan dukungannya terhadap pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa. Kedua negara sepakat untuk terus berupaya mencapai perdamaian yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk mengembangkan langkah-langkah guna menerapkan kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terkait larangan serangan terhadap fasilitas energi kedua negara.

AS dan Ukraina juga menyambut baik peran negara ketiga dalam membantu implementasi perjanjian terkait energi dan keamanan maritim. Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menegaskan bahwa penghentian korban jiwa dalam konflik Rusia-Ukraina adalah prioritas utama, dan AS akan terus berupaya memfasilitasi negosiasi demi solusi damai sesuai kesepakatan di Riyadh.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa Ukraina akan menganggap pergerakan kapal militer Rusia di bagian timur Laut Hitam sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Jika terjadi pelanggaran, Kiev berhak untuk membela diri. Umerov juga menekankan perlunya konsultasi teknis tambahan untuk menyempurnakan detail perjanjian ini agar dapat diterapkan secara efektif.

Elon Musk Sebut Vandalisme terhadap Tesla sebagai Aksi Terorisme

Elon Musk, miliarder sekaligus pengusaha teknologi asal Amerika Serikat, mengecam serangkaian aksi vandalisme yang menargetkan perusahaan mobil listriknya, Tesla. Ia dengan tegas menyebut serangan tersebut sebagai tindakan terorisme. Melalui platform X, Musk mengungkapkan kekhawatirannya atas meningkatnya serangan terhadap perusahaannya, termasuk penembakan ke toko-toko Tesla serta pembakaran stasiun pengisian daya Supercharger. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus ditindak secara tegas.

Pada Senin (24/3), sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa pihak kepolisian menemukan beberapa perangkat pembakar yang sengaja ditinggalkan di sebuah dealer Tesla yang berlokasi di Austin, Texas. Beruntung, kepolisian berhasil mengamankan perangkat berbahaya tersebut sebelum sempat digunakan, sehingga tidak terjadi insiden yang lebih parah. Namun, kejadian ini menambah daftar panjang serangan terhadap Tesla, yang menurut laporan telah terjadi di sedikitnya 13 negara bagian dalam beberapa pekan terakhir. Banyak yang berspekulasi bahwa aksi vandalisme ini bukanlah serangan acak, melainkan bagian dari kampanye terorganisir yang bertujuan untuk merusak reputasi serta operasional Tesla.

Jaksa Agung Pamela Bondi memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, menyebutnya sebagai bentuk terorisme domestik yang harus ditindak tegas. Ia juga menegaskan bahwa Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas Tesla. Jika terbukti bersalah, para pelaku bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun. Bondi menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan atau perusakan yang dilakukan dengan motif politik maupun ekonomi.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan tanggapannya terkait gelombang serangan terhadap Tesla. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (21/3), Trump mengusulkan agar individu yang bertanggung jawab atas aksi vandalisme ini dikirim ke penjara di El Salvador, yang dikenal memiliki sistem penahanan yang sangat ketat. Usulan ini langsung memicu perdebatan di berbagai kalangan, mengingat El Salvador memiliki catatan hukum yang kontroversial dalam menangani narapidana.

Insiden ini semakin memperkeruh situasi industri mobil listrik di Amerika Serikat, di mana Tesla selama ini menjadi pemimpin pasar yang kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun persaingan bisnis. Beberapa pengamat menduga bahwa serangan ini bisa berkaitan dengan ketegangan politik dan ekonomi yang semakin meningkat di sektor energi terbarukan. Hingga kini, pihak Tesla belum memberikan tanggapan resmi selain pernyataan Musk di media sosial. Namun, banyak pihak mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran serangan semacam ini.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan keamanan fasilitas Tesla, sejumlah analis juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari insiden ini terhadap industri kendaraan listrik secara keseluruhan. Jika serangan terus berlanjut tanpa tindakan hukum yang jelas, hal ini bisa menghambat perkembangan teknologi ramah lingkungan yang sedang digalakkan di berbagai negara. Ke depannya, publik menunggu langkah yang akan diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, serta bagaimana Tesla merespons tantangan yang semakin kompleks di dunia otomotif modern.

Inggris dan Prancis Perkuat Aliansi Pertahanan di Tengah Konflik Ukraina

Pejabat tinggi pertahanan dari Inggris dan Prancis mengadakan pertemuan di London untuk membahas dukungan terhadap Ukraina serta mempererat kerja sama militer kedua negara. Dalam pernyataan resmi pemerintah Inggris, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memimpin koalisi internasional guna menjamin keamanan Ukraina di masa depan. Diskusi tersebut melibatkan kepala staf pertahanan serta pimpinan angkatan darat, laut, dan udara dari kedua negara, dengan fokus pada penguatan respons Eropa terhadap situasi di Ukraina serta peningkatan kemitraan strategis antara Inggris dan Prancis.

Selain itu, kedua negara berencana mengadakan pertemuan tingkat tinggi tahun ini guna memperbarui perjanjian pertahanan dan keamanan yang telah berlangsung sejak 2010. Langkah ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan militer di tengah meningkatnya ketegangan global. Sebelumnya, laporan media mengungkapkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sedang menggalang dukungan dari 37 negara untuk membentuk “Koalisi Relawan.” Koalisi ini bertujuan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina serta memberikan jaminan keamanan bagi Kiev.

Di sisi lain, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia menyebut bahwa Barat dapat mengirimkan sekitar 100.000 tentara ke Ukraina dengan alasan pemulihan kekuatan tempur Kiev. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian asing hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Situasi ini menambah kompleksitas geopolitik di Eropa, dengan Inggris dan Prancis mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan bersama mereka.