Author: DL - Biandra

AS Ancaman Mundur dari Upaya Damai Ukraina, Rubio: “Ini Bukan Perang Kami”

Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan mundur dari perannya dalam menengahi perdamaian di Ukraina jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat, 18 April 2025, usai pertemuannya dengan para mitra Eropa di Paris sehari sebelumnya. Rubio menegaskan bahwa Washington tidak akan terus terlibat dalam konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. “Ini bukan konflik yang kami mulai. Kami tidak memulainya. AS telah memberikan dukungan selama tiga tahun dan sekarang kami ingin melihat akhirnya,” ujar Rubio kepada awak media.

Rubio juga menekankan bahwa meskipun Presiden Donald Trump tetap berkomitmen pada jalur perdamaian, pemerintah AS perlu mengevaluasi ulang keterlibatan mereka. Menurutnya, Trump telah menghabiskan 87 hari secara aktif mengupayakan penyelesaian konflik ini di level tertinggi pemerintahan. Namun, batas kesabaran Washington mulai diuji karena ketidakjelasan hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dalam kunjungan ke Paris, Rubio didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Keith Kellogg dan Utusan Timur Tengah Steve Witkoff. Ketiganya bertemu dengan sejumlah pejabat senior Eropa dan Ukraina untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Namun hingga kini, tidak ada kepastian apakah pembicaraan tersebut akan membuahkan hasil yang positif. Pemerintah AS menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit dan keputusan penting akan segera diambil.

Inggris Tolak Isolasi Ekonomi China Demi Kesepakatan Tarif dengan AS

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan China hanya demi memperoleh kesepakatan pelonggaran tarif dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilaporkan oleh inews pada Rabu (16/4), mengutip pernyataan dari seorang sumber pemerintah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa AS berencana meminta komitmen dari mitra dagangnya untuk mengisolasi China secara ekonomi sebagai syarat dalam pembahasan tarif impor.

Namun, Inggris menganggap bahwa menyatukan pembicaraan mengenai tarif dan hubungan dengan China dalam satu forum tidaklah tepat. Pemerintah Inggris memilih untuk tetap menjalankan pendekatan yang bersifat pragmatis terhadap Beijing, tanpa mencampurkan tekanan dagang AS ke dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap China. Sumber resmi menyatakan bahwa posisi Inggris terhadap China tidak berubah, dan mereka tetap ingin menjaga hubungan yang stabil dengan negara Asia tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada awal April telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk berbagai produk impor. Tarif lebih tinggi dikenakan kepada 57 negara yang memiliki defisit dagang besar terhadap AS. Pada 9 April, tarif dasar tersebut mulai berlaku untuk lebih dari 75 negara selama 90 hari, dengan pengecualian terhadap China yang masih menjadi pusat ketegangan dagang.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu pun terus memanas. Saat ini, tarif AS terhadap produk asal China melonjak hingga 145 persen, sementara China membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika. Inggris, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan hubungan ekonomi tanpa terseret lebih dalam ke dalam konflik tersebut.

Korsel dan AS Cari Titik Temu Tarif Impor, Maryland Siap Dukung Kerja Sama

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, menyatakan bahwa Korea Selatan bersama Amerika Serikat tengah mencari solusi bersama terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS terhadap barang impor dari Korsel. Hal ini disampaikan Han dalam pertemuan sarapan dengan Gubernur Maryland, Wes Moore, yang sedang melakukan kunjungan dagang ke Korea Selatan bersama delegasinya.

Dalam pernyataan resmi dari kantor Han, disebutkan bahwa komunikasi dan negosiasi antara kedua negara berlangsung aktif, baik di tingkat menteri maupun pejabat lainnya. Han juga meminta perhatian dari Gubernur Moore terhadap pentingnya kerja sama ini bagi kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Moore menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi dan menegaskan komitmennya untuk mendukung hubungan bilateral antara Korsel dan AS.

Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama yang semakin berkembang antara Korea Selatan dan negara bagian Maryland, terutama dalam sektor kuantum, biofarmasi, dan teknologi antariksa. Han menyampaikan harapannya agar kedua pihak dapat terus menjadi pemimpin dalam pengembangan industri masa depan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, sektor swasta, serta institusi penelitian.

Gubernur Moore pun menekankan pentingnya kontribusi komunitas dan perusahaan Korea Selatan di Maryland, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun inovasi teknologi. Ia berjanji untuk terus mendukung upaya mempererat kerja sama lintas sektor. Baik Han maupun Moore juga kembali menegaskan pentingnya aliansi Korsel-AS yang stabil dan saling menguntungkan demi keberlanjutan perkembangan kedua negara.

75 Tahun Persahabatan Indonesia-China: Dari Sejarah Panjang hingga Kerja Sama Strategis

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok baru saja memasuki usia ke-75 tahun pada 13 April lalu, dan peringatan ini menjadi momentum penting di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa kerja sama strategis antara kedua negara semakin relevan dalam menghadapi tantangan global. Ia menyebut Indonesia dan China sebagai dua negara berkembang utama yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan “Global South”.

