Author: DL - MOYO

Tarik Ulur Tarif: Korea Selatan dan AS Bersiap Negosiasi Dagang di Washington

Korea Selatan dan Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Washington pekan ini untuk membahas kebijakan tarif antar kedua negara. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa negosiasi ini diprakarsai oleh pihak Washington dan akan melibatkan para pejabat penting dari kedua negara. Delegasi dari Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Perdagangan Ahn Duk-geun. Sementara itu, Amerika Serikat akan mengirimkan Menteri Keuangan Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang Jamieson Greer sebagai wakil resmi.

Agenda negosiasi ini muncul setelah keputusan kontroversial dari Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk tarif sebesar 25 persen atas berbagai produk asal Korea Selatan. Meskipun tarif tersebut sudah diumumkan, pemerintahan Trump juga memutuskan untuk menangguhkan penerapannya selama 90 hari guna memberikan ruang bagi proses negosiasi dan perumusan solusi bersama.

Sebelum pengumuman tarif resiprokal ini, Amerika Serikat sudah lebih dulu menerapkan bea masuk tinggi terhadap impor baja, aluminium, dan kendaraan bermotor, yang memicu kekhawatiran dari berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Seoul dan Washington telah rutin membahas isu-isu perdagangan seperti hambatan non-tarif, kerja sama energi, hingga pengembangan industri galangan kapal. Pertemuan kali ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dagang dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Afrika Menatap Langit: Kantor Permanen Badan Antariksa Afrika Diresmikan di Kairo

Mesir secara resmi membuka kantor pusat permanen Badan Antariksa Afrika (African Space Agency/ASA) di Kairo pada Minggu, 20 April. Peresmian ini disambut dengan antusias oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, yang menyebut momen tersebut sebagai langkah penting dalam mempererat kerja sama negara-negara Afrika serta membangun kapabilitas dalam bidang teknologi luar angkasa. Ia menegaskan bahwa kehadiran ASA merupakan lompatan strategis dalam penguasaan teknologi masa depan yang akan berdampak langsung pada berbagai sektor krusial di benua tersebut.

ASA memiliki mandat untuk memanfaatkan teknologi antariksa demi menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Afrika. Melalui pengumpulan dan analisis data berbasis satelit, badan ini akan mendukung pengembangan program-program terapan, seperti peningkatan ketahanan pangan, distribusi hasil pertanian, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan utama ASA adalah memperkuat integrasi antariksa antarnegara Afrika dan membuka akses luas terhadap informasi dan layanan yang berbasis teknologi luar angkasa.

Didirikan pada tahun 2016, ASA dirancang sebagai lembaga yang menjembatani kerja sama antariksa antara negara-negara Afrika dengan mitra internasional, termasuk Eropa. Keputusan untuk menjadikan Mesir sebagai tuan rumah permanen ASA diambil oleh Uni Afrika melalui Dewan Eksekutifnya pada tahun 2019. Kini, dengan berdirinya kantor pusat ASA di Kairo, harapan besar muncul untuk mewujudkan Afrika yang mandiri dan inovatif dalam eksplorasi antariksa.

China dan Kamboja Perkuat Kerja Sama di Berbagai Sektor untuk Membangun Masa Depan Bersama

Xi Jinping menegaskan bahwa kedua negara perlu memperdalam kerja sama praktis di berbagai sektor, seperti pembangunan Koridor Industri dan Teknologi serta Koridor Ikan dan Beras di Kamboja. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dalam bidang energi, transportasi, dan sektor-sektor lainnya, agar Kamboja dapat memperoleh manfaat lebih besar dari peluang pembangunan yang ditawarkan oleh China. Xi juga menegaskan komitmen China untuk melakukan pertukaran dan pembelajaran bersama Kamboja, terutama terkait isu-isu penting, seperti pembangunan partai, reformasi, dan pembangunan nasional.

Sang presiden menyoroti pentingnya mekanisme dialog strategis “2+2” yang baru dibentuk antara para menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara untuk memperkuat koordinasi strategis. Xi juga menyatakan bahwa unilateralisme dan hegemonisme tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, dan memperingatkan bahwa perang dagang telah merusak sistem perdagangan multilateral serta mengganggu tatanan ekonomi global.

Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, menyatakan bahwa kunjungan ini memiliki makna penting bagi negara mereka, mengingat China merupakan mitra yang paling dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kamboja mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan China yang signifikan dan komitmennya untuk memperkuat kerja sama bilateral. Kamboja juga berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Satu China serta memperkuat kerja sama di bidang keamanan strategis, perdagangan, dan investasi.

Kamboja juga menyambut baik perusahaan China yang berinvestasi di negara tersebut dan berharap untuk lebih memperdalam pertukaran budaya serta meningkatkan upaya pemberantasan perjudian daring dan penipuan telekomunikasi.

PBB Optimis atas Perundingan Tidak Langsung AS-Iran: Mencapai Perdamaian di Timur Tengah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pandangan positif terhadap putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir pekan ini. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, berharap perundingan ini dapat membawa hasil yang konstruktif, meredakan ketegangan yang ada di kawasan Teluk dan Timur Tengah, serta memperbaiki hubungan antara kedua negara tersebut. Dujarric menilai bahwa langkah menuju perundingan ini merupakan tanda yang baik, dan PBB akan memantau perkembangan pertemuan tersebut dengan cermat.

Putaran kedua dari perundingan pun tidak langsung antara AS dan Iran dijadwalkan akan digelar di Roma pada hari Sabtu, 19 April. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa isu utama yang akan dibahas meliputi program nuklir Iran dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Washington. Sebelumnya, pada Maret, Presiden AS Donald Trump mengirimkan surat kepada pemimpin Iran yang mengusulkan perundingan terkait program nuklir, yang kemudian disetujui oleh Iran untuk dilaksanakan.

Perundingan pertama antara kedua negara berlangsung pada pekan lalu di Muscat, Oman. Menurut Gedung Putih, pertemuan tersebut berlangsung sangat positif dan konstruktif. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut juga bersifat membangun dan menjanjikan. Kedua belah pihak tampaknya sepakat untuk melanjutkan dialog untuk mencari solusi damai dalam isu nuklir yang telah lama menjadi sumber ketegangan internasional.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi Meninggal Dunia

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, meninggal dunia pada Senin, 14 April 2025, pukul 19.10 waktu setempat di Institut Jantung Negara (IJN), Kuala Lumpur. Abdullah yang merupakan PM ke-5 Malaysia, menggantikan Mahathir Mohamad dan menjabat dari Oktober 2003 hingga April 2009. Kepergiannya diungkapkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim melalui media sosialnya, yang turut mengungkapkan rasa kehilangan mendalam. Anwar menyebutkan bahwa meski mereka pernah berada di medan politik yang berbeda, Abdullah selalu menunjukkan sikap damai dan bijaksana, serta memberikan pengaruh yang menenangkan dalam dunia politik yang penuh ketegangan.

Abdullah dikenal dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjembatani kemajuan dengan nilai-nilai moral. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia menyaksikan berbagai reformasi penting, termasuk di bidang kehakiman, transparansi administrasi, dan pemberdayaan institusi. Bahkan, kebijakan pembukaan ruang media dan penyertaan awam menjadi salah satu pencapaian besar dalam masa pemerintahannya. Selain itu, Rancangan Malaysia Kesembilan yang digagasnya turut memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat di pedesaan dan pembangunan sektor-sektor strategis.

Abdullah lahir pada 26 November 1939 di Penang, Malaysia, dan dikenal sebagai sosok yang penuh ketenangan dan wibawa. Ia memulai karier politiknya setelah mendapatkan pendidikan di Universiti Malaya dan menjadi pemimpin aktif dalam organisasi pelajar. Keuletan dan dedikasinya pada negara membawanya ke posisi tertinggi dalam pemerintahan Malaysia. Meskipun masa jabatannya berakhir setelah Barisan Nasional kalah telak dalam pemilu 2008, Abdullah tetap dikenang sebagai pemimpin yang berbudi pekerti luhur dan selalu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Hingga akhir hayatnya, Abdullah dihormati sebagai tokoh negara yang mengedepankan perdamaian, ketenangan, dan kesejahteraan rakyat.

Reformasi Multilateral: Peluang di Tengah Gejolak Global

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyebut dinamika dan ketegangan dalam sistem multilateralisme global yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai peluang untuk mendorong reformasi dalam sistem tersebut. Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Wamenlu Arrmanatha menjelaskan bahwa meskipun Trump sering dianggap sebagai tantangan, ia melihatnya sebagai blessing in disguise atau berkah tersembunyi yang mempercepat kerusakan sistem multilateralisme yang ada. Menurutnya, hal ini memaksa lebih dari seratus negara untuk segera melakukan perubahan.

