Jair Bolsonaro Didakwa atas Dugaan Kudeta: Kronologi dan Implikasinya

Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, resmi didakwa pada Selasa, 20 Februari 2025. Ia dituduh merancang upaya kudeta serta berupaya melemahkan sistem demokrasi di Brasil.

Bolsonaro disebut sebagai dalang di balik aksi kerusuhan yang terjadi di Brasilia pada 2023, yang berkaitan dengan penolakan hasil pemilu. Dakwaan ini semakin memperkecil peluangnya untuk kembali ke dunia politik setelah mengalami kekalahan dari Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilu 2022.

Kasus Hukum Bolsonaro

Mengutip laporan dari Reuters, dakwaan terhadap Bolsonaro merupakan hasil investigasi menyeluruh selama dua tahun. Penyelidikan ini berfokus pada gerakan penolakan hasil pemilu yang dipimpin oleh Bolsonaro dan pendukungnya, yang berujung pada aksi kekerasan di Brasilia pada 2023. Insiden tersebut terjadi tepat seminggu setelah Luiz Inacio Lula da Silva dilantik sebagai Presiden Brasil.

Jaksa Agung Brasil, Paulo Gonet, menuntut Bolsonaro dan Walter Braga Netto dengan tuduhan merancang upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Selain itu, sebanyak 34 individu lainnya juga didakwa dalam kasus ini, termasuk beberapa perwira militer yang memiliki hubungan dekat dengan Bolsonaro.

Di antara mereka, terdapat mantan penasihat keamanan nasional Bolsonaro, Jenderal Augusto Heleno, serta mantan Panglima Angkatan Laut Almir Garnier Santos. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok Bolsonaro diduga telah menyusun strategi rinci untuk mengambil alih kontrol atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, mereka diduga telah mendirikan pusat operasi yang berfungsi sebagai markas koordinasi dalam upaya menggulingkan pemerintahan.

Pada akhir 2023, aparat keamanan Brasil menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam rencana serangan terhadap Lula sebelum pelantikannya. Investigasi juga mengungkap bahwa kelompok Bolsonaro membagi peran dengan sistematis, di mana beberapa anggota bertugas menyebarkan informasi palsu guna merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Sementara itu, kelompok lainnya berusaha menghasut pihak militer untuk mendukung kudeta, serta menjalankan operasi intelijen dan aksi kekerasan.

Bolsonaro sendiri membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam pernyataan yang dirilis oleh tim kuasa hukumnya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendukung tindakan yang bertujuan merusak hukum dan demokrasi Brasil. Bolsonaro bahkan menuding dakwaan ini sebagai bagian dari upaya politik untuk menjegalnya dalam pemilu mendatang.

Langkah Hukum yang Ditempuh

Jika Mahkamah Agung Brasil menerima dakwaan ini, Bolsonaro kemungkinan akan menghadapi persidangan yang disiarkan secara nasional. Persidangan ini berpotensi menjadi salah satu kasus politik terbesar dalam sejarah Brasil. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman minimal 12 tahun penjara, yang semakin memperkecil peluangnya untuk kembali bertarung dalam pemilu.

Saat ini, tim kuasa hukum Bolsonaro memiliki waktu dua pekan untuk mengajukan tanggapan resmi atas dakwaan tersebut sebelum Mahkamah Agung memutuskan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke persidangan. Keputusan dari Mahkamah Agung diperkirakan akan menjadi titik krusial yang menentukan masa depan politik Bolsonaro serta stabilitas demokrasi di Brasil.

Ratusan Pelaku Scam Online Ditangkap dalam Penggerebekan di Filipina

Pada Kamis, 20 Februari 2025, Kepolisian Filipina berhasil menggagalkan sebuah operasi perjudian ilegal yang diduga dijalankan oleh sindikat kejahatan terorganisir asal China. Dalam penggerebekan besar-besaran ini, lebih dari 450 orang ditangkap, termasuk lima bos yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Lokasi yang terletak di pinggiran Ibu Kota Manila ini dikenal sebagai pusat penipuan yang menargetkan warga negara China dan India melalui skema taruhan olahraga serta investasi palsu.

Kepala Komisi Kepolisian Filipina, Gilberto Cruz, mengungkapkan bahwa selain perjudian ilegal, tempat tersebut juga berfungsi sebagai sarang penipuan daring yang telah merugikan banyak orang. “Kami menangkap sekitar lima bos asal China yang berperan penting dalam sindikat ini,” jelas Cruz dalam keterangannya yang dikutip oleh AFP.

