Pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, melakukan aksi protes di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul setelah pengadilan memutuskan untuk memperpanjang penahanan Yoon. Keputusan ini diambil menyusul tuduhan serius mengenai pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya pada bulan Desember lalu.
Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditahan saat menjabat setelah Majelis Nasional mencabut jabatannya pada 14 Desember 2024. Ia dituduh mengeluarkan perintah darurat militer untuk menghentikan tindakan legislatif oleh anggota parlemen, yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Ini menunjukkan ketegangan politik yang semakin meningkat di negara tersebut, di mana pertarungan antara eksekutif dan legislatif mencapai titik kritis.
Setelah pengumuman keputusan pengadilan, ribuan pendukung Yoon berkumpul di luar gedung pengadilan dengan membawa bendera dan plakat bertuliskan “Bebaskan Presiden.” Mereka berusaha untuk menunjukkan dukungan terhadap mantan presiden dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap proses hukum yang dianggap tidak adil. Ini mencerminkan bagaimana loyalitas politik dapat memicu mobilisasi massa dalam situasi krisis.
Aksi protes tersebut tidak berjalan mulus, karena terjadi bentrokan antara pendukung Yoon dan aparat kepolisian yang berusaha mengamankan area sekitar pengadilan. Polisi membentuk barikade untuk mencegah demonstran mendekati pintu masuk gedung. Situasi ini menunjukkan bahwa ketegangan antara pendukung dan penegak hukum bisa meningkat dengan cepat dalam konteks politik yang sensitif.
Keputusan pengadilan untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 20 hari memberikan waktu bagi jaksa untuk menyusun dakwaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, Yoon bisa menghadapi hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa masa depan politik Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus ini, dan dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan.
Dengan situasi yang semakin memanas, semua pihak berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Diharapkan bahwa ketegangan politik ini tidak akan mengganggu stabilitas sosial di Korea Selatan. Keberhasilan dalam menangani kasus Yoon Suk Yeol akan menjadi indikator penting bagi masa depan demokrasi dan hukum di negara tersebut.