Sejak menjalin hubungan resmi pada tahun 1950, Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara pertama yang mengakui China secara diplomatis. Kedekatan ini sempat mengalami pasang surut, khususnya setelah peristiwa 1965 yang membuat hubungan kedua negara sempat dibekukan hingga tahun 1990. Namun, setelah masa reformasi, hubungan ini kembali menguat, ditandai dengan pengesahan Kemitraan Strategis pada 2005, dan ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.

Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini juga bertukar ucapan selamat dan sepakat untuk mempererat kerja sama demi pembangunan dan modernisasi negara masing-masing. Proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol konkret dari kolaborasi kedua negara.

Tercatat, nilai perdagangan bilateral Indonesia-China pada tahun 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Investasi langsung dari China pun terus meningkat, menjadikannya investor terbesar ketiga setelah Singapura dan Hong Kong. Dengan latar belakang sejarah panjang dan kepentingan strategis yang terus bertumbuh, kemitraan ini diperkirakan akan semakin kuat di masa mendatang.

AS Siapkan Tarif Impor Baru, Ponsel dan Laptop Bakal Terkena Imbas Tarif Semikonduktor

Pemerintah Amerika Serikat tengah mempersiapkan kebijakan baru terkait tarif impor, yang akan berdampak pada sejumlah produk elektronik, termasuk ponsel pintar dan laptop. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengenaan tarif sektoral terhadap produk semikonduktor. Meskipun sebelumnya beberapa perangkat sempat dikecualikan dari tarif timbal balik era Trump, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak.

Sebelumnya, US Customs and Border Protection (CBP) mengumumkan daftar produk yang dikecualikan dari tarif tinggi, termasuk chip memori, komputer, dan komponen elektronik lainnya. Namun, menurut Lutnick, produk-produk tersebut akan diperlakukan secara berbeda dengan dimasukkan dalam kategori tersendiri yang dikenai tarif sektoral semikonduktor.

Kebijakan ini muncul setelah Presiden Trump membebaskan produk seperti ponsel pintar dan komputer dari tarif impor sebesar 145 persen yang diterapkan terhadap barang-barang dari Tiongkok. Bahkan, mereka juga dibebaskan dari tarif global sebesar 10 persen yang baru saja diberlakukan. Namun, dengan kebijakan baru ini, barang-barang tersebut akan tetap dikenai tarif dalam bentuk lain.

Pengecualian yang diumumkan CBP mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 12.01 EDT, mencakup juga perangkat seperti sel surya dan kartu memori. Pemerintah berharap, kebijakan ini bisa mendorong relokasi rantai pasok teknologi ke wilayah AS. Howard Lutnick menambahkan bahwa meskipun produk-produk itu tidak dimasukkan dalam tarif timbal balik, mereka tetap akan dikenai tarif semikonduktor dalam waktu dekat.

Pemuda AS Ditangkap Karena Pembunuhan Orang Tua dan Rencana Pembunuhan Terhadap Presiden Trump

Seorang pemuda berusia 17 tahun asal Wisconsin, Nikita Casap, ditangkap pada bulan Maret setelah diduga membunuh kedua orang tuanya. Pembunuhan ini diduga dilakukan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam rencananya untuk membunuh Presiden Donald Trump dan menggulingkan pemerintahan AS. Laporan dari ABC mengungkapkan bahwa Casap menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk pembunuhan, penyembunyian mayat, dan pelanggaran hukum lainnya.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Casap diduga terlibat dalam sebuah konspirasi besar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan menggunakan senjata pemusnah massal. Di ponselnya, penyelidik menemukan materi yang berkaitan dengan ideologi Nazi serta dokumen yang menunjukkan bahwa dia merencanakan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Penegak hukum juga meyakini bahwa Casap tidak bertindak sendirian, meskipun hingga saat ini belum ditemukan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam rencana tersebut.

Kasus ini memperburuk ketegangan politik yang semakin memuncak di AS, terutama yang melibatkan banyak ancaman terhadap pejabat tinggi negara. Investigasi terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap lebih banyak rincian mengenai motif pembunuhan orang tua Casap serta konspirasi yang lebih besar terhadap pemerintahan. Kasus ini menarik perhatian publik, mengingat ancaman serius yang ditimbulkan terhadap stabilitas politik dan keamanan negara. Penyidik berharap agar dapat menggali lebih dalam mengenai pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam perencanaan berbahaya ini.

Jejak Bukti Elektronik dan Motor di Rumah Ridwan Kamil, KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan langkah tegas dalam upaya pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin, 10 Maret 2025. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk perangkat elektronik dan sebuah sepeda motor.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa barang bukti elektronik saat ini sedang dianalisis di laboratorium milik KPK guna mengekstraksi informasi penting yang bisa mendukung proses penyidikan. Namun, ketika ditanya lebih lanjut soal jenis sepeda motor yang turut disita, Asep mengaku tidak mengingat mereknya dan hanya menyebutkan bahwa kendaraan tersebut memang diamankan sebagai barang bukti.

KPK berencana memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan barang-barang yang telah disita. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengembangan perkara yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah itu.

Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, serta beberapa pihak dari agensi dan pengadaan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK memperkirakan bahwa dugaan korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp222 miliar, jumlah yang tentu saja mengundang perhatian publik terhadap penegakan hukum dan transparansi di sektor keuangan daerah.

Von der Leyen Sambut Langkah Trump, EU Siap Perkuat Stabilitas Ekonomi Global

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menunda pemberlakuan tarif besar-besaran selama 90 hari. Ia menyebut langkah ini sebagai sinyal positif menuju kestabilan ekonomi dunia. Dalam pernyataan resminya pada Kamis, von der Leyen menegaskan pentingnya menciptakan situasi perdagangan yang dapat diprediksi agar rantai pasokan internasional tetap berjalan lancar. Menurutnya, tarif hanya menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha dan konsumen, sehingga ia kembali menyerukan kesepakatan “tarif nol-untuk-nol” antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Von der Leyen juga menekankan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan AS, demi menciptakan sistem perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Ia menyoroti upaya EU dalam memperluas kerja sama dagang dengan mitra global yang mencakup hampir 87 persen aktivitas perdagangan dunia. Di tengah dari tantangan ekonomi global, Eropa juga disebut tengah memperkuat pasar tunggal internalnya, yang dinilainya sebagai pilar utama ketahanan dan stabilitas ekonomi regional.

Meskipun Trump memberikan jeda penerapan tarif, China tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Bahkan, tarif terhadap negara tersebut justru dinaikkan hingga 125 persen. Menutup pernyataannya, von der Leyen memastikan bahwa Komisi Eropa akan terus bekerja keras demi melindungi kepentingan warga Eropa dan membawa benua tersebut keluar dari krisis dengan lebih kuat.

Osaka World Expo 2025, Pintu Baru Pertukaran Budaya dan Bisnis Jepang-ASEAN

Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Kiya Masahiko, menyampaikan harapan besar terhadap Pameran Dunia 2025 di Osaka sebagai momentum penting dalam mempererat hubungan multilateral, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN. Dalam konferensi pers di Sekretariat ASEAN di Jakarta, ia menekankan bahwa Jepang ingin mendorong lebih banyak masyarakat ASEAN datang ke Jepang, dan sebaliknya, agar masyarakat Jepang juga lebih mengenal budaya dan kehidupan di Asia Tenggara.

Pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga akan diisi oleh berbagai pertemuan bilateral, serta forum bisnis dan perdagangan. Masahiko berharap agenda tersebut mampu memperkuat kolaborasi ekonomi antara Jepang dan negara-negara partisipan. Ia menggarisbawahi pentingnya momen ini sebagai peluang emas bagi peningkatan kerja sama lintas sektor, baik dari sisi diplomatik maupun komersial.

Sebagaimana yang terjadi pada Expo sebelumnya di Dubai, Jepang juga menaruh harapan tinggi bahwa masyarakat ASEAN dapat lebih memahami budaya Jepang, sambil menjelajahi berbagai lokasi menarik di negeri Sakura tersebut. Expo ini bahkan disebut-sebut bisa menjadi latar yang mendukung pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi ASEAN-Jepang, memperkuat dampak positif terhadap hubungan bilateral yang sudah terjalin.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Urusan Korporasi dan Komunitas, Naraya S. Soeprapto, turut mengungkapkan harapan agar negara-negara ASEAN dapat berpartisipasi lebih aktif. Ia menyebut pameran ini sebagai ruang penting untuk berbagi kisah, memperkuat keterlibatan, serta membangun jembatan pemahaman antarbangsa.

Fatwa Jihad dari Cendekiawan Muslim Dunia: Seruan Global untuk Membela Gaza

Pada 4 April 2025, Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional atau International Union of Muslim Scholars secara resmi mengeluarkan Fatwa Jihad Membela Gaza yang berisi sepuluh poin penting. Fatwa ini dipandang oleh Aqsa Working Group (AWG) sebagai bentuk pengakuan bahwa para pejuang di Palestina adalah pembela tanah air dan hak mereka, bukan teroris seperti yang sering dilabelkan oleh Zionis dan para sekutunya. Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (8/4), AWG menilai fatwa ini sebagai wujud tanggung jawab moral dan keagamaan dari para ulama atas tindakan kekerasan brutal dan terang-terangan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza. AWG menyatakan dukungan penuh terhadap isi fatwa tersebut dan siap untuk menjalankannya semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan masing-masing. Menurut mereka, jihad ini memiliki dasar kuat dari sisi agama, kemanusiaan, hukum internasional, dan konstitusi. Mereka juga menyerukan kepada seluruh negara Arab untuk bersatu dalam melaksanakan poin-poin fatwa demi mempercepat tercapainya kemenangan. AWG mendesak agar Amerika Serikat juga dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya sebagai kolaborator dalam genosida di Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengajak masyarakat global untuk turut dalam aksi Global March to Gaza sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap kezaliman Zionis. Sepuluh poin fatwa tersebut mencakup kewajiban jihad bagi yang mampu, intervensi militer negara Arab, embargo total, pelarangan normalisasi dengan Israel, hingga pembukaan perbatasan dan percepatan bantuan kemanusiaan.