Tag: Hubungan Internasional

Pakistan Tegaskan Penolakan atas Tuduhan India dan Peringatan Terkait Perjanjian Air Indus

Pada Jumat, Senat Pakistan mengesahkan sebuah resolusi yang menanggapi tuduhan India tentang keterlibatan Islamabad dalam serangan mematikan terhadap wisatawan di Kashmir. Majelis tinggi Pakistan menyetujui resolusi ini dengan suara bulat, yang diajukan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Dalam resolusi tersebut, Pakistan mengecam segala bentuk terorisme yang menyasar warga sipil dan menolak keras upaya India yang mengaitkan negara mereka dengan serangan yang terjadi di Pahalgam, Kashmir pada Selasa (22/4).

Selama sidang senat, Ishaq Dar menyampaikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Pakistan serta respons dari Komite Keamanan Nasional yang disepakati pada hari yang sama. Dar juga mengutuk pembatalan sepihak Perjanjian Air Indus oleh India dan memperingatkan bahwa jika India mencoba untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan, hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan perang. “Pakistan memiliki senjata nuklir dan rudal, dan jika India berniat buruk terhadap kami, mereka akan menghadapi balasan yang setimpal,” ujar Dar dalam pidatonya yang disiarkan langsung.

Ketegangan antara kedua negara bertetangga semakin meningkat setelah serangan yang menewaskan 26 orang, termasuk 25 wisatawan asal India, di Pahalgam. India menuduh serangan tersebut sebagai aksi teror lintas batas yang melibatkan Pakistan. Namun, Islamabad membantah tuduhan tersebut dan menyatakan keprihatinannya terhadap korban serta keluarga mereka. India kemudian memutuskan untuk menangguhkan Perjanjian Air Indus, yang mengatur pembagian air sungai antara kedua negara, yang langsung direspons oleh Pakistan dengan peringatan keras terhadap India.

Inggris Tolak Isolasi Ekonomi China Demi Kesepakatan Tarif dengan AS

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan China hanya demi memperoleh kesepakatan pelonggaran tarif dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilaporkan oleh inews pada Rabu (16/4), mengutip pernyataan dari seorang sumber pemerintah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa AS berencana meminta komitmen dari mitra dagangnya untuk mengisolasi China secara ekonomi sebagai syarat dalam pembahasan tarif impor.

Namun, Inggris menganggap bahwa menyatukan pembicaraan mengenai tarif dan hubungan dengan China dalam satu forum tidaklah tepat. Pemerintah Inggris memilih untuk tetap menjalankan pendekatan yang bersifat pragmatis terhadap Beijing, tanpa mencampurkan tekanan dagang AS ke dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap China. Sumber resmi menyatakan bahwa posisi Inggris terhadap China tidak berubah, dan mereka tetap ingin menjaga hubungan yang stabil dengan negara Asia tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada awal April telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk berbagai produk impor. Tarif lebih tinggi dikenakan kepada 57 negara yang memiliki defisit dagang besar terhadap AS. Pada 9 April, tarif dasar tersebut mulai berlaku untuk lebih dari 75 negara selama 90 hari, dengan pengecualian terhadap China yang masih menjadi pusat ketegangan dagang.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu pun terus memanas. Saat ini, tarif AS terhadap produk asal China melonjak hingga 145 persen, sementara China membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika. Inggris, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan hubungan ekonomi tanpa terseret lebih dalam ke dalam konflik tersebut.