Tag: Inggris

Inggris Teguh Pertahankan Pasokan Komponen Jet Tempur F-35 ke Israel Meski Digunakan di Gaza

LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menghadapi tekanan internasional setelah menolak untuk menghentikan pasokan komponen jet tempur F-35 ke Israel, meskipun jet tempur tersebut telah digunakan dalam serangan terhadap Gaza. Keputusan ini menimbulkan kontroversi di tengah seruan untuk menghentikan dukungan militer Inggris kepada Israel.

Dalam sesi Parlemen pada hari Rabu, Brendan O’Hara, anggota Parlemen dari Partai Nasional Skotlandia, mengkritik keputusan pemerintah Inggris. O’Hara menekankan bahwa penggunaan jet tempur F-35, yang disuplai oleh Inggris, untuk menjatuhkan bom berat di daerah padat penduduk adalah pelanggaran hukum internasional. “Menjatuhkan bom seberat 2.000 pon di area sipil adalah tindakan kejahatan. Israel jelas menggunakan F-35 dalam operasi tersebut,” katanya.

Perdebatan Hukum Internasional dan Kebijakan Pemerintah

O’Hara menyoroti bahwa pemerintah Inggris telah memilih untuk mengecualikan komponen F-35 dari penangguhan lisensi senjata yang diberlakukan pada 2 September. Penangguhan tersebut mencakup 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, namun tidak termasuk komponen jet tempur F-35. “Pemerintah seharusnya mengatakan bahwa Israel tidak dapat menjadi pengguna akhir komponen buatan Inggris,” tegasnya.

Menanggapi kritik ini, Perdana Menteri Starmer menegaskan bahwa keputusan pemerintah masih mematuhi hukum internasional. “Kami telah mengemukakan alasan kami dengan jelas, dan saya yakin semua anggota Parlemen yang berpikiran adil akan memahami keputusan ini,” ujar Starmer. Ia menambahkan bahwa prioritas saat ini adalah mendukung gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza.

Diskusi dengan AS dan Upaya Humaniter

Starmer juga menyebutkan bahwa ia akan membahas isu ini dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Jumat mendatang. Starmer berkomitmen untuk terus bekerja menuju solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. “Kami berupaya keras agar sandera di Gaza dapat dibebaskan dan bantuan kemanusiaan dapat diterima,” tambahnya.

Keputusan pemerintah Inggris untuk tidak menangguhkan ekspor komponen F-35 menjadi sorotan publik dan internasional. Beberapa pihak merasa bahwa keputusan ini mencerminkan dilema antara menjaga hubungan militer strategis dengan Israel dan tanggung jawab moral serta hukum internasional.

Pasca Huru-Hara Inggris, Musk Ancam Stabilitas Pemilu AS

Jakarta – Elon Musk, CEO X, kini berada di tengah sorotan besar terkait klaim pemilu Amerika Serikat yang disebarkan melalui platformnya. Laporan dari Center for Countering Digital Hate mengungkapkan bahwa klaim-klaim tersebut telah mencapai hampir 1,2 miliar tampilan tahun ini, meskipun banyak di antaranya telah dibantah oleh pemeriksa fakta independen.

Laporan tersebut mengidentifikasi 50 unggahan Musk yang berisi informasi menyesatkan tentang pemilu. Ironisnya, tidak ada dari unggahan-unggahan ini yang mendapatkan “Catatan Komunitas” untuk memperbaiki atau menambahkan konteks, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengecekan fakta berbasis pengguna milik X.

Musk, yang dikenal sebagai pendukung mantan Presiden Donald Trump, tampaknya semakin memperkuat pengaruhnya di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Dengan 193 juta pengikut, Musk memiliki jangkauan luas yang mempengaruhi cara informasi beredar di media sosial.

Imran Ahmed, CEO Center for Countering Digital Hate, menilai tindakan Musk menciptakan suasana yang mirip dengan “Colosseum,” di mana disinformasi diperkuat dan disebarkan tanpa kontrol yang memadai. “Apa yang dilakukan Musk telah menciptakan tontonan yang mendorong dan memperkuat disinformasi,” ujar Ahmed dalam wawancara dengan CNBC Internasional, Jumat (9/8/2024).

Baru-baru ini, Musk kembali menjadi sorotan setelah membagikan artikel berita palsu tentang Inggris yang mengklaim adanya “kamp penahanan” di Kepulauan Falkland. Meskipun postingan ini telah dihapus, artikel tersebut sempat meraih 1,8 juta tampilan, menunjukkan dampak besar dari informasi yang tidak benar.

X juga menghadapi masalah terkait informasi pemilu. Beberapa sekretaris negara bagian AS melaporkan bahwa platform ini menyebarkan informasi salah tentang batas waktu pemungutan suara. Selain itu, ada laporan bahwa X secara tidak sengaja mencegah pengguna mengikuti akun resmi Wakil Presiden Kamala Harris.

Dalam beberapa bulan terakhir, Musk semakin aktif mengemukakan pandangannya tentang berbagai isu sosial, termasuk imigrasi dan hak-hak transgender. Hubungannya dengan Trump juga semakin diperhatikan, terutama setelah ramalannya tentang kemungkinan “perang saudara” di Inggris.

Ahmed mengungkapkan kekhawatirannya mengenai sistem Catatan Komunitas X, yang tampaknya tidak efektif dalam mengatasi disinformasi. “Elon Musk telah mengklaim bahwa Catatan Komunitas adalah solusi untuk masalah disinformasi di X, tetapi jelas itu tidak berhasil,” tambah Ahmed.

Dengan semakin banyaknya klaim palsu yang menyebar, penting bagi X untuk mengevaluasi kembali sistem pengecekan fakta mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan integritas informasi yang beredar di platform mereka.