Arrmanatha mengungkapkan bahwa tindakan Presiden Trump menggambarkan berkurangnya semangat multilateralisme dan peningkatan rivalitas serta unilateralisme yang lebih menguntungkan beberapa pihak besar. Hal ini juga mencerminkan melemahnya komitmen negara-negara besar terhadap sistem dan institusi multilateral yang mereka bentuk setelah Perang Dunia II. Negara-negara besar kini cenderung menggunakan norma, kesepakatan, dan hukum internasional hanya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Namun, ia menekankan bahwa meskipun terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan China, multilateralisme tetap penting bagi 193 negara lainnya agar suara mereka tetap terdengar di kancah global. Arrmanatha juga menambahkan bahwa negara-negara Eropa kini mulai mendukung reformasi multilateral setelah menyadari bahwa posisi mereka semakin berseberangan dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya mereka enggan mendukung ide tersebut.

Untuk itu, Wamenlu menyarankan agar inisiatif reformasi multilateral dilakukan melalui dialog di tingkat global dan organisasi regional yang kuat. Ia juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan pada Majelis Umum PBB 2024 sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan besar terhadap sistem multilateral.

Misteri Kematian Soleh di Kamboja: Dugaan TPPO dan Peran Dua Orang Dekat

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus kematian Soleh Darmawan, pekerja migran Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa dua orang yang diduga terlibat dalam pengiriman non-prosedural Soleh, yaitu Selly dan Ray, perlu diselidiki lebih lanjut.

Menurut Karding, Selly yang merupakan tetangga korban menawarkan pekerjaan kepada Soleh dan kemudian memperkenalkannya kepada Ray. Dari sana, Soleh akhirnya diberangkatkan ke Kamboja, bukan ke Thailand seperti yang dijanjikan, untuk bekerja sebagai koki. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar kuat bahwa penempatan kerja tersebut diduga mengandung unsur perdagangan orang.

Karding menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pendampingan kepada keluarga Soleh dan membantu dalam proses hukum yang berjalan. Terkait isu dugaan pengambilan organ tubuh, Menteri Karding menyebut belum ada bukti kuat yang mendukung hal tersebut. Dari pengamatan awal oleh keluarga dan aparat, tidak ditemukan tanda-tanda luka baru atau bekas jahitan pada tubuh korban.

Namun, jika pihak keluarga menginginkan pemeriksaan lanjutan seperti autopsi untuk memastikan penyebab kematian, KP2MI siap membantu sepenuhnya. Karding menegaskan pentingnya kejelasan agar keluarga memahami secara pasti apakah kematian Soleh disebabkan oleh tindakan kriminal atau karena faktor kesehatan.

Serangan Udara AS Tewaskan 16 Orang di Yaman, Ketegangan Meningkat di Tengah Krisis Regional

Kelompok Houthi di Yaman mengungkapkan bahwa sedikitnya 16 orang meninggal dunia dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat pada Rabu, 9 April 2025. Menurut laporan dari Al-Masirah, saluran televisi yang dikelola oleh Houthi, serangan tersebut mengincar beberapa wilayah strategis di Yaman, termasuk kota pelabuhan Hodeida dan ibu kota Sanaa. Serangan paling mematikan terjadi di distrik al-Hawak, Hodeida, yang menyebabkan 13 orang tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, di wilayah Sanaa, serangan terjadi di distrik Rajam, Bani Hushaysh, serta al-Nahdayn di distrik Al-Sabeen. Tiga orang dilaporkan menjadi korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan kelompok Houthi, terutama setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan melancarkan tindakan militer “tegas dan kuat”, bahkan mengancam untuk “menghancurkan mereka sepenuhnya”.

Kelompok Houthi telah aktif menyerang kapal-kapal yang melintasi wilayah perairan strategis seperti Laut Merah, Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November 2023. Aksi ini mereka klaim sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza yang telah mengalami puluhan ribu korban jiwa akibat serangan Israel. Meskipun sempat menghentikan serangan setelah gencatan senjata diumumkan pada Januari, Houthi kembali melancarkan serangan menyusul pemboman lanjutan oleh Israel terhadap Gaza bulan lalu.

