Author: DL - Biandra

AS Capai Kesepakatan Strategis dengan Rusia dan Ukraina untuk Stabilitas di Laut Hitam

Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina untuk memastikan keamanan pelayaran di Laut Hitam, mencegah penggunaan kekuatan, serta melarang pemanfaatan kapal komersial untuk kepentingan militer. Pernyataan ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Selasa (25/3), setelah serangkaian pembicaraan tingkat teknis yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 23-25 Maret. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko konflik di wilayah perairan strategis tersebut, yang selama ini menjadi titik ketegangan akibat perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam negosiasi terpisah antara AS dengan masing-masing pihak, Washington menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi dialog demi mencapai solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Kesepakatan yang tercapai juga mencakup larangan serangan terhadap fasilitas energi kedua negara, sebagai langkah untuk mengurangi eskalasi konflik yang telah menyebabkan dampak besar terhadap pasokan energi global. AS juga berkomitmen untuk terus berperan sebagai mediator dalam memastikan bahwa kesepakatan ini dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam perundingan antara AS dan Rusia, disepakati bahwa AS akan membantu Rusia mendapatkan kembali akses ke pasar ekspor pertanian dan pupuk global, menurunkan biaya asuransi maritim, serta meningkatkan akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi serupa. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan ekonomi yang muncul akibat sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Moskow. Sementara itu, dalam diskusi AS-Ukraina, Washington kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina yang telah dipindahkan secara paksa akibat konflik yang berkepanjangan.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas regional dan menunjukkan upaya diplomasi AS dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan ketegangan di Laut Hitam dapat berkurang dan jalur perdagangan utama tetap beroperasi dengan aman. Namun, efektivitas kesepakatan ini masih akan diuji oleh dinamika politik dan militer di lapangan, serta komitmen masing-masing pihak dalam menjalankan poin-poin yang telah disepakati.

Inggris dan Prancis Perkuat Aliansi Pertahanan di Tengah Konflik Ukraina

Pejabat tinggi pertahanan dari Inggris dan Prancis mengadakan pertemuan di London untuk membahas dukungan terhadap Ukraina serta mempererat kerja sama militer kedua negara. Dalam pernyataan resmi pemerintah Inggris, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memimpin koalisi internasional guna menjamin keamanan Ukraina di masa depan. Diskusi tersebut melibatkan kepala staf pertahanan serta pimpinan angkatan darat, laut, dan udara dari kedua negara, dengan fokus pada penguatan respons Eropa terhadap situasi di Ukraina serta peningkatan kemitraan strategis antara Inggris dan Prancis.

Selain itu, kedua negara berencana mengadakan pertemuan tingkat tinggi tahun ini guna memperbarui perjanjian pertahanan dan keamanan yang telah berlangsung sejak 2010. Langkah ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan militer di tengah meningkatnya ketegangan global. Sebelumnya, laporan media mengungkapkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sedang menggalang dukungan dari 37 negara untuk membentuk “Koalisi Relawan.” Koalisi ini bertujuan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina serta memberikan jaminan keamanan bagi Kiev.

Di sisi lain, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia menyebut bahwa Barat dapat mengirimkan sekitar 100.000 tentara ke Ukraina dengan alasan pemulihan kekuatan tempur Kiev. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian asing hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Situasi ini menambah kompleksitas geopolitik di Eropa, dengan Inggris dan Prancis mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan bersama mereka.

Jurnalis VOA Gugat Pemerintahan Trump Usai Penghentian Pendanaan

Sejumlah jurnalis Voice of America (VOA) mengajukan gugatan terhadap mantan pejabat pemerintahan Donald Trump setelah kebijakan penghentian pendanaan yang menyebabkan media tersebut berhenti beroperasi. Para penggugat menilai tindakan tersebut melanggar hukum federal AS dan mengancam kebebasan pers. Gugatan ini pertama kali dilaporkan oleh Washington Post dan resmi diajukan ke pengadilan New York pada Jumat (21/3). Enam staf VOA, termasuk mantan kepala departemen Gedung Putih, menuntut agar media ini dapat kembali berjalan seperti semula.

Pemerintahan Trump sebelumnya menerapkan kebijakan yang membatasi fungsi berbagai lembaga pemerintah, termasuk US Agency for Global Media (USAGM), yang mengelola VOA dan Radio Free Europe/Radio Liberty. Kebijakan ini merupakan bagian dari perintah eksekutif untuk memangkas birokrasi, yang berdampak pada pengurangan operasional organisasi di bawah USAGM hingga batas minimal yang diizinkan oleh hukum AS.