Sindikat yang terlibat ini dikenal memanfaatkan platform perjudian daring di Filipina (POGO) untuk menutupi aktivitas kriminal mereka, termasuk perdagangan manusia, pencucian uang, dan bahkan tindak kejahatan lebih serius seperti penculikan dan pembunuhan. Menanggapi hal ini, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, telah memutuskan untuk melarang semua operasi POGO sejak tahun lalu sebagai upaya untuk memberantas sindikat-sindikat ilegal ini.

Meskipun ada larangan keras terhadap POGO, banyak sindikat penipuan yang masih beroperasi secara diam-diam. “Penggerebekan ini membuktikan bahwa meskipun ada larangan, para pekerja POGO masih berusaha melanjutkan kegiatan ilegal mereka,” tambah Cruz. Bahkan, dia melaporkan bahwa sekitar 21 ribu warga negara China diketahui terus menjalankan operasi penipuan berskala kecil di Filipina, meski regulasi telah diterapkan.

Penggerebekan ini menambah daftar panjang penangkapan terkait perjudian ilegal dan penipuan yang telah terjadi di Filipina. Pada Januari lalu, sekitar 400 warga asing, termasuk banyak warga negara China, juga ditangkap di Manila dalam operasi serupa. Kegiatan penipuan yang melibatkan sindikat internasional ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi Filipina sebagai tujuan investasi dan wisata internasional.

Menurut sebuah laporan dari United States Institute of Peace yang diterbitkan pada Mei 2024, sindikat penipuan daring telah menargetkan jutaan korban di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan tahunan yang mencapai sekitar USD 64 miliar (sekitar Rp 1.042 triliun). Angka ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia akibat maraknya penipuan daring yang dikendalikan oleh sindikat-sindikat internasional.

Dengan semakin banyaknya penggerebekan yang dilakukan oleh otoritas Filipina, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sindikat penipuan ini dan memberikan efek jera bagi mereka yang mencoba mengeksploitasi celah dalam sistem hukum dan keamanan Filipina.

Mengerikan! 157 Paus Pembunuh Palsu Terdampar di Pantai Australia

Sebanyak 90 ekor lumba-lumba terpaksa disuntik mati oleh otoritas satwa liar di Australia setelah terdampar di pantai terpencil Pulau Tasmania. Keputusan yang diambil setelah upaya penyelamatan intensif yang dimulai sejak Selasa (18/2/2025) tidak membuahkan hasil. Kejadian tragis ini melibatkan total 157 lumba-lumba dari spesies laut dalam yang langka, namun hanya 90 ekor yang berhasil bertahan hingga Rabu (19/2/2025) sore. Meskipun bertahan, kondisi mereka semakin memburuk akibat stres, paparan sinar matahari yang terik, dan angin kencang.

Shelley Graham, pengawas satwa liar, menjelaskan bahwa tim dokter hewan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan eutanasia pada lumba-lumba tersebut. “Setelah evaluasi oleh tim medis, kami memutuskan untuk memberikan mereka kedamaian melalui euthanasia,” ujar Shelley dalam wawancara dengan AFP. Meski tim penyelamat telah bekerja tanpa lelah untuk mencoba mengembalikan lumba-lumba ke laut, medan yang sulit dan kondisi hewan yang semakin lemah membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Kesulitan Penyelamatan dan Terpaan Alam

Spesies yang terdampar diyakini merupakan paus pembunuh palsu atau false killer whale, yang memiliki bobot hingga satu ton. Spesies besar ini, meskipun menakjubkan, memiliki tantangan besar dalam hal penyelamatan karena ukuran dan kekuatan mereka. Kris Carlyon, seorang pakar biologi kelautan, menyebut lokasi kejadian sebagai “salah satu yang tersulit” dalam pengalaman 16 tahun kerjanya di Tasmania. “Akses menuju lokasi sangat sulit, dan kami menghadapi banyak kendala dari segi medan dan kondisi cuaca,” ungkap Carlyon.

Pada Selasa pagi, puluhan lumba-lumba terlihat terperangkap di pasir basah, saat air laut yang surut mengungkapkan mereka terjebak di pantai. Upaya penyelamatan dilakukan oleh tim yang terdiri dari relawan, ahli satwa, dan otoritas setempat. Meskipun usaha keras dilakukan untuk mengembalikan mereka ke laut, kondisi hewan yang semakin melemah akibat suhu panas dan kurangnya perlindungan membuat usaha tersebut semakin mustahil.

