Tarik Ulur Tarif: Korea Selatan dan AS Bersiap Negosiasi Dagang di Washington

Korea Selatan dan Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Washington pekan ini untuk membahas kebijakan tarif antar kedua negara. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa negosiasi ini diprakarsai oleh pihak Washington dan akan melibatkan para pejabat penting dari kedua negara. Delegasi dari Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Perdagangan Ahn Duk-geun. Sementara itu, Amerika Serikat akan mengirimkan Menteri Keuangan Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang Jamieson Greer sebagai wakil resmi.

Agenda negosiasi ini muncul setelah keputusan kontroversial dari Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk tarif sebesar 25 persen atas berbagai produk asal Korea Selatan. Meskipun tarif tersebut sudah diumumkan, pemerintahan Trump juga memutuskan untuk menangguhkan penerapannya selama 90 hari guna memberikan ruang bagi proses negosiasi dan perumusan solusi bersama.

Sebelum pengumuman tarif resiprokal ini, Amerika Serikat sudah lebih dulu menerapkan bea masuk tinggi terhadap impor baja, aluminium, dan kendaraan bermotor, yang memicu kekhawatiran dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Seoul dan Washington telah rutin membahas isu-isu perdagangan seperti hambatan non-tarif, kerja sama energi, hingga pengembangan industri galangan kapal. Pertemuan kali ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dagang dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Menteri Keuangan Dipecat Koalisi Pemerintah Jerman Runtuh

Pada 7 November 2024, Menteri Keuangan Jerman, yang menjabat sejak 2021, resmi dipecat oleh Kanselir Jerman setelah ketegangan politik yang berkepanjangan. Keputusan pemecatan ini memicu keruntuhan koalisi pemerintahan yang telah terbentuk antara partai-partai utama Jerman, yakni Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP). Langkah ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pemerintahan, yang berpotensi mengganggu kebijakan ekonomi dan sosial negara tersebut.

Pemecatan Menteri Keuangan tersebut terkait dengan perbedaan pendapat mengenai kebijakan fiskal negara dan pengelolaan anggaran nasional. Selama masa jabatan, menteri tersebut dikenal dengan kebijakan penghematan anggaran yang kontroversial, yang mendapat tentangan dari beberapa pihak di koalisi pemerintahan. Pengunduran dirinya menciptakan kekosongan penting di kabinet dan memicu ketegangan lebih lanjut di antara partai-partai koalisi yang sebelumnya saling mendukung.

Keruntuhan koalisi ini dipicu oleh ketidakcocokan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan negara, yang diperburuk oleh perbedaan ideologi antara partai-partai dalam koalisi. Partai Hijau dan SPD menginginkan peningkatan investasi untuk mendukung transisi energi dan kesejahteraan sosial, sementara FDP lebih memfokuskan pada pengurangan pajak dan penghematan. Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah pemecatan Menteri Keuangan, yang menjadi simbol ketegangan internal dalam koalisi.

Reaksi dari publik dan politisi Jerman beragam. Sebagian besar pengamat politik menganggap pemecatan ini sebagai tanda bahwa koalisi pemerintahan yang rapuh ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Beberapa anggota parlemen dari SPD dan Partai Hijau menyuarakan kekecewaannya atas langkah ini, sementara dari pihak FDP, pemecatan tersebut dianggap sebagai langkah yang terpaksa diambil demi stabilitas anggaran negara. Publik pun merasa khawatir dengan potensi ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial.

Dengan keruntuhan koalisi ini, Jerman menghadapi ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara terbesar di Eropa. Kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan, termasuk alokasi anggaran untuk sektor energi hijau dan program sosial, terancam terhambat. Selain itu, perpecahan ini juga dapat memengaruhi posisi Jerman dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis energi dan ketegangan geopolitik yang melibatkan negara-negara besar.

Sementara koalisi pemerintah runtuh, langkah berikutnya bagi Jerman adalah pembentukan pemerintahan baru yang bisa mengembalikan stabilitas politik. Berbagai partai politik telah dipanggil untuk mengadakan perundingan guna membentuk koalisi baru yang lebih solid. Keputusan-keputusan penting terkait anggaran, kebijakan energi, dan hubungan internasional harus segera ditangani untuk menghindari gangguan lebih lanjut terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat Jerman.

Pemecatan Menteri Keuangan dan runtuhnya koalisi pemerintahan Jerman menandakan era ketidakpastian politik yang dapat mengancam stabilitas ekonomi negara tersebut. Ketegangan antara partai-partai koalisi telah menghasilkan keputusan yang tidak hanya mempengaruhi kabinet, tetapi juga dapat berimbas pada kebijakan ekonomi dan sosial yang akan datang. Negara ini kini menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali pemerintahan yang stabil dan efektif.