Kerja Sama Pendidikan Keagamaan Indonesia-Malaysia Semakin Erat

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia akan menjalin kerja sama strategis dalam bidang kurikulum pendidikan keagamaan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (21/4).

Nasaruddin menjelaskan bahwa kedua negara memiliki kesamaan sebagai negara mayoritas Muslim yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mayoritas umat bermazhab Syafi’i. Kesamaan ini diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk mempererat hubungan serta meningkatkan kerja sama pendidikan keagamaan antara Indonesia dan Malaysia.

Pentingnya membangun sistem pendidikan agama yang inklusif dan mencerahkan juga disoroti oleh Nasaruddin. Ia menegaskan bahwa moderasi beragama adalah prinsip yang dipegang, yang berarti posisi yang seimbang antara ekstrem kiri (liberal) dan kanan (radikal), sehingga menjadi kekuatan penyeimbang dalam masyarakat. Kedua negara akan bekerja sama untuk menyusun kurikulum pendidikan agama yang relevan dan saling menguatkan, guna memenuhi kebutuhan umat Muslim di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama melalui program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (TVET). Malaysia juga berencana mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di berbagai universitas dan institut teknologi di Indonesia.

Tarik Ulur Tarif: Korea Selatan dan AS Bersiap Negosiasi Dagang di Washington

Korea Selatan dan Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Washington pekan ini untuk membahas kebijakan tarif antar kedua negara. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa negosiasi ini diprakarsai oleh pihak Washington dan akan melibatkan para pejabat penting dari kedua negara. Delegasi dari Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Perdagangan Ahn Duk-geun. Sementara itu, Amerika Serikat akan mengirimkan Menteri Keuangan Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang Jamieson Greer sebagai wakil resmi.

Agenda negosiasi ini muncul setelah keputusan kontroversial dari Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk tarif sebesar 25 persen atas berbagai produk asal Korea Selatan. Meskipun tarif tersebut sudah diumumkan, pemerintahan Trump juga memutuskan untuk menangguhkan penerapannya selama 90 hari guna memberikan ruang bagi proses negosiasi dan perumusan solusi bersama.

Sebelum pengumuman tarif resiprokal ini, Amerika Serikat sudah lebih dulu menerapkan bea masuk tinggi terhadap impor baja, aluminium, dan kendaraan bermotor, yang memicu kekhawatiran dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Seoul dan Washington telah rutin membahas isu-isu perdagangan seperti hambatan non-tarif, kerja sama energi, hingga pengembangan industri galangan kapal. Pertemuan kali ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dagang dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Afrika Menatap Langit: Kantor Permanen Badan Antariksa Afrika Diresmikan di Kairo

Mesir secara resmi membuka kantor pusat permanen Badan Antariksa Afrika (African Space Agency/ASA) di Kairo pada Minggu, 20 April. Peresmian ini disambut dengan antusias oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, yang menyebut momen tersebut sebagai langkah penting dalam mempererat kerja sama negara-negara Afrika serta membangun kapabilitas dalam bidang teknologi luar angkasa. Ia menegaskan bahwa kehadiran ASA merupakan lompatan strategis dalam penguasaan teknologi masa depan yang akan berdampak langsung pada berbagai sektor krusial di benua tersebut.

ASA memiliki mandat untuk memanfaatkan teknologi antariksa demi menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Afrika. Melalui pengumpulan dan analisis data berbasis satelit, badan ini akan mendukung pengembangan program-program terapan, seperti peningkatan ketahanan pangan, distribusi hasil pertanian, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan utama ASA adalah memperkuat integrasi antariksa antarnegara Afrika dan membuka akses luas terhadap informasi dan layanan yang berbasis teknologi luar angkasa.

Didirikan pada tahun 2016, ASA dirancang sebagai lembaga yang menjembatani kerja sama antariksa antara negara-negara Afrika dengan mitra internasional, termasuk Eropa. Keputusan untuk menjadikan Mesir sebagai tuan rumah permanen ASA diambil oleh Uni Afrika melalui Dewan Eksekutifnya pada tahun 2019. Kini, dengan berdirinya kantor pusat ASA di Kairo, harapan besar muncul untuk mewujudkan Afrika yang mandiri dan inovatif dalam eksplorasi antariksa.