Fenomena Langka dan Keterikatan Sosial Hewan Laut

Menurut Carlyon, meskipun kejadian lumba-lumba terdampar bukan hal yang jarang terjadi di Australia, insiden ini menonjol karena melibatkan kelompok besar dari spesies paus pembunuh palsu yang jarang terlihat di kawasan tersebut. Dalam lima dekade terakhir, baru kali ini kawanan besar paus pembunuh palsu terdampar di pantai terpencil Tasmania. “Spesies ini dikenal memiliki ikatan sosial yang sangat kuat. Ketika satu individu merasa kebingungan atau terdampar, kawanan lainnya sering kali mengikuti tanpa ragu,” kata Carlyon, menjelaskan dinamika yang mungkin terjadi pada kawanan lumba-lumba tersebut.

Dengan keputusan yang penuh pertimbangan ini, otoritas satwa liar berharap dapat mengurangi penderitaan hewan-hewan yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Meski proses ini memakan waktu yang sangat emosional dan sulit, hal ini dianggap sebagai jalan terbaik demi kesejahteraan mamalia laut tersebut. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan dan kesadaran terhadap keberlanjutan kehidupan laut di dunia.

Yoon Suk Yeol Tak Ucap Sepatah Kata pun di Sidang Perdana

Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Bungkam di Sidang Perdana Pemberontakan

Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, memilih diam saat menghadiri sidang pendahuluan pertama terkait tuduhan memimpin pemberontakan pada masa darurat militer yang diberlakukan pada 3 Desember lalu.

Saat persidangan berlangsung di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Kamis (20/2) pukul 10 pagi waktu setempat, Yoon tidak mengucapkan sepatah kata pun.

Sidang ini bertujuan untuk meninjau kasus yang dituduhkan kepadanya dan menentukan apakah proses peradilan akan berlanjut ke tahap utama atau tidak. Secara hukum, kehadiran terdakwa dalam sidang pendahuluan tidak diwajibkan, namun Yoon tetap memilih hadir dengan mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah, sebagaimana dikutip dari Yonhap.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Yoon meminta agar mantan presiden berusia 64 tahun tersebut dibebaskan dari tahanan. Namun, jaksa menolak permintaan itu dengan alasan Yoon berpotensi mempengaruhi pihak-pihak terkait dalam kasus ini.

Selain itu, pengacaranya juga menilai bahwa penyelidikan terhadap klien mereka tidak sah karena dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki wewenang dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Kim Hong Il, dalam pernyataannya yang dikutip AFP, menegaskan bahwa keputusan darurat militer yang diambil bukan bertujuan untuk mengacaukan negara, melainkan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman yang muncul akibat dominasi legislatif partai oposisi yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan.

Setelah sidang ini, pengadilan dijadwalkan meninjau permintaan Yoon untuk membatalkan penahanannya. Hakim yang menangani perkara ini menyebutkan bahwa sidang lanjutan akan digelar pada 24 Maret mendatang.

Yoon sendiri telah ditahan di Pusat Penahanan Seoul sejak Januari lalu menyusul keputusannya memberlakukan status darurat militer pada Desember. Selain menghadapi kasus pidana ini, ia juga sedang menjalani proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, yang kini telah memasuki tahap akhir.

Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan Yoon, maka Korea Selatan harus segera menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Hubungan Memanas: China Minta AS Revisi Pernyataan Soal Taiwan

Pemerintah China kembali menegaskan posisinya terkait Taiwan dengan meminta Amerika Serikat untuk memperbaiki pernyataan yang muncul di situs web Departemen Luar Negeri AS, yang menyatakan bahwa Amerika tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Beijing pada Senin (17/2).

Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China sangat mendesak AS untuk segera melakukan koreksi terhadap pernyataan tersebut, dengan menegaskan pentingnya mematuhi prinsip ‘satu China’, serta menghormati tiga komunike bersama yang telah disepakati antara China dan AS. “Kami meminta AS untuk berhati-hati dalam menangani masalah Taiwan, mengingat sensitivitasnya,” ujar Guo Jiakun.

