Tag: Reformasi Politik

Hussein al-Sheikh Ditunjuk Sebagai Wakil Presiden Palestina, Memicu Protes dari Faksi Hamas

Pada hari Sabtu, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyetujui pengangkatan Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal komite PLO, sebagai Wakil Presiden Palestina. Keputusan ini diambil berdasarkan usulan dari Presiden Mahmoud Abbas, yang diajukan pada sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang digelar pada 24 April. Abbas menyatakan komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, melibatkan berbagai faksi Palestina guna mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Hussein al-Sheikh juga mengirimkan surat terima kasih kepada Presiden Abbas atas pencalonannya. Selain itu, Komite Eksekutif PLO dijadwalkan untuk bertemu kembali pada minggu depan untuk memilih sekretaris jenderal yang baru. Abbas, dalam pengarahan kepada komite, juga menekankan pentingnya upaya politik yang akan datang untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Ia menyuarakan kebutuhan untuk mempercepat bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza, serta memperjuangkan penarikan Israel secara menyeluruh.

Keputusan pengangkatan Hussein al-Sheikh ini diputuskan dalam sebuah pemungutan suara yang dilakukan oleh 170 anggota Dewan Pusat Palestina, dengan satu anggota menentang dan satu lainnya abstain. Meskipun demikian, pertemuan Dewan Pusat ini mendapat kritik tajam dari faksi-faksi besar dalam organisasi, termasuk Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, yang memboikot pertemuan tersebut. Hamas juga mengkritik hasil pertemuan itu, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan upaya persatuan nasional dan menyerukan reformasi politik dalam tubuh PLO.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi Meninggal Dunia

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, meninggal dunia pada Senin, 14 April 2025, pukul 19.10 waktu setempat di Institut Jantung Negara (IJN), Kuala Lumpur. Abdullah yang merupakan PM ke-5 Malaysia, menggantikan Mahathir Mohamad dan menjabat dari Oktober 2003 hingga April 2009. Kepergiannya diungkapkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim melalui media sosialnya, yang turut mengungkapkan rasa kehilangan mendalam. Anwar menyebutkan bahwa meski mereka pernah berada di medan politik yang berbeda, Abdullah selalu menunjukkan sikap damai dan bijaksana, serta memberikan pengaruh yang menenangkan dalam dunia politik yang penuh ketegangan.

Abdullah dikenal dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjembatani kemajuan dengan nilai-nilai moral. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia menyaksikan berbagai reformasi penting, termasuk di bidang kehakiman, transparansi administrasi, dan pemberdayaan institusi. Bahkan, kebijakan pembukaan ruang media dan penyertaan awam menjadi salah satu pencapaian besar dalam masa pemerintahannya. Selain itu, Rancangan Malaysia Kesembilan yang digagasnya turut memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat di pedesaan dan pembangunan sektor-sektor strategis.

Abdullah lahir pada 26 November 1939 di Penang, Malaysia, dan dikenal sebagai sosok yang penuh ketenangan dan wibawa. Ia memulai karier politiknya setelah mendapatkan pendidikan di Universiti Malaya dan menjadi pemimpin aktif dalam organisasi pelajar. Keuletan dan dedikasinya pada negara membawanya ke posisi tertinggi dalam pemerintahan Malaysia. Meskipun masa jabatannya berakhir setelah Barisan Nasional kalah telak dalam pemilu 2008, Abdullah tetap dikenang sebagai pemimpin yang berbudi pekerti luhur dan selalu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Hingga akhir hayatnya, Abdullah dihormati sebagai tokoh negara yang mengedepankan perdamaian, ketenangan, dan kesejahteraan rakyat.

Dukungan Penuh PBB untuk Reformasi Bangladesh dan Krisis Rohingya

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengungkapkan dukungan penuh terhadap reformasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah transisi Bangladesh. Dalam kunjungannya ke Dhaka selama empat hari, ia bertemu dengan penasihat utama negara tersebut, Muhammad Yunus, di kantornya yang berlokasi di Tejgaon. Guterres menegaskan bahwa PBB berkomitmen mendukung proses perubahan yang tengah berlangsung dan siap membantu dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan serta lebih adil bagi masyarakat. Kunjungan ini terjadi setelah Yunus mengambil alih jabatan pemerintahan pasca-pemberontakan rakyat yang menyebabkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus lalu.

Sebagai bagian dari reformasi, pemerintah transisi telah membentuk enam komisi untuk memperbaiki sistem administrasi serta tata kelola pemilihan umum, sebagaimana dituntut oleh mahasiswa dan warga sipil yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Sebelum bertemu dengan Yunus, Guterres juga mengadakan diskusi dengan penasihat luar negeri Bangladesh, Md. Towhid Hossain dan Khalilur Rahman, untuk membahas kondisi di negara bagian Rakhine, Myanmar, serta persiapan konferensi tingkat tinggi terkait krisis Rohingya dan minoritas lainnya.

Guterres bersama Yunus kemudian mengunjungi distrik perbatasan Cox’s Bazar di selatan Bangladesh, tempat lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya berlindung setelah melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017. Dalam kunjungan ini, ia berbagi iftar dengan para pengungsi dan menegaskan bahwa PBB akan berupaya mencegah pengurangan jatah makanan yang diterima para pengungsi di kamp-kamp Bangladesh. Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan akan memangkas bantuan makanan sebesar setengah mulai 1 April karena keterbatasan dana, mengurangi tunjangan per kapita dari 12,50 dolar AS menjadi enam dolar. Amnesty International telah mengimbau komunitas internasional untuk segera memberikan bantuan guna mencegah dampak buruk bagi kehidupan para pengungsi, mengingat 95 persen rumah tangga Rohingya bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan.