Author: DL - MOYO

Duka di Tengah Pekan Kesehatan Dunia: Serangan di Gaza Kian Mengkhawatirkan

Sony Pictures bersama Neal Street Productions mengumumkan proyek besar yang akan menghadirkan empat film biopik mengenai band legendaris The Beatles. Diberi judul kolektif “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, proyek ini akan disutradarai oleh Sam Mendes dan menawarkan pendekatan yang unik: masing-masing film akan mengisahkan perjalanan satu anggota band dari sudut pandangnya sendiri. Setiap narasi akan saling berhubungan dan menyatu dalam beberapa momen penting, menciptakan gambaran yang menyeluruh tentang kehidupan serta dinamika internal grup musik asal Liverpool tersebut.

Ini adalah kali pertama Apple Corps memberikan izin penuh untuk mengadaptasi kehidupan dan musik The Beatles dalam skala sinematik sebesar ini. Proses pengambilan gambar dijadwalkan berlangsung selama setahun, dengan target rilis keempat film tersebut pada April 2028. Belum dipastikan apakah semuanya akan dirilis serentak atau bertahap.

Para pemeran telah diumumkan pada ajang CinemaCon di Las Vegas pada Maret 2025. Paul Mescal akan memerankan Paul McCartney, sementara Harris Dickinson dipercaya memerankan John Lennon. Sosok George Harrison akan dibawakan oleh Joseph Quinn, dan Barry Keoghan akan memerankan Ringo Starr. Keempat aktor tersebut dikenal berkat peran-peran luar biasa mereka dalam proyek-proyek sebelumnya dan diharapkan dapat menyajikan interpretasi yang otentik serta menyentuh.

Film ini menjanjikan pengalaman sinematik baru, baik bagi penggemar setia The Beatles maupun generasi baru yang ingin mengenal lebih dalam warisan budaya musik terbesar sepanjang masa.

Misi Dagang Rusia Siap Perluas Peluang Investasi di Indonesia April Ini

Pusat Ekspor Rusia (REC) akan mengirim misi dagang perdananya ke Indonesia pada April 2025. Misi ini melibatkan sekitar 30 perwakilan perusahaan asal Rusia dari berbagai sektor, seperti digital, pangan, hingga peralatan teknis. Langkah ini dilakukan untuk menggali potensi kerja sama bisnis dan peluang investasi baru antara kedua negara. Direktur Jenderal REC, Veronika Nikishina, menyebut bahwa saat ini adalah momentum yang tepat bagi perusahaan Rusia untuk menjajaki pasar Indonesia dan mengoptimalkan segala sumber daya yang tersedia.

Nikishina menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan ekspor Rusia paling menjanjikan. Dengan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota baru kelompok BRICS, peran Indonesia dalam percaturan ekonomi global kian diperhitungkan. Oleh karena itu, pelaku usaha Indonesia diundang untuk hadir dalam pertemuan dengan delegasi bisnis Rusia di Jakarta pada 14–15 April 2025. Agenda ini diharapkan dapat mempererat hubungan dagang, mempercepat proses negosiasi kontrak ekspor, serta meningkatkan popularitas produk-produk Rusia di pasar domestik.

Wakil REC untuk Indonesia, Vadim Varaksin, menekankan pentingnya untuk membuka peluang kolaborasi baru yang memanfaatkan kekuatan dari kedua pihak. Dengan menjalin kerja sama yang erat, diharapkan proses produksi dapat berjalan stabil dan berkelanjutan. Misi dagang ini juga akan berlangsung bersamaan dengan pertemuan Komisi Gabungan RI-Rusia ke-13 di bidang ekonomi dan perdagangan, serta Forum Bisnis Rusia-Indonesia yang diselenggarakan bersama Kadin Indonesia dan Roscongress Foundation.