Sebelumnya, pada Kamis (13/2), Kementerian Luar Negeri AS menghapus sebuah kalimat yang berbunyi “kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan” dari bagian ‘lembar fakta’ di situs web mereka. Selain itu, situs tersebut juga mengubah beberapa bagian terkait status Taiwan dalam organisasi internasional. Misalnya, referensi tentang Taiwan yang bisa ikut serta dalam organisasi internasional tanpa status kenegaraan dihapus, dan ditambahkan bahwa penyelesaian perselisihan Taiwan dengan China harus dilakukan secara damai, tanpa paksaan, dan diterima oleh kedua pihak.

Tak hanya itu, halaman tersebut juga mencatat adanya kerja sama antara Pentagon AS dan Dewan Sains dan Teknologi Nasional Taiwan.

Menanggapi pembaruan ini, Guo Jiakun menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan harus segera dihentikan, termasuk dukungan terhadap apa yang disebut sebagai “kemerdekaan Taiwan.” China mengingatkan AS untuk menghentikan upayanya memperkuat hubungan dengan Taiwan serta mendukung perluasan ruang internasional bagi Taiwan. “Jika hal ini berlanjut, dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap hubungan China-AS serta stabilitas dan perdamaian di Selat Taiwan,” tegas Guo Jiakun.

Guo juga menekankan bahwa hanya ada satu China yang sah di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari China. Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan yang sah yang mewakili seluruh wilayah China. Pernyataan ini menegaskan konsensus internasional yang telah lama diakui, yaitu prinsip ‘Satu China’, serta komitmen yang telah dibuat oleh AS dalam tiga komunike bersama antara China dan AS.

Lebih lanjut, Guo Jiakun menyebut perubahan yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS pada situs web mereka jelas bertentangan dengan prinsip ‘Satu China’ dan komunike bersama tersebut, serta bertentangan dengan hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional. “Tindakan ini mengirimkan sinyal yang salah kepada kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan Taiwan,” ujarnya.

Pembaruan kalimat ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita resmi Taiwan pada Minggu (16/2). Sebelumnya, pada tahun 2022, kalimat yang menyatakan ketidaksukaan AS terhadap kemerdekaan Taiwan juga sempat dihapus, namun kemudian dipulihkan kembali dalam waktu singkat.

Pemerintah Taiwan sendiri menolak klaim kedaulatan Beijing atas wilayahnya, dengan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka. Saat ini, Taiwan mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan 12 negara, termasuk Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, dan Vatikan.

Sementara itu, meskipun Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 mewajibkan Washington untuk membantu Taiwan dalam mempertahankan diri, undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa AS akan melakukan intervensi militer jika terjadi invasi atau blokade dari China. Tentu saja, perkembangan ini semakin memanas dengan ketegangan antara kedua negara besar tersebut mengenai status Taiwan.

Berlatar Jepang, Dewi Soekarno Dirikan Partai untuk Hak Anjing-Kucing

Dewi Soekarno, yang dikenal luas sebagai Ratna Sari Dewi, telah membuat langkah besar dalam perjalanan politiknya dengan mengumumkan pembentukan partai politik baru di Jepang, yang dinamakan 12 Heiwa To. Pada usia 84 tahun, Dewi Soekarno—yang sebelumnya dikenal sebagai istri pertama Presiden Soekarno—resmi melepaskan status warga negara Indonesia (WNI) guna memfokuskan diri pada ambisinya di kancah politik Jepang. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 12 Februari 2025, Dewi memaparkan rencana besarnya untuk memperjuangkan hak-hak hewan melalui partai yang baru dibentuknya.

Nama 12 Heiwa To berasal dari gabungan kata “heiwa” yang berarti “perdamaian” dalam bahasa Jepang dan angka “12” yang diambil dari bunyi “wan-nyan”, yaitu suara anjing dan kucing dalam bahasa Jepang. Partai ini akan mengusung tema besar perlindungan terhadap hewan, dengan fokus utama pada larangan konsumsi daging anjing dan kucing yang saat ini masih terjadi di beberapa bagian Jepang. Dewi, yang lahir di Tokyo pada 6 Februari 1940 dengan nama asli Naoko Nemoto, bertekad untuk memperjuangkan hak-hak hewan dan berharap untuk membawa perubahan signifikan di masyarakat Jepang.

