Korea Selatan Segera Gelar Pemilu Kilat Usai Pemakzulan Yoon Suk-yeol

Korea Selatan tengah bersiap menggelar pemilihan presiden mendadak setelah Presiden Yoon Suk-yeol resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai hukum yang berlaku, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari setelah pemakzulan disahkan. Pemerintah menetapkan 3 Juni 2025 sebagai tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Penjabat Presiden Han Duck-soo dijadwalkan akan mengajukan tanggal tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa, 8 April, untuk mendapatkan persetujuan resmi. Pemerintah juga berencana menjadikan hari pemilu sebagai hari libur nasional sementara guna memastikan partisipasi publik yang maksimal.

Situasi ini mengingatkan publik pada kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2017. Saat itu, pemilu digelar tepat 60 hari setelah keputusan pemakzulan diumumkan. Komisi Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan telah mulai membuka pendaftaran awal calon presiden sejak 4 April, hanya sehari setelah keputusan Mahkamah disahkan. Bila tanggal 3 Juni dikukuhkan, maka masa pendaftaran calon presiden akan ditutup pada 11 Mei, sementara kampanye resmi dimulai sehari setelahnya, yakni 12 Mei.

Sesuai undang-undang yang berlaku, pegawai negeri yang ingin maju sebagai calon presiden wajib mengundurkan diri paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada 4 Mei. Presiden terpilih nantinya akan langsung menjabat tanpa masa transisi, mengikuti sistem yang berlaku untuk pemilihan luar biasa. Proses ini menjadi momen penting bagi demokrasi Korea Selatan yang kembali diuji melalui mekanisme konstitusional.

Koalisi Relawan Gagas Pasukan Penangkal di Ukraina, Rusia Sebut Sebagai Pendudukan Terselubung

Laksamana Tony Radakin, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, mengadakan pertemuan di Kiev bersama mitranya dari Ukraina dan Prancis guna membahas potensi pengiriman pasukan penjamin ke wilayah Ukraina. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Inggris memimpin pembentukan Koalisi Relawan yang bertujuan mewujudkan perdamaian jangka panjang di tengah konflik yang masih berlangsung. Dalam diskusi tersebut, para kepala staf militer membahas rincian struktur, jumlah, serta komposisi personel yang diperlukan jika pasukan tersebut benar-benar dibentuk. Meski tidak diungkap siapa perwakilan dari Ukraina dan Prancis yang hadir, inisiatif ini sejatinya merupakan kelanjutan dari pertemuan di Paris pada 27 Maret lalu. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya telah menyampaikan bahwa pasukan yang dirancang bukan bertujuan menggantikan peran militer Ukraina, melainkan berfungsi sebagai pasukan penangkal untuk memperlambat laju Rusia di titik-titik strategis yang disepakati bersama. Namun, rencana ini menuai kritik keras dari Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan bahwa kehadiran pasukan asing akan mempersulit tercapainya solusi damai dan menciptakan “fakta baru di lapangan” yang hanya akan memperpanjang konflik. Sementara itu, intelijen Rusia memperingatkan bahwa pengiriman kontingen yang dikabarkan mencapai 100.000 personel bisa menjadi bentuk pendudukan terselubung oleh Barat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menambahkan bahwa pengerahan pasukan semacam itu hanya sah jika disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.

Gaza di Ambang Krisis Total, PBB Peringatkan Ledakan Keputusasaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang kini menghadapi ancaman kesehatan publik akibat kondisi sanitasi yang kian parah. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers pada Jumat (4/4) mengungkapkan bahwa tim kemanusiaan mereka melaporkan adanya peningkatan kasus gangguan kesehatan seperti ruam kulit dan infeksi akibat kutu dan tungau di beberapa area pengungsian, terutama di wilayah Al-Mawasi. Sayangnya, ketersediaan obat-obatan sangat bergantung pada pembukaan kembali perbatasan untuk masuknya bantuan medis. Selain krisis kesehatan, Gaza juga menghadapi kelangkaan pangan yang semakin mengkhawatirkan. Program Pangan Dunia memperingatkan bahwa stok makanan terus menyusut, membuat distribusi bantuan menjadi sangat terbatas. Keadaan ini telah memicu aksi penjarahan, yang oleh PBB disebut sebagai cerminan nyata dari keputusasaan warga Gaza. Dengan perbatasan yang masih tertutup dan akses bantuan yang terhenti, penduduk terpaksa mencari cara bertahan hidup di tengah keterbatasan. Di sisi lain, kondisi di Tepi Barat pun tak kalah memprihatinkan. Serangan militer Israel di Jenin dan Tulkarm memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Sementara itu, dunia internasional menyoroti langkah Israel setelah lebih dari 50.600 warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak, tewas sejak Oktober 2023. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang, sementara Mahkamah Internasional masih memproses tuduhan genosida terhadap Israel.

