Tag: Komunikasi

Pramono Anung Ditunjuk Sebagai Utusan PDI-P untuk Koordinasi Retreat Kepala Daerah ke Kemendagri

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah ditunjuk oleh PDI Perjuangan untuk menyampaikan komunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai retreat kepala daerah. Hasto menjelaskan, “Pak Pramono mengelola komunikasi intens antara pemerintah dan penyelenggara, sehingga kedua belah pihak sudah terwakili secara menyeluruh,” ungkapnya di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Hasto, Pramono di satu sisi mewakili para kepala daerah kader PDI-P yang telah siap mengikuti retreat di Akademi Militer, dan di sisi lain, ia juga bertugas menyampaikan kebijakan partai kepada pihak pemerintah serta penyelenggara retreat. Hasto menambahkan, “Beliau mengemukakan kesiapan semua pihak yang ada di sini serta mewakili keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh DPP dan disampaikan ke pemerintah pusat dan penyelenggara, yakni Kementerian Dalam Negeri.”

Hasto juga menyebutkan bahwa terdapat 53 kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat. Puluhan kepala daerah tersebut akan tetap berada di Magelang dalam kondisi siaga dan siap bergabung apabila diminta. “Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Pram, kita semua siap untuk mengikuti retreat, dan waktu keberangkatannya akan ditentukan kemudian,” ujarnya.

Meski begitu, Hasto enggan memastikan apakah perintah siaga tersebut berarti instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P sudah tidak berlaku lagi. “Untuk hal itu, Mas Pram yang akan mempertegas dan mendiskusikannya lebih lanjut dengan DPP,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan agar para kepala daerah kader PDI-P menunda keikutsertaan dalam retreat di Akmil Magelang. Instruksi tersebut, dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025, diterbitkan pada malam 20 Februari 2025 sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah yang sudah berangkat agar menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut terkait retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.

Taiwan Blokir Total Akses Perdagangan Dan Komunikasi Dengan China

Taipei — Taiwan baru-baru ini memutuskan untuk melakukan pemblokiran total terhadap akses perdagangan dan komunikasi dengan China, sebagai respon terhadap ketegangan yang semakin meningkat di Selat Taiwan. Langkah ini diambil setelah serangkaian provokasi dari pihak China yang dianggap mengancam kedaulatan Taiwan. Blokade tersebut mencakup penghentian ekspor barang-barang strategis dan larangan pertemuan antarpejabat, yang berdampak signifikan terhadap hubungan ekonomi kedua negara yang sudah terjalin lama.

Tindakan Taiwan ini mendapat reaksi keras dari pemerintah China. Beijing menyebut pemblokiran total ini sebagai langkah provokatif yang dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah menegaskan bahwa setiap upaya pemisahan diri atau langkah yang mendekati kemerdekaan akan dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas wilayah China.

Menanggapi situasi tersebut, China juga memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat yang selama ini mendukung Taiwan dengan bantuan militer dan diplomatik. China menegaskan bahwa setiap bentuk dukungan AS terhadap Taiwan hanya akan memperburuk situasi dan mengarah pada konflik terbuka. Pemerintah China menuntut agar AS menghentikan segala bentuk intervensi dalam urusan internal China, termasuk hubungan dengan Taiwan.

Ketegangan antara Taiwan dan China, serta dampaknya terhadap hubungan AS-China, berpotensi memengaruhi stabilitas geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Banyak analis memperingatkan bahwa eskalasi konflik ini bisa berdampak pada ekonomi global, mengingat posisi Taiwan yang vital dalam rantai pasokan teknologi, terutama semikonduktor. Situasi ini terus dipantau oleh negara-negara besar yang khawatir akan dampak lebih lanjut dari konflik ini terhadap perdamaian dunia.