Dewi Soekarno mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa setelah mengembalikan paspor Indonesia, dirinya berencana untuk kembali memperoleh kewarganegaraan Jepang, tempat ia dilahirkan. “Kami akan berjuang untuk melindungi anjing dan kucing, dua makhluk yang tidak seharusnya menjadi konsumsi manusia,” katanya. Sebagai langkah awal, partai ini berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang melarang konsumsi daging anjing dan kucing, dengan harapan dapat menghentikan praktik yang dianggap kejam terhadap hewan-hewan tersebut.

Tidak hanya itu, Dewi dan partainya juga berencana untuk membentuk sebuah lembaga pengawas yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap hewan. Partai ini berkomitmen untuk mengusulkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap hewan, sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan menghentikan kekejaman terhadap makhluk hidup.

Juru kampanye partai, Shinnosuke Fujikawa, menyampaikan bahwa salah satu target utama mereka dalam pemilu mendatang adalah meraih dua hingga tiga kursi di Majelis Tinggi Jepang. Meski terbilang ambisius, Dewi Soekarno dan partainya yakin bahwa perjuangan mereka untuk hak-hak hewan akan mendapat dukungan luas, terutama di kalangan para pecinta hewan dan aktivis sosial di Jepang.

Dengan latar belakang yang kaya akan sejarah politik Indonesia dan kini bertransformasi menjadi pejuang hak-hak hewan di Jepang, Dewi Soekarno siap membawa suara perubahan dan perdamaian melalui partai barunya. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan hidup Dewi, yang tak hanya berfokus pada kehidupan pribadinya, tetapi juga pada kontribusinya bagi kesejahteraan makhluk hidup di dunia.

Serangan Drone Rusia Bikin 100 Ribu Warga Ukraina Kedinginan di Musim Dingin

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Minggu, 16 Februari 2025, mengungkapkan bahwa serangan drone Rusia yang bertubi-tubi telah menyebabkan kerusakan pada pembangkit listrik tenaga panas di wilayah selatan Ukraina. Akibatnya, sekitar 100 ribu warga terpaksa menghadapi suhu musim dingin yang bisa mencapai -7 derajat Celsius tanpa pemanas ruangan.

“Mereka (warga Ukraina) tidak memiliki keterlibatan dalam pertempuran atau situasi di garis depan. Namun, kejadian ini sekali lagi membuktikan bahwa Rusia sedang berperang melawan warga sipil dan kehidupan di Ukraina,” ujar Zelensky.

Sebelumnya, Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, menegaskan bahwa serangan ini sengaja dilakukan oleh Rusia untuk memutus pasokan pemanas bagi warga, terutama saat suhu mencapai titik beku. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bencana kemanusiaan yang semakin memperburuk situasi di Ukraina.

Pada malam yang sama, Rusia meluncurkan 143 drone dalam satu malam. Militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 95 di antaranya, sementara 46 lainnya mencapai sasaran. Ukraina menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik untuk mengacaukan serangan drone tersebut.

Serangan Rusia juga mengakibatkan setidaknya satu orang mengalami luka-luka dan merusak sejumlah rumah di Kyiv. Sementara itu, di Mykolaiv, suhu diperkirakan turun hingga -7 derajat Celsius. Presiden Zelensky kembali menyerukan kepada negara-negara Barat untuk memberikan lebih banyak bantuan sistem pertahanan udara, terutama mengingat Rusia kini telah menguasai 20 persen wilayah Ukraina dan terus meningkatkan intensitas serangan di bagian timur negara tersebut.

Perang antara Rusia dan Ukraina kini telah memasuki tahun ketiga. Ukraina terus mendesak Moskow untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki serta menuntut jaminan keamanan, termasuk upaya bergabung dengan NATO guna mencegah serangan serupa di masa depan.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan secara terbuka untuk pertama kalinya bahwa tidak realistis bagi Kyiv untuk kembali ke perbatasannya pada 2014 atau menjadi anggota NATO dalam kesepakatan apa pun. Washington juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan untuk bergabung dengan kekuatan keamanan di Ukraina dalam skenario gencatan senjata.

Gebrakan Trump & Elon Musk: 10.000 PNS AS Terkena PHK

Pada Jumat, 14 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan dukungan penasihatnya Elon Musk, melanjutkan reformasi besar-besaran dalam birokrasi federal. Langkah drastis ini mencakup pemecatan lebih dari 9.500 pegawai negeri dari berbagai instansi pemerintah, seperti Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, hingga Kesehatan dan Layanan Masyarakat. Pemutusan hubungan kerja tersebut kebanyakan menyasar pegawai yang masih dalam masa percobaan, atau di tahun pertama karir mereka.