Hegemoni Tarif dan Perjuangan Global South di Tengah Ketidakpastian Perdagangan Dunia

Kebijakan proteksionis yang terus dijalankan oleh pemerintahan Trump memunculkan istilah “neokolonialisme tarif”, yang menggambarkan cara Amerika Serikat menggunakan bea masuk untuk menekan perkembangan adil di negara-negara Global South. Pendekatan neo-merkantilisme ini berdampak pada ketidakstabilan perdagangan global dan merugikan negara-negara yang sangat bergantung pada akses pasar AS. Ketika tarif diberlakukan, harga barang melonjak, daya saing menurun, dan Global South menjadi pihak yang paling terdampak. Jika negara-negara yang terdampak merespons dengan balasan serupa, risiko perang dagang global akan semakin nyata.

Sementara itu, Uni Eropa mencoba merespons dinamika ini dengan meningkatkan kemandirian strategis dan memperluas hubungan ekonomi dengan kawasan lain. EU aktif membangun kemitraan dengan negara-negara BRICS+, serta memperkuat hubungan dengan Turki dan kawasan Teluk. Situasi perdagangan juga diperumit oleh ketegangan antara AS dan China, dua ekonomi terbesar dunia. Walaupun hubungan mereka kompleks dan penuh tantangan, kolaborasi tetap dibutuhkan demi menghindari jebakan global dan menciptakan hubungan saling menguntungkan.

China berupaya memperkuat solidaritas dengan Global South melalui visi komunitas masa depan bersama. Pendekatan diplomatik dan dukungan ekonomi menjadi bagian dari strategi China dalam mewujudkan keamanan global yang adil dan setara. Dukungan yang kuat bagi negara-negara berkembang ditunjukkan lewat kebijakan luar negeri China yang berpihak pada negara-negara yang sering terpinggirkan dalam sistem global. Komitmen ini menjadi dasar terciptanya tatanan dunia yang lebih inklusif dan damai.

Kim Jong-un Tinjau Latihan Unit Khusus, Tegaskan Pentingnya Militer Kuat

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, melakukan inspeksi langsung terhadap latihan unit operasi khusus militer negara tersebut, menegaskan kembali pentingnya membentuk kekuatan militer yang tangguh. Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 4 April 2025, bertepatan dengan pengesahan pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, oleh Mahkamah Konstitusi. Media pemerintah, KCNA, melaporkan bahwa dalam kunjungannya, Kim menyaksikan latihan taktis serta perlombaan menembak menggunakan senjata ringan yang dilakukan oleh pasukan elit tersebut.

Kim menyampaikan bahwa kekuatan militer yang sejati dibangun dari latihan intensif dan kesiapan tempur di medan perang. Ia menilai bahwa dedikasi semacam itu merupakan bentuk patriotisme dan loyalitas paling nyata terhadap negara. Dalam arahannya, Kim menekankan peran vital dari unit operasi khusus dalam strategi pembangunan militer jangka panjang Korea Utara. Ia menilai unit ini harus menjadi tulang punggung kekuatan militer yang mampu merespons cepat situasi genting dan mampu menjalankan operasi-operasi kompleks di lapangan.

KCNA juga melaporkan bahwa Kim memberikan serangkaian instruksi penting guna memastikan penguatan kapabilitas tempur pasukan khusus tersebut dengan standar yang sangat maju, meskipun rincian spesifik dari arahan itu tidak diungkapkan. Penekanan terhadap kesiapan tempur dan kemampuan strategis ini diyakini menjadi bagian dari upaya Korut dalam mempertahankan posisi militernya di tengah ketegangan kawasan. Selain itu, Kim disambut oleh sejumlah perwira tinggi militer dalam kunjungannya, termasuk salah satunya yang diyakini sebagai mantan menteri pertahanan Kang Sung-nam. Ia terlihat dalam foto mengenakan identitas sebagai wakil menteri pertahanan pertama, mengisyaratkan posisinya yang tetap berpengaruh dalam struktur militer Korut, serta menunjukkan kesinambungan kepemimpinan dalam jajaran pertahanan negara tersebut.