Kondisi Rumah Sakit Anak di Gaza Kritis, UNICEF Serukan Gencatan Senjata dan Akses Bantuan

Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi rumah sakit yang merawat anak-anak di Jalur Gaza, yang kini disebut berada dalam situasi sangat memprihatinkan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (19/4), UNICEF menegaskan bahwa fasilitas kesehatan di Gaza menghadapi kekurangan alat medis yang sangat serius di tengah terus berlanjutnya serangan dari Israel hingga memasuki bulan ke-19 konflik. Lewat unggahan di akun X resminya, UNICEF menyoroti bahwa kelangsungan hidup anak-anak di wilayah tersebut sangat tergantung pada gencatan senjata dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan.

Kondisi rumah sakit, khususnya yang menangani bayi dan anak-anak, digambarkan berada di ambang kehancuran. Kekurangan peralatan vital, minimnya tenaga medis, serta kelelahan staf akibat tekanan berkepanjangan, diperparah oleh lingkungan yang tidak aman karena serangan udara yang terus berulang. Dalam situasi seperti ini, UNICEF kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera membuka jalur bantuan kemanusiaan menuju Gaza, guna menyelamatkan sistem layanan kesehatan yang hampir runtuh.

Bersamaan dengan itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga menyampaikan peringatan serupa. Menurut UNRWA, pengepungan terbaru oleh pasukan Israel dinilai lebih brutal dibandingkan pekan-pekan awal usai serangan 7 Oktober 2023. Sejak 18 Maret 2025, tercatat lebih dari 420.000 warga Gaza kembali mengungsi akibat meningkatnya intensitas serangan di berbagai wilayah.

Kunjungan Langka Netanyahu ke Gaza Dikecam Palestina

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan kunjungan yang jarang terjadi ke Jalur Gaza, yang memicu kecaman keras dari Kementerian Luar Negeri Palestina. Kunjungan ini berlangsung pada Selasa, 15 April 2025, ketika militer Israel masih melancarkan serangan udara dan darat di wilayah Palestina tersebut.

Menurut pengumuman dari kantor Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengunjungi bagian utara Gaza pada tanggal tersebut. Dalam pertemuan dengan pasukan Israel, Netanyahu menegaskan komitmennya untuk terus menyerang Hamas guna membebaskan para sandera yang masih berada di tangan kelompok tersebut.

Sejak serangan yang dimulai pada 18 Maret 2025, Israel berhasil menguasai sebagian besar wilayah Gaza, memaksa ratusan ribu warga sipil untuk mengungsi dari daerah yang menjadi sasaran serangan. Pemimpin Israel, termasuk Netanyahu, berulang kali menyatakan bahwa hanya tekanan militer yang dapat memaksa Hamas untuk membebaskan sandera-sandera mereka.

Israel baru-baru ini mengajukan proposal gencatan senjata selama 45 hari, dengan syarat Hamas membebaskan sepuluh sandera yang masih hidup. Proposal tersebut juga mencakup pembebasan lebih dari seribu tahanan Palestina dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang telah diblokade sejak 2 Maret.

Namun, Hamas menolak keras permintaan Israel untuk melucuti senjata, menyebutnya sebagai “garis merah” yang tidak bisa dinegosiasikan.

China dan Kamboja Perkuat Kerja Sama di Berbagai Sektor untuk Membangun Masa Depan Bersama

Xi Jinping menegaskan bahwa kedua negara perlu memperdalam kerja sama praktis di berbagai sektor, seperti pembangunan Koridor Industri dan Teknologi serta Koridor Ikan dan Beras di Kamboja. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dalam bidang energi, transportasi, dan sektor-sektor lainnya, agar Kamboja dapat memperoleh manfaat lebih besar dari peluang pembangunan yang ditawarkan oleh China. Xi juga menegaskan komitmen China untuk melakukan pertukaran dan pembelajaran bersama Kamboja, terutama terkait isu-isu penting, seperti pembangunan partai, reformasi, dan pembangunan nasional.