Gugatan ini menyoroti bagaimana keputusan tersebut berdampak langsung pada independensi media yang didanai oleh pemerintah AS. Para jurnalis menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan undang-undang yang menjamin kebebasan pers. Mereka berharap keputusan pengadilan dapat membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan VOA sebagai media independen tanpa campur tangan politik. Jika gugatan ini berhasil, hal tersebut dapat menjadi preseden penting dalam menjaga kebebasan pers di AS serta melindungi media yang dikelola oleh pemerintah dari tekanan politik di masa depan.

Memperkuat Kemitraan: Optimisme China dalam Kerja Sama dengan Jepang dan Korea Selatan

China menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam pertemuan trilateral di Tokyo pada Jumat (21/3). Wang, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China, menegaskan bahwa hubungan antara ketiga negara telah berkembang sejak lama, menghasilkan banyak pencapaian, serta memiliki potensi besar untuk semakin ditingkatkan. Ia menyoroti bahwa kemitraan ini berperan penting dalam memperkuat pemahaman bersama dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wang mengutip pepatah yang berbunyi “tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh,” yang mencerminkan nilai-nilai kerja sama dan saling mendukung di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa hubungan yang lebih erat antara China, Jepang, dan Korea Selatan akan memperkuat perdamaian dan stabilitas regional, sekaligus meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, Wang juga menyinggung peringatan 80 tahun kemenangan China dalam Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang serta Perang Dunia II, dengan menekankan bahwa pemahaman yang benar terhadap sejarah menjadi kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Ia menegaskan kesiapan China untuk terus bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan dalam menjunjung tinggi prinsip multilateralisme, memperkuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mendorong kerja sama yang bermanfaat bagi stabilitas kawasan dan dunia.

Houthi Klaim Serang Bandara Ben Gurion dengan Rudal Hipersonik, Ketegangan Memanas

Gerakan Ansarullah (Houthi) yang menguasai wilayah utara Yaman mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan serangan ke Bandar Udara Ben Gurion di Tel Aviv menggunakan rudal balistik hipersonik Palestine-2. Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Houthi memperingatkan seluruh maskapai penerbangan bahwa bandara tersebut tidak lagi aman untuk lalu lintas udara dan serangan akan terus berlanjut. Kelompok itu menegaskan bahwa serangan mereka adalah bentuk dukungan terhadap Palestina serta respons terhadap kebijakan Israel di Gaza dan wilayah lainnya.

Selain menargetkan bandara, Houthi juga mengklaim telah melancarkan operasi udara terhadap sejumlah kapal perang yang berafiliasi dengan kapal induk Amerika Serikat, USS Harry Truman. Serangan ini menandakan semakin meningkatnya ketegangan di kawasan, dengan Houthi memperluas serangannya dari sasaran di Laut Merah hingga ke infrastruktur strategis di Israel. Langkah ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut dalam konflik, di mana Houthi semakin agresif dalam menargetkan aset militer dan ekonomi yang dianggap sebagai musuh mereka.

Di pihak lain, pasukan pertahanan Israel (IDF) melaporkan bahwa sirene peringatan serangan udara berbunyi di berbagai permukiman dan kota di wilayah tengah Israel. IDF mengonfirmasi bahwa sebuah roket yang ditembakkan oleh Houthi berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah udara Israel, meskipun belum ada informasi lebih lanjut mengenai potensi dampak dari serangan tersebut. Sementara itu, otoritas penerbangan Israel dikabarkan sedang mengevaluasi situasi keamanan di Bandara Ben Gurion guna memastikan keselamatan penerbangan sipil.

Serangan ini menjadi bagian dari dinamika konflik di Timur Tengah yang semakin kompleks, dengan Houthi terus menunjukkan kemampuan militernya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar. Sejumlah analis menilai bahwa serangan ke Israel dapat memicu respons lebih keras dari Amerika Serikat dan sekutunya, terutama mengingat keterlibatan Houthi dalam berbagai serangan terhadap kepentingan Barat di kawasan. Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional kini tengah memantau dengan cermat langkah-langkah berikutnya dari semua pihak yang terlibat dalam ketegangan ini.

Israel Gelar Latihan Militer di Golan, Situasi di Suriah Kian Memanas

Militer Israel telah mengumumkan latihan militer skala besar di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang mereka kuasai sejak 1967 setelah merebutnya dari Suriah. Latihan ini akan berlangsung pada Kamis dan mencakup pengerahan pasukan tambahan serta kendaraan tempur. Dalam keterangannya, pihak militer Israel menyatakan bahwa suara ledakan akan terdengar selama latihan, namun mereka memastikan tidak ada ancaman keamanan langsung bagi penduduk sekitar.

Sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad, Israel semakin memperluas kontrolnya atas wilayah Golan, termasuk dengan merebut zona penyangga demiliterisasi yang sebelumnya diatur dalam perjanjian pelepasan 1974 antara Israel dan Suriah. Langkah ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan yang telah lama menjadi pusat konflik. Selain itu, Israel juga disebut telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap berbagai fasilitas militer Suriah, seperti sistem pertahanan udara, jet tempur, dan pangkalan militer strategis.

Sementara itu, Suriah mengalami perubahan politik besar setelah kelompok oposisi berhasil merebut Damaskus pada Desember 2024, memaksa Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Kejatuhan Assad mengakhiri dominasi Partai Baath yang telah berkuasa lebih dari enam dekade sejak 1963. Sebagai gantinya, Ahmed al-Sharaa ditetapkan sebagai presiden transisi pada Januari di 2025. Dengan meningkatnya aktivitas militer Israel di Golan dan perubahan politik di Suriah, ketegangan di Timur Tengah diprediksi akan terus meningkat dalam waktu dekat.

Tragedi di Gaza: Serangan Udara Israel Tewaskan Puluhan Warga Sipil

Serangan udara Israel kembali mengguncang Gaza, menewaskan sedikitnya 25 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya pada Rabu (19/3). Serangan yang menghantam sebuah rumah di lingkungan Sabra, Gaza City, ini menambah daftar panjang korban jiwa akibat konflik yang terus berlanjut. Di antara para korban, terdapat wanita dan anak-anak yang menjadi sasaran serangan tanpa peringatan sebelumnya. Tim medis setempat berupaya mengevakuasi para korban ke rumah sakit, sementara keluarga yang selamat berusaha mencari perlindungan di tengah reruntuhan bangunan.

Sumber keamanan Palestina mengonfirmasi bahwa pesawat tempur Israel meluncurkan sedikitnya satu rudal yang menghantam rumah tersebut. Militer Israel dalam pernyataannya mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan fasilitas militer Hamas di Gaza utara, yang diduga tengah mempersiapkan peluncuran proyektil ke wilayah Israel. Namun, rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan warga sipil yang terluka dan ketakutan berusaha menyelamatkan diri di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan.

Di saat yang sama, puluhan keluarga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka menyusul perintah evakuasi dari tentara Israel. Wilayah-wilayah seperti Beit Hanoun di Gaza utara serta Khirbet Khuza’a, Abasan al-Kabira, dan Abasan al-Jadida di Gaza selatan ditetapkan sebagai zona berbahaya. Militer Israel memperingatkan bahwa operasi militer akan semakin intensif, sehingga warga sipil diminta mengungsi ke posko perlindungan di bagian barat Gaza City dan Khan Younis. Sejak Selasa dini hari, serangan udara Israel telah merenggut lebih dari 400 nyawa dan menggagalkan upaya gencatan senjata yang sebelumnya telah berlangsung selama dua bulan.

AS Hengkang dari Investigasi Kejahatan Perang Ukraina, Kebijakan Berubah Drastis

Departemen Kehakiman AS secara diam-diam telah memberi tahu pejabat Eropa bahwa Amerika Serikat menarik diri dari koalisi internasional yang bertugas menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perang di Ukraina. Keputusan ini, yang mencakup penyelidikan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, menandai perubahan signifikan dari kebijakan pemerintahan Biden yang sebelumnya berkomitmen menuntut pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan perang.

Amerika Serikat akan resmi keluar dari International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, sebuah inisiatif yang diikuti oleh pemerintahan Biden sejak 2023. Langkah ini mencerminkan pergeseran kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump, yang dianggap semakin condong ke arah Rusia. Koalisi tersebut sebelumnya dibentuk untuk mengadili kepemimpinan Rusia, serta sekutunya seperti Belarus, Korea Utara, dan Iran, atas kejahatan agresi yang melanggar kedaulatan suatu negara tanpa alasan pertahanan diri.

Menurut sumber terpercaya, keputusan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui email kepada Eurojust, organisasi induk kelompok investigasi ini. AS adalah satu-satunya negara non-Eropa yang bekerja sama dengan kelompok tersebut dengan menempatkan seorang jaksa senior di Den Haag, Belanda. Selain menarik diri dari penyelidikan, pemerintahan Trump juga memangkas peran War Crimes Accountability Team, tim yang dibentuk pada 2022 untuk mengawasi upaya AS dalam menuntut Rusia atas dugaan kekejaman perang.