Yoon Suk-yeol Minta Maaf Usai Dimakzulkan, Korea Selatan Bersiap Pilpres Dini

Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat pada hari Jumat setelah secara resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Yonhap, Yoon mengaku gagal memenuhi harapan publik dan menyebut masa pengabdiannya sebagai kehormatan terbesar dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat atas dukungan dan dorongan yang tetap mengalir meskipun dirinya telah melakukan kesalahan.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang sebelumnya mengusung Yoon, turut menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Melalui pemimpinnya saat ini, Kwon Young-se, PPP mengungkapkan bahwa meski keputusan pemakzulan sangat disayangkan, mereka menerima hasil tersebut dengan penuh hormat dan mengajak seluruh pihak untuk menghindari kekerasan serta menjaga persatuan nasional.

Pemakzulan terhadap Yoon dipicu oleh keputusannya pada 3 Desember 2024 yang mendeklarasikan darurat militer dengan alasan adanya dugaan simpati oposisi terhadap Korea Utara serta potensi pemberontakan. Namun, tindakan tersebut langsung dibatalkan oleh parlemen hanya beberapa jam setelah diumumkan. Yoon pun saat itu mematuhi keputusan tersebut dan meminta maaf secara terbuka.

Mahkamah Konstitusi secara bulat menyetujui pemakzulan pada 14 Desember. Sebagai dampaknya, Korea Selatan kini harus menyelenggarakan pemilu lebih awal dalam waktu 60 hari, atau paling lambat pada 3 Juni. Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai kepala negara sementara hingga presiden baru terpilih.

Tensi Meningkat di Yerusalem: Kunjungan Ben-Gvir ke Al-Aqsa Dikecam Negara-negara Timur Tengah

Pemerintah dari berbagai negara Timur Tengah pada Rabu (2/4) mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kunjungan ini dipandang sebagai langkah yang memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah lama terlibat dalam konflik bersejarah. Kementerian Luar Negeri Yordania menganggap tindakan ini sebagai eskalasi berbahaya, yang melanggar status quo bersejarah atas situs tersebut, yang dikelola oleh otoritas keagamaan Yordania melalui perjanjian internasional yang telah berlaku sejak lama. Yordania menuduh Israel berusaha membagi kompleks tersebut secara temporal dan spasial, yang dikenal sebagai Bukit Bait Suci bagi umat Yahudi. Mereka menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas situs tersebut dan menyerukan komunitas internasional untuk bertindak mencegah provokasi lebih lanjut.

Kemenlu Mesir juga mengecam kunjungan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang dapat merusak stabilitas kawasan. Mereka memperingatkan potensi kemarahan yang meluas akibat tindakan tersebut. Sementara itu, Kemenlu Turki menggambarkan kunjungan Ben-Gvir sebagai langkah yang berbahaya dan dapat memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Bahkan, kelompok militan Palestina, Hamas, turut mengutuk kunjungan ini dan menyerukan perlawanan untuk mempertahankan Al-Aqsa. Arab Saudi juga mengecam keras kunjungan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan mengutuk serangan Israel terhadap organisasi bantuan dan klinik PBB di Gaza.

Ben-Gvir, yang merupakan politisi ultranasionalis Israel, mengunjungi kompleks Al-Aqsa dengan pengawalan ketat dari polisi Israel. Ini menjadi kunjungan keenamnya sejak bergabung dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 2022. Masjid Al-Aqsa adalah situs yang sangat sakral bagi umat Islam dan juga dihormati oleh umat Yahudi. Meski jamaah non-Muslim diizinkan mengunjungi situs tersebut, mereka tidak diperkenankan untuk beribadah di sana. Ketegangan di kompleks ini kembali meningkat, terutama setelah beberapa insiden kekerasan dan laporan terkait niat umat Yahudi untuk mengorbankan kambing di situs tersebut, sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum Israel. Konflik ini semakin diperburuk dengan status kontroversial Yerusalem yang dianeksasi Israel pada 1967, yang tidak diakui oleh sebagian besar negara internasional.

