Pada tanggal 5 Januari 2025, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa mereka telah mengusir dua kapal yang membawa sekitar 300 migran tidak berdokumen dari Myanmar. Kapal-kapal tersebut terdeteksi berlabuh di perairan Malaysia dekat Langkawi, dan tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal.
Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) melaporkan bahwa kedua kapal tersebut ditemukan pada Jumat malam, 3 Januari 2025, sekitar dua mil laut dari resor utara Langkawi. MMEA memberikan bantuan awal berupa makanan dan air minum bersih kepada para migran sebelum memutuskan untuk mengusir kapal-kapal tersebut kembali ke perbatasan laut nasional. Tindakan ini mencerminkan kebijakan ketat Malaysia terhadap imigrasi ilegal.
Meskipun mengusir kapal tersebut, MMEA menunjukkan sisi kemanusiaan dengan memberikan bantuan kepada para migran. Direktur Jenderal MMEA, Mohd Rosli Abdullah, menegaskan pentingnya memberikan perhatian kepada kebutuhan dasar para migran sebelum mengambil tindakan tegas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan ketat, ada juga upaya untuk menjaga martabat manusia dalam situasi sulit.
Kebanyakan migran yang terlibat dalam insiden ini diduga merupakan pengungsi etnis Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak Rohingya berusaha mencapai Malaysia dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun, perjalanan mereka sering kali penuh risiko dan tantangan, termasuk penangkapan dan penahanan oleh otoritas setempat.
Tindakan pengusiran ini merupakan bagian dari langkah lebih luas oleh pemerintah Malaysia untuk menangani masalah imigrasi ilegal. Sebelumnya, pada 3 Januari 2025, hampir 200 migran Rohingya ditangkap setelah kapal mereka terdampar di Langkawi. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk meningkatkan patroli perairan guna mencegah masuknya migran ilegal dan menjaga keamanan nasional.
Dengan pengusiran dua kapal yang membawa migran dari Myanmar, tahun 2025 dimulai dengan tantangan baru bagi pemerintah Malaysia dalam menangani isu migrasi ilegal. Sementara kebijakan tegas diperlukan untuk menjaga keamanan, penting juga untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam situasi seperti ini. Semua pihak kini diajak untuk mencari solusi yang berkelanjutan bagi masalah migrasi di kawasan ini.