AS Dilanda Tornado Mematikan, Banjir Besar Ancam Jutaan Warga

Serangkaian tornado dahsyat melanda sejumlah negara bagian di Amerika Serikat pada Kamis (3/4), menewaskan sedikitnya tujuh orang dan memicu bencana alam skala besar. Badan Cuaca Nasional (NWS) memperingatkan bahwa badai yang lebih ekstrem masih mungkin terjadi dalam waktu dekat. Fenomena cuaca ekstrem ini tidak hanya merobohkan bangunan dan pohon, tetapi juga memicu banjir hebat akibat hujan lebat di berbagai wilayah termasuk Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Ohio, Tennessee, Texas, dan West Virginia. NWS menyatakan bahwa banjir kali ini bersifat berkepanjangan dan berisiko tinggi, serta memperkirakan hujan deras akan terus mengguyur hingga akhir pekan. Mereka menyebut banjir bandang dan naiknya permukaan sungai bisa menjadi bencana yang membahayakan jiwa. Dalam dua hari terakhir, puluhan tornado tercatat menyapu beberapa negara bagian dan menyebabkan lebih dari 700 peringatan cuaca dikeluarkan hanya dalam satu hari—angka tertinggi ketiga dalam sejarah AS. Saat ini, lebih dari 55 juta warga masih berada dalam zona rawan tornado dan banjir. Diperkirakan curah hujan ekstrem hingga 381 milimeter dapat terjadi di wilayah yang paling terdampak. Sementara itu, Gubernur Kentucky, Andy Beshear, mengecam kebijakan pemerintahan Trump yang memangkas anggaran NWS. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut sangat vital dalam menyelamatkan nyawa warga di tengah bencana seperti ini. Situasi ini masih terus dipantau karena potensi cuaca ekstrem belum mereda.

Uni Eropa Siapkan Langkah Balasan atas Tarif Trump yang Mengancam Ekonomi Global

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan langkah balasan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif 20 persen pada produk-produk asal Eropa. Von der Leyen menyatakan bahwa blok Eropa siap merespons langkah ini dan sedang menyiapkan paket pertama yang akan ditujukan untuk merespons tarif baja yang dikenakan oleh AS. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Samarkand, ia juga menambahkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingan serta bisnis mereka apabila negosiasi dengan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, dilaporkan terus berkomunikasi dengan mitra-mitra Amerika guna mencari solusi terbaik. Pada hari Rabu, Trump mengumumkan kebijakan baru yang menerapkan tarif timbal balik pada barang-barang impor dari berbagai negara. Tarif dasar yang dikenakan adalah 10 persen, namun Trump menyatakan bahwa tarif tersebut akan lebih tinggi bagi negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat. Gedung Putih juga mengumumkan bahwa tarif 10 persen untuk semua impor asing akan mulai diterapkan pada 5 April 2025, sementara tarif yang lebih tinggi untuk negara dengan defisit perdagangan besar akan berlaku mulai 9 April 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya Trump untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan perdagangan dan memperkuat industri domestik Amerika Serikat.

Latihan Militer China di Dekat Taiwan: Peringatan Serius bagi Separatis

Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa latihan militer yang dilakukan Komando Palagan Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di sekitar Taiwan merupakan peringatan keras terhadap pihak yang mendukung pemisahan diri pulau tersebut. Dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa latihan ini adalah langkah sah dan diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta persatuan nasional, mengingat Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.

PLA memulai latihan gabungan pada Selasa (1/4) dengan mengerahkan pasukan darat, laut, udara, serta roket untuk mengepung Taiwan dari berbagai sisi. Latihan ini berfokus pada patroli kesiapan tempur, perebutan supremasi udara dan maritim, serangan presisi terhadap target strategis, serta blokade jalur perairan utama. Juru bicara Komando Palagan Timur, Kolonel Senior Shi Yi, menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk menguji kemampuan operasi gabungan PLA dalam menghadapi ancaman potensial.