Francesca Albanese Peringatkan Dunia Soal Ancaman Nyata terhadap Palestina

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk urusan Palestina, menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi yang terus memburuk di Palestina akibat agresi Israel yang tiada henti. Dalam sebuah acara dua hari di Pantin, Paris, ia menegaskan bahwa waktu untuk menyelamatkan rakyat Palestina semakin menipis jika tidak ada tindakan nyata dari komunitas internasional. Menurutnya, sejak dimulainya gencatan senjata pada Januari, Israel tak pernah sungguh-sungguh menghormati kesepakatan tersebut dan terus melanjutkan aksi militernya.

Albanese menyebut bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memiliki kepentingan pribadi dalam memperpanjang perang, mengingat tekanan hukum yang ia hadapi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyoroti momen di mana Netanyahu justru meluncurkan serangan ke Gaza sehari sebelum dijadwalkan hadir di pengadilan, yang memunculkan dugaan adanya motif politik di balik keputusan militer tersebut. Ia pun pesimistis terhadap peluang keadilan dari sistem hukum, baik dari Israel sendiri maupun pengadilan internasional.

Lebih jauh, Albanese menyoroti ambisi kelompok ideologis di pemerintahan Israel yang ingin mencaplok Gaza dan Tepi Barat, memanfaatkan lemahnya posisi Eropa dan agresi Amerika Serikat. Ia menilai bahwa tindakan Israel saat ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk memperluas wilayah hingga ke Timur Tengah. Tak hanya itu, ia juga menanggapi upaya kelompok pro-Israel yang mencoba menghentikan mandatnya sebagai pelapor PBB, yang menurutnya hanyalah bagian dari agenda yang sudah terstruktur.

Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa solusi dapat ditemukan melalui penerapan hukum internasional yang secara tegas mengharuskan penghentian pendudukan, genosida, dan apartheid. Namun, ia mengkritik minimnya kemauan politik dari negara-negara dunia untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Menurutnya, penderitaan rakyat Palestina hari ini adalah akibat dari sejarah panjang penindasan, termasuk dampak dari antisemitisme Eropa di masa lalu.

Situasi semakin tragis setelah serangan besar yang kembali dilancarkan Israel pada 18 Maret lalu, menewaskan hampir 1.400 warga Gaza dan melukai ribuan lainnya. Serangan tersebut menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Netanyahu bahkan berjanji akan meningkatkan intensitas serangan, sejalan dengan rencana pengusiran warga Palestina dari wilayah tersebut. Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.700 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban serangan brutal di Gaza. Saat ini, Israel sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu telah diterbitkan oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Eropa dan China Bahas Ketegangan Dagang Imbas Kebijakan Tarif AS

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyampaikan keprihatinannya kepada Perdana Menteri China, Li Qiang, dalam percakapan telepon terbaru mereka. Ia memperingatkan agar kedua belah pihak berhati-hati dan tidak terjebak dalam eskalasi lebih lanjut terkait ketegangan perdagangan akibat tarif impor Amerika Serikat. Von der Leyen menekankan bahwa solusi yang dinegosiasikan adalah satu-satunya jalan untuk menjaga stabilitas sistem perdagangan global yang adil, setara, dan berdasarkan aturan yang jelas.

Dalam pernyataan resmi Komisi Eropa, Ursula juga mengingatkan pentingnya stabilitas dan prediktabilitas dalam menjaga keseimbangan ekonomi dunia. Ia menyoroti peran strategis China dalam mencegah terjadinya pengalihan perdagangan yang dapat mengganggu pasar global. Bersama Perdana Menteri Li Qiang, mereka pun sepakat untuk membentuk mekanisme pemantauan atas potensi pengalihan perdagangan serta menyusun langkah respons yang tepat terhadap situasi tersebut.

Von der Leyen juga menekankan perlunya solusi struktural untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan bilateral. Ia mendesak China untuk memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk, layanan, dan bisnis asal Eropa. Dalam percakapan itu, Presiden Komisi Eropa kembali menegaskan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina, menekankan bahwa jalan menuju perdamaian harus ditentukan oleh Kyiv sendiri. Ia juga mendorong China untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendorong tercapainya proses perdamaian tersebut.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen, di luar tarif 20 persen sebelumnya, dan mengancam akan menaikkan hingga 50 persen jika China tidak menghentikan aksi balas dendam. Untuk produk dari Uni Eropa, Trump juga telah menetapkan tarif impor sebesar 20 persen.