PBB Mendesak Negara Anggota Hindari Retorika Provokatif Terkait Ketegangan dengan Iran

PBB menyerukan kepada seluruh negara anggotanya untuk menghindari pernyataan yang bisa memicu ketegangan lebih lanjut, setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menyerang Iran jika kesepakatan mengenai senjata nuklir gagal tercapai. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menekankan pentingnya menjaga diplomasi dalam menangani perselisihan internasional. Dalam pengarahan pada Selasa (1/4), Dujarric menyatakan bahwa Piagam PBB jelas menggarisbawahi bahwa semua konflik harus diselesaikan secara damai dan melalui jalur diplomasi, bukan dengan retorika yang dapat memperburuk situasi. Dia juga menambahkan bahwa penting bagi negara-negara untuk berkomunikasi secara terbuka dan dengan hati-hati dalam menghadapi perbedaan, agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut yang dapat berujung pada ketegangan yang lebih besar di kawasan yang sudah penuh dengan ketidakpastian dan konflik.

Pernyataan Trump yang mengancam Iran dengan “pengeboman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya” diungkapkan dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu (30/3). Ancaman ini muncul di tengah negosiasi yang belum mencapai titik kesepakatan mengenai program nuklir Iran, yang telah menjadi sumber ketegangan internasional selama bertahun-tahun. Trump mengindikasikan bahwa jika Iran tidak bersedia mencapai kesepakatan, AS siap untuk mengambil tindakan militer sebagai pilihan terakhir. Namun, pernyataan ini langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak, yang memperingatkan bahwa ancaman semacam itu hanya akan memperburuk ketegangan dan memperpanjang krisis.

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Iran tidak akan melakukan negosiasi langsung dengan AS di bawah tekanan semacam itu. Pezeshkian menyatakan bahwa Iran lebih memilih untuk membahas isu nuklir melalui mediasi pihak ketiga yang netral, yang dapat memfasilitasi dialog antara kedua negara tanpa melibatkan langsung Washington dalam perundingan. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi solusi yang lebih konstruktif dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

Dengan ketegangan yang terus meningkat di kawasan tersebut, PBB menekankan pentingnya untuk menghindari kata-kata yang memperburuk situasi dan mengutamakan jalur diplomatik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dujarric mengingatkan bahwa perdamaian dan stabilitas hanya dapat tercapai jika semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip Piagam PBB, yang menekankan penyelesaian konflik secara damai. Dalam hal ini, keterlibatan komunitas internasional, termasuk pihak ketiga yang dapat dipercaya, sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan mencegah potensi konfrontasi yang lebih luas.

Semangat Kebersamaan di Halalbihalal KJRI Frankfurt Menyambut Idul Fitri 1446 H

Pada Minggu, 30 Maret 2025, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Frankfurt menggelar sesi anjangsana atau halalbihalal dalam rangka menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara yang berlangsung di Wisma Indonesia ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 masyarakat Indonesia yang tinggal di Frankfurt dan sekitarnya. Halalbihalal kali ini menjadi wujud nyata dari semangat kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi di antara komunitas Indonesia yang ada di perantauan. Acara tersebut juga menjadi wadah yang menguatkan solidaritas, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Konsul Jenderal RI Frankfurt, Antonius Yudi Triantoro, dalam kesempatan itu mengapresiasi kehadiran masyarakat meskipun banyak perayaan serupa di kota lain. Menurut Yudi, perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang berdekatan pada tahun ini menunjukkan keharmonisan dan toleransi yang terjaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia menambahkan bahwa momen Idul Fitri dan Nyepi juga mengingatkan akan keindahan keberagaman Indonesia, di mana umat Muslim merayakan kemenangan dengan suka cita, sementara umat Hindu menjalani hari hening untuk refleksi dan penyucian diri dalam menyambut Tahun Baru Çaka 1947. Acara ini juga menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi global, dengan solidaritas yang terjalin antar komunitas diaspora. KJRI Frankfurt terus mendorong kolaborasi dan kebersamaan antar lebih dari 120 kelompok masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk perayaan hari besar nasional dan keagamaan. Gelaran halalbihalal juga disemarakkan dengan hidangan khas Lebaran yang mempererat rasa kekeluargaan antara masyarakat Indonesia dan Jerman. Konsul Jenderal juga memberikan apresiasi kepada Masyarakat Muslim Indonesia Frankfurt dan Masjid Indonesia Frankfurt atas kontribusi mereka dalam mendukung acara ini, termasuk kegiatan sepanjang bulan Ramadan dan pelaksanaan salat Idul Fitri.