Langkah pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang sudah diterapkan sejak periode kedua kepemimpinan Trump. Sebelumnya, sekitar 75.000 pegawai federal diberi tawaran pesangon untuk mengundurkan diri secara sukarela. Dengan demikian, total pegawai yang terkena dampak pemecatan ini diperkirakan mencapai 3% dari 2,3 juta pegawai negeri sipil AS. Menurut Trump, pemangkasan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan mengurangi pemborosan anggaran negara. “Pemerintah federal terlalu besar, dan terlalu banyak uang yang terbuang sia-sia,” ujar Trump, mengingat tingginya utang negara yang saat ini mencapai 36 triliun dolar AS.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik, khususnya dari Partai Demokrat yang menilai tindakan pemecatan massal tersebut melanggar kewenangan legislatif dalam pengelolaan anggaran. Meskipun Partai Republik mendominasi Senat dan DPR, keputusan Trump dan Musk ini tetap memicu perdebatan internal, termasuk di lingkaran Gedung Putih. Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles, mengungkapkan ketidakpuasan atas eksekusi kebijakan yang kurang terkoordinasi.

Selain pemecatan, kebijakan ini juga meliputi penghapusan perlindungan hukum bagi pegawai negeri karier, pembekuan bantuan luar negeri, serta pengurangan operasional beberapa lembaga penting, termasuk USAID dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB). Langkah-langkah ini berpotensi mengganggu beberapa layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, hingga penanggulangan kebakaran hutan. Dinas Kehutanan AS terpaksa memberhentikan ribuan pegawai baru, sementara Dinas Taman Nasional kehilangan lebih dari 1.000 pegawai, yang tentunya berisiko terhadap pengelolaan taman nasional dan pelestarian alam.

Peran Elon Musk dalam kebijakan ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Sebagai penasihat utama dalam kebijakan reformasi ini, Musk yang dikenal dengan peranannya dalam industri teknologi, mengarahkan kelompok insinyur muda untuk menerapkan audit dan efisiensi di berbagai lembaga pemerintahan. Meskipun beberapa mendukung langkah ini sebagai bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini lebih berbasis ideologi ketimbang efisiensi yang didasarkan pada data yang objektif.

Dengan ketegangan politik yang terus meningkat, kebijakan ini tetap menjadi topik perdebatan. Apakah kebijakan pemecatan ini akan benar-benar membawa efisiensi atau justru menambah masalah baru bagi pemerintahan dan kesejahteraan publik? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut.

Mal Taiwan Guncang: Suara Ledakan Seperti Gempa dan Tabrakan Pesawat

Sebuah ledakan besar mengguncang food court lantai 12 Mal Shin Kong Mitsukoshi di Taichung, Taiwan, pada Kamis (13/2/2025) yang menewaskan setidaknya empat orang dan melukai 29 lainnya. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 11.30 waktu setempat ini mengejutkan banyak orang, termasuk warga dan pengunjung yang berada di dalam mal saat kejadian.

Dugaan Kebocoran Gas Sebagai Penyebab Ledakan

Berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan oleh Badan Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan, ledakan diduga disebabkan oleh kebocoran gas. Menariknya, lantai tempat ledakan terjadi sedang dalam proses renovasi pada saat insiden tersebut berlangsung. Sun Fu-you, Kepala Biro Pemadam Kebakaran Taichung, mengungkapkan bahwa pihak berwenang masih menyelidiki apakah kejadian ini ada kaitannya dengan pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan di lokasi tersebut.

Kejutan dan Kepanikan Warga

Video yang beredar di media sosial menunjukkan dampak dari ledakan yang sangat besar. Serpihan material bangunan dan pelapis dinding beterbangan, sementara debu tebal memenuhi udara di dalam mal. Seorang warga setempat, Liao Yu-fu (26), yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian, mengaku terkejut saat terbangun akibat suara ledakan yang begitu keras. “Awalnya, saya mengira itu pesawat yang menabrak rumah. Getaran yang ditimbulkan begitu hebat hingga tempat tidur saya pun bergetar,” ujarnya.

Seorang pengunjung lainnya yang berada di lantai enam mal mengatakan, “Kami sempat mengira itu gempa bumi. Ketika turun, saya melihat pecahan kaca dan puing-puing berjatuhan di setiap lantai.”