Media pemerintah China melaporkan bahwa latihan tersebut melibatkan formasi kapal perang dan pesawat yang berkoordinasi dengan pasukan rudal serta sistem peluncur roket jarak jauh. Mereka mensimulasikan penyergapan udara, serangan terhadap kapal dan sasaran darat, serta blokade di perairan utara, selatan, dan timur Taiwan. Berbeda dari latihan sebelumnya yang diberi kode “Joint Sword-2024A” dan “Joint Sword-2024B”, kali ini tidak ada nama sandi resmi yang diumumkan.

Latihan militer ini berlangsung setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan komitmen Washington untuk menjaga “penggentaran yang kredibel” di Selat Taiwan dalam kunjungannya ke Jepang. Guo Jiakun mengecam kerja sama militer AS dan Jepang, dengan menyebutnya sebagai upaya yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Ia mendesak AS untuk menghormati prinsip “Satu China” dan tidak lagi menggunakan Taiwan sebagai alat untuk menekan Beijing.

Di sisi lain, Taiwan melaporkan bahwa China telah mengerahkan 21 kapal perang, termasuk kelompok kapal induk Shandong, 71 pesawat militer, serta empat kapal penjaga pantai di sekitar perairannya. Pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, bersama Partai Progresif Demokratik, tetap bersikukuh menolak klaim China dan mempertahankan posisi politik yang berbeda dari Beijing.

Mbappe Bersinar, Real Madrid Tumbangkan Leganes di Santiago Bernabeu

Real Madrid berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Leganes dalam laga LaLiga yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu dini hari WIB. Kylian Mbappe menjadi bintang dalam pertandingan ini dengan mencetak dua gol, sementara satu gol lainnya disumbangkan oleh Jude Bellingham. Leganes sempat memberikan perlawanan sengit dengan mencetak dua gol melalui Diego Garcia dan Dani Raba.

Kemenangan ini membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti menyamai jumlah poin Barcelona di puncak klasemen dengan 63 angka. Namun, Los Blancos masih tertinggal dalam selisih gol dan harus menunggu hasil laga Barcelona melawan Girona yang akan digelar pada Minggu malam. Sementara itu, Leganes gagal keluar dari zona degradasi setelah tetap bertahan di peringkat ke-18 dengan poin yang sama dengan Alaves.

Madrid langsung tampil dominan sejak awal pertandingan, namun Leganes mampu bertahan dengan baik. Pada menit ke-30, Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Oscar Rodriguez melanggar Arda Guler di kotak terlarang. Mbappe dengan tenang mengeksekusi penalti dengan gaya panenka yang membawa Madrid unggul 1-0. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama karena satu menit kemudian, Diego Garcia mencetak gol penyama kedudukan untuk Leganes melalui serangan balik cepat.

Leganes bahkan sempat membalikkan keadaan pada menit ke-41 lewat aksi Oscar Rodriguez yang memberikan umpan matang kepada Dani Raba untuk mencetak gol kedua tim tamu. Tertinggal 1-2 di babak pertama, Madrid langsung menekan sejak awal babak kedua. Hanya butuh dua menit bagi Los Blancos untuk menyamakan skor menjadi 2-2 setelah Bellingham memanfaatkan kemelut di depan gawang Leganes.

Madrid terus menggempur pertahanan Leganes hingga akhirnya kembali unggul pada menit ke-76 melalui tendangan bebas indah Mbappe yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Skor 3-2 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan, memastikan Madrid membawa pulang tiga poin berharga dalam persaingan puncak klasemen LaLiga.