Kiev Tinjau Ulang Kesepakatan Mineral dengan AS Demi Kedaulatan Ekonomi

Pemerintah Kiev berupaya menegosiasikan ulang kesepakatan mineral dengan Washington demi meningkatkan investasi dari Amerika Serikat. Menurut laporan Bloomberg, Ukraina khawatir bahwa perjanjian ini akan memberikan kendali penuh kepada AS atas proyek pertambangan mineral kritis di negara tersebut. Kiev menilai bahwa ketentuan dalam kesepakatan tersebut dapat menghambat aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan berpotensi mewajibkan negara itu untuk mengganti seluruh bantuan militer dan ekonomi yang telah diterima sejak awal konflik.

Pada akhir Maret, pejabat Ukraina mengadakan pertemuan virtual dengan mitra mereka di Washington untuk meminta klarifikasi terkait beberapa klausul dalam rancangan perjanjian yang terdiri dari 60 halaman. Sumber yang dikutip Bloomberg menyatakan bahwa pihak AS tidak menolak keberatan yang diajukan Kiev, yang mengindikasikan adanya peluang untuk merevisi beberapa ketentuan. Namun, penyusunan proposal akhir untuk amandemen kesepakatan ini masih memerlukan banyak pekerjaan dari pihak Ukraina.

Media Ukraina melaporkan bahwa dokumen perjanjian ini melanggar sebagian besar kesepakatan sebelumnya antara Kiev dan Washington, yang berpotensi mengurangi kedaulatan negara tersebut serta bertentangan dengan rencana keanggotaannya di Uni Eropa. Selain itu, pada akhir Februari, Presiden AS Donald Trump menyatakan harapannya agar Kiev segera menyetujui mekanisme pengembalian dana bantuan yang diperkirakan mencapai 400-500 miliar dolar AS. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa bantuan dari AS diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang harus dikembalikan.

Xizang Kian Terbuka: Sambut Wisatawan dan Jurnalis Asing

Xizang semakin membuka diri bagi dunia dengan menyambut wisatawan mancanegara serta jurnalis yang ingin berkunjung atau melakukan peliputan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Kepala Pemerintah Daerah Otonom Xizang, Xu Zhitao, dalam konferensi pers peluncuran buku putih berjudul Human Rights in Xizang in the New Era yang digelar di Lhasa pada 28 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Xu menegaskan bahwa meskipun Xizang memiliki kondisi geografis dan iklim yang unik, pemerintah tetap menerapkan sejumlah kebijakan manajemen khusus bagi warga negara asing yang ingin berkunjung.

Menurut Xu, keterbukaan adalah kunci bagi kemajuan, dan oleh karena itu, Xizang terus berupaya meningkatkan aksesibilitasnya bagi dunia internasional. Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan asing yang datang ke wilayah tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 saja, Xizang telah menerima sekitar 320.000 wisatawan asing, mencerminkan daya tarik wilayah ini sebagai destinasi wisata global.

Seiring dengan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penerimaan, pemerintah Xizang berkomitmen untuk semakin mempercepat keterbukaannya terhadap dunia luar. Xu juga menekankan bahwa pemerintah daerah akan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi jurnalis untuk meliput berita di wilayah tersebut, dengan harapan mereka dapat memberitakan Xizang secara objektif dan adil. Dengan langkah-langkah ini, Xizang berharap dapat semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata dan pusat informasi yang terbuka bagi masyarakat internasional.