Pemerintah China diduga telah memaksa warga Tibet untuk mengunduh dan memasang aplikasi pengawasan yang digunakan untuk memantau aktivitas mereka secara digital. Aplikasi tersebut dirancang untuk mengumpulkan data pribadi dan lokasi penggunanya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Beijing untuk semakin memperketat pengawasan di wilayah yang sensitif ini, yang telah lama menjadi pusat ketegangan antara pemerintah China dan kelompok-kelompok Tibet yang berjuang untuk otonomi lebih besar.
Masyarakat internasional, terutama organisasi hak asasi manusia, mengungkapkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi yang terkumpul melalui aplikasi ini. Aktivis Tibet dan pengamat internasional berpendapat bahwa pemasangan aplikasi ini dapat digunakan untuk memperkuat kontrol sosial yang lebih besar di Tibet, serta menekan kebebasan berekspresi dan hak-hak individu.
Penyebaran aplikasi pengawasan ini dilaporkan telah mencakup berbagai daerah di Tibet, termasuk daerah-daerah yang memiliki populasi Tibet yang tinggi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa warga Tibet yang menolak untuk memasang aplikasi tersebut bisa menghadapi hukuman atau pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Tindakan ini menambah kekhawatiran tentang peningkatan kontrol politik China di wilayah tersebut.
Reaksi terhadap kebijakan ini datang dari berbagai pihak. Negara-negara Barat mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pribadi. Namun, pemerintah China membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas di wilayah yang dianggap strategis ini.