Sang presiden menyoroti pentingnya mekanisme dialog strategis “2+2” yang baru dibentuk antara para menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara untuk memperkuat koordinasi strategis. Xi juga menyatakan bahwa unilateralisme dan hegemonisme tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, dan memperingatkan bahwa perang dagang telah merusak sistem perdagangan multilateral serta mengganggu tatanan ekonomi global.

Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, menyatakan bahwa kunjungan ini memiliki makna penting bagi negara mereka, mengingat China merupakan mitra yang paling dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kamboja mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan China yang signifikan dan komitmennya untuk memperkuat kerja sama bilateral. Kamboja juga berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Satu China serta memperkuat kerja sama di bidang keamanan strategis, perdagangan, dan investasi.

Kamboja juga menyambut baik perusahaan China yang berinvestasi di negara tersebut dan berharap untuk lebih memperdalam pertukaran budaya serta meningkatkan upaya pemberantasan perjudian daring dan penipuan telekomunikasi.

Trump Wajibkan Pemeriksaan Media Sosial untuk Pemohon Visa yang Pernah ke Gaza

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan pemeriksaan akun media sosial bagi seluruh pemohon visa AS yang pernah mengunjungi Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007. Langkah ini bertujuan untuk memperketat proses seleksi terhadap pelancong asing.

Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis visa, baik visa imigran maupun non-imigran, termasuk bagi pekerja lembaga non-pemerintah dan individu yang berada di Gaza dalam kapasitas resmi atau diplomatik untuk jangka waktu tertentu.

Menurut pernyataan dari Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh Reuters pada Jumat (18/4/2025), apabila hasil pemeriksaan media sosial menunjukkan informasi yang dianggap mengganggu keamanan, maka akan dilakukan Security Advisory Opinion (SAO).

Kebijakan ini lahir atas dasar rekomendasi dari penasihat keamanan nasional, sebagai bagian dari investigasi lintas lembaga guna menilai apakah pelamar visa berpotensi membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat.

Sebelumnya, pemerintahan Trump telah membatalkan ratusan visa, termasuk milik sejumlah penduduk tetap yang sah, berdasarkan Undang-Undang Imigrasi tahun 1952 yang memungkinkan deportasi terhadap individu yang dinilai bertentangan dengan kepentingan luar negeri AS.

Dalam kabel diplomatik tertanggal 17 April yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebutkan bahwa lebih dari 300 visa kemungkinan telah dibatalkan sejak akhir Maret.

Ketika dimintai tanggapan soal kabel tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri enggan memberikan komentar terkait komunikasi internal. Namun, ia menegaskan bahwa semua pemohon visa harus melalui proses pemeriksaan keamanan menyeluruh yang melibatkan banyak instansi.

“Keamanan negara dan warga Amerika menjadi prioritas utama pemerintahan Trump, yang diwujudkan melalui penerapan standar ketat dalam proses pengajuan visa,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa pemegang visa akan terus dipantau selama masa berlaku visa untuk memastikan mereka tetap memenuhi syarat masuk ke AS.

Beberapa pejabat di pemerintahan Trump juga menyatakan bahwa mahasiswa asing yang mendukung Palestina atau mengkritik tindakan Israel di Gaza dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan luar negeri AS, dan berisiko dideportasi.

Langkah ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS. Meski begitu, ada beberapa kasus di mana visa mahasiswa dicabut karena pandangan mereka terkait konflik Gaza.

Salah satu insiden yang mendapat perhatian luas adalah penangkapan mahasiswa asal Turki, Rumeysa Ozturk, dari Universitas Tufts. Penangkapannya oleh agen bertopeng terekam dalam video yang kemudian viral.

AS Ancaman Mundur dari Upaya Damai Ukraina, Rubio: “Ini Bukan Perang Kami”

Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan mundur dari perannya dalam menengahi perdamaian di Ukraina jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat, 18 April 2025, usai pertemuannya dengan para mitra Eropa di Paris sehari sebelumnya. Rubio menegaskan bahwa Washington tidak akan terus terlibat dalam konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. “Ini bukan konflik yang kami mulai. Kami tidak memulainya. AS telah memberikan dukungan selama tiga tahun dan sekarang kami ingin melihat akhirnya,” ujar Rubio kepada awak media.