Xizang dan Perjalanan Panjang Menuju Kemajuan Hak Asasi Manusia

Kemajuan signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia di Daerah Otonom Xizang, China, tercermin dalam sebuah buku putih yang dirilis pada Jumat (28/3). Dokumen berjudul Hak Asasi Manusia di Xizang di Era Baru ini menyoroti berbagai langkah yang telah diambil oleh Partai Komunis China (CPC) dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan etnis, serta menjamin hak-hak dasar penduduk setempat. Seiring peringatan 60 tahun berdirinya daerah otonom ini pada 2025, pencapaian dalam bidang HAM semakin nyata, terutama sejak Kongres Nasional CPC ke-18 pada 2012. Kepala pemerintahan daerah, Gama Cedain, menegaskan bahwa kepemimpinan CPC telah membawa stabilitas dan pembangunan berkualitas tinggi di Xizang, memungkinkan masyarakat dari berbagai etnis menikmati hak-hak penghidupan dan pembangunan yang lebih baik. Buku putih ini menguraikan kemajuan dalam aspek demokrasi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta kebebasan beragama. Hingga akhir 2019, sebanyak 628.000 warga miskin telah terbebas dari kemiskinan, sementara pada 2024, pendapatan bersih per kapita mereka meningkat lebih dari 12,5 persen. Infrastruktur pun berkembang pesat, dengan panjang jalan hampir dua kali lipat dalam 12 tahun terakhir, serta jaringan 5G yang kini mencakup seluruh kota dan kota kecil. Xizang juga mencatat peningkatan angka harapan hidup dari 68,17 tahun pada 2010 menjadi 72,19 tahun pada 2020. CPC terus mengutamakan pendekatan berbasis rakyat dalam perlindungan HAM, mengoordinasikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial demi mencapai kesejahteraan bersama. Kini, Xizang menikmati stabilitas politik, harmoni sosial, dan hubungan antaragama yang baik. Buku putih tersebut juga menegaskan bahwa tuduhan tentang memburuknya situasi HAM di Xizang hanyalah kebohongan bermotif politik yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan. Kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Xizang di era baru ini tidak akan terhenti oleh propaganda yang menyesatkan.

Spanyol Dorong Sanksi bagi Penghalang Solusi Dua Negara di Konflik Israel-Palestina

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi bagi siapa pun yang berusaha menghambat tercapainya solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam wawancara dengan TVE pada Kamis, Albares menegaskan bahwa negaranya telah secara sepihak menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Yahudi di Tepi Barat dan membawa isu ini ke tingkat Uni Eropa (EU). Spanyol, bersama Irlandia, juga mendorong EU untuk meninjau kembali Kesepakatan Asosiasi dengan Israel karena dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut.

Albares menegaskan bahwa Spanyol menolak keras pengusiran warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, serta mengecam segala rencana yang berupaya merelokasi mereka, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Pernyataannya muncul setelah anggota parlemen Basque, Aitor Esteban, menyebut rencana Israel membentuk lembaga relokasi bagi warga Gaza sebagai tindakan genosida. Namun, Albares menegaskan bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai genosida adalah wewenang badan hukum internasional.

Ia menambahkan bahwa Spanyol turut serta dalam gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menentukan apakah tindakan Israel di Gaza termasuk genosida. Selain itu, Spanyol juga baru saja memberikan dana sebesar 5 juta euro (sekitar Rp89,3 miliar) kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna membantu penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang oleh Israel. Meski demikian, Albares menegaskan bahwa diplomasi dengan Israel tetap harus dipertahankan karena solusi dua negara membutuhkan keterlibatan penuh dari kedua pihak.

Houthi Klaim Serang Kapal Induk AS Dan Target Militer Di Tel Aviv

Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melancarkan serangan terbaru terhadap kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah serta sejumlah target militer di Tel Aviv, Israel, pada Rabu (26/3) pagi waktu setempat. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, menyatakan bahwa serangan rudal dan drone yang dilakukan dalam beberapa jam terakhir menyasar kapal perang AS, termasuk USS Harry S. Truman, yang mereka tuduh sebagai pusat serangan terhadap wilayah mereka.

Menurut Sarea, konfrontasi dengan militer AS berlangsung selama berjam-jam, dan pihaknya bertekad untuk terus melawan serangan udara Amerika di wilayah Yaman utara yang dikuasai Houthi. Hingga saat ini, pihak militer AS belum memberikan tanggapan terkait klaim tersebut. Selain menargetkan kapal perang AS, Houthi juga mengaku telah meluncurkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer di Tel Aviv menggunakan beberapa drone. Sarea menegaskan bahwa serangan ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza serta bagian dari kampanye mereka menekan Israel hingga konflik di wilayah tersebut berakhir.

Sementara itu, pada Selasa malam, al-Masirah TV melaporkan bahwa pasukan AS melancarkan tujuh serangan udara di Provinsi Saada, yang merupakan basis utama kelompok Houthi di Yaman utara. Namun, belum ada informasi mengenai korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan udara ini merupakan bagian dari operasi militer AS yang mulai dilaksanakan sejak pertengahan Maret untuk menghadapi ancaman Houthi di kawasan tersebut.

Kelompok Houthi sebelumnya telah berjanji akan terus menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel serta infrastruktur militernya sebagai bentuk pembalasan terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Amerika dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Dengan eskalasi ketegangan yang semakin meningkat, situasi di Laut Merah dan Timur Tengah masih terus menjadi perhatian dunia internasional.