Korsel dan AS Cari Titik Temu Tarif Impor, Maryland Siap Dukung Kerja Sama

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, menyatakan bahwa Korea Selatan bersama Amerika Serikat tengah mencari solusi bersama terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS terhadap barang impor dari Korsel. Hal ini disampaikan Han dalam pertemuan sarapan dengan Gubernur Maryland, Wes Moore, yang sedang melakukan kunjungan dagang ke Korea Selatan bersama delegasinya.

Dalam pernyataan resmi dari kantor Han, disebutkan bahwa komunikasi dan negosiasi antara kedua negara berlangsung aktif, baik di tingkat menteri maupun pejabat lainnya. Han juga meminta perhatian dari Gubernur Moore terhadap pentingnya kerja sama ini bagi kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Moore menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi dan menegaskan komitmennya untuk mendukung hubungan bilateral antara Korsel dan AS.

Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama yang semakin berkembang antara Korea Selatan dan negara bagian Maryland, terutama dalam sektor kuantum, biofarmasi, dan teknologi antariksa. Han menyampaikan harapannya agar kedua pihak dapat terus menjadi pemimpin dalam pengembangan industri masa depan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, serta institusi penelitian.

Gubernur Moore pun menekankan pentingnya kontribusi komunitas dan perusahaan Korea Selatan di Maryland, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun inovasi teknologi. Ia berjanji untuk terus mendukung upaya mempererat kerja sama lintas sektor. Baik Han maupun Moore juga kembali menegaskan pentingnya aliansi Korsel-AS yang stabil dan saling menguntungkan demi keberlanjutan perkembangan kedua negara.

Korea Selatan Segera Gelar Pemilu Kilat Usai Pemakzulan Yoon Suk-yeol

Korea Selatan tengah bersiap menggelar pemilihan presiden mendadak setelah Presiden Yoon Suk-yeol resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai hukum yang berlaku, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari setelah pemakzulan disahkan. Pemerintah menetapkan 3 Juni 2025 sebagai tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Penjabat Presiden Han Duck-soo dijadwalkan akan mengajukan tanggal tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa, 8 April, untuk mendapatkan persetujuan resmi. Pemerintah juga berencana menjadikan hari pemilu sebagai hari libur nasional sementara guna memastikan partisipasi publik yang maksimal.

Situasi ini mengingatkan publik pada kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2017. Saat itu, pemilu digelar tepat 60 hari setelah keputusan pemakzulan diumumkan. Komisi Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan telah mulai membuka pendaftaran awal calon presiden sejak 4 April, hanya sehari setelah keputusan Mahkamah disahkan. Bila tanggal 3 Juni dikukuhkan, maka masa pendaftaran calon presiden akan ditutup pada 11 Mei, sementara kampanye resmi dimulai sehari setelahnya, yakni 12 Mei.

Sesuai undang-undang yang berlaku, pegawai negeri yang ingin maju sebagai calon presiden wajib mengundurkan diri paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada 4 Mei. Presiden terpilih nantinya akan langsung menjabat tanpa masa transisi, mengikuti sistem yang berlaku untuk pemilihan luar biasa. Proses ini menjadi momen penting bagi demokrasi Korea Selatan yang kembali diuji melalui mekanisme konstitusional.