Rubio juga menekankan bahwa meskipun Presiden Donald Trump tetap berkomitmen pada jalur perdamaian, pemerintah AS perlu mengevaluasi ulang keterlibatan mereka. Menurutnya, Trump telah menghabiskan 87 hari secara aktif mengupayakan penyelesaian konflik ini di level tertinggi pemerintahan. Namun, batas kesabaran Washington mulai diuji karena ketidakjelasan hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dalam kunjungan ke Paris, Rubio didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Keith Kellogg dan Utusan Timur Tengah Steve Witkoff. Ketiganya bertemu dengan sejumlah pejabat senior Eropa dan Ukraina untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Namun hingga kini, tidak ada kepastian apakah pembicaraan tersebut akan membuahkan hasil yang positif. Pemerintah AS menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit dan keputusan penting akan segera diambil.

PBB Optimis atas Perundingan Tidak Langsung AS-Iran: Mencapai Perdamaian di Timur Tengah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pandangan positif terhadap putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir pekan ini. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, berharap perundingan ini dapat membawa hasil yang konstruktif, meredakan ketegangan yang ada di kawasan Teluk dan Timur Tengah, serta memperbaiki hubungan antara kedua negara tersebut. Dujarric menilai bahwa langkah menuju perundingan ini merupakan tanda yang baik, dan PBB akan memantau perkembangan pertemuan tersebut dengan cermat.

Putaran kedua dari perundingan pun tidak langsung antara AS dan Iran dijadwalkan akan digelar di Roma pada hari Sabtu, 19 April. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa isu utama yang akan dibahas meliputi program nuklir Iran dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Washington. Sebelumnya, pada Maret, Presiden AS Donald Trump mengirimkan surat kepada pemimpin Iran yang mengusulkan perundingan terkait program nuklir, yang kemudian disetujui oleh Iran untuk dilaksanakan.

Perundingan pertama antara kedua negara berlangsung pada pekan lalu di Muscat, Oman. Menurut Gedung Putih, pertemuan tersebut berlangsung sangat positif dan konstruktif. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut juga bersifat membangun dan menjanjikan. Kedua belah pihak tampaknya sepakat untuk melanjutkan dialog untuk mencari solusi damai dalam isu nuklir yang telah lama menjadi sumber ketegangan internasional.

Inggris Tolak Isolasi Ekonomi China Demi Kesepakatan Tarif dengan AS

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan China hanya demi memperoleh kesepakatan pelonggaran tarif dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilaporkan oleh inews pada Rabu (16/4), mengutip pernyataan dari seorang sumber pemerintah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa AS berencana meminta komitmen dari mitra dagangnya untuk mengisolasi China secara ekonomi sebagai syarat dalam pembahasan tarif impor.

Namun, Inggris menganggap bahwa menyatukan pembicaraan mengenai tarif dan hubungan dengan China dalam satu forum tidaklah tepat. Pemerintah Inggris memilih untuk tetap menjalankan pendekatan yang bersifat pragmatis terhadap Beijing, tanpa mencampurkan tekanan dagang AS ke dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap China. Sumber resmi menyatakan bahwa posisi Inggris terhadap China tidak berubah, dan mereka tetap ingin menjaga hubungan yang stabil dengan negara Asia tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada awal April telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk berbagai produk impor. Tarif lebih tinggi dikenakan kepada 57 negara yang memiliki defisit dagang besar terhadap AS. Pada 9 April, tarif dasar tersebut mulai berlaku untuk lebih dari 75 negara selama 90 hari, dengan pengecualian terhadap China yang masih menjadi pusat ketegangan dagang.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar itu pun terus memanas. Saat ini, tarif AS terhadap produk asal China melonjak hingga 145 persen, sementara China membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika. Inggris, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan hubungan ekonomi tanpa terseret lebih dalam ke dalam konflik tersebut.