Evakuasi dan Korban Luka

Setelah ledakan, lebih dari 200 orang berhasil dievakuasi dari dalam mal. Selain itu, enam orang yang terjebak di dalam lift juga berhasil diselamatkan. Di antara korban, terdapat sebuah keluarga asal Makau yang tertimpa puing saat berusaha keluar dari mal. Dua anggota keluarga tersebut, yakni kakek dan nenek, dinyatakan meninggal dunia, sementara lima lainnya terluka, termasuk seorang anak berusia dua tahun yang mengalami cedera parah di kepala.

Gambar yang dirilis oleh otoritas setempat menunjukkan kerusakan parah di dalam mal, dengan logam bengkok menggantung di langit-langit dan puing-puing berserakan di lantai.

Tanggapan Wali Kota Taichung

Wali Kota Taichung, Lu Shiow-yen, yang berada di gedung pemerintahan yang berdekatan dengan lokasi ledakan, turut merasakan getaran hebat akibat insiden tersebut. “Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan penyebab ledakan ini dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” kata Lu.

Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan ini, sementara masyarakat setempat berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Kebijakan Baru: Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri Turun Rp65 Miliar

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada berbagai sektor, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Salah satu program yang terkena dampaknya adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025), Sekretaris Jenderal Kemlu RI, Cecep Herawan, memaparkan detail pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannya.

Pemangkasan Anggaran Kemlu 2025

Salah satu dampak paling signifikan dari efisiensi anggaran ini terlihat pada program perlindungan WNI di luar negeri. Awalnya, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp288 miliar. Namun, setelah mengalami pemangkasan sebesar Rp65 miliar (22,4 persen), anggaran akhirnya hanya tersisa Rp223 miliar.

Selain itu, beberapa program lain di Kemlu juga mengalami pemotongan, antara lain:

  • Program dukungan manajemen
    • Anggaran awal: Rp7,75 triliun
    • Pemangkasan: Rp1,2 triliun (15,5 persen)
    • Anggaran akhir: Rp6,55 triliun
  • Program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional
    • Anggaran awal: Rp15 miliar
    • Pemangkasan: Rp4,1 miliar (27,7 persen)
    • Anggaran akhir: Rp10 miliar
  • Program peran Indonesia dalam kerja sama multilateral
    • Anggaran awal: Rp1,05 triliun
    • Pemangkasan: Rp562 miliar (53,3 persen)
    • Anggaran akhir: Rp493 miliar
  • Program diplomasi dan kerja sama internasional
    • Anggaran awal: Rp779 miliar
    • Pemangkasan: Rp196 miliar (25,1 persen)
    • Anggaran akhir: Rp583 miliar

Sebelumnya, anggaran yang telah disepakati untuk Kemlu pada 2025 adalah Rp9,8 triliun. Namun, pada 24 Januari, kementerian tersebut menerima informasi bahwa pemangkasan anggaran mencapai Rp2,8 triliun. Lalu, pada 11 Februari, setelah ada revisi dari Kementerian Keuangan, jumlah pemotongan dikurangi menjadi Rp2 triliun.

Instruksi Presiden: Penghematan APBN 2025

Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat APBN 2025. Langkah ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.

Melalui kebijakan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun. Kemudian, pada 24 Januari, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengatur efisiensi belanja di 16 pos kementerian dan lembaga senilai Rp256,1 triliun.

Dampak Pemangkasan Anggaran bagi WNI di Luar Negeri

Dengan berkurangnya anggaran perlindungan WNI di luar negeri, ada kekhawatiran bahwa layanan bagi pekerja migran, pelajar, dan diaspora Indonesia akan terdampak. Beberapa program yang berpotensi mengalami penyesuaian di antaranya:

  • Bantuan hukum bagi WNI yang menghadapi masalah di luar negeri
  • Fasilitas repatriasi bagi WNI yang mengalami kondisi darurat
  • Layanan diplomatik dan administrasi keimigrasian di KBRI dan KJRI

Pemerintah diharapkan tetap bisa menjaga efektivitas program perlindungan WNI meskipun anggarannya telah dipangkas. Langkah strategis serta efisiensi dalam pengelolaan dana menjadi tantangan besar bagi Kemlu dalam menjalankan tugasnya di tahun 2025.

Dengan kebijakan penghematan ini, mampukah Kemlu tetap memberikan perlindungan optimal bagi WNI di luar negeri? Waktu yang akan menjawab. 🚨🌏