Kelompok milisi Hamas dilaporkan meminta bantuan kepada Rusia untuk membujuk pihak terkait memulai negosiasi terkait masa depan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat Hamas yang berbicara kepada Reuters, kelompok ini meminta Kremlin untuk mendesak Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, agar memulai pembicaraan mengenai pemerintahan di Gaza pascaperang.
Anggota politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk, saat ini berada di Moskow untuk bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov. Berdasarkan laporan media Rusia, RIA, pertemuan tersebut membahas beberapa isu utama mengenai masa depan pemerintahan di Jalur Gaza.
“Kami mendiskusikan berbagai isu terkait persatuan nasional Palestina dan kemungkinan pembentukan pemerintahan yang akan memimpin Gaza setelah perang berakhir,” kata Marzouk, dikutip dari RIA.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Palestina setelah agresi Israel berakhir adalah bagaimana mengelola Gaza secara administratif. Israel, yang telah berperang dengan Hamas selama setahun terakhir, menolak keterlibatan Hamas dalam pemerintahan pascaperang. Namun, Israel juga meragukan kemampuan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas untuk memerintah Gaza dan Tepi Barat secara efektif.
Saat ini, Gaza berada di bawah kendali Hamas, sementara Abbas hanya memerintah Tepi Barat, sebagian wilayahnya diduduki oleh Israel. Perpecahan politik antara Hamas dan Fatah, yang dipimpin oleh Abbas, terjadi sejak Juni 2007. Namun, pada Juli, kedua faksi Palestina ini—bersama dengan faksi lainnya—bertemu di China dan sepakat untuk bersatu membahas masa depan Palestina.
Pada 9 Oktober, para pemimpin faksi Palestina mengadakan pertemuan di Kairo, Mesir, untuk membahas agresi Israel di Gaza dan menyatukan kekuatan nasional. Jika kesepakatan mengenai pemerintahan bersama tak tercapai, beberapa faksi Palestina mungkin akan membentuk komite sementara untuk mengelola Gaza dan mengatur perbatasan.
Rincian mengenai bentuk dan tanggung jawab komite ini masih dalam proses pembahasan.