Pada masa pemerintahan Biden, tim ini telah memberikan dukungan logistik, pelatihan, serta bantuan hukum bagi penegak hukum Ukraina. Bahkan, pada Desember 2023, AS menggunakan undang-undang kejahatan perang untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade guna mendakwa empat tentara Rusia atas dugaan penyiksaan terhadap seorang warga Amerika di Kherson, Ukraina.

Dalam beberapa kesempatan, Trump menunjukkan kedekatan dengan Putin dan menilai bahwa Ukraina turut memprovokasi perang dengan Rusia. Di media sosial, ia bahkan menyebut Presiden Volodymyr Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu” serta mengkritik kepemimpinannya. Pemerintahan Trump tidak memberikan alasan resmi atas penarikan ini, namun sumber dalam menyebut bahwa langkah tersebut diambil untuk mengalihkan sumber daya ke sektor lain. Sejak Trump berkuasa, Departemen Kehakiman AS juga telah membubarkan unit yang menangani dugaan campur tangan asing dalam pemilu serta sanksi terhadap Rusia, yang semakin memperkuat indikasi perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Ukraina.

Rusia Tuntut Jaminan Keamanan Kuat dalam Pembicaraan Damai Ukraina

Rusia menegaskan bahwa mereka menginginkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perundingan penyelesaian konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko, dalam sebuah wawancara dengan harian Izvestia. Menurutnya, jaminan tersebut penting untuk memastikan perdamaian jangka panjang di Ukraina serta memperkuat stabilitas kawasan.

Salah satu syarat utama yang diajukan Rusia adalah status netral Ukraina serta penolakan NATO untuk menerima Kiev sebagai anggota. Grushko menuduh aliansi tersebut semakin agresif melalui tindakan militernya dan menolak keras gagasan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina. Ia menilai kehadiran NATO dalam misi tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip perdamaian.

Ia juga menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang pasukan penjaga perdamaian sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik di Prancis. Selain itu, Rusia juga bersikap skeptis terhadap keterlibatan OSCE dalam misi penjaga perdamaian, meskipun mereka membuka kemungkinan bagi kehadiran pengamat sipil tak bersenjata untuk mengawasi implementasi kesepakatan.

Sementara itu, Grushko tidak menutup kemungkinan adanya dialog baru antara Rusia dan Uni Eropa, meskipun belum jelas bagaimana peran Eropa dalam proses perdamaian. Sebelumnya, delegasi AS dan Ukraina bertemu di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas kemungkinan kesepakatan damai. Kiev menyatakan kesiapan menerima gencatan senjata selama 30 hari sesuai usulan Washington, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Moskow hanya akan menyetujui perjanjian yang dapat menjamin perdamaian jangka panjang dan mengatasi akar permasalahan konflik.

Davao Bergolak: Ribuan Pendukung Tuntut Pemulangan Duterte dari ICC

Sekitar 20.000 orang turun ke jalan di Kota Davao, Filipina, pada Minggu untuk menuntut pembebasan serta pemulangan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Aksi ini terjadi bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-88 kota kelahiran Duterte, yang oleh para pendukungnya diubah menjadi ajang demonstrasi besar-besaran. Mereka meneriakkan yel-yel dan menggelar doa bersama di Rizal Park, dekat balai kota, sebagai bentuk dukungan terhadap mantan presiden yang kini menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Duterte ditangkap pada Rabu (12/3) di Bandara Internasional Manila setelah kembali dari Hong Kong. Ia dibawa ke Den Haag untuk diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait ribuan pembunuhan di luar hukum selama perang narkoba yang ia canangkan saat menjabat dari 2016 hingga 2022. Sidang awal yang berlangsung pada Jumat (14/3) dipimpin oleh Hakim Julia Antoanella Motoc. Dalam persidangan yang diselenggarakan melalui tautan video, ICC mengonfirmasi identitas Duterte, memberitahukan hak-haknya, serta menetapkan jadwal untuk sidang konfirmasi dakwaan.

Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, yang juga putri mantan presiden, menyampaikan pesan dari ayahnya kepada para pendukungnya yang berkumpul di luar gedung ICC. Ia menenangkan massa dengan mengatakan bahwa Duterte meminta mereka untuk tetap tenang dan meyakini bahwa segalanya akan menemukan akhirnya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan keyakinan Duterte terhadap jalannya persidangan.

Selama masa kepemimpinannya, sedikitnya 6.252 orang tewas dalam operasi antinarkoba yang dilakukan kepolisian Filipina. Namun, kelompok hak asasi manusia mengklaim bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi, mencapai sekitar 27.000 orang akibat eksekusi di luar hukum yang dilakukan dalam perang narkoba Duterte.